Di jantung pegunungan Papua, PT Freeport Indonesia menyelenggarakan denyut melalu tambang tembaga dan emas sambil tetap berdampingan dengan alam.

Bagi Freeport, menjaga keseimbangan antara kegiatan operasional dan kelestarian alam lebih dari tuntutan regulasi, melainkan telah menjadi bagian strategi keberlanjutan perusahaan untuk jangka panjang. Untuk memastikan kelestarian Papua, Freeport mengandalkan sains, data, dan disiplin manajemen.

Sejak lebih dari 20 tahun, Freeport menjalankan sistem pemantauan lingkungan yang ketat, memonitor air, sedimen, hingga perubahan suhu udara di area tambang secara presisi. Dalam empat tahun terakhir, tim lingkungan PTFI menganalisis puluhan ribu sampel setiap tahun, yang mencakup mutu air, biologi, meteorologi, hingga karakter tanah.

"Dalam empat tahun terakhir kami menerima rata-rata 15 ribu sampel per tahun dan menghasilkan lebih dari 199 ribu hasil analisis terpisah untuk mendukung keputusan manajerial terkait operasi kami," demikian pernyataan Freeport dalam situs resmi.

Catatan tersebut sekaligus membuktikan upaya Freeport menjalankan kegiatan tambang dengan tetap berada dalam batas aman lingkungan.

"Kami percaya bahwa manajemen berbasis data adalah satu-satunya cara untuk memastikan dampak lingkungan bisa diukur dan dikendalikan," ujar Freeport dalam laporan resmi.

Guna menjaga akurasi hasil, Freeport pun membangun laboratorium lingkungan yang telah meraih sertifikasi ISO 17025 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sertifikasi ini menandakan bahwa setiap uji sampel yang dilakukan telah memenuhi standar internasional dalam hal ketelitian, prosedur, dan keabsahan hasil.

Laboratorium ini juga telah terdaftar secara resmi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai laboratorium lingkungan terakreditasi. Lewat laboratorium, pemantauan dapat dilakukan secara cepat dan mandiri, tanpa harus menunggu proses eksternal yang lama. Sehingga, setiap perubahan kecil pada kualitas air, udara, atau tanah bisa segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Di tingkat manajerial, PTFI menjalankan kebijakan lingkungan dengan berfokus terhadap tiga hal, yakni kepatuhan terhadap regulasi, pencegahan pencemaran, dan penerapan sistem manajemen berbasis sains. Strategi ini diwujudkan melalui implementasi sistem manajemen lingkungan bersertifikasi ISO 14001 yang telah dijalankan sejak awal tahun 2000-an.

Setiap tahun, Freeport ditetapkan menjalani audit independen dari lembaga eksternal untuk memastikan sistem manajemen tersebut berjalan sesuai ketentuan. Dalam audit terakhir, Freeport dinyatakan berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 14001:2015 tanpa temuan mayor maupun minor lain, mencerminkan konsistensi dalam menjaga standar tinggi.

Dalam komitmennya, Freeport menegaskan akan selalu berupaya menjaga agar kegiatan pertambangan skala besar berjalan beriringan dengan konservasi. Melalui pemantauan rutin, pengelolaan limbah berbasis sirkular, serta rehabilitasi lahan bekas tambang, perusahaan berusaha meminimalkan dampak terhadap ekosistem sekitarnya.

Berbagai inisiatif konservasi juga dilakukan Freeport di luar area operasi, seperti perlindungan keanekaragaman hayati dan pengawasan kualitas air di wilayah hilir. Langkah ini pun dipastikan melibatkan para ahli, lembaga akademik, serta masyarakat lokal.

Transformasi digital di sektor pertambangan Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih maju. PT FreeportIndonesia (PTFI) menjadi salah satu pelaku utama yang mendorong perubahan tersebut melalui penerapan teknologi smart mining, sistem operasi jarak jauh, dan inovasi pemanfaatan sisa tambang (tailing) menjadi sumber daya bernilai.Langkah inovatif itu tidak hanya memperkuat efisiensi dan keselamatan kerja, tetapi juga menegaskan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan industri tambang nasional.Konsep smart mining yang diterapkan PTFI berangkat dari kebutuhan untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas kerja di area tambang bawah tanah Grasberg, Mimika, Papua Tengah. @import url("https://cdnstatic.detik.com/live/_rmbassets/2022/parallax/parallax.css"); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1589441958861-0'); }); function paraA(e) { var p = $(e); $(e + " .para_fix").width(p.width()); } $(".paraA iframe").on("load", paraA(".paraA")); Dalam diskusi yang digelar pada peringatan Bulan K3 Nasional beberapa waktu lalu, EVP Site Operations dan Kepala Teknik Tambang PTFI, Carl Tauran, menjelaskan bahwa penerapan sistem digital menjadi langkah penting menuju pertambangan modern."PTFI akan terus menjadi salah satu pemimpin inovasi pertambangan di dalam negeri, tidak hanya untuk menomorsatukan keselamatan kerja karyawan, namun juga untuk meningkatkan produktivitas perusahaan," ujarnya seperti dikutip dari laman resmi PTFI. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1704423282745-0'); }); Melalui konsep ini, PTFI mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI), Internet untuk Segala (IoT), dan mahadata (big data) untuk mendukung efisiensi dan pengawasan operasi tambang.Salah satu implementasinya adalah penggunaan jaringan 5G Smart Mining, yang diluncurkan pada 2022 dan menjadi yang pertama di Asia Tenggara.Melalui sistem ini, alat berat dan kendaraan tambang dapat dikendalikan dari pusat kendali di permukaan menggunakan jaringan berkecepatan tinggi, sehingga operator dapat bekerja lebih aman dan efisien.Peresmian teknologi tersebut dilakukan langsung oleh Presiden RI ketujuh, Joko Widodo, yang menilai langkah PTFI sebagai lompatan penting bagi industri tambang nasional.Teknologi digital juga menjadi solusi bagi tantangan keselamatan di tambang bawah tanah.Senior Vice President Underground Mine PTFI, Hengky Rumbino, menjelaskan bahwa risiko seperti runtuhan terowongan, paparan gas beracun, atau semburan lumpur menjadi alasan utama perusahaan menerapkan sistem kendali jarak jauh."Pertimbangan utama operasi produksi jarak jauh ini adalah keselamatan kerja. Dengan sistem kendali dari permukaan, risiko di bawah tanah dapat diminimalkan tanpa menurunkan produktivitas," ujar dia.Saat ini, PTFI mengelola tiga tambang bawah tanah utama, Deep Mill Level Zone (DMLZ), Grasberg BlockCave (GBC), dan Big Gossan, yang seluruhnya dioperasikan menggunakan sistem digital terintegrasi.Operator di ruang kontrol memantau pergerakan alat berat melalui layar beresolusi tinggi, sementara komunikasi antara alat dan sistem pusat dijalankan lewat jaringan serat optik.Penerapan sistem ini juga membuka ruang bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Sebagian besar operator sistem kendali jarak jauh berasal dari tanah Papua, termasuk generasi muda yang dilatih melalui Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN).Selain berfokus pada efisiensi dan keselamatan, Freeportjuga mengembangkan inovasi di bidang lingkungan melalui pengolahan pasir sisa tambang (tailing).Sejak renegosiasi kontrak karya pada 2018, perusahaan diwajibkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tailingsebagai material yang bernilai.Project Manager Tailings Utilization PTFI, Harry Joharsyah, menyebut bahwa program ini telah menghasilkan sejumlah capaian konkret."Selepas renegosiasi kontrak, kami mengembangkan roadmap pemanfaatan tailing. Hasilnya, tailing kini dapat diolah menjadi material beton pracetak dan aspal filler, yang digunakan untuk infrastruktur di area kerja PTFI," jelasnya.Hingga saat ini, hasil olahan tailing digunakan untuk membangun fasilitas internal seperti jalan, jembatan, area parkir, serta infrastruktur publik di sekitar Mimika. PTFI juga menggandeng sejumlah perguruan tinggi, seperti ITB, ITS, dan Universitas Cendrawasih, untuk memperkuat riset dan pengembangan teknologi pemanfaatan tailing."Kami ingin membuktikan bahwa sisa tambang bukan limbah, tapi sumber daya baru. Bahkan sudah banyak pihak luar Papua yang tertarik memanfaatkan produk ini," tambah Harry.Uji toksisitas dan studi ekologis yang dilakukan PTFI bersama lembaga independen menunjukkan bahwa pasir sisa tambang tersebut tidak tergolong limbah berbahaya dan dapat digunakan secara aman.Transformasi digital dan inovasi lingkungan yang dilakukan Freeport memperlihatkan arah baru bagi industri tambang Indonesia, dengan mengutamakan keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan.Bagi Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, inovasi tersebut tidak hanya soal efisiensi bisnis, melainkan juga kontribusi untuk bangsa."Tambang masa depan adalah tambang yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Kami ingin menjadi bukti bahwa pertambangan modern bisa sejalan dengan keberlanjutan," tuturnya dalam keterangan tertulis.Melalui transformasi teknologi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, Freeport Indonesia menunjukkan bahwa inovasi dapat menjadi kunci keseimbangan antara produktivitas, keselamatan, dan tanggung jawab sosial.Upaya ini memperlihatkan bahwa pertambangan tidak lagi sekadar aktivitas ekstraksi, tetapi bagian dari ekosistem ekonomi yang berorientasi pada efisiensi, keselamatan, dan masa depan hijau industri.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) merespons krisis pengelolaan sampah yang kian mengkhawatirkan di tingkat daerah. KLH mendorong pemerintah daerah untuk perkuat anggaran.

Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menetapkan status darurat sampah nasional sebagai bagian dari respons terhadap triple planetary crisis.

"Target nasional kita sangat jelas, yaitu 100% sampah terkelola pada tahun 2029. Namun faktanya, saat ini baru sekitar 24% yang berhasil kita kelola secara benar. Ini sinyal merah yang menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi hanya dipikul oleh pemerintah pusat," ujar Hanif dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Lingkungan Hidup bersama DPRD Kabupaten se-Indonesia di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Rapat koordinasi itu menjadi forum strategis yang dirancang untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, memastikan isu lingkungan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan prioritas utama dalam pelayanan publik. Dalam kesempatan itu, Hanif menekankan kondisi di lapangan menunjukkan banyak kabupaten dan kota belum mampu mengimbangi laju timbulan sampah yang mencapai 143.824 ton per hari.

Berdasarkan data terbaru KLH/BPLH, tingkat pengelolaan sampah nasional saat ini baru menyentuh angka 24%, sebuah gap yang sangat lebar dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah menargetkan pengelolaan sampah mencapai 51,61% pada tahap antara dan mencapai target ambisius 100% sampah terkelola sepenuhnya pada 2029 melalui pendekatan ekonomi sirkular dan prinsip zero waste.

"Diperlukan keberanian politik dan sinergi dari pemerintah daerah, khususnya DPRD, untuk menghadirkan solusi konkret di wilayah masing-masing melalui pemberdayaan masyarakat dan transformasi ekonomi sirkular," tutur Menteri Hanif di hadapan ratusan perwakilan legislatif daerah lagi.

Hanif menambahkan, langkah ini diperkuat dengan landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang memosisikan pengelolaan sampah sebagai kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas lingkungan yang sehat. Dia pun mengingatkan kembali mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah memberikan wewenang penuh kepada daerah untuk melakukan inovasi pengelolaan.

Maka itu, Hanif mendorong DPRD untuk tidak ragu dalam melakukan penguatan peraturan daerah, mengalokasikan anggaran yang memadai, serta memperketat pengawasan terhadap implementasi kebijakan zero waste di tingkat tapak.