Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pihak menilai aspek pengawasan praktik outsourcing lebih penting ketimbang revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya alias outsourcing.

Permenaker No. 7/2026 mengatur 6 sektor pekerjaan yang dapat dialihdayakan, antara lain layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, serta penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja. Terdapat pula layanan penunjang operasional dan pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, minyak dan gas, serta kelistrikan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa pihaknya terbuka bilamana terdapat masukan untuk meninjau kembali substansi aturan tersebut. Namun, dia meminta seluruh pihak untuk menunggu.

“Dari pemerintah kita melihat ya, kalau memang kemudian ada aspirasi untuk meninjau kembali, ya kita akan siap. Tunggu saja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Dia mengakui adanya dinamika dalam penetapan aturan tersebut. Unsur pengusaha maupun serikat buruh dan serikat pekerja disebutnya terus memberikan masukan selama pembahasan di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

Sementara itu, kalangan buruh menekankan bahwa tata kelola pekerjaan alih daya tidak semata berkutat pada aturan di atas kertas. Perlindungan tenaga kerja serta pengawasan penerapan praktik outsourcing dinilai menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menekankan bahwa perlindungan pekerja alih daya di Tanah Air masih jauh berada di bawah pekerja dengan status pegawai tetap maupun pegawai kontrak. Hal ini kontras dengan praktik serupa di negara-negara lain yang memiliki pemenuhan hak buruh dan penegakan hukum yang kuat.

“Seandainya praktik outsourcing itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebetulnya resistensi itu tidak akan terlalu kuat,” kata Ristadi kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, pekerja alih daya semestinya menerima hak-hak dasar yang mencakup upah minimum, terlindungi oleh jaminan sosial, serta tidak mudah terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan demikian, yang membedakan pekerja outsourcing dengan karyawan tetap dan karyawan kontrak hanyalah hubungan kerja dengan perusahaan penyedia, bukan secara langsung dengan perusahaan pengguna.

Ristadi menilai bahwa aturan yang ada perlu memberikan kepastian terhadap praktik kerja alih daya di lapangan. Dia memandang bahwa revisi Permenaker No. 7/2026 tidak akan banyak berpengaruh apabila aspek dasar tersebut tak dipenuhi.

“Jadi, bukan soal mau dibatasi berapa jenis dan lain-lain. Yang lebih penting adalah soal pengawasan yang kuat, seperti yang dilakukan di negara-negara lain," tegasnya.

Sebelumnya, dunia usaha juga menyampaikan pandangan serupa. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot memandang bahwa aturan yang ada terkait pekerjaan outsourcing patut diawasi dan ditegakkan secara konsisten, bukan semata menambah lapisan regulasi baru.

Menurutnya, Permenaker No. 7/2026 telah mewajibkan pemenuhan hak pekerja alih daya seperti upah, lembur, cuti, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), jaminan sosial, dan tunjangan hari raya (THR). Oleh karenanya, penegakan hukum dinilai lebih penting dari sekadar penambahan norma.

“Regulasi baru harus diikuti dengan masa transisi agar dunia usaha dapat menyesuaikan struktur ketenagakerjaan, kontrak kerja, dan anggaran SDM tanpa mengorbankan kepastian usaha,” kata Subchan kepada Bisnis.

Dari kacamata pengamat ketenagakerjaan, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa Permenaker No. 7/2026 perlu direvisi lantaran adanya norma yang cenderung multitafsir. Pertama, frasa “layanan penunjang operasional” yang dinilai terlalu luas, serta ketentuan peralihan yang memakan waktu hingga dua tahun.

Timboel menyebutkan bahwa Kemnaker pernah menerbitkan aturan pendahulu yang lebih tegas dalam mengatur sektor pekerjaan yang dapat dialihdayakan, yakni Permenaker No. 19/2012. Hanya terdapat 5 kegiatan penunjang yang ada dalam aturan tersebut, yakni usaha kebersihan, katering, keamanan, jasa penunjang pertambangan, dan penyediaan angkutan pekerja.

“Pasal terkait layanan penunjang operasional [dalam Permenaker No. 7/2026] itu bisa diinterpretasikan bebas. Ini yang tidak tegas, sehingga mengaburkan pembatasan sektor itu sendiri,” kata Timboel.

Terkait ketentuan peralihan dalam Permenaker No. 7/2026 yang memakan waktu dua tahun, dia menyinggung keterlambatan pemerintah dalam melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023. Menurutnya, implementasi aturan pekerja alih daya semestinya berlaku sejak diundangkan, guna mencegah potensi pelanggaran dari masa peralihan yang ditetapkan.

Timboel lantas menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai putusan Mahkamah, pekerjaan outsourcing merupakan praktik yang konstitusional. Namun, dia mendorong pemerintah agar memberlakukan pengawasan menyeluruh lantaran banyaknya eksploitasi tenaga kerja oleh perusahaan yang tidak profesional.

“Persoalan outsourcing hari ini banyak, tetapi paling tidak dari sisi regulasi, Permenaker No. 7/2026 harus direvisi dan penegakan hukum harus diperkuat. Itu yang bisa membuat citra sistem kerja alih daya ini membaik,” tutur Timboel.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Said Iqbal menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghendaki agar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya alias outsourcing dapat direvisi.

Hal ini disampaikan Iqbal usai bertemu dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor untuk membahas aturan tersebut di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan pada Kamis (11/6/2026) sore.

“Presiden Prabowo melalui Wakil Ketua DPR RI Pak Dasco [Sufmi Dasco Ahmad] memang meminta untuk direvisi, karena Presiden concern benar tentang pekerja alih daya,” kata Said kepada awak media.

Said Iqbal, yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menuturkan bahwa Prabowo telah beberapa kali menyampaikan secara terbuka agar outsourcing dapat dihapuskan.

Namun demikian, dia menyampaikan bahwa terdapat beberapa jenis pekerjaan penunjang yang masih mungkin untuk dialihdayakan. Dia menyebut kalangan buruh menginginkan pekerjaan alih daya dibatasi hanya untuk 4 jenis, yakni penyedia makanan atau catering, penyedia keamanan atau security, supir, dan penunjang kebersihan alias cleaning service.

“Di luar empat jenis itu, buruh menginginkan tidak menggunakan pekerja alih daya. Itulah yang tadi kita diskusi dengan Pak Wamen,” tuturnya.

Ketika ditanya perihal pertimbangan dari dunia usaha terkait kemungkinan revisi ini, Iqbal menyampaikan bahwa pembentukan Permenaker No. 7/2026 tidak lahir dari ruang kosong.

Berdasarkan diskusi dengan Wamenaker, dia menyebut Kemnaker juga akan memanggil ulang Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang berisi unsur pemerintah, unsur serikat buruh, dan unsur dunia usaha untuk membahas substansi terkait.

Apabila terdapat keinginan dunia usaha terkait fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam penggunaan outsourcing, Iqbal menyampaikan perusahaan dapat menjalankan mekanisme kontrak alias perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) agar tak merugikan buruh.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa akan ada pembahasan kemungkinan revisi beleid tersebut bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berserta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker. Dia meyakini bahwa unsur dunia usaha pun akan patuh kepada ketentuan yang berlaku.

“Apa yang diinginkan Presiden, tidak boleh ada hambatan. Kalau ada hambatan komunikasi, kita duduk bareng-bareng. Ini tugas saya sebagai Penasihat Khusus Presiden,” tutur Iqbal.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyambangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan pada hari ini, Kamis (11/6/2026) sore.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Said Iqbal tiba di lokasi sekitar pukul 14.35 WIB, lantas disambut sejumlah pejabat Kemnaker. Kepada awak media, dia menyatakan hendak bersilaturahmi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor untuk membahas Permenaker No. 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya alias outsourcing.

“Saya datang hari ini berjumpa dengan Wamenaker untuk berdiskusi tentang bagaimana Permenaker No. 7/2026 tentang Pekerja Alih Daya itu bisa sesuai dengan harapan buruh atau dengan kata lain, bisa dilakukan revisi,” kata Iqbal.

Menurutnya, hal ini berkaitan dengan tugas barunya sebagai penasihat presiden yang tak bisa mengeksekusi kebijakan, tetapi memberikan analisis dan pertimbangan untuk disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dia memandang bahwa beleid tersebut dapat direvisi agar menghapus pekerjaan alih daya secara absolut, atau minimal membatasi berbagai jenis pekerjaan penunjang yang dapat dialihdayakan.

Iqbal memaparkan bahwa pembatasan tersebut dapat didorong agar hanya mencakup penunjang keamanan atau security, penyedia makanan atau katering, hingga penunjang kebersihan alias cleaning service.

Selain itu, dia juga mendorong agar perusahaan penyedia jasa tenaga kerja alih daya tersebut harus memiliki status hubungan kerja yang jelas, baik karyawan kontrak atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), maupun karyawan tetap alias pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

“Jadi bukan lagi tanpa status. Intinya, perlindungan bagi pekerja alih daya terhadap 4 jenis pekerjaan tadi itu juga harus jelas. Di luar 4 jenis pekerjaan tadi, dilarang penggunaan pekerja alih daya,” tuturnya.

Menurutnya, poin-poin inilah yang akan coba dia diskusikan bersama petinggi Kemnaker. Selain berjumpa Wamenaker, dia menyebut akan bertemu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli serta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada Senin (8/6/2026).

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 58/P Tahun 2026 perihal pengangkatan penasihat khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahterahan Buruh.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menerbitkan regulasi anyar terkait dengan praktik pekerjaan alih daya alias outsourcing. Beleid tersebut lahir dengan semangat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja sekaligus kepastian penerapannya bagi dunia usaha, tetapi dinilai menimbulkan pelbagai dilema.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya yang diterbitkan Menaker Yassierli menjelang peringatan Hari Buruh Internasional, awal Mei lalu.

Aturan ini membatasi praktik alih daya hanya pada enam jenis pekerjaan tertentu. Perinciannya yakni layanan kebersihan; penyediaan makanan dan minuman; pengamanan; penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja; layanan penunjang operasional; serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Selain itu, terdapat pula ketentuan yang mewajibkan adanya perjanjian tertulis antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan alih daya, serta memastikan seluruh hak pekerja dipenuhi, termasuk upah, jaminan sosial, hingga perlindungan PHK.

Aturan ini disebut sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XII/2023 terkait UU Cipta Kerja, yang bertujuan memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memandang bahwa (Permenaker) No. 7/2026 membuka ruang untuk pengalihdayaan pekerjaan inti atau proses produksi langsung. Pasalnya, terdapat frasa “layanan penunjang operasional” yang dinilai multitafsir.

Dia juga menyebut perluasan sektor alih daya yang mencakup ketenagalistrikan dapat mendong praktik serupa secara masif di sektor strategis. Terdapat pula catatan mengenai sanksi administratif yang dipandang tidak akan memberikan efek jera.

Oleh karena itu, dia mendorong agar beleid tersebut dapat direvisi. Sejumlah poin yang ditekankan ialah akomodasi larangan outsourcing pada pekerjaan inti, memperjelas definisi pekerjaan penunjang, serta memperkuat sanksi yang melindungi buruh.

“Sebagai antara untuk menuju kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita masih bisa menerima adanya Permenaker yang mengatur tentang pelarangan outsourcing, bukan melegalkan,” ujarnya di sela-sela unjuk rasa di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (7/10/2026) lalu.

Menurutnya, persoalan utama praktik pekerjaan alih daya di Tanah Air adalah minimnya perlindungan jaminan sosial yang memadai bagi pekerja terkait, lebih lagi yang ditempatkan pada pekerjaan inti. Tak hanya perlindungan kecelakaan kerja, hal ini juga mencakup tiadanya jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Dilema Dunia Usaha

Pembatasan penerapan outsourcing turut menjadi perhatian utama dunia usaha, lantaran adanya risiko di balik keberlangsungan usaha dan fleksibilitas industri.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Subchan Gatot menilai kebijakan ini memuat semangat untuk melindungi pekerja, tetapi ketentuan pembatasan sektor disinyalir berpotensi mengurangi fleksibilitas operasional perusahaan, khususnya di industri manufaktur dan padat karya.

Dia menjelaskan terdapat pula potensi peningkatan biaya tenaga kerja yang dapat berdampak pada daya saing industri. Risiko pergeseran tenaga kerja ke sektor informal juga mungkin terjadi jika tidak diantisipasi dengan baik.

Menurut Subchan, dunia usaha pun mendorong agar pemerintah mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, seperti konstruksi, logistik, dan pelayaran. Dia juga menekankan pentingnya masa transisi yang cukup bagi dunia usaha untuk menyesuaikan model bisnis.

“Kadin pada dasarnya mendukung perlindungan pekerja, tetapi menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha,” ujar Subchan kepada Bisnis.

Dia lantas menggarisbawahi bahwa hal ini perlu menjadi perhatian, terutama tujuan penciptaan lapangan kerja tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global.

Tanggapan berbeda disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam. Saat dihubungi Bisnis, dia menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut masih perlu dicermati terlebih dahulu oleh Apindo.

Menurut Bob, pihaknya mengkaji kebijakan tersebut dalam kerangka regulatory impact analysis (RIA) guna tercipta kesimpulan yang mendalam dan komprehensif bagi dunia usaha. Dengan demikian, pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian yang tepat.

“Jadi yang kita bahas analisis dampaknya, bukan hanya regulasinya,” terangnya singkat.

Bob sebelumnya menekankan bahwa pekerjaan alih daya perlu dipandang dari sisi positif. Menurutnya, perusahaan jasa alih daya bukanlah penyedia tenaga kerja semata, melainkan juga mencakup pengelolaan mobilitas dan pembiayaan bagi banyak pekerja di Tanah Air.

Dari kacamata ekonom, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang bahwa beleid baru pekerjaan alih daya menunjukkan adanya perubahan dari ketentuan dalam UU Cipta Kerja, tetapi tidak sepenuhnya kembali seperti semula.

Senada dengan Said, dia mencermati adanya poin tambahan dalam sektor bisnis yang bisa menggunakan tenaga alih daya dibandingkan aturan sebelumnya, yakni sektor layanan penunjang operasional.

Menurutnya, tanpa pengawasan memadai, Huda mewanti-wanti adanya celah yang dapat disalahgunakan untuk menggunakan tenaga alih daya di luar ketentuan.

“Jangan sampai, loophole ini dimanfaatkan oleh pemberi kerja guna menggunakan tenaga alih daya tidak sebagaimana mestinya,” ujarnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, Batam – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi membatasi jenis pekerjaan alih daya (outsourcing) hanya pada bidang tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kepulauan Riau Diki Wijaya mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan pembatasan praktik alih daya.

“Pemprov akan ikut aturan itu. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja atau buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha,” kata Diki, Senin.

Dalam aturan tersebut, khususnya Pasal 3, pemerintah menetapkan hanya enam jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk dialihdayakan, yakni layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Selain pembatasan jenis pekerjaan, Permenaker ini juga mewajibkan perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya untuk memiliki perjanjian tertulis.

Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan yang dialihdayakan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah tenaga kerja, serta perlindungan dan hak pekerja, termasuk upah, lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial, tunjangan hari raya (THR), hingga ketentuan pemutusan hubungan kerja.

Di samping itu, aturan ini juga mengatur sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar. Perusahaan pemberi kerja yang tidak mematuhi ketentuan dapat dikenai peringatan tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha secara bertahap.

Pembatasan tersebut dapat berupa pengurangan kapasitas produksi barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, hingga penundaan pemberian perizinan usaha di satu atau beberapa lokasi.

Penerapan sanksi dilakukan oleh instansi pemberi izin berdasarkan rekomendasi dari pengawas ketenagakerjaan.

Sementara itu, perusahaan alih daya sebagai pemegang perizinan juga diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan, seperti menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan, mencatatkan perjanjian kerja ke dinas terkait, serta mulai menjalankan kegiatan usaha paling lambat satu tahun sejak izin diterbitkan.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, perusahaan alih daya akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha berbasis risiko.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan aturan outsourcing terbaru yang dituangkan dalam PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEKERJAAN ALIH DAYA.

Aturan tersebut ditandatangani pada 30 April 2026 oleh DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ttd.
DHAHANA PUTRA.

Dalam pasal 2 aturan tersebut disebutkan jika perusahaan Pemberi Pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Alih
Daya melalui Perjanjian Alih Daya atau outsourcing yang dibuat secara tertulis.

Adapun, sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jenis dan bidang pekerjaan di Perusahaan Pemberi Pekerjaan dalam bentuk penyediaan jasa pekerja/buruh.

Dalam aturan tersebut disebutkan hanya ada enam pekerjaan yang boleh menerapkan sistem outsourcing.

Berdasarkan pasal 3 ayat 2 disebutkan jenis dan bidang pekerjaan yang boleh diterapkan outsourcing adalah sebagai berikut

a. layanan kebersihan;
b. penyediaan makanan dan minuman;
c. pengamanan;
d. penyediaan pengemudi dan angkutan
pekerja/buruh;
e. layanan penunjang operasional; dan
f. pekerjaan penunjang di bidang pertambangan,
perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Berikut aturan lengkap Permenaker terbaru tersebut https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2026pmnaker007.pdf

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan aturan outsourcing terbaru yang dituangkan dalam PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEKERJAAN ALIH DAYA.

Aturan tersebut ditandatangani pada 30 April 2026 oleh DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ttd.
DHAHANA PUTRA.

Dalam pasal 2 aturan tersebut disebutkan jika perusahaan Pemberi Pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Alih
Daya melalui Perjanjian Alih Daya atau outsourcing yang dibuat secara tertulis.

Adapun, sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jenis dan bidang pekerjaan di Perusahaan Pemberi Pekerjaan dalam bentuk penyediaan jasa pekerja/buruh.

Dalam aturan tersebut disebutkan hanya ada enam pekerjaan yang boleh menerapkan sistem outsourcing.

Berdasarkan pasal 3 ayat 2 disebutkan jenis dan bidang pekerjaan yang boleh diterapkan outsourcing adalah sebagai berikut

a. layanan kebersihan;
b. penyediaan makanan dan minuman;
c. pengamanan;
d. penyediaan pengemudi dan angkutan
pekerja/buruh;
e. layanan penunjang operasional; dan
f. pekerjaan penunjang di bidang pertambangan,
perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Berikut aturan lengkap Permenaker terbaru tersebut https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2026pmnaker007.pdf

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan kini membatasi jenis pekerjaan alih daya (outsourcing) hanya boleh pada bidang tertentu.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan Permenaker tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya.

Ia menyebut regulasi ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan praktik alih daya berjalan lebih adil dan memberikan perlindungan yang jelas bagi pekerja.

"Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha," kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4).

Dalam aturan ini, tepatnya pada pasal 3, pemerintah membatasi jenis pekerjaan alih daya hanya boleh pada bidang tertentu. Berikut daftarnya:

- layanan kebersihan- penyediaan makanan dan minuman- pengamanan- penyediaan pengemudi dan angkutanpekerja/buruh- layanan penunjang operasional- pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan

Selain itu, perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya wajib memiliki perjanjian tertulis.

Perjanjian tersebut paling sedikit memuat hal-hal berikut:

- pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Alih Daya- jangka waktu Perjanjian Alih Daya;- lokasi pelaksanaan pekerjaan;- jumlah pekerja/buruh alih daya;- pelindungan dan hak pekerja/buruh alih daya paling sedikit meliputi upah, upah kerja lembur, waktu kerja dan waktu istirahat, cuti tahunan, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, tunjangan hari raya keagamaan, dan hak atas berakhirnya hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja- hak dan kewajiban Perusahaan Alih Daya dan Perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan.

Permenaker ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan pemberi kerja maupun perusahaan alih daya yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Perusahaan pemberi kerja yang melanggar ketentuan Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. Pengenaan sanksi tersebut dilakukan secara bertahap.

Pembatasan kegiatan usaha dapat berupa pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu, serta penundaan pemberian perizinan berusaha di satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di lebih dari satu lokasi.

Penerapan sanksi dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan perizinan, berdasarkan rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan. Permenaker juga mengatur kewajiban perusahaan alih daya sebagai pemegang perizinan berusaha di bidang alih daya.

Kewajiban tersebut meliputi penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan, pencatatan perjanjian alih daya kepada dinas terkait, serta menjalankan kegiatan usaha paling lambat satu tahun sejak izin diterbitkan.

Apabila melanggar ketentuan tersebut, perusahaan alih daya akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) faksi Andi Gani (KSPSI AGN) menyebut pemerintah akan segera mengumumkan peraturan baru terkait pembatasan alih daya (outsourcing).

Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, menyebut aturan outsourcing terbaru itu akan diumumkan pemerintah sebelum perayaan hari buruh atau May Day pada 1 Mei 2026.

"Soal outsourcing, sudah 99% selesai dan tinggal menunggu diumumkan. Kami sudah menyampaikan harapan kalau itu dapat diumumkan maksimal besok, untuk bisa menyampaikan kepada publik apa keputusan pemerintah outsourcing," kata Andi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Andi menjelaskan, secara garis besar, peraturan terbaru itu akan kembali ke Undang-Undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dia mengatakan, regulasi terbaru itu diantaranya akan mengatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat menggunakan alih daya hingga masa kontrak.

Dia melanjutkan, regulasi terbaru juga akan mengatur pemberian sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melanggar.

Menurutnya, aturan tersebut kemungkinan akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengacu pada UU No. 13/2003.

Adapun, Andi mengatakan banyak konferensi buruh yang meminta aturan terkait outsourcing kembali mengacu pada UU No. 12/2003. Dia juga mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengakomodir permintaan para buruh.

"Tentu ini bentuk kepedulian Presiden (Prabowo Subianto) pada gerakan buruh. Jadi betul-betul Pak Prabowo tidak ada beban menyampaikan bahwa yang penting buruh benar-benar sejahtera dan dlindungi hak-haknya," kata Andi.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan ‘kado’ dalam peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 pada Jumat (1/5/2026) mendatang.

Menurut Yassierli, Prabowo akan hadir langsung dalam giat May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat untuk mengumumkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan.

“Nanti Pak Presiden akan menyampaikan beberapa kado untuk teman-teman buruh dan pekerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker.

Namun demikian, dirinya enggan memberikan bocoran mengenai kebijakan yang akan diumumkan Prabowo. Yassierli hanya meminta seluruh pihak menunggu penyampaian tersebut.