Bisnis.com, CIREBON — Aktivitas transportasi udara di Provinsi Jawa Barat selama periode Lebaran 2026 menunjukkan tren peningkatan, meski belum merata di seluruh bandara. Data terbaru mencatat jumlah penumpang penerbangan domestik yang berangkat pada Maret 2026 mencapai 1.359 orang, naik 49,67% dibandingkan Februari 2026 sebanyak 908 orang.

Namun, di tengah kenaikan tersebut, Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka masih mencatat pergerakan penumpang yang sangat terbatas.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan peningkatan jumlah penumpang tidak lepas dari momentum arus mudik Lebaran yang mulai terasa pada Maret 2026.

"Secara bulanan terjadi kenaikan cukup signifikan, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya," kata Margaretha, Senin (4/5/2026).

Meski demikian, jika dibandingkan secara tahunan, jumlah penumpang angkutan udara domestik di Jawa Barat justru mengalami penurunan cukup dalam. Pada Maret 2025, jumlah penumpang tercatat sekitar 2.930 orang, sementara pada Maret 2026 hanya 1.359 orang atau turun 53,68%.

Dari lima bandara yang beroperasi di Jawa Barat, yakni Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Nusawiru Pangandaran, Bandara Cakrabhuwana Penggung Cirebon, dan Bandara Wiriadinata Tasikmalaya, pergerakan penumpang masih terkonsentrasi di Bandung.

Bandara Husein Sastranegara menjadi penyumbang terbesar dengan 1.010 penumpang berangkat pada Maret 2026, meningkat 68,61% dibandingkan Februari. Sementara itu, Bandara Nusawiru mencatat 316 penumpang atau naik 7,48%.

Di sisi lain, Bandara Kertajati hanya melayani tujuh penumpang keberangkatan sepanjang Maret 2026. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan bandara lain di Jawa Barat, bahkan berada di bawah Bandara Cakrabhuwana Penggung yang mencatat 16 penumpang dan Bandara Wiriadinata dengan 10 penumpang.

Margaretha mengungkapkan, rendahnya aktivitas di Kertajati menunjukkan bahwa bandara tersebut masih menghadapi tantangan dalam menarik minat penumpang.

“Distribusi penumpang masih belum merata. Kertajati masih perlu didorong dari sisi konektivitas dan rute penerbangan,” katanya.

Menurut Margaretha, peningkatan signifikan di Bandara Husein Sastranegara didorong oleh penambahan rute penerbangan domestik yang membuat bandara tersebut kembali diminati masyarakat. Faktor kedekatan lokasi dengan pusat Kota Bandung juga menjadi pertimbangan utama penumpang.

Sebaliknya, Kertajati yang diproyeksikan sebagai bandara internasional utama di Jawa Barat masih menghadapi kendala aksesibilitas dan keterbatasan pilihan penerbangan. Hal ini berdampak pada rendahnya volume penumpang, bahkan pada periode Lebaran yang umumnya menjadi puncak mobilitas masyarakat.

“Perlu ada upaya integrasi transportasi lanjutan serta peningkatan frekuensi dan variasi rute agar Kertajati bisa lebih kompetitif,” ujarnya.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Kinerja angkutan udara di Jawa Barat pada Februari 2026 menunjukkan kontras tajam antarbandara. Di satu sisi, Bandara Husein Sastranegaramencatat lonjakan penumpang domestik yang signifikan.

Di sisi lain,Bandara Kertajatijustru tidak mencatat satu pun keberangkatan penumpang domestik, mempertegas ketimpangan pemanfaatan infrastruktur penerbangan di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, jumlah penumpang domestik yang berangkat pada Februari 2026 mencapai 908 orang, naik 39,05% dibandingkan Januari 2026 sebanyak 653 orang.Namun, distribusi penumpang tidak merata.

Kepala BPS Jawa BaratMargaretha Ari Anggoro Watimenyebutkan mayoritas penumpang terkonsentrasi di Bandara Husein Sastranegara.

"Sebagian besar pergerakan penumpang masih bertumpu di Bandung, terutama karena adanya penambahan rute domestik baru," kata Margaretha Ari Anggoro Wati, Senin (6/4/2026).

Bandara Husein Sastranegara mencatat 599 penumpang berangkat pada Februari 2026, melonjak 86,60% dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 321 orang. Lonjakan ini menegaskan posisi Bandung sebagai simpul utama penerbangan domestik di Jawa Barat.

Sementara itu,Bandara Nusawirumencatat 294 penumpang, naik tipis 2,44%. AdapunBandara Wiriadinatahanya melayani 15 penumpang sepanjang Februari.

Berbeda dengan ketiga bandara tersebut, Bandara Kertajati danBandara Cakrabhuwana Penggungtidak mencatat aktivitas keberangkatan domestik sama sekali.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa Bandara Kertajati, yang digadang-gadang sebagai bandara internasional terbesar di Jawa Barat, belum mampu bersaing dalam menarik penumpang domestik.

Padahal, secara kapasitas dan fasilitas, Kertajati dirancang untuk menopang pertumbuhan transportasi udara di kawasan Rebana dan sekitarnya.

Secara tahunan, kinerja angkutan udara domestik di Jawa Barat juga mengalami tekanan. Jumlah penumpang turun drastis 75,54% dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 3.710 orang.

Penurunan ini menunjukkan pemulihan sektor penerbangan belum merata di seluruh bandara.

Di segmen internasional, Bandara Kertajati masih menjadi satu-satunya pintu keluar penumpang luar negeri di Jawa Barat. Pada Februari 2026, tercatat 629 penumpang internasional berangkat dari Kertajati.

Namun, angka ini turun 23,67% dibandingkan Januari 2026, dan juga turun 26,95% secara tahunan dari 861 orang pada Februari 2025.

Margaretha menjelaskan, penurunan ini tidak lepas dari terbatasnya rute internasional yang tersedia.

"Saat ini Kertajati hanya melayani satu rute internasional, yaitu ke Singapura. Sebelumnya sempat ada rute ke Malaysia yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap jumlah penumpang," ucapnya.

Minimnya pilihan rute membuat daya tarik Kertajati sebagai bandara internasional menjadi terbatas. Hal ini berbanding terbalik dengan Bandara Husein Sastranegara yang terus memperluas jaringan domestiknya, sehingga lebih diminati penumpang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Penerbangan Aris Wibowo memandang wacana tukar saham Bandara Kertajati dengan Husein Sastranegara oleh Pemprov Jawa Barat bukanlah solusi mutlak dari masalah pengembangan bandara.

Aris menekankan bahwa perlu kajian hukum, ekonomi, hingga finansial yang mendalam terkait rencana tersebut. Belum lagi, perlu adanya pengubahan kepemilikan yang berdampak pada struktur manajemen, tarif, hingga layanan.

“Dari kacamata saya mungkin belum menjadi solusi tepat yang mutlak. Artinya masih ada staging agar target-target pemindahan saham ini itu dapat tercapai,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (15/1/2026).

Aris menyampaikan, rencana ini memang memiliki sejumlah peluang positif. Namun, juga terdapat potensi risiko.

Hal positifnya dari rencana ini, lanjut Aris, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati (KJT) akan mendapatkan dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)—tak lagi jadi beban Pemprov Jabar.

Pemerintah pusat pun lebih berpengalaman dalam jaringan transportasi udara yang lebih luas dan juga sinergi wilayah. Dengan kata lain, dapat mendorong integrasi transportasi di wilayah Majalengka serta Bandung dan sekitarnya.

Di samping itu, Aris melihat kontra dari rencana yang dicetuskan Gubernur Jabar Dedy Mulyadi atau yang dikenal dengan Kand Dedy Mulyadi (KDM) tersebut.

Menurutnya, proses ‘tukar guling’ akan lebih rumit secara hukum dan birokrasi.

Kemudian dari sisi finansial, valuasi saham yang dilakukan mungkin tidak seimbang. Artinya Pemprov akan kehilangan potensi manfaat secara jangka panjang.

Pemprov Jabar pun nantinya tidak lagi memiliki kendali besar terhadap pengembangan Kertajati dan perlu persetujuan pusat untuk setiap program yang akan dieksekusi di Kertajati.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa memandang memang perlu kajian secara komprehensif.

Mengingat, Bandara Husein Sastranegara (BDO) merupakan landasan milik pangkalan TNI Angkatan Udara (enclave sipil) dan pengelolaannya dilakukan oleh PT Angkasa Pura Indonesia (API).

“Maka terkait wacana perubahan pengelolaan tentunya perlu dikaji secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (15/1/2026).

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) dikabarkan sempat mewacanakan penghentian suplai fiskal ke Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati (KJT) karena dinilai membebani APBD.

Terlebih, lalu lintas ke KJT nyatanya tak seramai harapan pemerintah sehingga beban operasional cukup gemuk.

Pemprov Jabar selanjutnya menyiapkan skema 'tukar guling' saham dimana saham mayoritas Pemprov Jabar di BIJB Kertajati akan dilepas kepada pemerintah pusat. Sementara pemprov berharap sahamnya beralih ke BDO.