Di jantung pegunungan Papua, PT Freeport Indonesia menyelenggarakan denyut melalu tambang tembaga dan emas sambil tetap berdampingan dengan alam.

Bagi Freeport, menjaga keseimbangan antara kegiatan operasional dan kelestarian alam lebih dari tuntutan regulasi, melainkan telah menjadi bagian strategi keberlanjutan perusahaan untuk jangka panjang. Untuk memastikan kelestarian Papua, Freeport mengandalkan sains, data, dan disiplin manajemen.

Sejak lebih dari 20 tahun, Freeport menjalankan sistem pemantauan lingkungan yang ketat, memonitor air, sedimen, hingga perubahan suhu udara di area tambang secara presisi. Dalam empat tahun terakhir, tim lingkungan PTFI menganalisis puluhan ribu sampel setiap tahun, yang mencakup mutu air, biologi, meteorologi, hingga karakter tanah.

"Dalam empat tahun terakhir kami menerima rata-rata 15 ribu sampel per tahun dan menghasilkan lebih dari 199 ribu hasil analisis terpisah untuk mendukung keputusan manajerial terkait operasi kami," demikian pernyataan Freeport dalam situs resmi.

Catatan tersebut sekaligus membuktikan upaya Freeport menjalankan kegiatan tambang dengan tetap berada dalam batas aman lingkungan.

"Kami percaya bahwa manajemen berbasis data adalah satu-satunya cara untuk memastikan dampak lingkungan bisa diukur dan dikendalikan," ujar Freeport dalam laporan resmi.

Guna menjaga akurasi hasil, Freeport pun membangun laboratorium lingkungan yang telah meraih sertifikasi ISO 17025 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sertifikasi ini menandakan bahwa setiap uji sampel yang dilakukan telah memenuhi standar internasional dalam hal ketelitian, prosedur, dan keabsahan hasil.

Laboratorium ini juga telah terdaftar secara resmi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai laboratorium lingkungan terakreditasi. Lewat laboratorium, pemantauan dapat dilakukan secara cepat dan mandiri, tanpa harus menunggu proses eksternal yang lama. Sehingga, setiap perubahan kecil pada kualitas air, udara, atau tanah bisa segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Di tingkat manajerial, PTFI menjalankan kebijakan lingkungan dengan berfokus terhadap tiga hal, yakni kepatuhan terhadap regulasi, pencegahan pencemaran, dan penerapan sistem manajemen berbasis sains. Strategi ini diwujudkan melalui implementasi sistem manajemen lingkungan bersertifikasi ISO 14001 yang telah dijalankan sejak awal tahun 2000-an.

Setiap tahun, Freeport ditetapkan menjalani audit independen dari lembaga eksternal untuk memastikan sistem manajemen tersebut berjalan sesuai ketentuan. Dalam audit terakhir, Freeport dinyatakan berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 14001:2015 tanpa temuan mayor maupun minor lain, mencerminkan konsistensi dalam menjaga standar tinggi.

Dalam komitmennya, Freeport menegaskan akan selalu berupaya menjaga agar kegiatan pertambangan skala besar berjalan beriringan dengan konservasi. Melalui pemantauan rutin, pengelolaan limbah berbasis sirkular, serta rehabilitasi lahan bekas tambang, perusahaan berusaha meminimalkan dampak terhadap ekosistem sekitarnya.

Berbagai inisiatif konservasi juga dilakukan Freeport di luar area operasi, seperti perlindungan keanekaragaman hayati dan pengawasan kualitas air di wilayah hilir. Langkah ini pun dipastikan melibatkan para ahli, lembaga akademik, serta masyarakat lokal.

Bisnis.com, JAKARTA – Anak perusahaan PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA), PT Emas Murni Abadi (EMA) resmi meraih akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk standar pengujian emas.

Sandra Sunanto, Direktur Utama Hartadinata Abadi, mengatakan akreditasi tersebut menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga standar mutu, akurasi, dan keandalan pengujian emas sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Menurut Sandra, pengakuan Komite Akreditasi Nasional (KAN) memastikan bahwa hasil pengujian yang dilakukan laboratorium PT Emas Murni Abadi diakui secara global. Pasalnya, KAN merupakan lembaga akreditasi nasional yang telah menjalin Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan berbagai badan akreditasi internasional.

Melalui akreditasi ini, lanjutnya, hasil pengujian untuk seluruh produk EMASKU dari Hartadinata Abadi diakui tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga secara internasional, termasuk untuk kebutuhan audit, ekspor, dan kerja sama lintas negara. Hal ini memperkuat posisi HRTA dalam ekosistem industri emas yang semakin terintegrasi secara global.

“Kami sangat bangga menerima pencapaian ini. Akreditasi dari KAN merupakan bentuk pengakuan atas konsistensi kami dalam menjaga kualitas dan integritas proses produksi emas,” paparnya dalam keterangan resmi, Senin (5/1/2025).

Sandra menilai akreditasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang, baik bagi konsumen, mitra bisnis, maupun institusi keuangan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap produk emas yang kami hasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, transparan, dan berstandar internasional.”

Akreditasi KAN memastikan bahwa seluruh proses pengujian emas dilakukan menggunakan metode yang valid secara ilmiah, didukung oleh peralatan yang terkalibrasi, serta dijalankan melalui sistem manajemen mutu yang konsisten.

"Di tengah meningkatnya permintaan emas dan kebutuhan akan produk yang terjamin kualitasnya, akreditasi ini menjadi langkah strategis HRTA dalam memperkuat daya saing industri emas nasional," imbuhnya.

Produk EMASKU yang telah terakreditasi KAN tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,1 gram hingga 1 kilogram, sehingga mampu menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat—baik untuk investasi, koleksi, maupun tujuan keuangan jangka panjang.

JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong penyempurnaan kebijakan penjaminan mutu dan akreditasi pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, ada banyak tantangan yang hingga kini harus terjawab.

Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Army Winarty, saat diskusi publik Penyempurnaan Kebijakan Penjaminan Mutu dan Akreditasi Pelatihan ASN di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran.

Menurut Army, hasil Evaluasi kebijakan penjaminan mutu dan akreditasi lembaga pelatihan ASN menunjukkan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan mulai dari ketidaksinkronan standar pembelajaran, instrumen akreditasi yang masih bersifat administratif, belum optimalnya penerapan siklus penjaminan mutu, hingga belum optimalnya penerapan siklus penjaminan mutu.

Di sisi lain lembaga pelatihan tidak hanya dituntut untuk dapat menyelenggarakan pelatihan, namun juga memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya penyelenggaraan Corporate University yaitu harus dapat berperan sebagai strategic partner, Learning Orchestrator, Knowledge Hub, Innovation Incubator, dan Quality Assurance Center.

"LAN mendorong adanya penyempurnaan regulasi guna menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional, pengembangan model Corporate University, serta percepatan inovasi pembelajaran digital," ujarnya, Sabtu (6/12/2025).

Army menjelaskan LAN sebagai instansi pembina pengembangan kapasitas ASN menyampaikan terkait arah kebijakan baru yang fokus pada empat area utama. Pertama, penguatan standar dan siklus penjaminan mutu pembelajaran.

Kedua, penyederhanaan serta penyesuaian mekanisme akreditasi agar lebih relevan dengan perkembangan pembelajaran ASN. Ketiga, standardisasi dokumen dan proses penyelenggaraan pelatihan.

Keempat, pemetaan dampak kebijakan bagi penyelenggara pelatihan ASN untuk memastikan bahwa pembelajaran memberikan hasil yang terukur bagi kinerja organisasi.

“Untuk itu penting adanya pembentukan kolaborasi antarsubsistem pembelajaran di mana setiap lembaga pelatihan dapat menjalankan perannya sebagai enabler yakni, penyedia dukungan kebijakan, regulasi, pendanaan, fasilitas, teknologi, dan sumber daya pendukung ekosistem pembelajaran," ucapnya.

Selain enabler, kata Army juga sebagai provider, yaitu penyelenggara layanan pembelajaran termasuk pengembangan kurikulum, penyediaan narasumber, materi ajar, metode pelatihan, serta platform teknologi; dan juga sebagai user, yaitu penerima manfaat layanan pembelajaran dalam sistem yang saling terhubung.

"Kolaborasi antarperan ini diproyeksikan menjadi pondasi terbentuknya ekosistem dalam memastikan kualitas pembelajaran ASN yang konsisten dan merata,” tegasnya.

Direktur Penjaminan Mutu Pembelajaran Meita Ahadiyati Kartikaningsih menyampaikan, arah kebijakan akreditasi disusun dalam rangka Penguatan Standar Nasional Mutu Pembelajaran, Integrasi Penjaminan Mutu dengan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corpu), Penguatan Ekosistem Governance Penjaminan Mutu, Evaluasi Pembelajaran Berbasis Dampak.

"Adanya perubahan kebijakan akreditasi diharapkan ke depan lembaga pelatihan dapat mewujudkan lembaga pelatihan ASN yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global," paparnya.

Sehingga ASN memperoleh pengalaman belajar yang relevan, efektif, dan berkelanjutan dan mutu lembaga pelatihan meningkat, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya ASN profesional dan pelayanan publik yang berkualitas.

“Rekomendasi untuk perubahan kebijakan akreditasi disusun dalam rangka upaya mendukung Learning Ecosystem ASN, dan perlu membangun integrated governance penjaminan mutu," katanya.

Ke depan, mekanisme penjaminan mutu dilakukan pada pelaksanaan sistem pembelajaran terintegrasi (Corporate University) baik secara nasional maupun instansi pemerintah dengan memastikan kualitas pembelajaran ASN yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional.

Sementara itu dalam implementasinya, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen, Kementerian Keuangan Wahyu Ramadhoni mengatakan, dalam rangka penjaminan mutu pelatihan ASN, Kemenkeu menggunakan pendekatan three line of defense.

Pertama dimulai dari sisi operasional, tim kerja yang terdiri dari widyaiswara dan staf menjadi lini pertama yang memastikan standar pelayanan minimal dapat diterapkan.

Sementara itu di lini kedua terdapat tim pengendali mutu dan penjamin kualitas agar proses bisnis dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan lini ketiga adalah tim penilai mutu yang dilakukan oleh 1 unit terpisah di luar pusdiklat yang bertugas untuk menilai mutu dan memberikan umpan balik terhadap penjaminan mutu di pusdiklat.

"Harapannya melalui three line of defense ini penjaminan mutu yang dilakukan oleh pusdiklat sudah sesuai dengan aturan dan standar yang ada," katanya.

Direktur Mutu Sumber Daya Kesehatan, Kementerian Kesehatan Yudhi Pramono menjelaskan, pengendalian mutu penyelenggara pelatihan dan peningkatan kompetensi yang dilakukan lembaga penyelenggara pelatihan kesehatan melalui Plan, Do, Check and Action.

Sementara itu untuk mengontrol penjaminan mutu pembelajaran kami menggunakan dashboard plataran sehat yang merupakan platform pembelajaran digital, media terintegrasi peningkatan kompetensi yang merata dan berkeadilan.

“Dalam rangka penjaminan mutu pelatihan dan peningkatan kompetensi, kami melakukan evaluasi secara berkelanjutan, yang terdiri dari 4 unsur yaitu kepatuhan administrasi, kepuasan peserta dan pemangku kepentingan, evaluasi kualitas pembelajaran dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangannya. dan mekanisme yang dilakukan adalah dengan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional dan survei berkala," jelasnya.