Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap kebutuhan anggaran penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menembus angka Rp74 triliun.

Dody menjelaskan, kebutuhan anggaran tersebut diperlukan guna melakukan penanganan bencana Sumatra hingga periode 2028 mendatang.

"Sebagai informasi, dari hasil renduk dan renstra kami yang sedang dibahas di Bappenas, total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana periode tahun 2025—2028 adalah hampir Rp74 triliun," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (27/1/2026).

Dalam perinciannya, dari total kebutuhan anggaran tersebut, senilai Rp4,8 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan tanggap darurat dan Rp69 triliun dikucurkan untuk penanganan rehabilitasi serta rekonstruksi.

Berdasarkan lini masanya, anggaran tersebut telah digunakan sebesar Rp576 miliar pada 2025. Sedangkan sepanjang tahun ini, pemerintah akan merealisasikan dana tanggap darurat sebesar Rp4,27 triliun serta rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp24,55 triliun.

"Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus berlanjut hingga tahun anggaran 2028 dengan anggaran yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp28 triliun dan tahun anggaran 2028 sebesar Rp16,22 triliun," tambahnya.

Sementara itu, mengacu pada paparan yang disampaikan, anggaran penanganan bencana paling masif dikucurkan untuk Provinsi Aceh yang mencapai Rp39,89 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), bidang Cipta Karya, dan bidang Prasarana Strategis.

Posisi kedua ditempati Provinsi Sumatra Barat yang akan mendapat alokasi kucuran penanganan bencana sebesar Rp18,88 triliun, disusul Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp15,21 triliun.

Berdasarkan rencana induk terbaru, Kementerian PU memetakan sebaran titik pembangunan sabo dam di Sumatra yang tersebar di wilayah Aceh sebanyak 30 titik, Sumatra Utara 20 titik, dan Sumatra Barat 20 titik.

Adapun mengacu pada proposal yang diajukan ke Bappenas, pemerintah menargetkan masa pemulihan total memakan waktu 3 tahun, dengan skenario tercepat di angka 2 tahun.

"Paling cepat 2 tahun. Paling cepat ya. Tapi, di dalam proposal rencana kita ke Menteri Bappenas sekitar 3 tahun," imbuhnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh tidak akan dipotong. Kepastian itu diperoleh setelah Dasco menghubungi Presiden Prabowo Subianto dan menyambungkannya langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (11/1/2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di sela-sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (11/1) sempat menelepon Presiden Prabowo Subianto dan menghubungkannya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi sejumlah daerah di Aceh agar tidak dipotong.

Momen tersebut terjadi ketika Purbaya memaparkan kondisi keuangan bagi daerah terdampak bencana. Dalam pemaparannya, ia meminta pemerintah daerah tidak ragu menggunakan anggaran yang tersedia. Purbaya juga menyampaikan rencana untuk melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo, seraya meminta bantuan Dasco untuk mengomunikasikannya.

Dikutip dari Antara, rapat kemudian sempat dihentikan sejenak saat Dasco secara langsung menelepon Presiden Prabowo dan menyambungkan panggilan tersebut kepada Purbaya. "Jadi clear, untuk tahun ini anggaran anda [dari APBN] akan penuh seperti tahun lalu, nggak akan dipotong," kata Purbaya setelah mendengar pernyataan Presiden melalui sambungan telepon.

Purbaya mengungkapkan, dirinya belum sempat menghubungi langsung Presiden Prabowo karena agenda yang padat. Namun, melalui komunikasi tersebut, Presiden menyatakan persetujuannya agar anggaran TKD bagi daerah terdampak bencana di Aceh tidak dikurangi. "Pak Ketua (Dasco) sudah telepon, dan Pak Presiden bilang setuju. Sudah kita hitung semuanya secara anggaran, bisa, tak ada masalah," ujar Purbaya.

Ia juga menyampaikan bahwa pada 2 Januari 2026, Kementerian Keuangan telah menyalurkan anggaran kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Aceh dengan total mencapai Rp1,2 triliun. Dengan demikian, menurut Purbaya, persoalan anggaran tidak lagi menjadi kendala bagi daerah-daerah yang terdampak bencana.

Sementara itu, Dasco menyampaikan kesimpulan rapat bahwa per 10 Januari 2026, upaya pemulihan pascabencana di Sumatera akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibentuk pemerintah dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. "Sehingga Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, DPR akan menjalankan fungsi di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan koordinasi," kata Dasco.

Selain itu, Dasco menambahkan bahwa Pemerintah dan DPR menargetkan roda pemerintahan di seluruh daerah terdampak bencana di Sumatera dapat kembali berjalan normal sebelum memasuki bulan Ramadhan. "Dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi diusahakan sebelum Lebaran," katanya