Tifauzia Tyassuma

Dokter, Epidemiolog Perilaku dan Neuropolitika

DALAM beberapa tahun terakhir, dunia politik Indonesia mengalami pergeseran yang halus, tapi menentukan. Politik tidak lagi terutama dipahami sebagai arena pertukaran gagasan, perdebatan program, atau adu argumentasi rasional, melainkan sebagai ruang produksi dan sirkulasi afeksi, emosi dan perasaan.

Emosi—marah, takut, bangga, tersinggung—menjadi mata uang utama yang menggerakkan perhatian publik. Hemat saya, kita sedang menyaksikan apa yang saya sebut sebagai politik afeksi: politik yang bekerja terutama melalui kesan, bukan penjelasan; melalui sentimen, bukan pemahaman.

Melalui manajemen perasan, bukan penggunaan akal sehat. Dalam 15 tahun terakhir, setidaknya ketika figur bernama Joko Widodo (Jokowi) hadir di tengah arena politik Indonesia, politik afeksi ini betul betul mendapat tempat yang luar biasa luas dan lapang.

Mari kita cermati. Pergeseran ini terlihat nyata dalam cara publik merespons peristiwa politik sehari-hari. Isu-isu kebijakan yang kompleks—perubahan undang-undang, polemik anggaran, atau implikasi jangka panjang dari putusan konstitusional—kerap tenggelam di bawah derasnya potongan video singkat, reels yang mempesona, gestur simbolik, atau satu kalimat kontroversial yang mudah dipelintir dan dibagikan.

Reaksi publik terbentuk sangat cepat, sering kali sebelum informasi utuh tersedia. Perasaan bekerja lebih cepat dari cahaya pikiran. Kesan awal menjadi penentu sikap, sementara upaya memberi konteks justru datang terlambat ketika opini sudah mengeras.

Dalam situasi seperti ini, ruang diskusi publik jarang sempat berkembang menjadi semacam arena pembebasan pikiran atau arena pemintaran. Percakapan segera terpolarisasi menjadi pro dan kontra yang emosional; kami-mereka. Siapa yang mencoba menjelaskan latar belakang, dampak kebijakan, atau kerumitan hukum sering dianggap bertele-tele, bahkan dicurigai punya agenda tersembunyi.

Rasionalitas tidak ditolak secara terbuka, tetapi kalah cepat. Ia tenggelam oleh arus impresi yang lebih memikat dan mudah dicerna.

Namun, penting untuk ditegaskan bahwa fenomena ini tidak mencerminkan kemalasan intelektual masyarakat. Publik Indonesia bukan tiba-tiba kehilangan kemampuan berpikir kritis. Yang berubah adalah ekosistem informasi tempat berpikir itu seharusnya berlangsung.

Kita hidup dalam lingkungan komunikasi yang menuntut respons cepat dan terus-menerus: linimasa yang tak pernah berhenti bergerak, notifikasi yang memecah konsentrasi, serta tekanan sosial untuk segera bereaksi agar tidak dianggap absen dari percakapan.

Dalam kondisi seperti itu, berpikir mendalam, di mana akal sehat digunakan menjadi aktivitas yang mahal. Ia memerlukan waktu, ketenangan, dan keberanian untuk tidak langsung ikut arus. Banyak warga sebenarnya tidak berhenti berpikir karena tidak mampu, tetapi karena ruang untuk berpikir secara utuh nyaris tidak tersedia.

Demokrasi pun bergerak dalam ritme yang cepat dan emosional, sementara refleksi selalu tertinggal di belakang, sering kali terlalu lama untuk bisa memengaruhi arah perdebatan.

Politik afeksi juga memberi keuntungan struktural bagi aktor-aktor yang piawai memainkan simbol dan emosi. Bahasa tubuh kecil bisa memiliki dampak besar jika dikemas dengan tepat. Sebaliknya, kerja-kerja substantif yang tidak mudah divisualisasikan—seperti penyusunan regulasi atau negosiasi anggaran—kerap luput dari perhatian.

Akibatnya, insentif politik pun bergeser: bukan lagi siapa yang paling mampu merumuskan solusi jangka panjang, melainkan siapa yang paling berhasil menguasai atensi sesaat.

Manakala ini terjadi, krisis rasionalitas publik tidak bisa dilepaskan dari desain platform komunikasi itu sendiri. Algoritma media sosial cenderung mengutamakan konten yang memicu emosi kuat karena lebih mudah menyebar. Konten yang membutuhkan waktu baca, pemikiran berlapis, dan kesabaran justru kalah bersaing.

Ruang publik digital secara perlahan membentuk kebiasaan berpikir yang dangkal, bukan karena masyarakat menginginkannya, tetapi karena sistem memberi ganjaran pada reaksi cepat.

Dampaknya bagi demokrasi cukup serius. Ketika keputusan politik dinilai terutama berdasarkan kesan emosional, akuntabilitas menjadi kabur. Kebijakan bisa ditolak atau diterima bukan karena substansinya, melainkan karena siapa yang mengusulkannya atau bagaimana ia ditampilkan.

Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan kapasitas kolektif kita untuk membedakan mana kebijakan yang populis dan mana yang benar-benar berdampak.

Meski demikian, situasi ini bukan tanpa jalan keluar. Menghadapi politik afeksi tidak berarti menolak emosi sama sekali. Emosi adalah bagian sah dari kehidupan politik. Yang diperlukan adalah upaya sadar untuk menyeimbangkannya dengan ruang rasionalitas.

Media arus utama, termasuk surat kabar, memiliki peran penting di sini: memperlambat tempo, memberi konteks, dan mengajak pembaca berpikir melampaui kesan pertama.

Di sisi lain, warga juga perlu diberi legitimasi sosial untuk tidak selalu bereaksi cepat. Diam sejenak untuk memahami bukanlah tanda ketertinggalan, melainkan bentuk tanggung jawab. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang paling riuh, tetapi yang memberi ruang bagi warganya untuk berpikir sebelum bersikap.

Politik afeksi mungkin tidak bisa dihindari sepenuhnya dalam era digital. Namun krisis rasionalitas publik bukanlah takdir. Ia adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan struktural yang masih bisa diperdebatkan dan diubah.

Pertanyaannya bukan apakah kita masih mampu berpikir rasional, melainkan apakah kita bersedia memperjuangkan ruang bagi rasionalitas itu untuk kembali bernapas di tengah hiruk-pikuk emosi politik.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan-perusahaan di Arab Saudi kini mulai mengurangi premi gaji yang sangat besar. Langkah ini diambil seiring dengan upaya Kerajaan untuk merasionalisasi pengeluaran dan menata ulang prioritas ekonomi dalam implementasi Vision 2030.

Menurut laporan Reuters, Senin (17/11/2025), para perekrut menyebutkan bahwa talenta asing tidak lagi bisa mengharapkan negosiasi premi gaji sebesar 40% atau bahkan mencapai dua kali lipat dari gaji mereka sebelumnya, yang sempat menjadi hal umum di awal dekade ini.

Perubahan ini mencerminkan pergeseran fokus dana investasi publik Saudi senilai US$925 miliar (Public Investment Fund/PIF). PIF yang sebelumnya banyak berinvestasi di proyek raksasa seperti NEOM, kini mengalihkan perhatiannya ke sektor-sektor yang dinilai menawarkan pengembalian yang lebih baik, seperti kecerdasan buatan (AI), logistik, dan pertambangan.

"NEOM dan usaha patungan PIF lainnya kini menghadapi penundaan karena kerajaan sedang melakukan rasionalisasi. Aktivitas proyek Saudi tetap lesu pada tahun 2025, dengan pemberian hibah hampir setengahnya dalam sembilan bulan pertama," menurut Kamco Invest.

Pergeseran ini juga terjadi di tengah adanya laporan mengenai perlambatan dan penundaan dalam eksekusi proyek-proyek infrastruktur besar.

"Laju pembangunan telah melambat dan hal ini menyebabkan perlambatan kerusakan. Kini para pemberi kerja melakukan negosiasi gaji lebih dari sebelumnya, ketika terjadi kekurangan, dan perusahaan telah menerapkan langkah-langkah yang sadar biaya," kata Hasan Babat, CEO Tuscan Middle East, sebuah konsultan rekrutmen yang berbasis di Dubai.

Magdy Al Zein, direktur pelaksana di perusahaan perekrutan Boyden, menyatakan bahwa saat ini, pasar tenaga kerja di Saudi sedang mengalami rasionalisasi besar-besaran. Maka itu, saat ini terjadi penyesuaian yang dalam di pasar pekerjaan.

"Di satu sisi Anda memiliki perekonomian terbesar di kawasan yang melakukan rasionalisasi dan di sisi lain, Anda memiliki pasokan kandidat yang besar dan sangat terbuka untuk datang ke kawasan ini," ujarnya.

Dampak dari rasionalisasi anggaran ini membuat rata-rata gaji di Arab Saudi kini hampir setara dengan UEA. Trefor Murphy, CEO Cooper Fitch, mencatat bahwa saat ini hanya ada sedikit perbedaan gaji, dengan kenaikan rata-rata di Saudi hanya sekitar 5% hingga 8% dari tawaran di UEA.

Kondisi ini membuat Arab Saudi menghadapi tantangan dalam meyakinkan talenta terampil untuk pindah dari UEA yang sudah memiliki jaringan sekolah internasional dan fasilitas kesehatan yang lebih mapan.

Perlambatan ini juga didorong oleh faktor makro ekonomi, di mana harga minyak yang lebih rendah telah menekan keuangan publik Saudi dan memperlebar defisit fiskal. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa Saudi membutuhkan harga minyak mendekati US$100 (Rp1,67 juta) per barel untuk menyeimbangkan anggaran negaranya.

"Meyakinkan orang untuk pindah dari UEA merupakan sebuah tantangan, mereka mengharapkan premi yang tinggi," tambah Al Zein dari Boyden.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Di alam semesta ini bukan hanya manusia yang bisa galau. Sebuah penelitian menemukan simpanse juga dapat merasakan perasaan serupa.

Studi yang diterbitkan dalam jurnal Science mengungkapkan hewan tersebut memiliki sifat antropormofik. Mereka akan menyesuaikan keyakinannya saat berhadapan dengan bukti baru.

Penelitian ini bertujuan mencari sifat rasionalitas, yang akan menentukan pemikiran pada manusia. Di sini, rasionalitas diarakan sebagai kemampuan membentuk keyakinan berdasarkan bukti, namun saat ada bukti baru maka makhluk hidup akan mempertimbangkan keduanya.

Bahkan mereka bisa mengganti keyakinan sebelumnya, saat bukti kedua dinilai memang lebih kuat.

Hanna Schleihauf, psikolog dari Universitas Utrecht, dan tim penelitinya merancang lima eksperimen dengan simpanse di suaka Pulau Ngamba Uganda. Penelitian ini akan menyembunyikan apel dalam sebuah kotak dan melihat bagaimana simpanse memilih kotak dari bukti yang ada.

Salah satu bukti yang disajikan adalah simpanse melihat manusia sendiri yang memasukkan apel ke dalam kotak. Bukti lain adalah melihat apel dalam kotak dengan sisi yang bening.

Terdapat sejumlah bukti lemah yang disajikan juga yakni mendengar suara dari dalam kotak atau melihat adanya remahan.

Pada dua percobaan pertama, simpanse akan memilih pilihan awal saat bukti kuat disajikan sebelum yang lebih lemah. Sebaliknya saat bukti lemah diperlihatkan lebih dulu, hewan itu akan berubah pikiran, dikutip dari Science Alert, Jumat (14/11/2025).

Percobaan berikutnya, lebih banyak simpanse memilih lebih banyak kotak dengan bukti lemah saat adanya tambahan kotak tanpa bukti. Peneliti juga mencoba memperlihatkan bukti lemah redundan atau baru, ternyata simpanse memilih bukti baru dan bisa membedakannya dengan yang pernah diberi sebelumnya.

Terakhir, simpanse diperlihatkan bukti sebelumnya bisa salah bukan apel sebenarnya. Hasilnya simpanse lebih sering berubah pikiran dan berupaya menolak bukti menyesatkan.

Hasil penelitian itu juga mengungkapkan kecerdasan simpanse lebih dekat dari definisi kecerdasan manusia dibandingkan yang kita duga sebelumnya. Hewan tersebut juga b isa mempertimbangkan dan membandingkan bukti yang tersaji di hadapannya.

"Saya pikir ada perbedaan besar antara kita, namun lebih banyak kesamaan daripada yang diduga," ucapnya.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Emiten yang terafiliasi dengan Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. (PMMP) mengaku bahwa perusahaan melakukan efisiensi hingga terpaksa mengurangi jumlah karyawan.

Corporate Secretary Christian Jonathan Sutanto menjelaskan hal tersebut disebabkan oleh imbas beberapa kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS), di antaranya pengenaan tarif anti-dumping atas ekspor udang dari Indonesia sejak tahun 2024, dan pengenaan tambahan tarif resiprokal sebesar 19% pada kuartal awal 2025.

Ia menjelaskan hal tersebut berdampak pada penjualan ke AS yang mengalami penurunan signifikan dan berakibat pada menurunnya kapasitas produksi.

"Oleh karena itu perusahaan melakukan efisiensi biaya salah satunya yakni dengan terpaksa melakukan rasionalisasi karyawan atas 58 orang karyawan bulanan dan 74 orang karyawan harian," ujarnya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (23/10).

Menurutnya, situasi kondisi pasar yang masih rendah, sangat berpengaruh pada arus kas keuangan PMMP sehingga mengakibatkan salah satunya pembayaran atas tunggakan gaji dan hak-hak lainnya atas karyawan yang terkena rasionalisasi baru bisa terbayar sebagian.

"Adapun untuk sisa tunggakan akan dibayarkan secara bertahap sampai lunas," imbuhnya.

Di sisi lain, dia juga menyampaikan, ada tujuh unit pabrik atau fasilitas produksi di pabrik Situbondo. Namun, saat ini ada rencana bahwa salah satu unit akan disewakan kepada Perusahaan PT Landangan Makmur Situbondo dengan sistem bagi hasil.

"Ini juga merupakan salah satu cara untuk menambah pendapatan bagi Perusahaan serta upaya untuk tetap menggerakkan ekonomi yang menjadi salah satu tumpuan Masyarakat kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Jember," jelasnya,

Sebagai informasi, saat ini FDA Amerika Serikat mengenakan aturan baru terkait sertifikat bebas radioaktif (Cesium 137) atas ekspor dari wilayah Jawa dan Lampung. "Perusahaan saat ini sudah siap untuk mengajukan sertifikat bebas Cesium 137, namun teknis pengujiannya masih dalam tahap uji coba dan evaluasi oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan," pungkasnya.

Adapun Kaesang memiliki PMMP melalui PT Harapan Bangsa Kita dengan kepemilikan 7,27%. Sementara itu, penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham PMMP adalah Soesilo Soebardjo. Dia mengendalikan PMMP melalui PT Tiga Makin Jaya dengan kepemilikan 34,7% dan secara langsung sebesar 22,41% per 31 Juli 2025.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Itu memang target dari kami, karena kami tidak berbicara soal angka, kami berbicara mengenai kualitas. Dan saya juga bilang, kalau di kita bukan bicara hanya untung dan rugi (profit and loss), tapi kita lebih bicara sumber daya manusia juga,

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani berencana untuk melakukan rasionalisasi jumlah perusahaan BUMN meliputi induk sampai anak-cucu perusahaan BUMN dari 1.044 BUMN menjadi 230-340 BUMN ke depannya.

Menurut Rosan, awalnya terdapat 800 perusahaan BUMN, namun ternyata dalam kenyataannya berkembang terus di 12 sektor mencapai hampir 1.044 perusahaan BUMN saat ini.

"Kita ingin membuat ini efektif, efisien dari seribu perusahaan BUMN. Kita sudah reviu (review), mungkin arahnya hanya sampai 230-340 BUMN nantinya, lima tahun ke depan," ujarnya di Jakarta, Senin.

Rencana rasionalisasi jumlah perusahaan BUMN tersebut merupakan target dari Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi.

"Itu memang target dari kami, karena kami tidak berbicara soal angka, kami berbicara mengenai kualitas. Dan saya juga bilang, kalau di kita bukan bicara hanya untung dan rugi (profit and loss), tapi kita lebih bicara sumber daya manusia juga," kata Rosan.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto optimistis upaya pengurangan jumlah Badan Usaha Milik negara (BUMN) dari 1.000 menjadi sekitar 200 entitas usaha dapat meningkatkan rasio profitabilitas antara laba dibandingkan total aset (Return of Asset/RoA).

Dia mengatakan, sudah memberikan arahan kepada CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani untuk melaksanakan rasionalisasi tersebut.

Selain itu, ia juga meminta manajemen Danantara Indonesia untuk mengoperasikan BUMN dengan standar bisnis internasional, termasuk merekrut talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri.

Presiden menyatakan, langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan BUMN lebih efisien, transparan, dan berdaya saing global.

Melalui upaya tersebut, ia optimistis rasio Return of Asset BUMN yang tadinya hanya sekitar 1-2 persen dapat meningkat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk melakukan rasionalisasi, memangkas dari sekitar 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, 230, atau 240

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto optimistis upaya pengurangan jumlah Badan Usaha Milik negara (BUMN) dari 1.000 menjadi sekitar 200 entitas usaha dapat meningkatkan rasio profitabilitas antara laba dibandingkan total aset (Return of Asset/RoA).

Dalam talkshow session pada Grand Finale Dinner Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu malam (15/10), ia mengatakan sudah memberikan arahan kepada CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani untuk melaksanakan rasionalisasi tersebut.

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk melakukan rasionalisasi, memangkas dari sekitar 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, 230, atau 240,” kata Prabowo.

Selain itu, ia juga meminta manajemen Danantara Indonesia untuk mengoperasikan BUMN dengan standar bisnis internasional, termasuk merekrut talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri.

Presiden menyatakan, langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan BUMN lebih efisien, transparan, dan berdaya saing global.

Melalui upaya tersebut, ia optimis rasio Return of Asset BUMN yang tadinya hanya sekitar 1-2 persen dapat meningkat.

“Saya sudah ubah aturannya, sekarang ekspatriat dapat memimpin BUMN kita,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti masih adanya jarak antara pelaku ekonomi dan aktor politik di Indonesia.

Menurutnya, banyak pemimpin politik yang belum sepenuhnya memahami pentingnya efisiensi dan pengelolaan bisnis yang modern.

“Banyak pemimpin politik mungkin takut pada angka (data) atau bisnis. Karena itu, saya mengimbau generasi muda yang ingin menjadi pemimpin politik agar memahami ekonomi dan dunia usaha,” tutur Presiden.

Adapun Forbes Global CEO Conference 2025 merupakan gelaran ke-23 kalinya bagi forum bisnis internasional tersebut. Forum ini menjadi ajang penting bagi para pemimpin ekonomi global untuk memperkuat jejaring, bertukar pandangan, dan menjajaki kerja sama strategis lintas negara.

Keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk berperan aktif dalam membangun arsitektur ekonomi global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2025