JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mentargetkan ekspor beras ke Arab Saudi mencapai 20.000 sampai 50.000 ton pada tahun 2026.

Pernyataan itu Amran sampaikan usai menghadiri seremonial pelepasan ekspor 2.280 ton beras PT Perum Bulog untuk jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

“Targetnya 20.000 sampai 50.000 ton,” kata Amran saat ditemui di di Kompleks Gudang Bulog Kanwil DKI & Banten, Jakarta Utara, Rabu (4/2/2026).

Amran mengatakan, pemerintah telah memperhitungkan jemaah umroh tanah air dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Saudi mencapai 2 juta orang.

Pemerintah melihat angka ini sebagai potensi pasar bagi beras Bulog. Sebab, jemaah asal Indonesia biasanya cenderung lebih menyukai beras dari kampung halaman yang pulen.

Pemerintah berharap, ekspor 20.000 sampai 50.000 ton beras itu bisa terlaksana pada tahun ini.

“Mudah-mudahan tahun ini. Berasnya siap kapan saja diminta, berasnya sudah siap,” ujar Amran.

Selain Arab Saudi, pemerintah juga membidik ekspor ke beberapa negara tetangga seperti, Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini.

Menurutnya, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog saat ini mencapai 3,7 juta ton dan diproyeksikan bertambah menjadi 5 juta ton pada April mendatang.

“Nah, tentu gudang kita agak kesulitan menampung karena kapasitas gudang hanya 3 juta ton,” kata Amran.

Sementara itu, Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyebut, beras yang diekspor ke Saudi merupakan beras super premium.

Beras itu memiliki tingkat pecahan di bawah 5 persen dengan kadar air 14 persen.

“Kalau menurut kami ini beras super premium yang pernah kita buat oleh Bulog,” kata Rizal.

Beras itu dibeli oleh dua perusahaan Saudi, Noha Catering Company dan Najmat Tabah Trading Company LLC.

Ribuan ton beras itu akan diangkut menggunakan kapal dari Hyundai Unity, Wan Hai, dan Kota Dunia pada Sabtu (7/3/2026).

Namun, kepastian pengiriman beras itu masih menunggu hasil asesmen Badan Intelijen Strategis (BAIS), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Luar Negeri.

Sebab, kondisi Timur Tengah sedang bergejolak akibat perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat (AS).

Meski beras dikirim melalui Pelabuhan Jeddah, bukan zona perang di Selat Hormuz, Bulog tetap memantau dinamika geopolitik.

“Kami juga sudah bersurat ke BAIS TNI, ke BIN, kemudian ke Kemenlu mohon asesmen terkait dengan pemberangkatan beras haji Indonesia ini,” kata Rizal.

“Kita menunggu informasi lebih lanjut dari asesmen dari tiga institusi tersebut,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026. Ekspor tersebut akan dilakukan secara bertahap yang dimulai pada 28 Februari 2026.

Adapun, beras tersebut merupakan kategori premium dengan tingkat pecahan sekitar 5% dan kadar air di bawah 14%, sesuai dengan spesifikasi yang diminta pembeli di Arab Saudi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rapat koordinasi terbatas (rakor) memutuskan untuk mengekspor beras perdana untuk kebutuhan jamaah haji. Ke depan, Indonesia juga akan membuka peluang ekspor beras ke negara tetangga, seperti Malaysia.

“Untuk tahap pertama ini, perdana, untuk perdana ini kira-kira 2.280 ton. Nanti lanjut akan Malaysia dan lain-lain, tapi ini perdana ke Arab Saudi 2.280 ton,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan ekspor beras senilai Rp150 miliar ke Arab Saudi tersebut akan dibagi menjadi dua tahap pemberangkatan.

“Jadi 2.280 ton yang akan kami berangkatkan, direncanakan tanggal 28 Februari 2026 gelombang pertama dan gelombang keduanya tanggal 4 Maret 2026,” kata Ahmad saat ditemui seusai rakortas.

Nantinya, beras untuk jemaah haji tersebut akan diberangkatkan melalui armada kapal dari Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan Pelabuhan Jeddah.

Setelahnya, dua importir akan bertanggung jawab setibanya 2.280 ton beras di Pelabuhan Jeddah, yang kemudian akan didistribusikan ke setiap dapur di Arab Saudi.

“Estimasi perjalanan dari Indonesia, dari Priok sampai ke Jeddah itu paling cepat 1 bulan 1 minggu, paling lambat 1 bulan setengah. Itu yang hasil informasi kami dengan maskapai kapal yang akan mengirim ke Saudi Arabia,” ujarnya.

Seperti diketahui, Bulog telah menyiapkan gabah kering panen (GKP) segar untuk memenuhi kebutuhan beras jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026. Gabah tersebut akan digiling menggunakan fasilitas dan teknologi penggilingan milik Wilmar Group.

Menurut Rizal, fasilitas Wilmar memiliki peralatan modern berbasis komputer yang mampu menghasilkan beras dengan kualitas sangat baik. Selain itu, penggunaan fasilitas tersebut telah mengantongi izin resmi pinjam pakai dari Kabareskrim Polri.

Sebagai informasi, pada tahun lalu Bareskrim Polri sempat menyita bahan baku dan peralatan produksi PT Padi Indonesia Maju (PIM), anak usaha Wilmar Group, terkait perkara beras yang tidak memenuhi standar mutu atau beras oplosan. Adapun, PT PIM diketahui memproduksi sejumlah merek beras premium seperti Sania, Fortune, Sovia, dan Siip.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bekerja sama dengan Perum Bulog dan Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia dengan beras dalam negeri, agar dapat memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kemenhaj Jaenal Effendi menjelaskan bahwa pada Senin (26/1/2026) pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementan untuk mendorong kemandirian pangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Pemanfaatan beras produksi dalam negeri kini menjadi prioritas utama. Indonesia berkomitmen untuk berhenti bergantung kepada pasokan beras negara lain dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji.

"Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat," ujar Jaenal, Senin (26/1/2026).

Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU Kemenhaj, kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim 1447 H/2026 M mencapai sekitar 3.913 ton. Angka ini dihitung dari asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional haji.

Ditjen PE2HU Kemenhaj pun menyepakati komitmen bersama dengan berbagai pihak untuk mengupayakan pemanfaatan beras nasional. Pihak Bulog akan menghitung kebutuhan total beras serta menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5%.

Sementara itu, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan dari sisi regulasi guna memperlancar proses ekspor beras.

Pembahas aspek regulasi ekspor, mekanisme perizinan, serta tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi juga menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih berada di bawah harga beras Indonesia, sehingga diperlukan dukungan dan fasilitasi kebijakan agar produk nasional dapat bersaing dan diterima di pasar konsumsi haji.

Jaenal menambahkan bahwa kondisi swasembada beras saat ini merupakan momentum emas. Selama ini, tantangan utama penggunaan beras lokal adalah faktor harga. Namun, dengan penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis produk nasional dapat memiliki daya saing yang kuat.

Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU Kemenhaj Tri Hidayatno, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyebutkan bahwa langkah ini adalah bagian dari membangun legacy baru.

"Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air," ujarnya.

Dengan perencanaan yang dimulai sejak dini, Ditjen PE2HU optimistis bahwa pada musim haji mendatang, jemaah haji Indonesia dapat menikmati nasi dari beras produksi petani Indonesia sendiri, yang sekaligus akan memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nasional.