REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional melalui pelatihan operator pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berteknologi Ultra Super Critical (USC). Langkah ini dilakukan seiring berkembangnya teknologi pembangkit yang membutuhkan operator dengan kemampuan lebih spesifik.

Workshop Pengoperasian PLTU Batubara Tipe Ultra Super Critical (USC) diselenggarakan oleh PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PLN Pusdiklat) melalui PLN UPDL Suralaya pada 10-12 Juni 2026 di PLTU Jawa 7, Serang, Banten.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN meningkatkan kompetensi operator agar mampu mengoperasikan pembangkit berteknologi tinggi secara aman, efisien, dan andal.

General Manager PLN Pusdiklat Y Endah Cahyaningrum mengatakan pembelajaran berbasis simulator menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat kompetensi operator pembangkit.

"PLN Pusdiklat terus mendorong pembelajaran yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga memberikan pengalaman praktik melalui simulasi yang mendekati kondisi aktual. Dengan pemanfaatan simulator, peserta dapat memahami proses operasi, melatih respons terhadap berbagai skenario, serta memperkuat disiplin operasi dan budaya keselamatan kerja," ujar Endah dalam siaran pers, Jumat (26/7/2026).

Workshop membekali peserta dengan pemahaman mengenai karakteristik once-through boiler, siklus uap USC, filosofi kontrol, parameter kritis operasi, hingga pengendalian sistem boiler, turbin, generator, dan Balance of Plant.

Selain materi teori, peserta juga mengikuti praktik menggunakan Operator Training Simulator (OTS) untuk mensimulasikan berbagai kondisi operasi pembangkit, mulai dari start-up, load raising, operasi normal, penanganan gangguan dasar, hingga proses shutdown sesuai prosedur keselamatan.

Endah mengatakan, pembelajaran berbasis simulator memungkinkan peserta memperoleh pengalaman yang lebih komprehensif tanpa mengganggu operasi pembangkit. Pendekatan tersebut juga meningkatkan kesiapan operator dalam menghadapi berbagai skenario operasional di lapangan.

Pelaksanaan workshop di PLTU Jawa 7 juga memberikan pengalaman belajar langsung di lingkungan pembangkit berteknologi Ultra Super Critical sehingga peserta dapat memahami sistem operasi pembangkit modern secara lebih mendalam.

Melalui pelatihan tersebut, PLN berharap lahir operator yang memahami prinsip dasar teknologi USC, mampu menerapkan prosedur operasi secara tepat, serta menjunjung tinggi budaya keselamatan kerja.

Penguatan kompetensi SDM diharapkan turut meningkatkan keandalan pembangkit sekaligus mendukung ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan listrik.

JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong penyempurnaan kebijakan penjaminan mutu dan akreditasi pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, ada banyak tantangan yang hingga kini harus terjawab.

Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Army Winarty, saat diskusi publik Penyempurnaan Kebijakan Penjaminan Mutu dan Akreditasi Pelatihan ASN di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran.

Menurut Army, hasil Evaluasi kebijakan penjaminan mutu dan akreditasi lembaga pelatihan ASN menunjukkan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan mulai dari ketidaksinkronan standar pembelajaran, instrumen akreditasi yang masih bersifat administratif, belum optimalnya penerapan siklus penjaminan mutu, hingga belum optimalnya penerapan siklus penjaminan mutu.

Di sisi lain lembaga pelatihan tidak hanya dituntut untuk dapat menyelenggarakan pelatihan, namun juga memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya penyelenggaraan Corporate University yaitu harus dapat berperan sebagai strategic partner, Learning Orchestrator, Knowledge Hub, Innovation Incubator, dan Quality Assurance Center.

"LAN mendorong adanya penyempurnaan regulasi guna menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional, pengembangan model Corporate University, serta percepatan inovasi pembelajaran digital," ujarnya, Sabtu (6/12/2025).

Army menjelaskan LAN sebagai instansi pembina pengembangan kapasitas ASN menyampaikan terkait arah kebijakan baru yang fokus pada empat area utama. Pertama, penguatan standar dan siklus penjaminan mutu pembelajaran.

Kedua, penyederhanaan serta penyesuaian mekanisme akreditasi agar lebih relevan dengan perkembangan pembelajaran ASN. Ketiga, standardisasi dokumen dan proses penyelenggaraan pelatihan.

Keempat, pemetaan dampak kebijakan bagi penyelenggara pelatihan ASN untuk memastikan bahwa pembelajaran memberikan hasil yang terukur bagi kinerja organisasi.

“Untuk itu penting adanya pembentukan kolaborasi antarsubsistem pembelajaran di mana setiap lembaga pelatihan dapat menjalankan perannya sebagai enabler yakni, penyedia dukungan kebijakan, regulasi, pendanaan, fasilitas, teknologi, dan sumber daya pendukung ekosistem pembelajaran," ucapnya.

Selain enabler, kata Army juga sebagai provider, yaitu penyelenggara layanan pembelajaran termasuk pengembangan kurikulum, penyediaan narasumber, materi ajar, metode pelatihan, serta platform teknologi; dan juga sebagai user, yaitu penerima manfaat layanan pembelajaran dalam sistem yang saling terhubung.

"Kolaborasi antarperan ini diproyeksikan menjadi pondasi terbentuknya ekosistem dalam memastikan kualitas pembelajaran ASN yang konsisten dan merata,” tegasnya.

Direktur Penjaminan Mutu Pembelajaran Meita Ahadiyati Kartikaningsih menyampaikan, arah kebijakan akreditasi disusun dalam rangka Penguatan Standar Nasional Mutu Pembelajaran, Integrasi Penjaminan Mutu dengan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corpu), Penguatan Ekosistem Governance Penjaminan Mutu, Evaluasi Pembelajaran Berbasis Dampak.

"Adanya perubahan kebijakan akreditasi diharapkan ke depan lembaga pelatihan dapat mewujudkan lembaga pelatihan ASN yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global," paparnya.

Sehingga ASN memperoleh pengalaman belajar yang relevan, efektif, dan berkelanjutan dan mutu lembaga pelatihan meningkat, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya ASN profesional dan pelayanan publik yang berkualitas.

“Rekomendasi untuk perubahan kebijakan akreditasi disusun dalam rangka upaya mendukung Learning Ecosystem ASN, dan perlu membangun integrated governance penjaminan mutu," katanya.

Ke depan, mekanisme penjaminan mutu dilakukan pada pelaksanaan sistem pembelajaran terintegrasi (Corporate University) baik secara nasional maupun instansi pemerintah dengan memastikan kualitas pembelajaran ASN yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional.

Sementara itu dalam implementasinya, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen, Kementerian Keuangan Wahyu Ramadhoni mengatakan, dalam rangka penjaminan mutu pelatihan ASN, Kemenkeu menggunakan pendekatan three line of defense.

Pertama dimulai dari sisi operasional, tim kerja yang terdiri dari widyaiswara dan staf menjadi lini pertama yang memastikan standar pelayanan minimal dapat diterapkan.

Sementara itu di lini kedua terdapat tim pengendali mutu dan penjamin kualitas agar proses bisnis dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan lini ketiga adalah tim penilai mutu yang dilakukan oleh 1 unit terpisah di luar pusdiklat yang bertugas untuk menilai mutu dan memberikan umpan balik terhadap penjaminan mutu di pusdiklat.

"Harapannya melalui three line of defense ini penjaminan mutu yang dilakukan oleh pusdiklat sudah sesuai dengan aturan dan standar yang ada," katanya.

Direktur Mutu Sumber Daya Kesehatan, Kementerian Kesehatan Yudhi Pramono menjelaskan, pengendalian mutu penyelenggara pelatihan dan peningkatan kompetensi yang dilakukan lembaga penyelenggara pelatihan kesehatan melalui Plan, Do, Check and Action.

Sementara itu untuk mengontrol penjaminan mutu pembelajaran kami menggunakan dashboard plataran sehat yang merupakan platform pembelajaran digital, media terintegrasi peningkatan kompetensi yang merata dan berkeadilan.

“Dalam rangka penjaminan mutu pelatihan dan peningkatan kompetensi, kami melakukan evaluasi secara berkelanjutan, yang terdiri dari 4 unsur yaitu kepatuhan administrasi, kepuasan peserta dan pemangku kepentingan, evaluasi kualitas pembelajaran dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangannya. dan mekanisme yang dilakukan adalah dengan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional dan survei berkala," jelasnya.