Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons recana pemerintah merombak kelembagaan otoritas bursa menjadi perusahaan terbuka yang bisa dimiliki oleh publik secara luas.

Rencana perombakan kelembagaan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi yang kini masih dalam tahap penyusunan kajian.

Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik menyebut demutualisasi bursa yang dicanangkan oleh pemerintah bukanlah merupakan aksi korporasi, melainkan adalah aksi shareholder yang dilakukan oleh pemegang saham BEI. Sementara, aksi korporasi benar-benar dilakukan oleh perusahaan.

"Makanya kami lihat kajiannya seperti apa, RPP-nya seperti apa, kita pelajari bersama-sama," ujarnya kepada media, Senin (24/11/2026)

Jeffrey pun memperkirakan dampak kebijakan tersebut masih selaras dengan visi BEI pada tahun 2030, yaitu menjadi bursa atau perusahaan terbaik ke-10 di dunia.

"Harusnya sejalan [dengan target 2030 BEI]," imbuhnya.

Adapun demutualisasi adalah proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki oleh pemegang saham.

Pembahasan Aturan

Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin menjelaskan pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan bahwa BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga bursa dapat lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Oleh sebab itu, transformasi serupa ingin dilakukan di Indonesia. Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan itu akan diikuti dengan peningkatan free float agar likuiditas meningkat.