Kementerian ESDM menargetkan penambahan 173.853 pelanggan baru melalui program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sepanjang 2026. Jumlah ini meningkat dari 2025 target 2025 sebanyak 1.285 lokasi dan 77.616 calon pelanggan.

Menurut Tri, target program Lisdes dan BPBL tersebut sudah disusun dalam peta jalan nasional periode 2025-2029. Tujuannya untuk menuntaskan pemerataan akses listrik secara berkelanjutan.

"Target tahun 2026 meningkat menjadi 2.065 lokasi atau naik 40 lokasi dengan potensi calon pelanggan sebesar 173.853," ujar Tri dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6).

Lalu, pada 2027, pemerintah menargetkan kedua program tersebut bisa menjangkau 2.759 lokasi dengan 215.108 pelanggan.

Kemudian, pada 2028 ditargetkan menjangkau 1.735 lokasi dan 2029 diharapkan dapat menjangkau 1.942 lokasi.

Demi mencapai target ini, pemerintah telah menetapkan empat strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah. Di mana terdiri dari perluasan jaringan atau grid, kemudian mini-grid, PLTS individual dan baterai, dan terakhir dengan bantuan pasang baru listrik.

Sementara itu, untuk anggaran dari program Lisdes 2026 telah ditetapkan sebesar Rp10,3 triliun yang terdiri dari rupiah murni reguler Rp994 miliar dan anggaran tambahan sekitar Rp9,3 triliun.

"Kami perlu informasikan terkait dengan tantangan yang kami hadapi, yaitu lokasi pembangunan Lides ini berada pada wilayah timur, terdepan dan terluar, di mana penyelesaian pembangunan program Lisdes membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang," pungkasnya.

Kami akan mendorong program PLTS, agar daerah-daerah, kampung-kampung, atau pulau-pulau yang susah kita datangi, bisa pakai PLTS

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambah jumlah target program bantuan pasang baru listrik (BPBL) untuk 2026, dari 250 ribu rumah tangga menjadi 500 ribu rumah tangga.

“Itu pemasangan baru listriknya, sekarang 250 ribu untuk 2026 dinaikkan menjadi 500 ribu,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Peningkatan target tersebut dilandasi oleh permintaan Komisi XII yang membidangi sektor ESDM untuk meningkatkan akses listrik kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan.

Untuk membiayai peningkatan target program BPBL, Bahlil meminta sinkronisasi dengan Komisi XII ihwal pergeseran anggaran.

Bahlil meminta agar anggaran dari program lain dapat disesuaikan, sebab ia ingin fokus kepada listrik desa.

Adapun target yang ditetapkan oleh pemerintah adalah pada akhir 2029, seluruh desa dan dusun di Indonesia teraliri listrik, dan hal itu mencakup sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa pada Rabu (21/1), dirinya rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membahas program-program Kementerian ESDM.

“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memerintahkan kepada saya untuk membuat program lebih,” ucapnya.

Apabila permohonan anggaran yang diajukan l disetujui, ia berjanji akan mengalokasikan tambahan anggaran tersebut untuk meningkatkan kelistrikan di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Mudah-mudahan anggaran kami disetujui, maka kami prioritaskan kepada daerah-daerah 3T. Kami akan mendorong program PLTS, agar daerah-daerah, kampung-kampung, atau pulau-pulau yang susah kita datangi, bisa pakai PLTS,” ucap Bahlil.

Sepanjang tahun 2025, Program Lisdes telah melistriki 77.616 pelanggan di 1.516 lokasi. Adapun hingga 31 Desember 2025 program BPBL telah terpasang bagi 205.968 rumah tangga.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, MINAHASA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) menyalurkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kepada 112 keluarga prasejahtera di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Ini bagian dari Program Strategis "Merdeka dari Kegelapan" yang dihadiri langsung Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus dan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo di Desa Winebetan, Kecamatan Langowan Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara,Rabu (29/10/2025).

Jolly Walangitan (59), penerima manfaat, mengaku sangat bersyukur atas bantuan listrik yang ia terima. Sebelumnya, ia hanya mendapatkan aliran listrik dengan menyambung dari rumah tetangga dan daya yang tersedia pun hanya cukup untuk menyalakan lampu.

“Kami sebelumnya hanya pasang lampu dengan menyambung dari tetangga. Sekarang sudah ada (penyambungan) listrik sendiri secara gratis, jadi kami bisa menikmati penerangan tanpa bergantung lagi pada orang lain,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ESDM, dan PLN atas bantuan yang telah diberikan. Ia berharap keberkahan serupa dirasakan masyarakat lain di berbagai daerah yang belum memiliki akses listrik mandiri.

“Kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri ESDM dan PLN yang telah membantu kami mendapatkan pemasangan listrik gratis,” tuturnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, langkah ini sangat penting untuk memastikan kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan energi di seluruh pelosok Tanah Air.

“Sekali lagi saya perintahkan, agar 2029 sampai 2030, semua desa, semua kelurahan, sudah harus ada listrik. Tidak boleh lagi kita biarkan anak-anak kita, masa depan bangsa, tidak merasakan fasilitas yang layak untuk mereka bisa sekolah baik, bisa kesehatan baik, ya kemudian bisa ekonominya baik. Agar nelayan yang bisa juga menangkap ikan dan hasilnya bisa terjaga dan bisa dijual dengan harga yang baik," ujar Bahlil.

Secara nasional, realisasi program BPBL tahun 2024 mencapai 155.429 rumah tangga. Sementara itu, hingga September 2025, sebanyak 135.482 rumah tangga telah menerima sambungan listrik dari target 215.000 rumah tangga pada akhir tahun.

Hingga Semester I tahun 2025, Rasio Elektrifikasi nasional mencapai 98,53 persen. Artinya, hampir seluruh rumah tangga di Indonesia telah menikmati listrik, meskipun masih ada sekitar 1,47 persen rumah tangga yang belum berlistrik, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Daerah-daerah 3T ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk membangun infrastruktur kelistrikan.

“Maka dalam momen kesempatan yang berbahagia ini, saya meminta kepada Dirjen EBTKE dan Dirjen Listrik dan PLN. Anggarannya sudah ada. Saya minta prioritaskan semua daerah-daerah 3T. Selesaikan dulu," tegas Bahlil.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN mendukung penuh program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang diinisiasi Kementerian ESDM sebagai wujud pemerataan akses energi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia telah menegaskan agar tidak ada lagi masyarakat hidup dalam kegelapan. PLN memastikan seluruh warga, tanpa terkecuali, dapat menikmati listrik sebagai hak dasar,” ujar Darmawan.

Menurutnya, BPBL menjadi solusi bagi masyarakat prasejahtera yang belum mampu melakukan pasang baru meskipun jaringan listrik sudah tersedia. Program ini menjembatani kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur dan kemampuan masyarakat.

“PLN siap all out menyukseskan BPBL. Kami pastikan seluruh proses berjalan cepat, aman, dan tepat sasaran. Listrik bukan sekadar penerangan, tetapi fondasi untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Darmawan.

Pemerintah terus menunjukkan komitmen menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto, program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan energi hingga pelosok negeri.

Berkat Program Lisdes dan BPBL ini, hampir seluruh desa di berbagai wilayah Indonesia kini telah menikmati penerangan listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, kehadiran energi di desa bukan hanya soal penerangan, tetapi juga simbol hadirnya negara yang membuka kesempatan baru bagi peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10).

Kementerian ESDM mencatat, program Lisdes saat ini telah menjangkau 10.068 lokasi, menyentuh lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Sementara itu, realisasi BPBL periode 2024 telah diterima oleh 155.429 rumah tangga (RT). Pada periode Januari-September 2025, tercatat sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215.000 RT hingga akhir tahun.

Melalui program ini, Bahlil mengatakan, pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan energi sebagai bagian dari keadilan dan kemandirian nasional. Meski capaian elektrifikasi nasional sudah tinggi, namun jalan menuju kesejahteraan energi belum sepenuhnya tuntas.

Bahlil menyebut rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 99,1 persen. Sisanya merupakan wilayah yang sulit dijangkau karena letak rumah penduduk yang terpencar di pulau-pulau terluar dan daerah pedalaman.

Untuk menjangkau wilayah tersebut, Kementerian ESDM terus melakukan transformasi menuju energi bersih dengan mempercepat pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik energi terbarukan. Hingga kini, pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi.

"Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata," ucap Bahlil.

Bahlil menegaskan tekad pemerintah untuk mempercepat pencapaian elektrifikasi 100 persen. Menurutnya, setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih hidup dalam gelap gulita saat malam hari.

Salah satu penerima manfaat program BPBL adalah Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dia mengaku bersyukur kini rumahnya terang setiap malam. Sebelumnya, ia dan keluarganya hanya mengandalkan genset kecil dengan bahan bakar yang harus dibeli setiap hari.

"Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang," kata Ruslam.

Cerita serupa datang dari Elias Inyomusi, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat. Daerah tempat tinggalnya kini terang berkat Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi. Lokasinya yang terpencil membuat pembangkit energi terbarukan menjadi solusi paling efektif.

"Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita," ujar Elias.

Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen pada 2030. Bahlil memastikan tidak boleh ada satu pun warga yang masih hidup dalam kegelapan. Setelah delapan dekade merdeka, listrik menjadi hak dasar seluruh rakyat Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pemerataan energi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil melalui program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini, program Listrik Desa telah menjangkau 10.068 lokasi dan memberi manfaat bagi lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Sementara itu, manfaat BPBL di periode 2024 telah dirasakan oleh 155.429 rumah tangga, dan 135.482 rumah tangga dari target 215.000 rumah pada periode Januari-September 2025.

Menteri ESDM Bahlil Lahadia menyatakan, listrik menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi di desa-desa terpencil. Kedua program tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mempercepat pemerataan energi yang berkeadilan.

"Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat," kata Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10).

Bahlil menyebut, rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 99,1 persen. Sisanya merupakan wilayah yang paling sulit dijangkau, karena rumah-rumah warga tersebar di pulau-pulau terluar dan pedalaman.

Di wilayah-wilayah tersebut, lanjut Bahlil, Kementerian ESDM mendorong transformasi menuju energi yang lebih bersih dengan mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

"Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata," tuturnya.

Lebih lanjut, Bahlil mempertegas tekad pemerintah untuk mempercepat capaian elektrifikasi hingga 100 persen. Pemerintah sendiri mencanangkan target bahwa seluruh pelosok negeri akan menikmati listrik sepenuhnya pada 2030.

"Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita," kata Bahlil.

Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan merupakan salah satu penerima manfaat program BPBL. Menurutnya, sejak rumahnya teraliri sambungan listrik, aktivitas keluarganya menjadi lebih lancar.

"Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang," ucap Ruslam.

Dari Papua, ada Elias Inyomusi, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak yang menyambut gembira listrik yang kini menerangi rumah-rumah di kampungnya berkat Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi.

"Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita," tutup Elias.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan Listrik Desa (Lisdes) menginisiasi perubahan di ujung Indonesia. Melalui kedua program ini, pemerintah berkomitmen mewujudkan keadilan energi berupa kehadiran listrik bagi semua, tanpa terkecuali.

"Program Lisdes ini wujud nyata arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh desa di Indonesia menikmati listrik paling lambat tahun 2029-2030," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam kunjungan ke Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Kamis (16/10).

Saat ini, masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati listrik. Untuk itu, Program Lisdes 2025 menargetkan 1.285 lokasi baru, dengan pembangunan 4.770 kilometer jaringan tegangan menengah, 3.265 kilometer jaringan tegangan rendah, dan gardu berkapasitas 94.040 kVA.

Sementara bagi desa-desa yang sulit dijangkau jaringan PLN, disiapkan solusi melalui PLTS komunal dan PLTS individual dengan baterai. Adapun BPBL menyasar 215.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi agar dapat menikmati listrik gratis, lengkap dengan instalasi rumah tangga dan token perdana sebesar Rp100 ribu.

Salah satu wujud nyata impelemntasi program adalah melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang menandai perubahan di Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat. Kini, Kabupaten Pegunungan Arfak mennjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang seluruh listriknya bersumber dari energi baru terbarukan (EBT).

Elias Inyomusi, seorang warga Anggi, menyambut kehadiran listrik yang menerangi Kampung Iraiweri. Ia mengingat, dulu penduduk harus puas dengan cahaya dari gelegar rotan yang diisi minyak tanah.

"Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya anak-anak bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan lampu," ujar Elias.

Serupa, warga Desa Bandar Jaya, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan juga merasakan manfaat program Kementerian ESDM. Duduk di teras rumah papannya, Ruslam mengaku lega bahwa tak ada lagi dengung genset seperti dulu.

Sekarang, anak-anak Ruslam tak lagi harus belajar dengan lampu redup. Istrinya pun tak harus berhenti menjahit ketika bahan bakar habis.

"Sebelumnya saya pakai genset. Enam jam satu liter bensin, jadi jam sepuluh malam sudah gelap lagi," katanya.

Ruslam mengenang, Menteri ESDM Bahlil sendiri yang menyalakan langsung kWh meter di rumahnya, yang disambut sorak gembira warga.

"Bagi kami, ini bukan sekadar penerangan, tapi awal kehidupan

Bisnis.com, MUSI BANYUASIN — Saat malam tiba di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, cahaya putih kini memantul lembut dari jendela-jendela rumah warga. Dulu, hanya lampu minyak yang berkerlip samar, atau suara genset yang menggeram di kejauhan. Kini, desa itu hidup dalam terang.

Bagi Ruslan (52), seorang petani sawit, nyala listrik bukan sekadar penerangan. Itu adalah simbol perubahan hidup. “Saya merasa bersyukur. Walaupun Subhanallah merupakan bagian daripada orang-orang yang menerima hadiah tersebut. Alhamdulillah dengan meteran 900 mendapatkan subsidi dan pulsa 100.000 yang dapat dipakai selama dua bulan,” ujarnya sambil tersenyum.

Ia tertawa kecil, lalu menambahkan, “Saya senang dapat bantuan ini, biar dibilang norak tidak apa, saya juga ingin merasakan makan nasi yang dimasak dari magic jar dan memiliki kulkas agar bisa minum air dingin.”

Ruslan adalah satu dari ribuan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang disalurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program ini merupakan wujud pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pemerataan akses energi hingga pelosok negeri.

Bantuan diserahkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Dusun Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, pada Kamis (16/10). Melalui BPBL, pemerintah menyediakan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, terutama di wilayah 3T—terdepan, terluar, dan tertinggal.

Sebelum listrik masuk, Ruslan mengandalkan genset kecil yang hanya dinyalakan sesekali. “Sekarang kita tidak lagi menggunakan genset untuk penerangan yang dinyalakan di waktu tertentu saja karena biaya yang mahal. Sekarang penerangan selalu ada dan ini akan sangat membantu memotivasi anak-anak belajar dan istri menjahit yang menjadi kerja sambilannya,” katanya.

Bagi Ruslan, listrik berarti harapan. Ia bisa melihat anak-anaknya belajar lebih lama, istrinya menjahit pesanan hingga malam, dan rumahnya terasa hidup. “Semoga bantuan ini juga dapat diterima teman-teman saya yang katanya selesai di bulan 12 (Desember). Semoga bantuan ini membawa berkah bagi saya dan keluarga juga teman-teman saya, dan akan menambah semangat bagi orang tuanya untuk bekerja dan meningkatkan semangat anak-anak belajar dan mengejar impian mereka,” ujarnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memahami benar arti listrik bagi masyarakat desa. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemerataan listrik adalah wujud nyata kehadiran negara.

“Di Kementerian ESDM itu ada program listrik desa yang ditargetkan Bapak Presiden Prabowo pada tahun 2029–2030 semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 4.400 dusun yang belum ada listriknya, dan ini yang menjadi target kita untuk kita selesaikan,” kata Bahlil.

Ia menambahkan, program ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat. “Ini semua adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, khususnya dari sektor ESDM yang akan kita lakukan terus menerus hingga seluruhnya terlistriki. Masa Indonesia sudah merdeka 80 tahun masih ada desa yang belum listrik,” ujarnya.

Bahlil sempat menahan haru saat mengenang masa kecilnya. “Saya salah satu anak kampung yang sekolah SD enggak ada listrik. Karena itu, saya tidak ingin kejadian pada masa kecil saya di kampung itu terjadi sekarang,” katanya lirih.

“Pak Presiden Prabowo sangat konsen untuk bagaimana bisa memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

Program BPBL dan Listrik Desa dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM. Tahun ini, puluhan ribu rumah tangga di seluruh Indonesia ditargetkan bisa menikmati akses listrik.

Di Sumatera Selatan, Program Listrik Desa mencakup 11 desa dan dusun pada tahun anggaran 2025. Untuk BPBL, provinsi ini mendapat jatah 8.050 rumah tangga. Hingga pertengahan Oktober, sekitar 5.500 rumah sudah siap sambung, sementara 2.500 lainnya masih menunggu proses usulan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.