Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyusun regulasi baru terkait pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), termasuk menyiapkan sanksi bagi koperasi yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengatakan pengelola koperasi harus menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat dengan menjalankan koperasi sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.

“Kemenkop tengah merapikan data, koperasi yang disiplin RAT dan tidak RAT, termasuk sanksi bagi koperasi yang tidak menjalankan RAT,” kata Farida dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Menurut Farida, pengelolaan koperasi harus dijalankan secara bertanggung jawab agar keberlangsungan usaha dapat terjaga dalam jangka panjang.

“Pengelolaan koperasi harus berjalan secara bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan anggota, sehingga keberlangsungan koperasi untuk jangka panjang, bukan hanya untuk kepentingan sesaat,” ujarnya.

Dia menekankan koperasi harus sehat tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Berkaca dari sejumlah koperasi bermasalah, kondisi tersebut terjadi karena pengurus tidak mampu menjaga kepercayaan para anggotanya. “Hal ini sangat disayangkan dan tidak boleh lagi terjadi di masa yang akan datang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Farida menyampaikan program Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih. Dia menegaskan kehadiran KopDes/Kel Merah Putih merupakan mitra bagi koperasi eksisting dan bukan menjadi kompetitor.

Sebelumnya, Kemenkop menyebut kehadiran KopDes/Kel Merah Putih sebagai instrumen penyaluran barang subsidi negara sekaligus agregator hasil produksi masyarakat desa.

Wamenkop Farida mengatakan peran KopDes/Kel Merah Putih dirancang bersifat dua arah, yakni sebagai penyalur kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau serta menjadi offtaker dan konsolidator hasil produksi desa.

Dia menjelaskan koperasi desa akan difungsikan sebagai penyalur kebutuhan pokok masyarakat dengan harga lebih terjangkau karena rantai pasok yang lebih pendek, terutama untuk barang-barang bersubsidi. Selain itu, koperasi juga akan berperan sebagai offtaker, agregator, sekaligus konsolidator dalam menghimpun dan menyalurkan hasil produksi masyarakat desa.

Farida menjelaskan skema tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan pangan dari desa sekaligus memperpendek rantai distribusi pangan nasional.

“Jadi yang kita lakukan sekarang, koperasi mulai difungsikan sebagai titik kumpul produksi desa, sekaligus kita hubungkan dengan pembeli besar seperti BUMN pangan, pasar induk, hingga industri, sehingga ada kepastian serapan dan harga yang lebih adil,” kata Farida kepadaBisnis, Senin (27/4/2026).

Dengan pola tersebut, lanjut Farida, rantai pasok diharapkan menjadi lebih efisien sehingga petani memperoleh keuntungan lebih baik dan konsumen tidak terbebani harga tinggi.

Adapun pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan sejumlah komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan inflasi pangan.

“Kami fokus dulu ke komoditas strategis yang berpengaruh langsung ke kebutuhan masyarakat dan inflasi, seperti: beras, jagung, cabai, bawang merah, dan komoditas perikanan,” terangnya.

Dia mengatakan pengembangan KopDes/Kel Merah Putih juga disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing desa dan tidak dilakukan dengan pendekatan seragam. Sebagai contoh, lanjut dia, desa sentra padi akan difokuskan pada pengembangan beras, wilayah pesisir diarahkan pada sektor perikanan, sedangkan daerah hortikultura didorong mengembangkan komoditas cabai maupun bawang.

“Jadi KDKMP [KopDes/Kel Merah Putih] itu bukan sekadar program, tapi alat untuk menguatkan keunggulan ekonomi masing-masing desa,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa penerima bansos PKH bisa mendapatkan cuan tambahan dengan menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Penerima bansos yang menjadi anggota koperasi berhak menerima sisa hasil usaha (SHU) setiap akhir tahun.

“SHU ini akan menjadi tambahan pendapatan signifikan bagi keluarga penerima manfaat. Dengan SHU, harapannya mereka bisa keluar dari desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin),” ujar Ferry usai bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (13/4) dikutip dari Antaranews.

Tak hanya itu, penerima bansos juga berpeluang menjadi karyawan di Kopdes Merah Putih.

Pemerintah menargetkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mampu menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja, dengan melibatkan penerima bantuan sosial sebagai penggerak utama di tingkat desa.

Setiap koperasi dirancang dapat menyerap sekitar 15–18 tenaga kerja. Dengan target pembentukan 80.000 unit koperasi, potensi penyerapan tenaga kerja diperkirakan mendekati 1,4 juta orang.

“Dengan rata-rata 15 orang per koperasi dan asumsi 80.000 koperasi, kita bisa menyerap hampir 1,4 juta penerima manfaat PKH untuk bekerja,” ujar Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Skema ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mempercepat proses graduasi dari kelompok desil terbawah.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah kemudian menambahkan bahwa perekrutan tenaga kerja untuk Kopdes sedang dimatangkan.

Ia menekankan pentingnya integrasi dengan data Kemensos, khususnya data penerima manfaat desil 1–4.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) bisa menjadi karyawan di Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, di mana setiap koperasi desa direncanakan membuka kesempatan kerja bagi 15–18 orang dari keluarga penerima manfaat.

Sehingga secara nasional diperkirakan hampir 1,4 juta penerima PKH dapat terserap sebagai tenaga kerja dan memperoleh gaji rutin.

Untuk mendukung kebijakan ini, ia menyatakan Kemenkop akan menerbitkan aturan khusus agar beban kewajiban anggota koperasi bagi penerima manfaat lebih ringan.

Ferry menegaskan payung hukum tersebut penting agar penerima manfaat tidak terbebani biaya keanggotaan, melainkan dapat mandiri melalui partisipasi aktif di koperasi.

"Payung hukum ini penting agar penerima manfaat tidak terbebani biaya keanggotaan. Kami ingin mereka mandiri, bukan hanya bergantung pada bantuan sosial," tegasnya.

Kemenkop juga akan melakukan pembahasan lebih mendalam dengan Kementerian Sosial, termasuk integrasi data penerima manfaat PKH, guna memastikan perekrutan tepat sasaran.

Tak hanya itu, penerima bansos khususnya PKH juga berpeluang mendapat cuan dengan menjadi anggota Kopdes Merah Putih.

Penerima bansos yang menjadi anggota koperasi berhak menerima sisa hasil usaha (SHU) setiap akhir tahun.

“SHU ini akan menjadi tambahan pendapatan signifikan bagi keluarga penerima manfaat. Dengan SHU, harapannya mereka bisa keluar dari desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin),” ujar Ferry usai bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (13/4) dikutip dari Antaranews.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menambahkan perekrutan tenaga kerja untuk Kopdes sedang dimatangkan. Ia menekankan pentingnya integrasi dengan data Kemensos, khususnya data penerima manfaat desil 1–4.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut bahwa saat ini ada sekitar 8 juta keluarga penerima manfaat yang akan didorong menjadi anggota koperasi desa.

Dari jumlah tersebut, menurut dia, tidak semuanya akan direkrut sebagai karyawan, tetapi seluruhnya bakal diarahkan untuk menjadi anggota koperasi agar memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Saifullah lebih lanjut menjelaskan bahwa perekrutan tenaga kerja di koperasi desa akan diprioritaskan bagi penerima manfaat yang berada pada usia produktif sesuai kapasitas dan kemampuan mereka.

Ia menyebut pemerintah akan memetakan keluarga penerima manfaat terlebih dahulu sebelum memberikan berbagai pelatihan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pembangunan fisik sekitar 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan rampung pada Maret 2026.

Ferry berujar bahwa hingga saat ini, pembangunan ini telah menyentuh sekitar 26.000 unit Kopdes. Pembangunan terus dipercepat dengan menggandeng PT Agrinas Pangan Nusantara dan TNI.

“Bulan Maret ketika disampaikan oleh Bapak Presiden ketika rapat Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, Maret [2026] insyaallah akan ada 80.000 koperasi desa ini selesai dibangun dan siap operasional,” kata Ferry dalam acara BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Dia melanjutkan, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memunculkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di desa-desa.

Menurutnya, hal ini dapat terwujud salah satunya melalui alternatif penciptaan lapangan kerja menjadi pengurus koperasi. Apabila terdapat 20 orang pengurus koperasi, maka akan terdapat 1,6 juta orang yang mendapatkan pekerjaan.

Selain itu, terdapat pula peluang tambahan apabila masyarakat desa dapat menjadi anggota Kopdes. Dengan perhitungan satu koperasi minimal memiliki 500 orang anggota, maka total anggota Kopdes dapat mencapai 40 juta orang.

Ferry lantas mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengupayakan kerja sama dengan Kementerian Sosial untuk mendorong penerima manfaat bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga penerima bantuan pangan non-tunai dapat turut menjadi anggota Kopdes.

“Supaya mereka bisa beli barang-barang di Koperasi Desa dan setiap akhir tahun mereka bisa mendapatkan tambahan berupa sisa hasil usaha dari Koperasi Desa,” ujarnya.

Adapun, Bisnis Indonesia Group (BIG) menggelar kegiatan BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan dalam sesi diskusi interaktif yang bakal membahas prospek ekonomi pada 2026.

BIG Conference berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025 dengan mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi.

Kegiatan BIG Conference melibatkan para pemangku kepentingan baik dari pemerintahan dan swasta untuk mengupas secara mendalam mengenai tantangan ekonomi mendatang.

Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono berencana menggandeng Kementerian Sosial untuk menjadikan penerima manfaat bantuan sosial (bansos) bisa menjadi anggota koperasi.

"Kami dengan Menteri Sosial sedang berusaha menandatangani kesepakatan agar penerima manfaat bansos, BLT, maupun BPNT bisa menjadi anggota koperasi," ujarnya dalam acara BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Tujuannya, sambung Menkop, para penerima manfaat tersebut bisa membeli barang-barang di Kopdes, termasuk nantinya mendapatkan tambahan penghasilan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) pada akhir tahun.

Lebih lanjut, Menkop juga mengatakan bahwa gerai sembako di Kopdes Merah Putih akan dikelola secara retail modern pada Maret 2026.

"Maret 2026 insyaaalah, akan ada 80.000 kopdes selesai dibangun dan siap beroperasi," ujarnya.

Adapun, berdasarkan paparan Menkop Ferry, saat ini tercatat ada 131.617 koperasi dengan jumlah anggota 29.819.216 orang. Sementara itu, jumlah penerima bansos regular, termasuk PKH, BPNT, dan bantuan tunai saat ini adalah sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyiapkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai saluran distribusi bantuan sosial (bansos) untuk menjangkau 25 juta penerima manfaat.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan dengan skema ini, para penerima bansos nantinya dapat menjadi anggota KopDes/Kel Merah Putih.

“Menteri Sosial juga berharap nanti para penerima bantuan, apakah bansos, PKH [program keluarga harapan], penerima bantuan pangan non tunai itu akan didorong untuk menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Ferry saat ditemui di sela-sela acara Kompas100 CEO Forum di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Rabu (26/11/2025).

Ferry menjelaskan, konsep integrasi bansos dengan koperasi ini dirancang agar penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan bulanan, namun juga memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang.

Dia menuturkan, dengan menjadi anggota koperasi, penerima bantuan tidak hanya bisa membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi

“Setiap akhir tahun mereka juga mendapatkan bagian manfaat dari sisa hasil usaha dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” sambungnya.

Adapun, mekanisme ini diharapkan memberikan tambahan pendapatan yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi keluarga penerima, khususnya mereka yang sebelumnya berada di desil 1 dan 2.

Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial (Kemensos), terdapat sekitar 25 juta masyarakat penerima manfaat yang bisa diarahkan menjadi anggota KopDes/Kel Merah Putih.

Jika terealisasi, sambung dia, angka tersebut akan memberikan lonjakan besar pada jumlah anggota koperasi dan menjadi catatan positif terhadap capaian indikator kinerja Kemenkop.

Selain itu, integrasi ini dinilai dapat menciptakan sirkulasi ekonomi di tingkat desa dan kelurahan karena dana bantuan yang diterima masyarakat akan lebih banyak berputar dalam ekosistem koperasi.

Adapun, Kemenkop menargetkan kerja sama finalisasi dengan Kemensos melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pada pekan depan.

Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Menteri Kementerian Koperasi Farida Farichah mengungkapkan, sebanyak 1,2 juta masyarakat Indonesia telah terdaftar sebagai anggota Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Data tersebut tercatat dalam sistem berbasis Software-as-a-Service (SaaS) bernama siKopdes, yang menjadi basis pengelolaan data koperasi desa di seluruh Indonesia.

“Dari data siKopdes itu tercatat 1,2 juta anggota sudah terdaftar. Jadi 1,2 juta masyarakat Indonesia sudah terlibat menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih,” kata Farida di Kantor Kementerian Koperasi di Jakarta pada Jumat (7/11/2025).

Farida menjelaskan, data anggota tersebut akan diintegrasikan dengan data di Kementerian Sosial. Pemerintah, lanjutnya, akan mendorong penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang jumlahnya mencapai sekitar 20 juta orang untuk ikut bergabung menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurut Farida, upaya memperluas keanggotaan ini tidak hanya dilakukan melalui kebijakan dari atas (top-down), tetapi juga melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran dan minat untuk bergabung di koperasi.

Farida menilai tantangan terbesar saat ini adalah membangun kembali minat masyarakat terhadap koperasi yang selama dua dekade terakhir mulai meredup.

“Apalagi Presiden Prabowo menitikberatkan atau memastikan koperasi ini salah satu atau mungkin bisa jadi satu-satunya lokomotif ekonomi yang akan terus dikembangkan di Indonesia mulai saat ini,” tutur Farida.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menyampaikan bahwa sebagian dari 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih yang ditargetkan pemerintah memang belum beroperasi penuh karena masih dalam tahap pembangunan sarana dan prasarana.

Pemerintah menargetkan seluruh koperasi tersebut dapat beroperasi sepenuhnya pada Maret 2026, sebagaimana mandat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentangPercepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Memang untuk sebagian [Kopdes/Kel Merah Putih] lainnya belum operasional karena memang kemudian kita membutuhkan adanya gerai-gerai, adanya gudang. Ya ini kemudian kita standarkan,” kata Ahmad dalam forum redaktur 1 Tahun Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Bangun Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Jumat (24/10/2025).