Bisnis.com, MAKKAH — Praktik penipuan badal haji masih ditemukan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M karena maraknya penawaran dan permintaan. Kenali ciri-ciri badal haji palsu agar masyarakat dan jemaah tidak tertipu.

Badal haji merupakan pelaksanaan ibadah haji yang diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia atau yang sakit permanen sehingga tidak mampu menjalankan ibadah tersebut.

Dalam praktiknya, pihak yang melakukan badal haji wajib telah menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri, serta mengikuti ketentuan resmi di Arab Saudi, termasuk pengurusan tasreh haji dan kartu Nusuk.

Dirjen Pengendalian Pelayanan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Harun Al Rasyid menjelaskan bahwa seluruh proses tersebut memiliki biaya operasional yang tidak kecil. Oleh karena itu, penawaran badal haji dengan tarif terlalu murah patut dicurigai sebagai indikasi penipuan.

“Karena itu, kalau ada penawaran badal haji dengan biaya Rp10 juta itu seperti akal-akalan. Nilainya tidak rasional,” kata Harun dalam keterangannya di Makkah, Kamis (11/6/2026).

Kemenhaj menyebut biaya pelaksanaan badal haji yang wajar saat ini berada di kisaran puluhan juta rupiah, seiring dengan kewajiban pengurusan tasreh haji dengan biaya di atas Rp25 juta dan sistem layanan resmi di Arab Saudi.

Penawaran jauh di bawah angka tersebut, seperti Rp10 juta, dinilai tidak masuk akal secara operasional.

Modus penipuan badal haji fiktif umumnya dilakukan dengan menawarkan jasa murah melalui individu atau lembaga tidak resmi, termasuk oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang tidak memiliki izin operasional yang sah.

Syarat Resmi Badal Haji

Kemenhaj RI menegaskan terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan badal haji.

Berikut ciri-ciri badal haji resmi:

• Pelaksana sudah pernah menunaikan ibadah haji
• Memiliki legalitas dan izin resmi
• Mengurus tasreh haji melalui sistem resmi Arab Saudi
• Terdaftar dalam sistem Nusuk

Tanpa pemenuhan syarat tersebut, pelaksanaan badal haji berpotensi tidak sah dan merugikan masyarakat.

Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Haji dan Umrah Kemenhaj, Rizka Anungnata, menyebut pemerintah membuka kemungkinan penguatan regulasi untuk mengawasi praktik badal haji. Salah satu opsi adalah mewajibkan pelaksana badal haji, seperti travel atau KBIHU, untuk menyampaikan laporan resmi pelaksanaan.

“Ke depan mekanisme itu sangat mungkin dibuat,” ujarnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkap dugaan praktik badal haji fiktif dan penyimpangan pembayaran dam haji yang melibatkan sejumlah oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Nilai transaksi yang ditemukan lebih dari Rp1,4 miliar.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha mengatakan bahwa penertiban tersebut merujuk pada Surat Edaran Nomor 30 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme pembayaran dam dan pelaksanaan badal haji bagi jemaah haji Indonesia.

"Kami menyampaikan sejumlah temuan berkaitan dengan pembayaran dam, praktik badal haji, dan haji nonprosedural yang ditemukan selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini," kata Ichsan dalam konferensi pers di Makkah, Senin (9/6/2026).

Kasus terbesar ditemukan pada Senin (8/6/2026) di Kloter KJT 12 Purwakarta. Berdasarkan hasil investigasi tim Pelindungan Jemaah (Linjam) PPIH Arab Saudi, KBIHU AF yang dipimpin NF diduga menawarkan layanan badal haji kepada 140 orang dengan tarif Rp10 juta per orang.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut biaya tersebut tidak masuk akal jika dibandingkan dengan biaya haji domestik atau haji dakhili di Arab Saudi yang bisa mencapai lebih dari Rp40 juta per orang.

"Kalau ada yang menawarkan badal haji Rp10 juta, itu pasti patut dicurigai. Haji dakhili saja untuk masyarakat setempat bisa mencapai Rp40 juta. Tidak mungkin badal haji dilaksanakan dengan biaya serendah itu," kata Dahnil.

Selain kasus di Purwakarta, tim juga menemukan dugaan penggelapan dana badal haji dan kurban di sejumlah kloter lain.

Salah satunya berasal dari pengaduan jemaah asal Merauke pada Selasa (2/6/2026). Seorang mukimin bernama Muhtar diduga menggelapkan dana badal haji dan kurban senilai Rp306,8 juta.

Kasus tersebut ditindaklanjuti melalui kerja sama Kemenhaj, Divhubinter Polri, KJRI Jeddah, Atase Kepolisian RI, serta otoritas Arab Saudi hingga pelaku berhasil ditangkap dan ditahan.

Tim juga menemukan dugaan penyimpangan oleh seorang pembimbing ibadah kloter asal Timika yang diduga bekerja sama dengan mukimin. Setelah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan menyatakan kesediaan mengembalikan dana sekitar Rp122 juta kepada jemaah.

Penyimpangan Pembayaran Dam Haji

Selain badal haji, Kemenhaj menemukan sejumlah pelanggaran pembayaran dam yang tidak dilakukan melalui Adahi, lembaga resmi yang ditunjuk Pemerintah Arab Saudi.

Temuan tersebut tersebar di sejumlah daerah, mulai dari Malang, Tegal, Pati, Nusa Tenggara Barat, Balikpapan, Purwakarta hingga Sulawesi Tengah.

Dalam sejumlah kasus, oknum KBIHU maupun pembimbing ibadah diduga mengarahkan pembayaran dam kepada mukimin dengan harga lebih murah dibanding tarif resmi. Selisih pembayaran kemudian diduga menjadi keuntungan pribadi.

Salah satu temuan terjadi di Kloter BPN 11. Sebanyak 123 jemaah membayar dam melalui mukimin dengan nilai Rp246 juta. Dari transaksi tersebut, pelaku diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp184,5 juta sebelum akhirnya bersedia mengembalikan dana kepada jemaah setelah dilakukan pembinaan.

Di Purwakarta, tim juga menemukan dugaan keuntungan tidak sah dalam pembayaran dam yang melibatkan beberapa pihak dengan total nilai ratusan juta rupiah.

"Kami melakukan pembinaan dan sebagian besar pihak yang terlibat bersedia mengembalikan keuntungan yang diterima kepada jemaah," ujar Ichsan.

Temuan Jemaah Haji Ilegal

Selain praktik dam dan badal haji, tim Linjam PPIH Arab Saudi juga menemukan sejumlah kasus penyusupan jemaah nonprosedural menjelang puncak ibadah haji.

Pada 25 Mei 2026, petugas menemukan tiga orang jemaah nonprosedural di Sektor 10 Makkah yang hendak menuju Arafah menggunakan bus masyair dengan identitas salah satu KBIHU asal Banten.

Pada hari yang sama, petugas juga menemukan seorang ketua KBIHU asal Jakarta Timur yang diduga hendak melaksanakan badal haji fiktif bagi 50 orang dengan nilai transaksi mencapai Rp500 juta.

Seluruh kasus tersebut telah ditangani bersama KJRI Jeddah dan otoritas terkait. Kemenhaj menegaskan pengawasan terhadap praktik badal haji, pembayaran dam, dan haji nonprosedural akan terus diperketat hingga seluruh rangkaian operasional haji 2026 selesai.

Kemenhaj menegaskan bahwa seluruh pembayaran dam jemaah haji di Arab Saudi wajib dilakukan melalui Adahi, kecuali jemaah memilih untuk membayar dam di Indonesia. Pemerintah memastikan akan menjatuhkan sanksi administratif hingga proses hukum kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dahnil menegaskan bahwa KBIHU yang terbukti menjadikan jemaah sebagai objek keuntungan akan ditindak tegas dan akan dipidana.

"KBIHU sangat dibutuhkan dalam membimbing ibadah jemaah. Tetapi KBIHU harus fokus membimbing ibadah, bukan menjadikan jemaah sebagai komoditas," katanya.

Menurut Dahnil, pemerintah mendukung keberadaan KBIHU yang selama ini menjalankan fungsi pembinaan secara profesional dan transparan. Namun, praktik-praktik yang merugikan jemaah harus dihentikan.

"Kami ingin memastikan tidak ada lagi jemaah yang diperlakukan sebagai komoditas oleh siapa pun. Haji harus dikelola dengan akhlak yang tinggi dan profesionalisme yang tinggi," ujarnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan informasi penting terkait penertiban Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIHU. Salah satunya terkait dugaan praktik penipuan dam dan badal haji oleh salah satu KBIHU asal Jawa Barat yang diungkap oleh Tim Pelindungan Jemaah PPIH bersama KJRI.

Menurut Wamenhaj, transaksi yang berhasil diungkap mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Dugaan penipuan tersebut melibatkan badal haji untuk 140 orang, dengan tarif sekitar Rp10 juta per orang.

"Badal haji itu jelas penipuan. Karena untuk haji dakhili yang berlaku untuk masyarakat setempat saja, per orang sekitar Rp40 jutaan. Jadi tidak mungkin badal haji bertarif Rp10 juta per orang. Pasti ini penipuan," tegas Dahnil saat melepas kepulangan jemaah haji Kloter KNO 7 di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin (8/6/2026).

Wamenhaj menjelaskan, dugaan praktik tersebut dilakukan oleh oknum KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait untuk mendalami kasus tersebut.

"Sudah banyak jemaah kita yang menjadi korban. Oknumnya adalah KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin. Tadi malam sudah kita interogasi," ungkapnya.

Selain dugaan penipuan badal haji, Wamenhaj juga menyoroti praktik penyelewengan pembayaran dam. Menurutnya, dam merupakan kewajiban yang harus dibayarkan melalui saluran resmi Adahi. Namun, dalam kasus tersebut, jemaah dikenakan tarif 720 riyal, tetapi dana tidak disetorkan ke Adahi.

"Dam itu salah satu yang mandatory atau wajib. Kalau di sini harus dibayarkan ke Adahi. Oleh mereka, jemaah ditarifkan 720 riyal, namun tidak disetorkan ke Adahi. Mereka membeli melalui mukimin dengan harga sekitar 400-an riyal, lalu sisanya diambil untuk mereka," jelas Wamenhaj.

Wamenhaj mengatakan, praktik tersebut merugikan banyak jemaah. Kasus ini terungkap setelah adanya pengaduan dari jemaah yang tidak menerima tanda terima resmi atau receipt dari Adahi.

"Cukup banyak yang dirugikan, dan ini berangkat dari pengaduan jemaah yang tidak menerima receipt atau tanda terima dari Adahi," ujarnya.

Wamenhaj menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah akan mengambil langkah tegas terhadap oknum KBIHU yang terbukti terlibat dalam praktik penipuan tersebut. Penertiban akan dilakukan secara administratif, termasuk pencabutan izin, serta dibawa ke ranah pidana melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum di Indonesia.

"Kami akan pastikan oknum KBIHU ini kami tertibkan secara administrasi, kami cabut izinnya, dan kami hukum secara pidana. Karena locus-nya ada di Saudi, kita akan bicarakan dengan aparatur hukum di tanah air," tegas Wamenhaj.

Wamenhaj menyampaikan, pemerintah akan membuka informasi kasus ini secara resmi dan rinci kepada publik. Menurutnya, tim juru bicara bersama Direktorat Jenderal Pengendalian, Inspektorat Jenderal, serta Bina Haji dan Umrah akan menyampaikan penjelasan detail, termasuk KBIHU yang diduga terlibat.

"Besok tim jubir, Direktorat Jenderal Pengendalian, Irjen, serta Bina Haji dan Umrah akan menyampaikan secara resmi dan detail mana saja KBIHU yang terlibat," ujarnya.

Wamenhaj juga menyoroti adanya praktik tidak sehat dalam ekosistem layanan haji yang dinilainya telah berlangsung secara sistematis. Menurutnya, pemerintah bersama Menteri Haji dan Umrah berkomitmen untuk membenahi tata kelola haji, meskipun langkah tersebut menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari jemaah.

"Banyak yang benci saya dengan Pak Menteri karena kartel haji ini sudah telanjur sistematis. Kita butuh KBIHU yang jujur membimbing jemaah. Jangan jadikan jemaah sebagai komoditas," kata Dahnil.

Dahnil menyayangkan dugaan penipuan tersebut justru dilakukan oleh pihak yang memahami agama dan fikih. Ia menilai, tindakan tersebut sangat mencederai kepercayaan jemaah yang datang ke Tanah Suci untuk beribadah.

"Yang menjadi pelaku ini paham agama dan fikih. Kok tega melakukan hal seperti ini. Kita akan betul-betul kelola haji dengan akhlak yang tinggi dan ilmu yang tinggi juga. KBIHU yang mendukung umat, kami dukung penuh, dan jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai karena oknum-oknum ini malah merusak KBIH yang serius membimbing umat," ujarnya.

Dahnil menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat pelindungan jemaah haji dari berbagai praktikpenipuan, baik dalam layanan ibadah maupun kewajiban pembayaran dam. Ia mengimbau jemaah agar selalu mengikuti arahan resmi petugas dan tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan layanan di luar prosedur resmi.

Kementerian Haji dan Umrah memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berjalan, sekaligus memperkuat pengawasan agar seluruh jemaah mendapatkan layanan yang aman, tertib, dan sesuai ketentuan.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah membongkar dugaan praktik penipuan layanan badal haji dan pembayaran dam yang melibatkan oknum petugas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Nilai transaksi yang teridentifikasi dalam kasus tersebut di atas Rp1,4 miliar.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa tim pelindungan jemaah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama tim Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) melakukan penangkapan pelaku dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Arab Saudi pada Minggu (8/6/2026) malam.

Penangkapan dilakukan karena adanya dugaan transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan layanan badal haji dan pembayaran dam hadyu bagi jemaah haji Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan awal, tim menemukan indikasi adanya jemaah yang menjadi korban praktik tersebut.

Menurut Dahnil, pelaku diduga merupakan oknum petugas KBIH yang bekerja sama dengan pihak mukimin di Arab Saudi untuk menawarkan layanan badal haji kepada jemaah.

"Tadi malam sudah kami amankan, sudah kami interogasi, dan uangnya juga kami amankan sebagai barang bukti," ujar Dahnil saat diwawancarai tim Media Center Haji di Jeddah, Arab Saudi pada Senin (8/6/2026).

Modus Penipuan Dam dan Badal Haji

Dahnil menjelaskan bahwa modus penipuan badal haji adalah dengan menawarkan jasa badal dengan tarif Rp10 juta. Menurutnya, tarif itu tidak logis apabila dibandingkan dengan biaya resmi pelaksanaan haji di Arab Saudi.

Dia menjelaskan biaya haji domestik (dakhili) bagi warga Arab Saudi dapat mencapai lebih dari Rp40 juta per orang. Seseorang yang menjadi petugas badal haji hanya bisa membadalkan satu orang, sehingga tidak logis apabila tarif badal lebih murah dari biaya hajinya.

Pada praktiknya, salah satu modus pelaku penipuan badal haji adalah mengaku hanya melakukan ibadah untuk satu orang dan melaporkan setiap tahapan haji kepada orang tersebut. Namun, pelaku nyatanya membuat berbagai video atau dokumentasi untuk banyak nama.

Misalnya, pelaku membuat video berpakaian ihram dan melafalkan niat badal haji untuk X dan mengirimkan video itu kepada X, lalu pelaku mengambil lagi video niat badal haji untuk Y kemudian mengirimkannya kepada Y, dan seterusnya. Pelaku kemudian mengirimkan dokumentasi saat berada di Arafah, Muzdalifah, hingga Mina sebagai bukti pelaksanaan ibadah haji.

"Kalau ada yang menawarkan badal haji Rp10 juta, itu pasti patut dicurigai. Haji dakhili saja untuk masyarakat setempat bisa mencapai Rp40 juta. Tidak mungkin badal haji dilaksanakan dengan biaya serendah itu," ujar Dahnil.

Danil menungkap bahwa nilai transaksi penipuan badal haji itu telah mencapai Rp1,4 miliar. Pada musim haji 2026 ini, Kemenhaj mencatat terdapat 140 korban penipuan badal haji.

"Nilai transaksinya hampir Rp1,4 miliar. Untuk badal haji saja terdapat sekitar 140 orang dengan tarif Rp10 juta per orang. Ini jelas penipuan," ujar Dahnil.

Selain dugaan penipuan badal haji, tim investigasi juga menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan pembayaran dam hadyu. Seharusnya, pembayaran dam dilakukan melalui Adahi, lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi untuk mengelola penyembelihan hewan dam dan kurban.

Dalam kasus pembayaran dam, pihak KBIHU menagih biaya dam kepada jemaah senilai 720 riyal, tarif yang sama dengan pembayaran dam ke Adahi. Namun, dana tersebut diduga tidak disetorkan ke Adahi, tetapi kepada mukimin atau orang yang menetap di Arab Saudi dengan harga lebih murah.

"Mereka menerima pembayaran dam sebesar 720 riyal dari jemaah, tetapi tidak disetorkan ke Adahi. Mereka membeli melalui mukimin dengan harga sekitar 400 riyal. Selisihnya menjadi keuntungan mereka," ungkap Dahnil.

Kasus tersebut terungkap setelah sejumlah jemaah melaporkan tidak menerima bukti pembayaran resmi dari Adahi meski telah menyetorkan dana dam kepada pihak KBIH.

"Jemaah mengadu kepada kami karena tidak menerima bukti pembayaran dam. Padahal jika pembayaran dilakukan melalui Adahi, pasti ada tanda terimanya. Setelah ditelusuri ternyata dana itu diduga digelapkan dan bekerja sama dengan pihak tertentu," katanya.

Kemenhaj Ancam Cabut Izin KBIH Nakal

Kemenhaj akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Dahnil menegaskan KBIH yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.

"Kami akan melakukan penertiban. Secara administrasi izin KBIH yang terlibat bisa dicabut. Secara pidana juga akan kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Menurut dia, proses hukum akan melibatkan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi maupun regulator di Indonesia mengingat lokasi kejadian berada di wilayah Arab Saudi.

Dahnil mengungkapkan salah satu KBIH yang diduga terlibat berasal dari Jawa Barat. Namun, identitas lengkap pihak-pihak yang terlibat baru akan diumumkan setelah proses pemeriksaan selesai.

"Kami akan menyampaikan secara resmi siapa saja yang terlibat setelah proses pemeriksaan selesai. Yang bisa saya sampaikan saat ini, salah satu KBIH yang diduga terlibat berasal dari Jawa Barat," ujarnya.

Menurut Dahnil, pemerintah tidak mempersoalkan keberadaan KBIH. Sebaliknya, KBIH memiliki peran penting dalam membimbing ibadah jemaah haji Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendukung KBIH yang bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan umat.

"KBIH itu sangat kita butuhkan. Tetapi KBIH harus fokus membimbing ibadah, bukan menjadikan jemaah sebagai komoditas. Selama saya menjadi Wakil Menteri Haji, saya ingin memastikan tidak ada lagi jemaah yang diperlakukan sebagai komoditas oleh siapa pun," tegasnya.

Dia juga menyoroti praktik yang selama ini disebut sebagai kartel haji karena dinilai merugikan jemaah dan mencederai nilai pelayanan ibadah.

"Kami ingin menghentikan praktik-praktik seperti ini. Haji harus dikelola dengan akhlak yang tinggi dan profesionalisme yang tinggi. Banyak pelaku yang paham agama, tetapi justru melakukan tindakan yang merugikan jemaah. Ini harus dihentikan," katanya.

Dalam waktu dekat, Kementerian Haji dan Umrah juga berencana mengumumkan sejumlah KBIH yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam membimbing jemaah tanpa melakukan pungutan yang tidak semestinya.

"KBIH yang memiliki komitmen membimbing umat akan kami dukung. Jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai perjuangan mereka dirusak oleh segelintir oknum yang menjadikan umat sebagai komoditas," ujar Dahnil.

Bisnis.com, MAKKAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyiapkan 585 petugas badal haji untuk mewakilkan pelaksanaan ibadah haji jemaah Indonesia yang wafat atau mengalami sakit berat selama musim haji 1447 H/2026 M. Begini mekanisme pengaturannya.

Kepala Seksi Bimbingan Ibadah (Bimbad) Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi, Erti Herlina menjelaskan bahwa badal haji merupakan pelaksanaan ibadah haji oleh seseorang atas nama jemaah lain yang tidak dapat menuntaskan rangkaian ibadahnya. Petugas badal tidak melaksanakan haji untuk dirinya, tetapi untuk orang lain.

Menurut Erti, PPIH Arab Saudi sudah menyiapkan 585 petugas badal haji. Namun, dia berharap para petugas itu tidak harus melakukan badal, yang berarti tidak banyak jemaah haji yang wafat maupun sakit berat sehingga tidak bisa melakukan haji sendiri.

"Jumlah petugas yang sudah di-SK-kan [ada dalam Surat Keterangan], 585 pembadal sudah kami siapkan. Mudah-mudahan itu tidak terpakai," ujar Erti saat diwawancarai tim Media Center Haji (MCH) pada Sabtu (23/5/2026).

Petugas pembadal tidak dipilih secara sembarangan. Syarat utama bagi pembadal adalah sudah pernah menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri serta memahami ilmu manasik haji secara menyeluruh.

"Bagi yang belum melaksanakan haji tentunya tidak bisa menjadi pembadal," katanya.

Selain itu, para pembadal juga harus memahami teknis manasik agar keluarga jemaah yang dibadalhajikan memperoleh kepastian dan ketenangan terkait pelaksanaan ibadah tersebut.

Erti menjelaskan, jemaah yang berhak dibadalhajikan meliputi jemaah wafat di Arab Saudi maupun yang meninggal sejak di embarkasi atau embarkasi antara sebelum menyelesaikan ibadah haji.

"Ketika para jemaah itu meninggal di sana, sudah wajib dibadalkan oleh kita para petugas yang ada di Arab Saudi," ujarnya.

Mekanisme Badal Haji

Mekanisme badal haji tahun ini mengacu pada regulasi baru Kementerian Haji dan Umrah melalui KMU Nomor 68 tentang Safari Wukuf dan Badal Haji serta SK PPIH Arab Saudi Nomor 21 tentang Tim Pelaksana Badal Haji.

Dalam aturan tersebut, pemerintah membentuk tim khusus yang terdiri atas unsur bimbingan ibadah, kesehatan, hingga bidang perlindungan jemaah.

"Tim ini nanti yang akan mengajukan calon-calon pembadal dan itu di-SK-kan oleh Ketua PPIH," kata Erti.

Setelah ditetapkan, para pembadal akan memperoleh surat tugas resmi dari Kepala Daerah Kerja Makkah yang memuat identitas jemaah yang dibadalhajikan.

"Siapa membadalkan siapa itu tertuang dalam surat tugas. Sehingga nanti ada kepastian siapa yang bertanggung jawab berkait dengan jemaah yang dibadalkan," ujarnya.

Hingga Sabtu (23/5/2026), jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi tercatat sebanyak 75 orang, ditambah empat jemaah yang meninggal di embarkasi. Dengan demikian, total jemaah yang akan dibadalhajikan mencapai 79 orang.

Sementara itu, terdapat 135 jemaah yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan dipantau kondisinya menjelang fase puncak haji di Arafah.

"Nanti sampai tanggal 8 [Dzulhijjah], apakah mereka ada kemungkinan untuk sembuh. Namun, ketika memang sampai tanggal 8 [Zulhijah] kondisinya masih belum memungkinkan, itu akan dibadalkan," kata Erti.

Dia menjelaskan ritual badal haji pada dasarnya sama dengan pelaksanaan haji biasa. Perbedaannya hanya terletak pada niat yang ditujukan untuk jemaah yang dibadalkan.

"Ritualnya sama, tidak ada yang berbeda. Hanya niatnya saja yang berbeda," ujarnya.

Dalam praktiknya, satu petugas hanya diperbolehkan membadalhajikan satu jemaah. Ketentuan tersebut diterapkan untuk memastikan kejelasan tanggung jawab dan administrasi.

"Jadi satu petugas hanya membadalkan satu jemaah. Tidak bisa dua," katanya.

PPIH Arab Saudi juga akan memberikan sertifikat kepada keluarga jemaah sebagai bukti bahwa badal haji telah dilaksanakan.

"Nanti ini akan diberikan sertifikat kepada keluarga almarhum sebagai bukti bahwa almarhum-almarhumah telah dilaksanakan hajinya," ujar Erti.

Dia menambahkan ketentuan badal haji berlaku sama bagi seluruh jemaah, termasuk jemaah yang sempat hilang lalu dinyatakan wafat.

"Prosesi badal hajinya sama," katanya.

Bisnis.com, SURABAYA – Seorang jemaah haji asal Pasuruan, Jawa Timur, dikabarkan wafat saat tiba di Madinah, Arab Saudi. Jemaah yang diketahui bernama Kamariyah (85) tersebut menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu (26/4/2026) waktu Arab Saudi.

Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Mohammad As’adul Anam menjelaskan jemaah lanjut usia tersebut tercatat tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 8 Embarkasi Surabaya.

Dia menerangkan berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, penyebab kematian Kamariyah berkaitan dengan gangguan kesehatan pada sistem pernapasan.

“Jadi sesak nafas di sana, sakitnya seperti itu. Kemudian meninggal dunia di sana,” beber Anam kepada awak media di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo, Surabaya, Senin (27/4/2026).

Terkait pemenuhan rukun haji mendiang, Anam menyatakan pihak panitia akan mengambil alih melalui proses badal haji. Pihak terkait akan menunjuk petugas atau orang yang berkompeten untuk menggantikan kedudukan almarhumah dalam menunaikan rangkaian prosesi haji.

Selain hak ibadah, ahli waris almarhumah juga dipastikan akan menerima asuransi kematian dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Namun, Anam mengungkapkan proses pencairan dana tersebut masih harus menunggu dokumen resmi dari otoritas setempat.

“Asuransi diproses setelah Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan Certificate of Death (COD),” tambahnya.

Mengenai besaran nominal asuransi yang akan diterima, Anam masih enggan untuk memberikan angka pasti. Menurutnya, panitia masih harus menyesuaikan dengan regulasi teranyar yang diterbitkan tahun ini mengenai asuransi kematian jemaah haji.

“Mohon maaf kita belum tahu, kalau tahun kemarin kan saya nilai dengan BPH (Badan Penyelenggara Haji). Apakah tahun ini [sama dengan] BPH, mohon maaf saya belum bisa memberikan keterangan,” jelasnya.

Di sisi lain, Anam membeberkan kondisi terkini kesehatan para calon jemaah haji (CJH) Embarkasi Surabaya. Terkini, terdapat empat jemaah yang terpaksa menunda keberangkatan menuju Tanah Suci karena masalah kesehatan.

Tiga CJH diketahui tengah menjalani perawatan intensif di RS Haji Surabaya, sementara satu jemaah lainnya menjalani pemulihan di rumah.

“Yang stroke, yang tidak berangkat [ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya], yang rata-rata di sini (RS Haji Surabaya) adalah darah tinggi,” ungkapnya

Meski demikian, saat inikondisi kesehatan dari dua dari tiga jemaah yang dirawat di RS Haji Surabaya dilaporkan telah membaik. Mereka telah dinyatakan petugas medis telah layak terbang dan menjalani rangkaian perjalanan spiritual menuju Arab Saudi.

“Dua sudah siap berangkat tinggal menunggu seat yang kosong seperti itu,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga Senin (27/4), Embarkasi Surabaya tercatat telah memberangkatkan total 7.593 jemaah. Adapun total rencana pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya pada musim haji tahun ini sebanyak 44.080 orang yang terdiri atas 42.109 jemaah.

Kemudian, 464 petugas, 162 Petugas Haji Daerah (PHD), serta 140 Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (PIH KBIHU), yang terbagi dalam 116 kelompok terbang (kloter).

Hukum Badal Haji untuk orang yang sudah meninggal perlu diketahui oleh kaum muslim. Terutama bagi mereka yang telah mendaftar haji dan terkena musibah tersebut.

Pelaksanaan Badal Haji biasanya dilakukan oleh seseorang untuk mewakilkan anggota keluarga yang sudah meninggal, sakit atau orang tuanya yang sudah tidak kuat lagi untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji.

Meski demikian, pelaksanaan Badal Haji bagi sebagian masyarakat masih menjadi hal yang tabu dan belum sepenuhnya mengetahui hukum serta siapa saja yang boleh diwakilkan.

Seperti yang diketahui jika haji merupakan salah satu rukun Islam . Kewajiban melaksanakan ibadah haji tidak bisa gugur karena meninggalnya orang yang terkena kewajiban haji. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Shahîh beliau, bahwa :



Ada seorang wanita dari Juhainah yang mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu bertanya : “Ibuku pernah bernadzar melakukan ibadah haji, namun beliau tidak melaksanakannya sampai meninggal, apakah saya boleh menghajikannya ?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab : “Ya, hajikanlah ia ! Bagaimana pendapatmu, jika ibumu memiliki tanggungan hutang, apakah engkau akan membayarnya, Allah lebih berhak untuk dilunasi.”

Dikutip dari laman resmi kemenag, menurut para ulama badal haji untuk orang meninggal hukumnya diperbolehkan dan sah pelaksanaannya. Faktor seperti terlalu lama menunggu antrian berangkat haji menjadi salah satu alasan seseorang sah untuk diwakilkan hajinya.

Menurut kesepakatan para ulama, ada dua orang yang ibadah hajinya bisa boleh diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Berikut syaratnya.

Pertama, yaitu orang yang semasa hidupnya memiliki kewajiban atau sudah mampu untuk berhaji namun belum sempat berangkat lantaran meninggal duluan.

Kedua adalah orang yang memiliki kewajiban atau sudah mampu berhaji secara finansial namun secara fisik tidak mampu untuk berangkat dan melaksanakannya.

Dengan demikian, badal haji untuk orang yang sudah meninggal atau sakit dan telah memiliki kewajiban untuk haji, hukumnya adalah sah dan diperbolehkan.

Dalam menjalankan ibadah haji, umat muslim harus memahami hukum dan mengetahui syarat apa saja yang harus dipenuhi. Termasuk ketika akan melaksanakan Badal Haji.

Badal Haji adalah ibadah hajiyang ditunaikan oleh seseorang atas nama orang lain yang berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk datang ke Tanah Suci.

Terkait Badal Hajiini terdapat sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan,

"Ada seorang wanita dari daerah Khats’am mengadu ke Rasulullah, “Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah wajib melaksanakan haji. Akan tetapi, kondisinya sudah tua renta dan tidak bisa duduk tegak di atas punggung untanya.” Maka Rasulullah menjawab, “Hajikanlah ia.”" (HR. Ahmad).

Hukum badal haji ini bisa menjadi wajib jika memenuhi beberapa kategori. Seperti, orang yang memiliki uzur naik haji meninggal dunia dan telah mewasiatkan ke ahli warisnya untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Karena pada dasarnya, seorang muslim yang memiliki kemampuan finansial untuk menunaikan ibadah haji adalah wajib hukumnya. Namun jika kondisi finansial itu tidak didukung dengan kondisi kesehatan maka orang tersebut wajib mewakilkan pada orang lain.

Jika disimpulkan, maka haji nazar atau haji wasiat hukumnya wajib untuk dibadalkan haji karena hal tersebut merupakan hak Allah yang harus dibayar.

Namun jika yang bersangkutan tidak berwasiat ke ahli waris, keluarganya boleh saja menunaikan dengan harta benda yang ditinggalkan. Dengan syarat orang yang sudah meninggal beragama Islam dan orang yang mewakilinya sudah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri.

Syarat Badal Haji

1. Meninggal Dunia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, orang yang meninggal dunia jika memberi wasiat maka badal haji harus dilaksanakan. Jika tidak, maka ahli waris, keluarganya boleh saja menunaikan dengan harta benda yang ditinggalkan.

2. Tidak Mampu Secara Fisik

Badal haji juga diperbolehkan untuk menggantikan seseorang yang masih hidup namun tidak bisa melaksanakan rukun haji di Tanah Suci karena secara fisik tidak mampu terutama yang memiliki sakit dan tidak bisa diharapkan sembuh.

3. Orang yang Melaksanakan Badal Haji harus Sudah Pernah Haji

Jika ingin membadalkan haji, pastikan sudah pernah melaksanakan ibadah haji sebelumnya. JIka belum, maka badal hajinya tidak sah serta hajinya jatuh kepada dirinya sendiri.

4. Satu Orang Hanya Boleh Membadalkan Satu Haji

Badal haji hanya boleh dilakukan untuk satu orang dalam satu kali waktu. Tidak diperbolehkan bagi seseorang membadalkan haji langsung dua orang atau lebih.

5. Dilarang Mencari Keuntungan

Badal haji demi meraup keuntungan ini akan membuat ibadah tersebut tidak sah.

6. Syarat Orang yang Membadalkan Haji

Orang yang membadalkan haji sebaiknya tidak sembarang orang. Orang terdekat bisa menjadi pilihan sebagai orang yang membadalkan haji, misalnya anak ataupun kerabat dekatnya. Akan tetapi, jika tidak memiliki kerabat dekat, maka tak masalah orang lain yang membadalkan hpaji.

Selain itu, seseorang yang membadalkan haji baiknya adalah orang yang paham atau mengerti perihal agama. Terutama pengetahuannya lebih tentang ibadah haji atau umrah sehingga proses badal haji bisa terlaksana dengan lancar.

Istilah Badal Hajiperlu diketahui dan dipahami oleh setiap umat muslim, supaya dalam praktiknya sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak salah kaprah.

Badal Haji merupakan kegiatan menghajikan orang yang belum haji karena tidak mampu secara fisik. Seperti terkena penyakit atau meninggal sebelum menunaikan ibadah tersebut.

Badal Haji ini umumnya dilakukan untuk mewakilkan atau menggantikan jemaah hajiyang uzur secara jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan wukuf di Arafah .

Hadis yang berkaitan dengan badal haji ini salah satunya adalah riwayat dari Bukhari dan Muslim sebagai berikut.

"Dari Ibnu Abbas dari Al-Fadl: Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji, tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan?' Jawab Rasulullah: Kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!"

Itulah mengapa badal haji ini diperbolehkan untuk dilakukan. Namun mewakili orang untuk menjalankan ibadah haji tidak boleh sembarangan dan harus sesuai syariat.

Syarat dan Hukum Badal Haji

Pada dasarnya empat ulama besar sepakat bahwa seseorang yang akan melakukan badal haji harus pernah menjalankan ibadah haji terlebih dahulu. Karena, bila belum menjalankan haji untuk dirinya, orang yang melakukan badal haji ini akan berdosa.

Hal tersebut berlandaskan hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah berikut.

"Dari Ibnu Abbas pada saat melaksanakan haji, Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki berkata, 'Labbaika 'an Syubrumah' Lalu Rasulullah bertanya, 'Siapa Syubrumah?' Lalu dijawab, 'Dia saudaraku atau kerabatku, wahai Rasulullah', jawab lelaki itu. 'Apakah kamu sudah pernah haji?' Rasulullah bertanya. 'Belum' jawabnya. 'Berhajilah untuk dirimu, lalu berhajilah untuk Syubrumah' lanjut Rasulullah."

Untuk pelaksanaan badal haji sendiri sebenarnya sama seperti ibadah haji biasa. Hal yang membedakan antara keduanya adalah niat. Seseorang yang melaksanakan badal haji harus niat badal untuk seseorang (al hajju ‘an).

Terkait miqat badal haji, para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan batasannya. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa orang yang membadalkan haji, wajib memulai ihramnya dari miqat negeri orang yang dibadalkan, kecuali biaya untuk badal haji tidak mencukupi, maka boleh dari miqat mana saja yang mudah.

Imam Atha’ bin Rabah berpendapat, jika orang yang nazar tidak berniat dari suatu tempat, maka orang yang akan membadalkan haji dapat memulai niat ihram dari miqatnya.

Sedangkan Imam Syafi’i menyatakan bahwa orang yang berkewajiban haji pertama kali (hujjatul Islam), tetapi diupahkan kepada orang lain, maka orang yang membadalkan harus berniat dari miqatnya orang yang dibadalkan tersebut.

Dalam masalah badal haji, peran negara dapat disamakan dengan peran ahli waris. Ketika ahli waris berkewajiban menghajikan atau membiayai haji maurutsnya, maka negara pun berkewajiban menghajikan atau membiayai haji jemaah.

JAKARTA - Jemaah Haji asal Jakarta Timur (Jaktim) Pramasya dengan penuh semangat akan menjalani proses ibadah haji. Ia berangkat ke Tanah Suci dengan niat khusus menggantikan almarhum ayahnya yang telah meninggal dunia pada tahun lalu.

"Kebetulan saya gantiin almarhum ayah saya yang meninggal tahun lalu," kata Pramasya di Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).

Dalam ibadah ini, ia akan membadalkan ibadah haji bagi ayahnya. Tak hanya itu, setibanya di Tanah Suci, ia juga akan memanjatkan doa agar sang ayah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Ya nanti akan doain ayah dan badalin haji," ucap dia.

Di sisi lain, ia mengaku sempat merasakan khawatir menjalankan ibadah haji tahun ini lantaran adanya konflik di Timur Tengah. Namun, karena ketegangan tersebut dirasa mulai membaik, rasa cemasnya pun perlahan berkurang.

"Sebelumnya waktu lagi panas-panasnya sempat khawatir, karena ke sini situasinya sudah mulai membaik jadi sudah mulai rada tenanglah," ucapnya.

Embarkasi Jakarta Pondok Gede memberangkatkan 442 jemaah haji menunju Bandara Soekarno-Hatta, pada Sabtu (25/4/2026) siang. Setelah tiba di bandara, ratusan jemaah ini akan melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat menuju Mekkah, Arab Saudi.

Ketua PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Sugito menjelaskan kloter 5 seharusnya memberangkatkan 445 jemaah. Namun, jumlah tersebut berkurang karena tiga jemaah terpaksa menunda keberangkatan akibat kondisi kesehatan.

"Ya, untuk kloter 5 ini asal Jakarta Timur itu sejumlah 442 ya. Karena ada tiga jemaah yang nggak bisa berangkat," kata Sugito kepada wartawan, Sabtu (25/4/2026).

Satu jemaah yang tidak bisa berangkat masih menjalani perawatan di rumah karena sakit. Sementara dua jemaah lainnya yang telah tiba di Asrama Haji harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

"Satu sejak masuk asrama sudah enggak bisa karena sakit di rumah. Kemudian yang masuk di sini itu ada dua yang masih dirujuk di rumah sakit," ucap dia.

Bisnis.com, MAKKAH — Satu jemaah haji asal Solo bernama Rodiah meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi setelah tiba di Tanah Suci untuk bersiap melakukan ibadah haji.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha menjelaskan bahwa almarhumah Rodiah meninggal dunia akibat serangan jantung.

"Kami menyampaikan berita duka atas wafatnya satu jemaah haji kloter SOC III asal Solo, atas nama Rodiah, berusia 68 tahun, akibat serangan jantung," ujar Ichsan pada Jumat (24/4/2026).

Ichsan menjelaskan bahwa para petugas haji atau Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menjamin akan memenuhi badal haji bagi mendiang Rodiah.

Badal haji adalah ibadah yang dilakukan oleh seseorang untuk menggantikan orang yang telah meninggal dunia atau masih hidup tetapi tidak mampu secara fisik, sehingga ibadah haji bagi orang tersebut bisa terpenuhi.

"PPIH menjamin badal haji bagi jemaah yang wafat, dan kita berdoa semoga almarhumah husnul khatimah," ujar Ichsan.

Ichsan mengimbau agar para jemaah haji selalu menjaga stamina dan kesehatan selama berada di Tanah Suci. Kondisi fisik yang bugar penting selama jemaah berada di Madinah, maupun ketika berpindah ke Makkah untuk bersiap menjalankan puncak haji.

Selain itu, Ichsan juga mengimbau petugas haji embarkasi untuk mengurangi hal-hal bersifat seremonial agar jemaah tidak kelelahan. Jemaah harus memiliki waktu istirahat yang cukup untuk penerbangan panjang dan ketika tiba di Arab Saudi, dengan cuaca dan kondisi yang berbeda dari Tanah Air.

"Kami juga perlu mengingatkan bagi jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Madinah, bahwa cuaca di Madinah hari ini diperkirakan bisa mencapai 34 derajat celcius dengan tingkat kelembapan 25%. Untuk itu, mohon tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih, gunakan pelindung kepala, dan kenakan pakaian yang nyaman," ujar Ichsan.

Dia juga mengimbau agar para jemaah selalu mengikuti arahan petugas haji dan ketua kloter. Jemaah haji juga harus memanfaatkan waktu untuk istirahat yang cukup.

"Dan tentu yang tidak kalah penting, jangan ragu atau segan untuk menghubungi petugas jika membutuhkan bantuan. Kami siap membantu kapan pun diperlukan. Untuk itu, mari kita jaga kebersamaan, saling bantu, dan semoga ibadah haji kita berjalan lancar serta penuh keberkahan," ujar Ichsan.

Hingga Jumat (24/4/2026) atau hari keempat masa operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026/1447 H, sudah terdapat 40 kloter pemberangkatan, terdiri dari 15.349 jemaah. Di antara jumlah tersebut, hingga Kamis (23/4/2026) terdapat 9.884 jemaah dari 25 kloter yang sudah tiba di Madinah.

Berdasarkan data layanan kesehatan di Daerah Kerja Madinah, terdapat 93 jemaah haji Indonesia yang menjalani rawat jalan. Lalu, terdapat dua jemaah haji yang dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan satu jemaah haji yang dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi.