Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatra yakni Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara senilai total Rp4,39 triliun.

Tambahan anggaran yang disalurkan ke total 67 daerah terdampak bencana itu merupakan pengembalian alokasi pagu TKD APBN 2026 sehingga menjadi sama dengan 2025. Sebagaimana diketahui, pagu TKD 2026 turun menjadi Rp693 triliun dari yang sebelumnya dianggarkan pada 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.59/2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

"Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung Pemda dalam pemulihan pasca bencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi," terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro melalui siaran pers, Senin (9/3/2026).

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menetapkan besaran alokasi tambahan TKD kepada 67 daerah terdampak bencana Sumatra itu sebesar Rp10,65 triliun.

Pemberiannya dilakukan dalam tiga tahap hingga memenuhi selisih penurunan total alokasi pada APBN 2026 terhadap alokasi di 2025 setelah Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi.

Penyaluran dana tambahan TKD ini melalui tambahan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta dana otonomi khusus (Otsus). Tambahan senilai Rp4,39 triliun atau 40% disalurkan pada akhir Februari 2026 itu merupakan gelombang pertama.

Kemudian, gelombang kedua sebesar 30% pada Maret 2026 dan 30% pada April 2026.

Relaksasi Penyaluran TKD

Selain menambah anggaran TKD, Purbaya telah mengatur relaksasi penyaluran dan penggunaan TKD pada daerah terdampak bencana melalui PMK No.102/2025. Relaksasi ini di antaranya berupa penyaluran tanpa syarat salur dan penggunaan TKD earmarked untuk penanganan bencana alam dan pemulihan pascabencana alam, serta relaksasi atas kewajiban pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada daerah yang terdampak bencana.

Terdapat sejumlah bentuk relaksasi kewajiban pinjaman PEN Daerah yang dapat diberikan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pertama, penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga selama masa pascabencana. Kedua, perpanjangan jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun. Ketiga, penghapusan sisa kewajiban pinjaman secara kondisional bagi infrastruktur yang mengalami kerusakan total atau berat akibat banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor dengan tingkat kerusakan melebihi 70% dari nilai aset yang dibiayai.

Namun demikian, Kemenkeu mengingatkan bahwa fasilitas relaksasi tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan diberikan sesuai pinjaman PEN yang berlaku. Sampai dengan saat ini, relaksasi pinjaman PEN tersebut telah dimanfaatkan oleh empat Pemda yang terdampak bencana di Sumatra.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkeu, otoritas fiskal sampai dengan Februari 2026 telah menyalurkan anggaran TKD ke tiga provinsi terdampak bencana itu senilai Rp23,18 triliun atau 54,07% lebih tinggi dibandingkan 2025. Penyalurannya juga sudah termasuk tambahan penyaluran senilai Rp4,39 triliun.

"Dukungan fiskal melalui tambahan TKD melengkapi berbagai program tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pasca bencana Sumatra. Seluruh kebijakan ini ditujukan agar pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi serta menjaga keberlanjutan layanan publik dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat," pungkas Deni.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengaku usulan alokasi tambahan anggaran tanggap darurat bencana TA 2026 sebesar Rp4,3 triliun belum mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dody menjelaskan, usulan tambahan anggaran tanggap darurat bencana itu semulanya merupakan bagian dari usulan alokasi anggaran penanganan bencana di Sumatra senilai Rp74 triliun selama empat tahun ke depan.

"Arahan dari Bappenas waktu itu, karena ini masih tanggap darurat nanti ambil saja dari BNPB, jadi ini seolah-olah dalam tanda petik dicoret [dari usulan]. Ini masih dalam tahap diskusi, nah kami belum dapat arahan lagi [nasib usulan] Rp4,3 triliun," kata Dody dalam agenda Rapat Koordinasi Satgas pemulihan Pascabencana Sumatra, Rabu (18/2/2026).

Padahal, tambah Dody, pihaknya saat ini tengah menjalankan sejumlah proyek dari pos usulan anggaran tanggap darurat senilai Rp4,3 triliun tersebut.

Untuk itu, Dody berharap agar bendahara negara dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk menutupi kebutuhan anggaran dana darurat senilai Rp4,3 triliun pada tahun ini.

"Karena kan ngga bisa nunggu pak, itu [yang Rp4,3 triliun] belum punya pos. Saya berharap ada anggaran khusus yang Rp4,3 triliun ini," tambahnya.

Dody menekankan, apabila pemerintah tidak mengucurkan usulan anggaran tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur lainnya.

"Jadi kalau kami harus makan dari dalam [menggunakan anggaran pos lain], agak berat untuk nanti kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di tempat lain," tambah Dody.

Menganggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negarra (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengaku bakal segera melakukan koordinasi lanjutan dengan Kepala Bappenas.

Dia memastikan, pihaknya bersama Kepala Bappenas bakal menemukan jalan tengah mengenai masalah tersebut. "Izin pimpinan, kalau kendalanya ada di Bappenas biar kami yang bertanggung jawab," pungkasnya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap kebutuhan anggaran penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menembus angka Rp74 triliun.

Dody menjelaskan, kebutuhan anggaran tersebut diperlukan guna melakukan penanganan bencana Sumatra hingga periode 2028 mendatang.

"Sebagai informasi, dari hasil renduk dan renstra kami yang sedang dibahas di Bappenas, total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana periode tahun 2025—2028 adalah hampir Rp74 triliun," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (27/1/2026).

Dalam perinciannya, dari total kebutuhan anggaran tersebut, senilai Rp4,8 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan tanggap darurat dan Rp69 triliun dikucurkan untuk penanganan rehabilitasi serta rekonstruksi.

Berdasarkan lini masanya, anggaran tersebut telah digunakan sebesar Rp576 miliar pada 2025. Sedangkan sepanjang tahun ini, pemerintah akan merealisasikan dana tanggap darurat sebesar Rp4,27 triliun serta rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp24,55 triliun.

"Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus berlanjut hingga tahun anggaran 2028 dengan anggaran yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp28 triliun dan tahun anggaran 2028 sebesar Rp16,22 triliun," tambahnya.

Sementara itu, mengacu pada paparan yang disampaikan, anggaran penanganan bencana paling masif dikucurkan untuk Provinsi Aceh yang mencapai Rp39,89 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), bidang Cipta Karya, dan bidang Prasarana Strategis.

Posisi kedua ditempati Provinsi Sumatra Barat yang akan mendapat alokasi kucuran penanganan bencana sebesar Rp18,88 triliun, disusul Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp15,21 triliun.

Berdasarkan rencana induk terbaru, Kementerian PU memetakan sebaran titik pembangunan sabo dam di Sumatra yang tersebar di wilayah Aceh sebanyak 30 titik, Sumatra Utara 20 titik, dan Sumatra Barat 20 titik.

Adapun mengacu pada proposal yang diajukan ke Bappenas, pemerintah menargetkan masa pemulihan total memakan waktu 3 tahun, dengan skenario tercepat di angka 2 tahun.

"Paling cepat 2 tahun. Paling cepat ya. Tapi, di dalam proposal rencana kita ke Menteri Bappenas sekitar 3 tahun," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap anggaran penanganan bencana di wilayah Sumatra mencapai lebih dari Rp50 triliun.

AHY menuturkan, angka tersebut baru merupakan kalkulasi awal dan posisinya dapat berubah seiring dengan diperbaruinya data di lapangan.

"Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp50 triliun sekian. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang," kata AHY di sela-sela agenda Balairung Dialogue 2025 di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

AHY menyebut saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dalam melakukan kalkulasi penanganan bencana.

Pada saat yang sama, pemerintah juga tengah memperpanjang periode tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Sehingga, penanganan masih akan terus dilakukan.

"Nah di sinilah akan membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit. Jadi, tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami semua disuruh menghitung, disuruh mempersiapkan dengan baik dan tentunya segera mengeksekusi di lapangan," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai tersebut merupakan perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.

Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.

"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya.