Bisnis.com, JAKARTA — Tahun 2025 diwarnai dengan sejumlah pencapaian dan permasalahan. Swasembada beras hingga kasus penyunatan volume Minyakita yang sempat menghebohkan masyarakat pada awal 2025 menjadi sorotan.

Usai meredanya Minyakita yang tak sesuai takaran, publik kembali dihebohkan oleh temuan beras premium dan medium yang dioplos dengan kualitas rendah namun dijual mahal. Kondisi ini terjadi saat Indonesia mencetak rekor stok beras tertinggi sepanjang sejarah modern tanpa perlu impor

Pada tahun yang sama, pemerintah juga menegaskan swasembada beras dan jagung tercapai, menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok.

Namun, di balik capaian ini, harga minyak goreng rakyat Minyakita tetap tinggi. Protein hewani seperti telur dan daging ayam juga mengalami kenaikan harga signifikan akibat permintaan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seiring berakhirnya 2025, pemerintah mulai menyiapkan langkah strategis menghadapi 2026, termasuk pembangunan peternakan ayam dan telur terintegrasi untuk memastikan pasokan protein jangka panjang sekaligus menekan volatilitas harga

Berikut kaleidoskop pangan sepanjang 2025 yang menjadi sorotan publik dan pelaku usaha:

1. Minyakita Disunat, Harga Masih Mahal

Masyarakat dihebohkan dengan volume minyak goreng merek Minyakita dalam kemasan kurang dari takaran yang tertera, misalnya 1 liter hanya berisi 750–900 mililiter, yang juga dijual melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Selama periode Januari—Maret 2025, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menemukan dua kasus penjualan Minyakita dengan takaran kurang dari 1 liter. Kasus pertama, pada 24 Januari 2025, Kemendag menemukan Minyakita tak sesuai takaran diproduksi oleh PT Navyta Nabati Indonesia (NNI). Kasus ini sudah diselesaikan dengan dilakukan penyegelan izin operasi perusahaan.

Kemudian kasus kedua, pada 7 Maret 2025, Kemendag mendatangi lokasi PT Artha Eka Global Asia (AEGA) yang juga melakukan pengurangan takaran Minyakita. Namun, perusahaan ini ternyata sudah tutup dan berpindah lokasi.

Atas kasus itu, Kemendag memastikan produk Minykita yang tak sesuai takaran telah ditarik dari pasaran. Ke depan, Kemendag juga akan semakin banyak melakukan pengawasan.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut, jika pemerintah belum melakukan pembenahan dan penindakan yang tegas, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan berlabuh ke pilihan lain.

YLKI mengimbau agar pemerintah harus melakukan evaluasi dan membenahi tata kelola produksi dan distribusi Minyakita hingga konsumsi ke tangan konsumen. Di samping itu, YLKI juga prihatin atas penemuan takaran Minyakita yang tidak sesuai serta penemuan harga yang di atas HET sebab sudah melanggar hak konsumen. Bahkan, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

2. Heboh Beras Oplosan

Pada Juli 2025, pemerintah mengumumkan sebanyak 212 merek beras medium dan premium diduga merupakan hasil oplosan yang tersebar di 10 provinsi. Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 212 merek beras (kualitas premium dan medium), 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78% dijual di atas HET, dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah menetapkan tiga tersangka dari PT Padi Indonesia Maju (PIM). Bareskrim mengungkap modus yang dilakukan adalah dengan memproduksi beras premium yang tidak sesuai standar mutu SNI Beras Premium Nomor 6/128/2020 yang telah ditetapkan Permentan Nomor 31 Tahun 2017.

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah menyita barang bukti yang digunakan dalam kasus beras oplosan, yaitu 13.740 karung beras, beras patah beras premium merek Sania, Fortune, Sofia, dan SIIP dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg. Serta, beras patah besar sebanyak 53,150 ton dalam kemasan karung, beras patah kecil 5,750 ton dalam kemasan karung, dan dokumen legalitas serta sertifikat penunjang.

Buntut kasus beras oplosan, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebut pelaku usaha ritel modern sempat mendapat tekanan untuk menjual beras premium. Hal ini buntut kasus beras oplosan yang tak sesuai mutu dan kualitas.

Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin menyatakan kasus beras oplosan membuat pelaku usaha ritel modern ragu menjual beras premium, sehingga stok beras premium di ritel berkurang.

Dia menyebut pemerintah tetap ingin merek beras yang terkait kasus oplosan dipajang di rak, namun polisi memanggil peritel untuk dimintai keterangan, sementara sebagian masyarakat dan pemerintah daerah meminta merek beras oplosan diturunkan. Kondisi ini membuat ritel sulit menjual beras premium, apalagi pemasok beras premium yang tidak sesuai mutu juga menahan pasokan ke gerai.

3. Nihil Impor, Stok Beras RI Tertinggi Sepanjang Sejarah

Realisasi impor beras konsumsi umum pada 2025 turun 100% dibandingkan tahun lalu. Indonesia tidak mengimpor beras sepanjang 2025. Asal tahu saja, realisasi impor beras konsumsi pernah mencapai 4,52 juta ton pada 2024. Bahkan, total produksi beras 2025 diperkirakan mengalami surplus hingga 4 juta ton.

Adapun, estimasi stok beras nasional sampai akhir 2025 masih berada di 12,5 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi bulanan 2,599 juta ton. Dengan demikian, stok beras nantinya dapat mencukupi hingga hampir 5 bulan ke depan.

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan tidak ada importasi beras medium yang masuk ke Indonesia sepanjang 2025, kecuali untuk kebutuhan industri dan beras khusus. Seluruh kebutuhan beras medium nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Hal ini lantaran Indonesia berada dalam kondisi surplus beras medium sehingga pasokan nasional aman dan stabil.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor beras Indonesia pada Januari–Oktober 2025 mencapai 364.300 ton dengan nilai US$178,5 juta. Impor ini berasal dari Myanmar, Thailand, dan India. Hanya untuk Oktober 2025, impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta atau sekitar Rp318,05 miliar.

Harga Telur Naik Karena MBG ....

Telur, Beras, dan Jagung

4. Swasembada Pangan: Beras & Jagung

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Indonesia sudah mencapai swasembada pangan. Hal ini seiring dengan tak ada keran impor yang terbuka ke Indonesia.

Keberhasilan ini merupakan sinergi dan koordinasi bersama kementerian/lembaga, termasuk dengan TNI/Polri. Adapun, pemerintah telah melakukan optimalisasi lahan berupa intensifikasi, mulai dari perbaikan tata kelola pangan bersubsidi, pembangunan dan revitalisasi saluran irigasi, pemberdayaan penyuluh pertanian, penyediaan bibit unggul, hingga penggunaan teknologi pertanian modern.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga memastikan Indonesia berada di jalur menuju swasembada beras pada akhir tahun. Capaian tersebut sebenarnya merupakan target empat tahun, tetapi dipercepat drastis menjadi hanya satu tahun.

Selain beras, pemerintah juga telah mencapai swasembada jagung pada tahun ini. Kementan mencatat produksi jagung tahun ini meningkat dibandingkan 2024 yang mencapai 15 juta ton. Pada tahun ini, produksinya ditargetkan mencapai 16,6 juta ton jagung seiring dengan kolaborasi bersama Polri, TNI, dan petani.

5. Harga Telur & Daging Ayam Terdorong MBG

Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni MBG turut mendorong kenaikan harga telur dan daging ayam sepanjang 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga telur ayam ras mengalami peningkatan di 157 kabupaten/kota pada pekan kedua November 2025. Kenaikan ini sejalan dengan bergulirnya program MBG yang salah satu lauknya adalah telur.

Namun, BPS menyebut kenaikan harga telur ayam ras juga dipengaruhi faktor distribusi serta tidak stabilnya stok yang disebabkan hambatan atau kurang lancarnya pasokan daerah penghasil ke wilayah yang bukan menjadi sentra produksi telur ayam ras.

Ke depan, swasembada telur dan daging ayam menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026 mendatang. Hal ini seiring dengan berjalannya program MBG yang menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Pemerintah juga akan memfokuskan pada telur dan daging ayam di sentra produksi di luar Pulau Jawa, sebab selama ini pasokan telur dan ayam mayoritas dipasok dari Pulau Jawa.

6. Rencana Peternakan Ayam-Telur Terintegrasi

Pada 2026, pemerintah akan membangun pabrik pakan dalam dua tahap besar. Pertama adalah 12 daerah 12 titik pabrik pakan.Kemudian tahap kedua adalah 18 titik dengan anggaran Rp20 triliun dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danatara). Proyek ini juga diharapkan menekan harga, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendukung program MBG.

Adapun, kebutuhan telur untuk mendukung MBG diperkirakan mencapai 700.000 ton hingga hampir 1 juta ton, sedangkan kebutuhan ayam pedaging mencapai 1,1 juta ton.

Rencananya, pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur ini akan difokuskan di wilayah-wilayah yang masih mengalami kekurangan pasokan ayam dan telur.

Pemerintah melalui BUMN Pangan akan menjadi offtaker peternak ayam. Kementan akan menyisir setiap daerah dengan harga telur yang masih tinggi sebagai lokasi prioritas pengembangan peternakan ayam petelur.

Saat ini, pemerintah tengah mengkaji pembangunan peternakan ayam petelur dan pedaging, mulai dari estimasi waktu hingga infrastruktur. Nantinya, pemerintah akan mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) untuk penugasan membangun peternakan ayam.

Di sisi lain, Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPU) memandang prinsip utama pembangunan peternakan ayam terletak pada kedekatan dengan pasar konsumen. GPPU menilai langkah Danantara akan strategis apabila benar-benar direalisasikan di daerah yang masih kekurangan pasokan ayam dan telur.

7. Harga Beras Melonjak Imbas Banjir Aceh-Sumatra

Bencana banjir di wilayah Aceh dan Sumatra memicu kenaikan harga beras semua kualitas, baik medium dan premium pada pekan kedua Desember 2025.

Secara nasional, terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) beras semua kualitas. BPS mencatat, wilayah di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara menjadi kontributor utama kenaikan harga karena terdampak bencana alam.

Sebelumnya, Kemendag mencatat terdapat 112 pasar rakyat rusak imbas banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Berdasarkan hasil pendataan sementara menunjukkan sebaran kerusakan pasar cukup dominan di Aceh dan Sumatra Utara.

Kini, pemerintah memprioritaskan upaya pemulihan fungsi pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur vital. Adapun, Kemendag akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perihal pembangunan dan renovasi pasar dengan pendanaan yang berasal dari anggaran PU.