Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk memperkuat sinergi peningkatan akses kerja dan perluasan peningkatan keterampilan bagi perempuan dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Sinergi dengan berbagai pihak menjadi bagian penting agar program ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Wamenaker juga menekankan pentingnya pelibatan berbagai pihak agar program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

Adapun salah satu kemitraan yang baru-baru ini dijalin oleh Kemnaker adalah dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) sebagai upaya memperluas pemberdayaan perempuan melalui penguatan keterampilan dan akses kerja.

Wamenaker Afriansyah mengatakan kemitraan dengan organisasi masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan efektivitas dan jangkauan program pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa penguatan kerja sama dengan Kowani diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjono menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kemnaker diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi perempuan, terutama melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi.

Ia menekankan bahwa keterampilan menjadi kunci untuk meningkatkan taraf hidup sekaligus membuka peluang usaha mandiri.

“Saya ingin kerja sama ini benar-benar menghadirkan solusi nyata bagi perempuan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja dan mendorong tumbuhnya wirausaha baru di berbagai daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Estiarty Haryani mengatakan program TKM Pemula dirancang untuk membantu masyarakat membangun usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

"Program TKM Pemula menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat," ujar Estiarty, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan pendaftaran bantuan TKM Pemula 2026 dibuka hingga 17 Mei 2026 melalui platform SIAPkerja dan Bizhub.

Masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat segera melengkapi dokumen dan melakukan pendaftaran secara daring.

Adapun persyaratan penerima bantuan meliputi warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 64 tahun, serta memiliki KTP atau e-KTP.

Dalam satu kartu keluarga (KK), bantuan hanya dapat diterima oleh satu anggota keluarga.

Selain itu, pendaftar tidak sedang menempuh pendidikan setara SMA/SMK atau sederajat, bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, Polri, maupun pensiunan ASN, serta tidak sedang terikat hubungan kerja baik dengan pemerintah maupun swasta.

Peserta juga dipastikan belum pernah menerima bantuan TKM Pemula maupun TKM Lanjutan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan tidak sedang menerima bantuan program Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker pada tahun berjalan.

Syarat lainnya, peserta wajib memiliki sertifikat pelatihan vokasi yang diterbitkan UPTP/UPTD bidang pelatihan vokasi atau sertifikat layanan kewirausahaan yang diterbitkan UPTP bidang Perluasan Kesempatan Kerja.

Peserta juga wajib memiliki ide usaha atau usaha yang dibuktikan melalui surat keterangan usaha (SKU) yang diterbitkan kelurahan/desa atau nomor induk berusaha (NIB), disertai foto lokasi atau kegiatan usaha.

Selain itu, pendaftar wajib memiliki akun SIAPkerja.

Dalam program tersebut, Kemnaker menyalurkan bantuan sebesar Rp5 juta per orang yang dapat digunakan untuk pembelian peralatan usaha dan/atau bahan baku sesuai bidang usaha yang diajukan.

Adapun sektor usaha yang dapat dikembangkan meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, jasa boga, ekonomi kreatif, perdagangan barang, hingga jasa perorangan.

Seluruh proses pendaftaran dan pengajuan bantuan dilakukan secara digital melalui platform SIAPkerja dan Bizhub tanpa dipungut biaya.

Setelah proses pendaftaran ditutup, Kemnaker akan melakukan seleksi administrasi, penilaian substansi usaha, dan wawancara guna memastikan kelayakan calon penerima bantuan. Hasil seleksi nantinya diumumkan melalui platform Bizhub.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau pengusaha untuk memperluas akses kerja bagi lanjut usia (lansia).

Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Estiarty Haryani menyampaikan Indonesia memasuki era masyarakat menua. Hal ini seiring meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi penduduk lansia 2025 berkisar 11,93 persen dari total penduduk Indonesia, dan terus meningkat seiring naiknya angka harapan hidup

"Karena itu, diperlukan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif agar potensi tenaga kerja lansia dapat dimanfaatkan secara optimal," ujar Estiarty saat membuka Workshop Link and Meet DUDI di Jakarta dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (15/4).

Di sisi lain, ia menjelaskan tingkat partisipasi angkatan kerja lansia masih terbatas dibandingkan kelompok usia produktif lainnya. Hal ini menunjukkan masih adanya potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal dan perlu menjadi perhatian bersama.

Esti menegaskan penguatan ekosistem ketenagakerjaan inklusif bagi kelompok lansia membutuhkan kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, akademisi, komunitas, hingga media dan mitra pembangunan.

[Gambas:Youtube]

"Kolaborasi menjadi kunci agar kebijakan yang disusun tidak hanya implementatif, tetapi juga memberikan dampak nyata di lapangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Kemnaker juga tengah menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Khusus, termasuk tenaga kerja lanjut usia, sebagai dasar penguatan kebijakan ke depan.

"Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperluas akses, memperkuat perlindungan, serta memastikan kesempatan kerja yang layak bagi tenaga kerja lansia di Indonesia," kata Estiarty.