Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) membidik agar dapat masuk 10 bursa besar dunia melalui aksi demutualisasi yang akan dilakukan.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi.

“Dengan demutualisasi, kami percaya bursa akan lebih modern, lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders.

Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan DPR tengah mencari mekanisme dan sistem demutualisasi.

“Tentu kami harus memberikan posisi dan porsi yang memadai untuk negara. Dalam artian apa? Dalam artian untuk kepentingan nasional, kepentingan negara terlibat secara aktif, tetapi kemudian negara memberikan dampak pengaruh positifnya,” tutur Misbakhun.

Misbakhun juga berharap demutualisasi ini bisa dilakukan secepatnya pada kuartal II/2026. Pasalnya, kata Misbakhun, Demutualisasi merupakan bagian dari proses restrukturisasi yang selama ini ingin dipercepat dalam bursa saham Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan demutualisasi akan dilakukan melalui penambahan modal tanpa hak memberikan efek terlebih dahulu atau private placement dan melalui penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

“Demutualisasi Bursa dapat dilakukan melalui private placement dan lewat IPO,” ucap Airlangga.

Airlangga menuturkan demutualisasi ini menjadi penting agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga, serta terjadi pemisahan yang jelas antara Bursa dan Anggota Bursa.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi juga menuturkan private placement dan IPO menjadi opsi yang akan dilihat bersama saat rumusan Peraturan Pemerintah mengenai demutualisasi keluar.

Saat ini, kata dia, PP mengenai demutualisasi tengah berada dalam proses perumusan dan akan mengalami pembahasan dan konsultasi bersama DPR. Menurut Hasan, Kementerian Keuangan akan melibatkan OJK secara penuh saat menyusun dan merumuskan rancangan PP yang dimaksud.

Demutualisasi ini menurut Hasan tentunya akan menggunakan aksi korporasi yang memungkinkan untuk dilakukannya penawaran kepada pemegang saham lain.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA —Indeks harga saham gabungan (IHSG) masih diselimuti oleh volatilitas tinggi pada awal pekan ini, Senin (2/2/2026), menunggu pertemuan BEI dengan MSCI.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka melemah 50,1 poin atau 0,61% ke posisi 8.274,67. IHSG bergerak di rentang 8.250,52 hingga 8.313,05 pada pagi ini.

Sebanyak 262 saham menguat, 247 saham melemah, dan 163 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp14.867,94 triliun.

Saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) jeblok 7,84% ke level Rp3.880, PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) anjlok 9,01% ke level Rp1.615, saham PT RMK Energy Tbk. (RMKE) merosot 9,7% ke posisi Rp4.560, dan PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) turun tipis 0,78% ke level Rp256 per saham.

Di sisi lain, saham perbankan besar terpantau menghijau. Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 2,37% ke posisi Rp7.575, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) naik 1,58% ke posisi Rp3.870, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) naik 1,25% ke level Rp4.880.

Sebelumnya, IHSG selama sepekan sebelumnya ditutup jeblok 6,94% ke posisi 8.329,60. Hal itu terjadi di tengah gonjang-ganjing pasar saham RI akibat sentimen Morgan Stanley Capital International (MSCI). Setelah menyelesaikan konsultasi terkait penilaian free float saham Indonesia, MSCI memutuskan untuk menerapkan pembekuan rebalancing indeks MSCI untuk saham-saham Indonesia.

Rully Arya Wisnubroto, Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menyampaikan IHSG mengalami rebound pada perdagangan terakhir pekan lalu, menguat 1,2% dan ditutup pada 8.329,6. Rebound itu terjadi setelah sebelumnya melemah signifikan akibat aksi sell-off agresif investor asing.

Namun demikian, lanjutnya, investor asing masih melanjutkan aksi jual dalam jumlah cukup besar dengan akumulasi hampir Rp14 triliun atau sekitar US$830 juta dalam 4 hari terakhir. Dalam 2 hari berturut-turut, investor asing telah membukukan net buy pada saham BBRI, sedangkan net sell besar-besaran pada saham BBCA mulai mereda.

“Kami memperkirakan tingkat volatilitas IHSG masih akan tetap tinggi, seiring sentimen pembekuan sementara proses rebalancing MSCI yang memicu kekhawatiran atas status dan investability pasar Indonesia, serta risiko domestik yang mencakup pelemahan rupiah dan persepsi risiko kebijakan yang sebelumnya telah menumpuk,” paparnya dalam riset, Senin (2/2/2026).

Terkait dengan volatilitas IHSG dan krisis kepercayaan terhadap pasar saham Indonesia, OJK memaparkan 8 rencana aksi percepatan reformasi di pasar modal Indonesia.

Pejabat Sementara Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa rencana aksi reformasi pasar modal itu terbagi dalam empat misi utama, yakni penambahan likuditas, transparansi, tata kelola dan penegahan hukum serta demutualisasi bursa efek.

Adapun, delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia itu mencakup kebijakan baru free float, transparansi ultimate beneficial ownership (UBO), penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi BEI, penegakan peraturan dan sanksi, tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders.

Secara teknikal, Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman memperkirakan IHSG masih rentan untuk koreksi sepanjang belum break di atas 8.420.

“Hari ini level support IHSG 8.050–8.220 dan resistance 8.400–8.420,” paparnya dalam riset.

Pada hari ini, BNI Sekuritas merekomendasikan saham BUMI, IMPC, MEDC, BREN, ENRG, dan RMKO sebagai trading idea.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan progres demutualisasi Bursa. Kajian ini terutama dilakukan untuk menjaga independensi Bursa dan mencegah konflik kepentingan.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap menjelaskan demutualisasi Bursa bukan merupakan hal yang negatif, tetapi hal yang baik. Menurut Eddy, demutualisasi mengarah ke tata kelola pasar yang positif.

“Dengan adanya demutualisasi, pengawasan OJK sama saja, tidak ada yang berubah. Karena justru pengawasan itu hal yang penting dalam struktur pasar yang baru untuk menjaga keamanan dan integritas pasar modal,” kata Eddy, dalam konferensi pers akhir tahun pasar modal di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Eddy menjelaskan demutualisasi Bursa telah diamanatkan dalam UUP2SK, dengan peraturan pelaksananya akan dituangkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah. Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut tengah digodok oleh Kementerian Keuangan.

Menurut Eddy, Kementerian Keuangan meminta pendapat OJK pada rancangan tersebut.

“Kalau kami lihat tujuan demutualisasi ini mengarah ke tata kelola pasar yang positif, fokus juga untuk pengurangan konflik kepentingan. Itu hal yang baik dan prosesnya sedang berlangsung, dan RPP-nya sedang diproses pemerintah,” ucap Eddy.

Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menuturkan demutualisasi merupakan amanat dari UUP2SK.

“Posisi Bursa lebih sebagai objek. Tapi mungkin sebagai Bursa, kami mencoba membantu menyiapkan kajian, bagaimana struktur yang optimal di BEI dengan adanya Demutualisasi, karena kami akan belajar dari bursa-bursa lain,” ujar Iman dalam kesempatan yang sama.

Iman melanjutkan, BEI juga sedang menyiapkan kajian bagaimana struktur organisasi Bursa setelah demutualisasi, dengan membandingkan bursa lain. Iman mengatakan Bursa berharap tata kelola, khususnya terkait konflik kepentingan dan independensi akan tetap terjaga usai demutualisasi.

Sebagai informasi, sejumlah Bursa di dunia diketahui telah melakukan demutualisasi. Demutualisasi Bursa Efek pertama dilakukan oleh Bursa Saham Stockholm atau Stockholm Stock Exchange di Swedia pada 1993.

Sejak saat itu, berbagai Bursa di belahan dunia lainnya melakukan demutualisasi, seperti Bursa Amsterdam, Bursa London, Bursa Hong Kong, hingga Nasdaq.

Demutualisasi merupakan proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki pemegang saham.

Demutualisasi melibatkan proses kompleks dalam mengubah struktur keuangan sebuah perusahaan, dari perusahaan berbentuk mutual, menjadi perusahaan dengan model yang digerakkan oleh para pemegang saham.

Adapun isu demutualisasi BEI ini berkembang setelah Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin mengatakan demutualisasi BEI akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons recana pemerintah merombak kelembagaan otoritas bursa menjadi perusahaan terbuka yang bisa dimiliki oleh publik secara luas.

Rencana perombakan kelembagaan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi yang kini masih dalam tahap penyusunan kajian.

Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik menyebut demutualisasi bursa yang dicanangkan oleh pemerintah bukanlah merupakan aksi korporasi, melainkan adalah aksi shareholder yang dilakukan oleh pemegang saham BEI. Sementara, aksi korporasi benar-benar dilakukan oleh perusahaan.

"Makanya kami lihat kajiannya seperti apa, RPP-nya seperti apa, kita pelajari bersama-sama," ujarnya kepada media, Senin (24/11/2026)

Jeffrey pun memperkirakan dampak kebijakan tersebut masih selaras dengan visi BEI pada tahun 2030, yaitu menjadi bursa atau perusahaan terbaik ke-10 di dunia.

"Harusnya sejalan [dengan target 2030 BEI]," imbuhnya.

Adapun demutualisasi adalah proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki oleh pemegang saham.

Pembahasan Aturan

Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin menjelaskan pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan bahwa BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga bursa dapat lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Oleh sebab itu, transformasi serupa ingin dilakukan di Indonesia. Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan itu akan diikuti dengan peningkatan free float agar likuiditas meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disebut sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI menuturkan tengah melakukan kajian dan diskusi mengenai demutualisasi ini.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menjelaskan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi bursa efek masih dalam proses penyusunan kajian untuk mendukung RPP. Kajian tersebut termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat demutualisasi berlaku efektif.

“Kami sedang melakukan diskusi dan komparasi beberapa model bentuk demutualisasi yang diterapkan di beberapa Bursa global yang optimal bagi pasar modal Indonesia,” kata Nyoman, Senin (24/11/2025).

Sebagai informasi, sejumlah Bursa di dunia diketahui telah melakukan demutualisasi. Demutualisasi Bursa Efek pertama dilakukan oleh Bursa Saham Stockholm atau Stockholm Stock Exchange di Swedia pada 1993.

Sejak saat itu, berbagai Bursa di belahan dunia lainnya melakukan demutualisasi, seperti Bursa Amsterdam, Bursa London, Bursa Hong Kong, hingga Nasdaq.

Demutualisasi merupakan proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki pemegang saham.

Demutualisasi melibatkan proses kompleks dalam mengubah struktur keuangan sebuah perusahaan, dari perusahaan berbentuk mutual, menjadi perusahaan dengan model yang digerakkan oleh para pemegang saham.

Adapun isu demutualisasi BEI ini berkembang setelah Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin mengatakan demutualisasi BEI akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan bahwa BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga bursa dapat lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan itu akan diikuti dengan peningkatan free float agar likuiditas meningkat.

“Agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

Lebih lanjut, Masyita mengatakan RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai SRO, pelaku industri, serta DPR.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diketahui tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagai implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Lalu, apakah itu demutualisasi?

Melansir Investopedia, demutualisasi adalah proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki pemegang saham.

Demutualisasi melibatkan proses kompleks dalam mengubah struktur keuangan sebuah perusahaan, dari perusahaan berbentuk mutual, menjadi perusahaan dengan model yang digerakkan oleh para pemegang saham.

Dalam prosesnya, perusahaan mutual memilih untuk mengubah struktur korporasinya menjadi perusahaan publik. Pada proses ini, anggota sebelumnya dapat menerima kompensasi terstruktur atau hak konversi kepemilikan selama transisi berupa saham perusahaan.

Terdapat sejumlah metode dalam demutualisasi. Pada demutualisasi penuh, perusahaan meluncurkan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO), dengan saham yang dilelang ke pemegang saham, yang kemudian dapat memperdagangkan saham tersebut di Bursa.

Dalam proses ini, para anggota perusahaan mutual sebelumnya tidak otomatis menerima saham, sehingga harus berinvestasi secara terpisah.

Sementara itu, pada metode demutualisasi sponsor, anggota sebelumnya secara otomatis akan menerima saham di perusahaan baru usai IPO.

Dalam model ini, anggota biasanya menerima kompensasi yang lebih besar atas keanggotaan mereka sebelumnya, dan umumnya tidak perlu menginvestasikan modal pribadi untuk memperoleh saham baru tersebut. Namun, mereka tetap bisa membeli tambahan saham jika menginginkannya.

Adapun dalam demutualisasi ini, perusahaan akan beralih dari orientasi nirlaba, menjadi orientasi mencari keuntungan atau profit oriented.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin menjelaskan pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan bahwa BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga bursa dapat lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Oleh sebab itu, transformasi serupa ingin dilakukan di Indonesia. Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan itu akan diikuti dengan peningkatan free float agar likuiditas meningkat.

“Agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

Lebih lanjut, Masyita mengatakan RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai SRO, pelaku industri, serta DPR.

Bisnis.com, JAKARTA — Proses demutualisasi menjadi babak baru bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) usai Danantara mulai mengkaji porsi kepemilikan saham dan membuka kemungkinan serupa bagi institusi asing.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa selain mengkaji keterlibatannya sebagai jajaran pemegang saham bursa, Danantara juga memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebelum menanamkan modalnya di BEI.