REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF Rizal Taufikurrahman mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 secara makro memang terlihat kuat. Namun, lanjut Rizal, pasar keuangan justru memberikan sinyal yang berbeda melalui pelemahan rupiah hingga mendekati Rp 17.400 per dolar AS.

"Ini menunjukkan pasar tidak hanya melihat angka pertumbuhan headline, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan tersebut," ujar Rizal saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dalam banyak kasus, ucap Rizal, pertumbuhan yang terlalu ditopang stimulus fiskal atau belanja pemerintah yang sangat tinggi dan konsumsi jangka pendek belum tentu diikuti penguatan fundamental eksternal maupun kepercayaan investor. Jika ditelaah lebih dalam, sambung Rizal, struktur pertumbuhan kuartal I 2026 masih didominasi konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.

"Terutama efek musiman Ramadhan-Idul Fitri, percepatan belanja negara, serta program sosial seperti MBG," lanjut Rizal.

Sementara itu, ucap dia, tekanan eksternal justru meningkat. Rizal menyampaikan harga minyak dunia masih berada di atas 100 dolar AS per barel sehingga memperbesar beban impor energi dan risiko subsidi. Di saat yang sama, lanjut Rizal, kepemilikan asing di SBN terus turun dalam setahun terakhir, yield SBN cenderung naik, dan tekanan terhadap APBN mulai terlihat dengan defisit mencapai sekitar 0,93 persen PDB per Maret 2026.

"Artinya, pasar membaca adanya risiko fiskal dan eksternal yang lebih besar dibanding optimisme pertumbuhan domestik," lanjutnya.

Selain itu, Rizal menyampaikan ada indikasi pertumbuhan belum sepenuhnya mencerminkan penguatan sektor produktif. Ia mengatakan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia pada April 2026 sudah kembali masuk zona kontraksi, investasi belum melonjak agresif, dan daya beli kelas menengah masih tertahan akibat tekanan biaya hidup dan tingginya suku bunga.

"Jadi secara ekonomi, kondisi ini bukan sepenuhnya janggal, tetapi menunjukkan adanya disconnect antara pertumbuhan statistik dengan persepsi pasar dan kondisi riil di lapangan," kata Rizal.

Rizal mengatakan hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Ia menyampaikan stabilitas nilai tukar pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kredibilitas fiskal, ketahanan eksternal, dan keyakinan investor terhadap arah ekonomi ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memastikan pergerakan nilai tukar rupiah sejak awal konflik di Timur Tengah hingga saat ini yang menembus level Rp 17.400 per dolar AS masih sejalan dengan mayoritas mata uang emerging market lainnya. BI menyebut beberapa negara lainnya juga mengalami pelemahan nilai tukar seperti yang dialami Indonesia.

“Filipina peso melemah sebesar 6,58 persen, Thailand baht melemah 5,04 persen, India rupee melemah 4,32 persen, demikian pula dengan Chile peso (minus 4,24 persen), Indonesia rupiah (minus 3,65 persen), dan Korea won (minus 2,29 persen),” kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset BI, Erwin Gunawan Hutapea, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (5/5/2026) lalu .

BI menyatakan akan terus hadir di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya. Bank sentral juga terus mengoptimalkan intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

“Langkah ini dilakukan secara konsisten untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah berlanjutnya tekanan global,” kata Erwin.

BI pun menegaskan komitmen untuk senantiasa hadir di pasar dan mengambil langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah berada pada kisaran Rp 17.426 per dolar AS pada Selasa (5/5/2026) pukul 10.41 WIB, mengacu pada harga spot di pasar valuta asing global.

Berdasarkan data terakhir, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar 148,2 miliar dolar AS, menurun sebesar 3,7 miliar dolar AS dari posisi Februari 2026 yang sebesar 151,9 miliar dolar AS.

Meski menurun, BI memastikan jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pemerintah telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 dengan angka yang sangat tinggi, yakni 5,61 persen. Huda menyebut angka tersebut tertinggi sejak 2012 dan selama dua periode pemerintahan Jokowi pun tidak mampu mencapai 5,6 persen.

"Namun demikian, ada anomali kondisi terhadap hasil perhitungan pemerintah tersebut," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Anomali pertama, ucap Huda, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2025, yakni tumbuh sebesar 5,52 persen (2026) dari 4,96 persen (2025). Padahal, berdasarkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dikeluarkan Bank Indonesia pada Maret 2026 sebesar 122,9 basis poin atau turun dibandingkan Januari 2026 sebesar 127,0 basis poin.

"Tahun lalu juga mengalami penurunan serupa meskipun lebih tajam. Biasanya, IKK ini mencerminkan pergerakan konsumsi rumah tangga, namun menurut data BPS ternyata tidak," sambung Huda.

Lebih menarik lagi, lanjut Huda, pertumbuhan konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya mengalami perlambatan dibandingkan kuartal I 2025, padahal ada momen Ramadhan-Lebaran yang seharusnya dapat mendongkrak.

"Sedangkan tahun lalu tumbuh 6,86 persen, tapi konsumsi rumah tangga jauh lebih lambat. Jadi ada anomali dalam perhitungan konsumsi rumah tangga yang dilakukan oleh BPS," ungkap Huda.

Anomali kedua, Huda sampaikan, konsumsi transportasi dan komunikasi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan empat kuartal sebelumnya. Pada kuartal I 2026, konsumsi transportasi dan komunikasi tumbuh 6,91 persen, sedangkan kuartal sebelumnya tercatat sebesar 6,15 persen (kuartal I 2025), 6,48 persen (kuartal II 2025), 6,41 persen (kuartal III 2025), dan 6,35 persen (kuartal IV 2025).

Namun demikian, ucap Huda, jasa transportasi dan pergudangan hanya tumbuh 8,04 persen. Huda mengatakan hal ini jauh lebih rendah dibandingkan capaian tahun lalu yang tumbuh masing-masing 9,01 persen, 8,52 persen, 8,62 persen, dan 8,98 persen pada kuartal I hingga kuartal IV 2025.

"Begitu pula dengan jasa informasi dan komunikasi yang mengalami perlambatan pada periode yang sama. Anomali di sektor ini sangat terasa ketika konsumsi kita tidak ditopang oleh jasa terkait," ucap dia.

Anomali ketiga terdapat pada pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Huda mengatakan kali ini yang tumbuh tinggi adalah PMTB subsektor kendaraan seperti mesin pada tahun lalu yang dianggap sebagai penyumbang signifikan PMTB. Ia mengatakan kendaraan yang menjadi penyumbang PMTB juga dihasilkan dari impor kendaraan.

Huda menyampaikan PMTB subsektor kendaraan berhasil tumbuh sebesar 12,39 persen. Namun, di satu sisi, pertumbuhan industri alat angkutan terkontraksi hingga minus 5,02 persen. Ia menduga angka PMTB kendaraan ini disumbang oleh impor kendaraan untuk keperluan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Pada akhirnya, impor KDKMP ini jadi justifikasi PMTB kendaraan mengalami pertumbuhan yang luar biasa tinggi, tapi industrinya melemah," ujar Huda.

Anomali keempat, lanjut Huda, industri pengolahan mengalami tekanan yang cukup tinggi sehingga melambat pada kuartal I 2026 jika dibandingkan tiga kuartal sebelumnya, yang hanya tumbuh sebesar 5,04 persen. Huda mengatakan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia juga mengalami penurunan pada Maret 2026 dibandingkan Februari 2026.

Pada Februari, sambung dia, PMI manufaktur meningkat karena kegiatan stok untuk momen Lebaran (Maret 2026), kemudian turun lagi karena situasi ekonomi. Pada April 2026, lanjut Huda, PMI manufaktur sudah berada di bawah level ekspansi.

Huda memaparkan industri tembakau, karet dan plastik, serta otomotif mengalami kontraksi. Sementara itu, industri makanan dan minuman tumbuh cukup tinggi di angka 7,04 persen.

"Kemungkinan besar akibat adanya penyerapan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika benar, maka perlu dipertanyakan bagaimana kontribusi dari UMKM jika industri makanan dan minuman yang mendapatkan manfaat besar dari program MBG," lanjut Huda.

Huda menyoroti anomali pertumbuhan industri yang jauh melambat, namun pertumbuhan ekonomi justru sangat tinggi. Padahal, ucap Huda, kontribusi dari sektor industri pengolahan mencapai 19 persen.