Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan segera melakukan penyesuaian penerapan biodiesel B50 pada armada angkutan umum di bawah naungan organisasi tersebut sekaligus mendorong pemerintah memastikan ketersediaan solar agar operasional transportasi nasional tetap berjalan lancar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan penerapan B50 bukan lagi persoalan siap atau tidak siap, melainkan bagaimana pelaku usaha mampu beradaptasi melalui berbagai penyesuaian operasional.

"Jadi, kalau berbicara masalah B50, bukan masalah siap dan tidak siap, kita pasti harus menyesuaikan, itu satu. Dengan berbagai macam teknik operasional kan kita cukup pengalaman dari sejak zaman dulu," kata Adrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan armada angkutan yang saat ini beroperasi memang belum dirancang secara khusus untuk menggunakan bahan bakar biodiesel B50 sehingga diperlukan proses penyesuaian secara bertahap di lapangan.

"Kendaraannya kan tidak disiapkan untuk B50. Tapi kita akan menyesuaikan," ujarnya.

Meski terus beradaptasi terhadap kebijakan energi nasional, Organda menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan pasokan solar tersedia secara merata di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar layanan angkutan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Masalah B50, kita lebih fokus bagaimana solar itu ada. Jadi di setiap rapat selalu kita minta, kita mohon solar itu ada di mana pun ada SPBU-nya setiap saat. Itu lebih penting dibandingkan harga, lebih penting dibandingkan B50 atau yang lebih tinggi lagi nanti," tegasnya.

Adrianto mengatakan kepastian distribusi solar menjadi faktor yang paling menentukan kelancaran operasional angkutan dibandingkan persoalan harga maupun peningkatan campuran biodiesel.

Ia menambahkan Organda secara konsisten menyampaikan kepada pemerintah dalam berbagai forum bahwa jaminan ketersediaan solar di seluruh daerah merupakan kebutuhan utama untuk menjaga kesinambungan layanan transportasi.

Menurutnya, kendala pasokan solar masih ditemukan di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, hingga sejumlah daerah lainnya.

Karena itu, Organda berharap implementasi B50 dapat berjalan beriringan dengan penguatan distribusi bahan bakar agar pelayanan transportasi kepada masyarakat tetap optimal.

"Karena operasional konsekuensi teknis itu bukan kita kesampingkan, kita akan menyesuaikan. Kita akan menyesuaikan. Intinya cuma itu. Tapi kalau solarnya tidak ada kita tidak bisa apa-apa," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan penerapan biodiesel B50 memang memerlukan sejumlah penyesuaian dari sisi teknis karena belum sepenuhnya sesuai dengan standar kendaraan Euro.

Ia menjelaskan kandungan fatty acid methyl ester (FAME) dalam biodiesel di berbagai negara umumnya berada di kisaran 12,5 persen, sedangkan Indonesia menerapkan campuran hingga 50 persen melalui program B50.

Menurutnya, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan tantangan teknis pada kendaraan yang menggunakan teknologi exhaust gas recirculation (EGR) maupun AdBlue, termasuk penumpukan sludge dan penyumbatan sistem silencer kendaraan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat pelaku usaha harus melakukan penyesuaian pola operasional, termasuk memperpendek masa pakai filter solar sehingga biaya perawatan armada meningkat.

Kurnia mengatakan Organda telah menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan teknis tersebut kepada pemerintah sejak penerapan B20, B30, B40 hingga pemberlakuan mandatori B50 yang dimulai pada 1 Juli.

Meski menghadapi sejumlah penyesuaian teknis, Organda menegaskan tetap mendukung implementasi B50 sebagai bagian dari kebijakan energi nasional.

Organisasi itu berharap pemerintah terus memastikan pasokan solar tersedia secara berkelanjutan di seluruh Indonesia sehingga proses transisi menuju penggunaan biodiesel yang lebih tinggi dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) memperkuat sinergi untuk membangun budaya keselamatan transportasi melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum (SMKAU).

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan sekaligus mendorong terciptanya layanan angkutan umum yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir mengatakan salah satu bentuk kolaborasi itu diwujudkan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis kepada para pengusaha angkutan agar penerapan SMKAU dapat dilakukan secara konsisten.

"Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Organda ataupun juga teman-teman di seluruh wilayah lakukan," kata Muiz dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda 2026 di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Muiz, setiap pelaku usaha tentu tidak menginginkan armada yang dioperasikan mengalami kecelakaan. Karena itu, berbagai langkah nyata perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko melalui penerapan sistem manajemen keselamatan.

Kementerian Perhubungan pun terus mendorong sosialisasi dan diseminasi pentingnya SMKAU kepada seluruh pelaku usaha agar budaya keselamatan semakin mengakar di sektor transportasi.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan SMKAU menjadi perhatian pemerintah dan diarahkan sebagai salah satu persyaratan dalam mendukung pengembangan usaha angkutan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

"Bahkan ini juga arahan dari pimpinan (Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi) bagaimana pemenuhan terhadap sistem manajemen keselamatan umum itu sebagai persyaratan untuk pengembangan usaha," imbuhnya.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan Organda, Kementerian Perhubungan berharap penerapan budaya keselamatan terus meningkat sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penumpang, pengemudi, maupun seluruh pengguna jalan.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan organisasinya telah memulai sosialisasi SMKAU sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Jasa Raharja untuk memperkuat budaya keselamatan di sektor transportasi.

Adrianto menjelaskan, sosialisasi perdana telah digelar di Medan, Sumatera Utara, dan akan dilanjutkan secara bertahap ke berbagai daerah hingga Pulau Jawa agar semakin banyak pelaku usaha memahami pentingnya penerapan SMKAU.

"Rencananya kita akan keliling yang kedua, ketiga, keempat terus kita akan jalankan. Pertama kemarin di Medan, kita akan turun terus ke bawah sampai ke Jawa. Mudah-mudahan terus mengumandangkan bagaimana sistem manajemen keselamatan itu perlu diadakan," katanya.

Menurut Adrianto, penerapan sistem manajemen keselamatan harus terus dikampanyekan sebagai tanggung jawab bersama sehingga budaya keselamatan menjadi bagian dari operasional perusahaan angkutan setiap hari.

Ia menegaskan keselamatan merupakan prioritas utama Organda. Karena itu, seluruh anggota didorong untuk memenuhi ketentuan keselamatan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan angkutan umum.

Adrianto juga mengakui bahwa setiap kali terjadi kecelakaan lalu lintas, Organda sering menjadi pihak pertama yang dimintai penjelasan publik, meskipun kendaraan yang terlibat belum tentu merupakan anggota organisasi atau telah memenuhi persyaratan administrasi maupun operasional.

"Karena terus-menerus kalau sudah ada kecelakaan lalu lintas yang ditelepon (Organda), gimana anggotanya? Padahal yang ODOL (over dimension over loading), yang kecelakaan lalu lintas itu belum tentu anggota Organda," tegasnya.

Meski demikian, Organda berkomitmen akan terus membina para anggota melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dengan pemerintah agar kualitas pelayanan serta keselamatan angkutan penumpang maupun barang terus meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan sebagai upaya perusahaan menjaga keberlanjutan layanan angkutan muatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa.

Jakarta (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) melakukan penyesuaian tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang yang mulai berlaku untuk pemesanan sejak 1 Juli 2026.

"Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan menjaga keberlanjutan layanan angkutan muatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa," kata Sekretaris Perusahaan Pelni Ditto Pappilanda dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan penyesuaian tarif tidak berlaku untuk seluruh jenis layanan, melainkan hanya mencakup beberapa kategori muatan, yaitu dry container high cube, kendaraan golongan III, general cargo, dan general cargo khusus.

"Sementara itu, pemesanan yang telah dilakukan sebelum 1 Juli 2026 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya," ujarnya.

Dia mengatakan penyesuaian tarif merupakan langkah yang diperlukan, agar layanan angkutan muatan tetap berjalan optimal di tengah peningkatan biaya operasional serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan.

"Bagi Pelni yang terpenting bukan hanya mengangkut barang sampai tujuan, tetapi juga memastikan layanan yang diberikan semakin baik," ujar Ditto.

Perusahaan pelayaran itu berkomitmen agar layanan logistik yang disediakan tetap andal, aman, dan mampu menjawab kebutuhan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia.

Sejalan dengan penyesuaian tarif tersebut, Pelni juga terus melakukan berbagai peningkatan layanan, seperti memastikan ketersediaan kontainer di sejumlah pelabuhan, meningkatkan standar pengelolaan depo kontainer, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh layanan asuransi muatan.

Selain itu, menghadirkan layanan muatan baru berupa dry container high cube, yaitu peti kemas dengan dimensi lebih tinggi dibandingkan kontainer reguler 20 feet, sehingga memiliki kapasitas muatan yang lebih besar.

Pelni juga menyederhanakan klasifikasi kendaraan dengan menggabungkan kendaraan golongan IIIA dan IIIB menjadi satu kategori, yakni golongan III, sehingga kedua jenis kendaraan tersebut kini dikenakan tarif yang sama.

Sementara untuk layanan general cargo, Pelni menerapkan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan wilayah layanan masing-masing daerah.

Adapun general cargo khusus merupakan layanan pengiriman komoditas buah-buahan dan sayuran yang ditempatkan di car deck KM Dobonsolo dan KM Ciremai, sehingga kualitas dan kesegaran muatan dapat lebih terjaga karena disimpan pada area dengan suhu yang lebih stabil.

Ditto menambahkan masyarakat maupun pelaku usaha tetap memiliki kesempatan memperoleh tarif khusus sesuai kebijakan perusahaan.

"Kami tetap membuka kesempatan bagi pengguna jasa untuk mengajukan tarif diskon melalui koordinasi dengan cabang muat sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ditto.

Ia mengimbau pelanggan untuk melakukan pemesanan melalui aplikasi MyCargoo! maupun kantor cabang Pelni agar proses pengiriman muatan dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan transparan.

Ditto juga mengingatkan pemesanan muatan melalui aplikasi MyCargoo! dibuka mulai H-7 sebelum keberangkatan kapal.

Adapun batas waktu (closing time) pemesanan berbeda untuk setiap jenis muatan, yaitu 24 jam sebelum keberangkatan untuk kontainer, 2 jam sebelum keberangkatan untuk general cargo dan kendaraan, serta 30 menit sebelum keberangkatan untuk layanan Redpack.

Bagi masyarakat maupun pengguna jasa yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait penyesuaian tarif dan layanan angkutan muatan, ia mengimbau untuk menghubungi kantor cabang Pelni terdekat agar mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat.

Melalui kebijakan ini, Pelni berharap layanan angkutan muatan kapal penumpang dapat terus memberikan pelayanan yang semakin berkualitas, mendukung kelancaran distribusi logistik nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jadi kita ingin memisahkan layanan angkutan barang dan orang seperti yang kita lakukan di Merak-Bakauheni kita akan lakukan di Ketapang-Gilimanuk.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah akan mengatasi kemacetan di lintasan Ketapang-Gilimanuk melalui pemisahan layanan angkutan logistik dan penumpang, guna meningkatkan kelancaran di pelabuhan penyeberangan tersebut.

"Jadi kita ingin memisahkan layanan angkutan barang dan orang seperti yang kita lakukan di Merak-Bakauheni kita akan lakukan di Ketapang-Gilimanuk," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan pemerintah telah berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali serta sejumlah pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan di Gilimanuk sebagai bagian dari upaya mengurai kepadatan.

Menurut Dudy, peningkatan kapasitas akan dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas di kawasan Celukan Bawang yang direncanakan menjadi titik layanan angkutan logistik, mengadopsi pola penanganan yang telah diterapkan pada lintasan Merak-Bakauheni.

"Dengan Gubernur Bali dan saya, kita sudah mengolaborasi itu, dengan Pelindo untuk bisa menambah khususnya di Gilimanuk, di sana ada Pelindo ada Celukan Bawang, itu kapasitasnya akan ditingkatkan," ujarnya.

"Di situ rencananya untuk yang logistik. Polanya kurang lebih sama seperti kita membagi Merak-Bakauheni," kata Dudy pula.

Ia menjelaskan pemerintah akan memisahkan layanan angkutan penumpang dan angkutan barang, sehingga arus kendaraan tidak lagi terkonsentrasi pada satu pelabuhan, yang diharapkan mampu meningkatkan kelancaran operasional penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

"Jadi kita nanti akan ada pemisahan antara angkutan penumpang kemudian juga angkutan barang. Dengan harapan kalau pemisahan itu, maka tidak terkonsentrasi di satu pelabuhan saja," ujarnya lagi.

Dengan pemisahan tersebut, pemerintah berharap antrean kendaraan dapat berkurang, karena pelayanan angkutan barang dan penumpang tidak lagi saling mempengaruhi dalam proses bongkar muat kapal.

Dudy mengatakan target penerapan pola baru tersebut paling lambat dapat direalisasikan sebelum periode angkutan Lebaran 2027, sehingga mampu mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dan logistik.

Menurutnya, kepadatan saat libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027 diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan angkutan Lebaran, sehingga pemerintah memprioritaskan kesiapan infrastruktur menjelang musim mudik berikutnya.

Ia menjelaskan kemacetan yang belakangan terjadi di lintasan Ketapang-Gilimanuk dipicu kerusakan Dermaga Bulusan, sehingga sebagian layanan penyeberangan harus dialihkan menuju dermaga milik PT ASDP Indonesia Ferry.

Pengalihan tersebut menyebabkan beban operasional dermaga PT ASDP Indonesia Ferry meningkat, karena harus melayani tambahan kendaraan yang sebelumnya menggunakan Dermaga Bulusan.

Dudy mengatakan salah satu kendala utama muncul, karena banyak kendaraan logistik bertonase besar yang sebelumnya dilayani Dermaga Bulusan harus menggunakan dermaga dengan kapasitas lebih terbatas.

Akibat keterbatasan kapasitas tersebut, pelayanan terhadap truk bertonase besar menjadi kurang optimal, sehingga mempengaruhi kelancaran arus kendaraan yang hendak menyeberang menuju Pulau Bali maupun Jawa.

"Kalau yang Bulusan itu dikelola oleh pemda, terjadi kerusakan sehingga kita harus mengalihkan dari Bulusan ke dermaga milik ASDP. Nah salah satu kendala dermaga ASDP adalah keterbatasan kapasitas," ujar Dudy.

Selain kerusakan dermaga, kapasitas angkut penyeberangan juga berkurang karena salah satu operator kapal sedang mengalami gangguan sehingga jumlah kapal yang beroperasi tidak maksimal.

Kementerian Perhubungan telah meminta PT ASDP Indonesia Ferry berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar perbaikan Dermaga Bulusan dapat segera diselesaikan dan kembali dioperasikan.

Menurutnya, dengan perbaikan infrastruktur serta penerapan pemisahan layanan angkutan barang dan penumpang mampu mencegah kemacetan berulang serta menjadikan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk lebih lancar pada masa mendatang.

"Kita berharap perbaikan dermaga Bulusan dapat segera dilakukan, sehingga saat nanti Natal dan tahun baru maupun Lebaran, itu tidak menjadi hambatan dalam penyeberangan dari Ketapang maupun Gilimanuk maupun sebaliknya," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jadi kita ingin memisahkan layanan angkutan barang dan orang seperti yang kita lakukan di Merak-Bakauheni kita akan lakukan di Ketapang-Gilimanuk.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah akan mengatasi kemacetan di lintasan Ketapang-Gilimanuk melalui pemisahan layanan angkutan logistik dan penumpang, guna meningkatkan kelancaran di pelabuhan penyeberangan tersebut.

"Jadi kita ingin memisahkan layanan angkutan barang dan orang seperti yang kita lakukan di Merak-Bakauheni kita akan lakukan di Ketapang-Gilimanuk," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan pemerintah telah berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali serta sejumlah pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan di Gilimanuk sebagai bagian dari upaya mengurai kepadatan.

Menurut Dudy, peningkatan kapasitas akan dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas di kawasan Celukan Bawang yang direncanakan menjadi titik layanan angkutan logistik, mengadopsi pola penanganan yang telah diterapkan pada lintasan Merak–Bakauheni.

"Dengan Gubernur Bali dan saya, kita sudah mengkolaborasi itu, dengan Pelindo untuk bisa menambah khususnya di Gilimanuk, di sana ada Pelindo ada Celukan Bawang, itu kapasitasnya akan ditingkatkan," ujarnya.

"Di situ rencananya untuk yang logistik. Polanya kurang lebih sama seperti kita membagi Merak-Bakauheni," kata Dudy pula.

Ia menjelaskan pemerintah akan memisahkan layanan angkutan penumpang dan angkutan barang, sehingga arus kendaraan tidak lagi terkonsentrasi pada satu pelabuhan, yang diharapkan mampu meningkatkan kelancaran operasional penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

"Jadi kita nanti akan ada pemisahan antara angkutan penumpang kemudian juga angkutan barang. Dengan harapan kalau pemisahan itu, maka tidak terkonsentrasi di satu pelabuhan saja," ujarnya lagi.

Dengan pemisahan tersebut, pemerintah berharap antrean kendaraan dapat berkurang, karena pelayanan angkutan barang dan penumpang tidak lagi saling mempengaruhi dalam proses bongkar muat kapal.

Dudy mengatakan target penerapan pola baru tersebut paling lambat dapat direalisasikan sebelum periode angkutan Lebaran 2027, sehingga mampu mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dan logistik.

Menurutnya, kepadatan saat libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027 diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan angkutan Lebaran, sehingga pemerintah memprioritaskan kesiapan infrastruktur menjelang musim mudik berikutnya.

Ia menjelaskan kemacetan yang belakangan terjadi di lintasan Ketapang-Gilimanuk dipicu kerusakan Dermaga Bulusan, sehingga sebagian layanan penyeberangan harus dialihkan menuju dermaga milik PT ASDP Indonesia Ferry.

Pengalihan tersebut menyebabkan beban operasional dermaga PT ASDP Indonesia Ferry meningkat, karena harus melayani tambahan kendaraan yang sebelumnya menggunakan Dermaga Bulusan.

Dudy mengatakan salah satu kendala utama muncul, karena banyak kendaraan logistik bertonase besar yang sebelumnya dilayani Dermaga Bulusan harus menggunakan dermaga dengan kapasitas lebih terbatas.

Akibat keterbatasan kapasitas tersebut, pelayanan terhadap truk bertonase besar menjadi kurang optimal, sehingga mempengaruhi kelancaran arus kendaraan yang hendak menyeberang menuju Pulau Bali maupun Jawa.

"Kalau yang Bulusan itu dikelola oleh pemda, terjadi kerusakan sehingga kita harus mengalihkan dari Bulusan ke dermaga milik ASDP. Nah salah satu kendala dermaga ASDP adalah keterbatasan kapasitas," ujar Dudy.

Selain kerusakan dermaga, kapasitas angkut penyeberangan juga berkurang karena salah satu operator kapal sedang mengalami gangguan sehingga jumlah kapal yang beroperasi tidak maksimal.

Kementerian Perhubungan telah meminta PT ASDP Indonesia Ferry berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar perbaikan Dermaga Bulusan dapat segera diselesaikan dan kembali dioperasikan.

Menurutnya, dengan perbaikan infrastruktur serta penerapan pemisahan layanan angkutan barang dan penumpang mampu mencegah kemacetan berulang serta menjadikan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk lebih lancar pada masa mendatang.

"Kita berharap perbaikan dermaga Bulusan dapat segera dilakukan, sehingga saat nanti Natal dan tahun baru maupun Lebaran, itu tidak menjadi hambatan dalam penyeberangan dari Ketapang maupun Gilimanuk maupun sebaliknya," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi pada layanan angkutan logistik menggunakan kapal RoRo selama dinilai memiliki prospek bisnis.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah mempermudah investasi swasta pada angkutan logistik kapal RoRo (roll-on/rorll-off) dengan menghilangkan hambatan usaha dan biaya tambahan operasional.

Dudy mengatakan pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi pada layanan angkutan logistik menggunakan kapal RoRo selama dinilai memiliki prospek bisnis.

"Kita menghilangkan obstacle, halangan buat mereka atau kira-kira ya kita bikin mulus aja mereka, sehingga mereka tidak ada additional cost yang harus mereka keluarkan," kata Menhub dalam bincang bersama awak media, di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Menurut Dudy, pemerintah tidak akan membatasi siapa pun yang melihat peluang usaha di sektor tersebut, karena pengembangan angkutan logistik memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk swasta.

Ia menjelaskan pemerintah tidak menyiapkan skema subsidi bagi operator kapal RoRo, karena layanan logistik merupakan kegiatan bisnis yang harus dijalankan berdasarkan perhitungan ekonomi masing-masing perusahaan.

Sebagai gantinya, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dengan menghilangkan berbagai hambatan, termasuk biaya tambahan dan proses perizinan yang dapat membebani pelaku usaha.

Dudy mengatakan apabila berbagai hambatan tersebut dapat dihilangkan, perusahaan hanya perlu berfokus pada biaya operasional sehingga efisiensi usaha dapat meningkat dan investasi menjadi lebih menarik.

Menurutnya, apabila suatu perusahaan masih menilai usahanya belum menguntungkan, penyebabnya perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi permintaan pasar yang menjadi faktor utama keberhasilan layanan logistik.

Karena itu, pemerintah juga berupaya mendorong pertumbuhan permintaan melalui berbagai bentuk katalisator, termasuk penyediaan insentif yang dapat meningkatkan minat penggunaan angkutan logistik berbasis kapal RoRo.

"Ya katalisatornya kan macam-macam. Insentifnya bisa segala macam, insentif itu kan bisa untuk supaya ada ada pertumbuhan demand-nya kan. Saya tawarkan kepada siapa saja," ujar Menhub.

Dudy mengungkapkan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah mulai merencanakan pengoperasian kapal Ro-Ro untuk angkutan peti kemas pada sejumlah rute sebagai langkah awal pengembangan layanan logistik tersebut.

"Saat ini yang berani masuk ASDP. Kalau swasta enggak berani masuk, ya saya juga enggak bisa nyuruh, maksain mereka kan? Enggak mungkin juga mereka (swasta) akan maksa kalau misalnya buat mereka tidak visible," katanya pula.

Ia menegaskan pemerintah tidak dapat memaksa perusahaan swasta mengikuti langkah serupa, karena keputusan investasi sepenuhnya bergantung pada kemampuan pendanaan dan perhitungan bisnis masing-masing perusahaan.

Menurut Dudy, setiap perusahaan memiliki kapasitas dan strategi investasi yang berbeda sehingga kelayakan suatu proyek tidak dapat disamaratakan, termasuk dalam pengembangan angkutan logistik menggunakan kapal RoRo.

"Visible tidaknya kan tergantung dari masing-masing perusahaan. Tapi kalau yang punya kelebihan uang, investasi di sini (kapal RoRo) bisa dianggap sebagai investasi visible, tergantung kapasitas masing-masing orang, kapasitas masing-masing perusahaan, kan beda-beda dari A sampai Z itu," kata Menhub lagi.

Meski demikian, pemerintah meyakini angkutan logistik melalui kapal RoRo mampu mengurangi beban jalan raya, karena sebagian distribusi barang dapat dialihkan dari truk ke jalur laut secara lebih efisien.

Ia menambahkan besarnya permintaan akan menentukan keberhasilan layanan tersebut, karena pelaku usaha akan memilih moda transportasi yang menawarkan biaya distribusi lebih rendah dibandingkan jalur darat.

Dudy optimistis semakin kompetitif biaya angkutan menggunakan kapal RoRo, semakin besar pula peluang perpindahan logistik dari jalan raya ke jalur laut sehingga efisiensi distribusi nasional terus meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kalau kita mendorong (angkutan logistik menggunakan kapal RoRo), supaya beban itu tidak semua menumpuk di jalan (raya).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pemindahan angkutan logistik menggunakan kapal roll-on/roll-off (RoRo) bertujuan mengurangi beban muatan di jalan, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi barang melalui berbagai moda transportasi.

Dudy mengatakan pemerintah terus mendorong pemanfaatan kapal ferry RoRo sebagai alternatif distribusi logistik pada jalur pelayaran pendek, agar angkutan barang tidak seluruhnya bertumpu pada jaringan jalan nasional.

"Kalau kita mendorong (angkutan logistik menggunakan kapal RoRo), supaya beban itu tidak semua menumpuk di jalan (raya)," kata Menhub dalam bincang bersama awak media, di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan awak media mengenai langkah pemerintah mendorong pemanfaatan kapal RoRo sebagai moda angkutan logistik, termasuk pada rute Semarang, Jawa Tengah, menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

"Kalau ada pengusaha yang mengatakan RoRo itu bisa ini menguntungkan, ya silakan aja, enggak apa-apa," ujarnya.

Kapal RoRo adalah jenis kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut muatan beroda, seperti mobil, truk, dan alat berat, yang bisa masuk dan keluar kapal dengan berjalan sendiri (roll-on dan roll-off) menggunakan pintu rampa (ramp door).

Dudy menegaskan pemerintah membuka peluang bagi seluruh pelaku usaha yang melihat prospek bisnis dalam pengoperasian kapal RoRo maupun moda logistik lainnya sesuai perhitungan bisnis masing-masing perusahaan.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah tidak akan memberikan subsidi bagi angkutan logistik swasta, karena kegiatan tersebut merupakan aktivitas bisnis yang harus dijalankan berdasarkan pertimbangan komersial pelaku usaha.

Sebaliknya, pemerintah berupaya menghilangkan berbagai hambatan, termasuk biaya tambahan dan proses perizinan, agar pelaku usaha hanya menanggung biaya operasional yang benar-benar diperlukan dalam kegiatan distribusi.

Dudy mengatakan apabila seluruh hambatan dapat dihilangkan, pelaku usaha memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi, sehingga layanan logistik melalui kapal RoRo menjadi semakin kompetitif di pasar.

Ia menambahkan, pertumbuhan permintaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan layanan kapal RoRo, sehingga pemerintah membuka berbagai peluang pemberian insentif guna mendorong peningkatan permintaan angkutan logistik.

Saat ini, kata Menhub, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mulai merencanakan pengembangan layanan kapal RoRo untuk angkutan peti kemas, sedangkan pelaku usaha swasta masih mempertimbangkan kelayakan investasi sesuai kapasitas masing-masing.

Dudy menilai keputusan investasi sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan, karena setiap pelaku usaha memiliki kemampuan pendanaan, strategi bisnis, dan tingkat keuntungan yang berbeda sesuai kondisi usahanya.

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan kereta api sebagai moda angkutan logistik, sehingga distribusi barang dapat berlangsung melalui sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan efisien.

Karena menurut Dudy, semakin banyak logistik yang beralih ke kapal RoRo maupun kereta api, semakin sedikit truk beroperasi di jalan, sehingga kemacetan berkurang dan efisiensi sistem logistik nasional meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

LAMPUNG - Arus peti kemas di Terminal Petikemas Panjang, Bandar Lampung menunjukkan tren positif hingga Mei 2026. PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat pertumbuhan throughput sebesar 7,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, volume peti kemas tercatat mencapai 50.287 TEUs, meningkat dari 46.824 TEUs pada periode yang sama pada 2025. Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan yang dilayani melalui Terminal Petikemas Panjang.

Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK Daniel Setiawan mengatakan capaian tersebut menunjukkan aktivitas arus barang yang terus tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan distribusi dan perdagangan di wilayah Lampung dan sekitarnya.

“Kami akan terus menjaga keandalan layanan untuk memastikan kebutuhan pengguna jasa dapat terpenuhi secara optimal,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Daniel berasumsi, pertumbuhan throughput di Area Panjang yang berada di atas rata-rata pertumbuhan IPC TPK secara nasional menunjukkan peran strategis terminal dalam mendukung kelancaran arus logistik dan perdagangan di wilayah Lampung.

Lihat video: Presiden Prabowo Resmikan RSUD KH M Thohir Lampung, Bawa Alat Medis Paling Modern!



Peningkatan throughput terutama ditopang oleh pertumbuhan ekspor sejumlah komoditas unggulan. Komoditas tapioca starch tercatat tumbuh 267,37%, diikuti frozen shrimp sebesar 28,90%, nanas sebesar 22,93%, serta refined glycerine sebesar 21,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hingga Mei 2026, throughput domestik tercatat mencapai 28.163 TEUs atau tumbuh 10,04% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara internasional mencapai 22.124 TEUs atau meningkat 4,21% secara tahunan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung turut menunjukkan tren perdagangan yang positif. Pada April 2026, nilai ekspor Provinsi Lampung mencapai USD504,59 juta atau meningkat 43,29% dibandingkan April 2025.

Sementara itu, nilai impor tercatat sebesar USD172,40 juta atau naik 51,56% secara tahunan. Pertumbuhan aktivitas perdagangan tersebut turut mendorong peningkatan arus logistik dan pergerakan peti kemas yang dilayani melalui Terminal Petikemas Panjang.

“Kinerja positif Area Panjang turut mendukung pertumbuhan trafik peti kemas IPC TPK secara nasional. Hingga Mei 2026, IPC TPK membukukan throughput sebesar 1,49 juta,” tambah Daniel.

TEUs atau meningkat 6,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan sebesar 7,4%, Area Panjang menjadi area dengan pertumbuhan tertinggi kedua di lingkungan IPC TPK hingga Mei 2026.

Sebagai terminal peti kemas utama di Provinsi Lampung, IPC TPK Panjang terus memperkuat layanan operasional melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan pelayaran hingga pengguna jasa.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas layanan di tengah meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan.

Dengan tren positif tersebut, IPC TPK Panjang semakin memperkuat perannya sebagai gerbang logistik strategis yang mendukung kelancaran arus perdagangan domestik maupun internasional di Provinsi Lampung.

Bandara Husein Sastranegara dapat melayani operasional penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri dengan pesawat jet dan propeller.

Jakarta (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports mempercepat kesiapan operasional Bandara Husein Sastranegara guna mendukung optimalisasi penerbangan domestik serta internasional di Bandung, Jawa Barat.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi mengatakan langkah itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor AU.102/1/8/DRJU.DAU/2026.

“Persiapan yang dilakukan mengacu kepada Surat Dirjen Perhubungan Udara, di mana ditekankan aspek keamanan, keselamatan dan pelayanan harus memenuhi persyaratan agar optimalisasi berjalan baik dan lancar," kata Pahlevi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan surat tersebut, Bandara Husein Sastranegara dapat melayani operasional penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri dengan pesawat jet dan propeller.

Selain itu, bandara tersebut juga dapat melayani angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dan luar negeri, serta angkutan udara bukan niaga dalam negeri dan luar negeri.

"Adapun kondisi operasional saat ini Bandara Husein Sastranegara melayani penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dengan jenis pesawat propeller untuk rute intra Pulau Jawa," ujarnya pula.

Ia mengatakan perseroan telah membentuk Tim Operational Readiness Activation and Transition (ORAT) untuk menjalankan langkah-langkah persiapan.

“Kami berterima kasih atas dukungan dari Kementerian Perhubungan, TNI AU, BP BUMN dan Danantara serta InJourney, dalam menjalankan seluruh langkah-langkah persiapan optimalisasi Bandara Husein Sastranegara," katanya.

Dia menuturkan koordinasi juga terus dilakukan dengan seluruh pihak, antara lain Danlanud TNI AU Husein Sastranegara, maskapai, operator ground handling, Imigrasi, Bea Cukai, dan pihak-pihak lainnya.

Pada Aspek keselamatan, Pahlevi mengatakan, persiapan yang dijalankan adalah untuk meningkatkan kapasitas Airport Rescue & Fire Fighting (ARFF) atau Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dari saat ini kategori 5 menjadi kategori 7.

"Persiapan ini, antara lain melalui penambahan fasilitas seperti Foam Tender atau kendaraan siaga di sisi udara guna menjaga keselamatan," katanya lagi.

Sementara itu pada aspek keamanan, InJourney Airports tengah mempersiapkan personel tambahan Aviation Security yang ditugaskan di Bandara Husein Sastranegara untuk mencapai sistem keamanan dipersyaratkan.

Keamanan bandara juga didukung berbagai fasilitas seperti handheld metal detector, walkthrough metal detector, CCTV, serta perangkat keamanan lainnya.

Persiapan juga dilakukan di sisi udara, meliputi pelapisan ulang permukaan landas pacu atau overlay runway pada beberapa sektor untuk mendukung pengoperasian pesawat jet, serta memastikan kesiapan taxiway, serta apron parkir pesawat.

"Terkait aspek pelayanan, saat ini sudah mulai dilakukan tahapan merapikan terminal penumpang baik di area domestik dan internasional," katanya pula.

Pahlevi menuturkan ruang tunggu atau boarding lounge bagi penumpang pesawat dipastikan dapat menghadirkan kenyamanan saat bandara kembali melayani penerbangan jet komersial.

Ia menegaskan pihaknya akan menghadirkan Bandara Husein Sastranegara yang semakin baik dalam hal pelayanan, visual interior dan eksterior terminal penumpang pesawat, dan infrastruktur ​serta fasilitas, yang tentunya mengedepankan keamanan, keselamatan, pelayanan dan pemenuhan terhadap seluruh regulasi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini kinerja perekonomian nasional akan terus meningkat meski angka kemiskinan meningkat.

Luhut menjelaskan kepada wartawan di Jakarta, Rabu bahwa naiknya tingkat kemiskinan kemungkinan besar dipengaruhi oleh kenaikan harga.

Namun, menurut Luhut, dampak meningkatnya angka kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi masih bisa diredam dengan berbagai strategi.

“Kita harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga target semua yang kami kerjakan,” kata Luhut.

Selain efisiensi, Luhut menyebut sinergi untuk memanfaatkan bonus demografi bisa menjadi penopang laju pertumbuhan ekonomi.

Luhut menyoroti bahwa berbagai otoritas perlu bekerja sama untuk mengelola modal bonus demografi Indonesia sehingga bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Kita harus betul-betul menyadari semua bahwa bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang. Jadi, kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 nanti itu sulit. Tapi, kalau kita semua kompak, itu saya kira tidak ada masalah,” ujarnya menambahkan.

Terlebih, lanjut dia, Indonesia mengembangkan transformasi digital pemerintahan (GovTech). Teknologi ini diyakini dapat membantu menjaga kinerja perekonomian nasional, salah satunya melalui pemberantasan korupsi.

“Apalagi dengan GovTech ini akan pasti mengurangi korupsi. Dan teknologi ini semua dibuat oleh anak-anak Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai anomali dalam perekonomian nasional, yakni pertumbuhan ekonomi 5 persen per tahun dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa hasil pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu.

Dia pun berkomitmen untuk memperbaiki berbagai kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh masyarakat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airpots) Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten memastikan kesiapan operasional layanan dalam menghadapi peningkatan trafik penumpang penerbangan selama periode libur sekolah pada 29 Juni hingga 11 Juli 2026.

"Kami telah menyiapkan rencana operasi secara menyeluruh untuk memastikan seluruh aktivitas penerbangan berjalan lancar, aman, dan nyaman selama periode libur sekolah," kata General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi di Tangerang, Selasa.

Ia mengatakan, untuk mendukung pelayanan periode libur sekolah tersebut, pihaknya akan menyiapkan sisi sumber daya manusia (SDM) dan semua peralatan yang diperlukan selama masa layanan itu.

"Kesiapan personel, fasilitas, serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus kami perkuat guna memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa," ujarnya.

Selain itu, Bandara Soetta juga telah menyiapkan berbagai langkah operasional guna memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan perjalanan bagi seluruh pengguna jasa.

Dimana, lanjutnya, mulai dari pengaturan slot penerbangan, pengelolaan pergerakan pesawat di area bandara, hingga kesiapan personel yang bertugas di terminal maupun sisi udara.

"Periode libur sekolah merupakan salah satu momentum penting bagi industri penerbangan. Kami berharap berbagai kesiapan yang dihadirkan dapat memberikan pengalaman perjalanan yang lebih menyenangkan sejak penumpang berada di bandara hingga tiba di destinasi tujuan," ungkapnya.

Berdasarkan proyeksi aktivitas penerbangan, Bandara Soetta sendiri akan melayani sekitar 1,91 juta penumpang dan 12.934 pergerakan penerbangan selama periode libur sekolah ini

"Peningkatan mobilitas masyarakat selama musim liburan diperkirakan mendorong kenaikan jumlah penumpang sebesar 11,5 persen dan pergerakan pesawat sekitar 7,7 persen dibandingkan hari-hari normal," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sementara, pada tahun 2025, jumlah penduduk kelas menengah merosot menjadi 46,7 juta jiwa, sehingga proporsinya terhadap total populasi turun menjadi 16,6 persen dari total penduduk Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bukan pemandangan yang asing melihat para pekerja melepas penat dengan meneguk es latte di kafe lokal setelah menyantap bekal makan siang mereka yang telah mendingin.

Selepas office hour, tote bag berisikan “alat tempur” para pekerja yang tinggal di kota penyangga terlihat begitu berat untuk dijinjing. Itu kontras dengan segelas milk tea kekinian yang berada di genggaman lainnya, sembari berlari kecil-kecilan menuju stasiun KRL yang tak pernah sepi.

Jalanan di sekitar stasiun dan halte juga masih ramai dengan para pembeli jajanan pengganjal lapar, sebelum nantinya harus menerjang perjalanan yang tak sebentar dan penuh sesak.

Secara visual, ekonomi tampak bergerak seperti biasa. Namun, di tengah keseharian para pekerja kelas menengah itu, ada pengeluaran yang harus ditekan melalui penggunaan transportasi umum nan ramai, hingga membawa makan siang sendiri sekadar demi menghemat Rp20 ribu per hari.

Kelas menengah seringkali luput dari perhatian walaupun berkontribusi sangat besar bagi roda perekonomian nasional. Mereka adalah pembayar pajak paling taat, penggerak konsumsi domestik mulai dari tingkat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penjaga daya beli, hingga penopang ekonomi di sektor jasa.

Mereka juga merupakan kelompok masyarakat yang memiliki harapan untuk naik kelas dan memperbaiki taraf hidup melalui kerja keras.

Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka seringkali berada di posisi yang serba salah. Cita-cita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik mau tidak mau harus digapai dengan susah payah.

Upah tetap stagnan di tengah naiknya harga kebutuhan sandang-papan-pangan, kebutuhan tersier, dan tentu saja, faktor-faktor sensitif lainnya yang memengaruhi seperti kebijakan ekonomi di dalam negeri serta dinamika global yang menantang saat ini.

Realita

Pemerintah memasang target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun dari target pendapatan yang ditetapkan senilai Rp3.153,6 triliun.

Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan, tumbuh sekitar 22 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya.

Pajak penghasilan (PPh) otomatis terpotong dari gaji bulanan para pekerja kelas menengah. Belum lagi pajak pertambahan nilai (PPN) yang juga langsung dibebankan kepada konsumen di hampir semua transaksi.

“Serba salah” lainnya bagi kelompok masyarakat ini adalah posisinya yang terhimpit di antara kelas atas dan bawah. Mereka dilihat terlalu mampu sehingga tidak laik untuk mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan gas nonsubsidi.

Tapi, di saat bersamaan, mereka juga terlihat tidak berdaya untuk sekadar memenuhi kebutuhan utama seperti memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau, akses transportasi yang memadai, hingga pekerjaan formal yang mampu memberikan perlindungan sosial.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami tren penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Pada tahun 2019, menurut data BPS, jumlah kelas menengah mencapai angka tertinggi yaitu 57,33 juta jiwa (sekitar 21,45 persen dari total penduduk). Namun, pada tahun 2024, jumlah kelompok ini turun drastis menjadi 47,85 juta jiwa (sekitar 17,13 persen dari total penduduk).

Sementara, pada tahun 2025, jumlah penduduk kelas menengah merosot menjadi 46,7 juta jiwa, sehingga proporsinya terhadap total populasi turun menjadi 16,6 persen dari total penduduk Indonesia.

BPS mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pengeluaran sekitar Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per kapita per bulan.

Di tengah penurunan jumlah kelas menengah ini, kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) justru melonjak, yang mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang terdegradasi ke zona rentan.

Harapan di tengah tantangan

Kebijakan pemerintah terkait kebutuhan-kebutuhan esensial yang langsung menyentuh publik segera berdampak pada kelompok ini.

Sebagai contoh, kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat berimbas pada inflasi kebutuhan pokok dan logistik.

Selain itu, dampak dari kenaikan suku bunga acuan BI-Rate tentunya turut berpengaruh pada tekanan dari sisi biaya cicilan, kredit rumahan, kredit konsumsi, maupun kredit modal kerja.

Hal ini akan berpengaruh terhadap kelas menengah sebagai konsumen. Artinya, biaya barang-barang akan semakin meningkat, sementara cicilan juga naik. Banyak kelas menengah mungkin juga akan menunda untuk membeli rumah atau membeli kendaraan bermotor.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kelas menengah hidup di tengah sensitivitas dari kebijakan fiskal negara, serta cita-cita dari kehidupan yang mereka selalu dambakan setelah banting tulang mengejar pendidikan dan karier.

Tugas pemerintah adalah menjaga agar mereka tidak takut untuk terus berharap dan hidup. Dengan kebijakan strategis berbasis data dan empati, harapan itu akan tetap menyala.

Tidak mudah, memang, karena diperlukan upaya yang struktural untuk menghadapi tantangan ini. Penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas, transformasi industri dengan nilai tambah yang tinggi, perlindungan sosial, serta pemerataan pembangunan nasional dan ekonomi yang inklusif menjadi langkah yang harus diprioritaskan.

Jangan sampai para generasi muda menjadi tidak percaya diri dengan segudang kemampuan dan impian yang mereka miliki, karena sulit mendapatkan pekerjaan di dalam negeri dan berakhir menjadi pekerja informal.

Jangan sampai para orang tua menjadi takut untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin karena terhimpit biaya cicilan rumah, kendaraan, dan pendidikan yang kian mencekik di masa depan.

Jangan sampai taraf hidup yang layak hanya berakhir menjadi cita-cita semata, alih-alih sebuah hak yang seharusnya dimiliki sebagai seorang manusia — yang mungkin, hampir separuh hidupnya terus bekerja menghidupkan perekonomian negara.

Copyright © ANTARA 2026