Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan progres pembangunan proyek tanggul laut raksasa di Pulau Jawa atau Giant Sea Wall kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Terdapat 15 segmen di Giant Sea Wall dari Serang hingga Gresik yang tengah ditinjau.

AHY mengatakan bahwa proyek yang dirancang membentang sekitar 575 kilometer itu tengah dalam tahap pematangan konsep. Menurutnya, secara konsep, proyek Giant Sea Wall melindungi Pantai Utara Jawa yang kondisinya saat ini menghadapi tantangan, seperti land subsidence atau penurunan permukaan tanah hingga banjir rob akibat naiknya permukaan air laut.

"[Proyek Giant Sea Wall] menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura sekaligus juga ekonominya, karena banyak sekali sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana," kata AHY usai melaporkan proyek Giant Sea Wall kepada Prabowo di Istana Negara pada Selasa (12/5/2026).

Sementara, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan proyek Giant Sea Wall akan dibangun sepanjang 575 kilometer, dibagi menjadi 15 segmen dari Serang hingga Gresik. Dia menjelaskan bahwa saat ini 15 segmen tersebut sedang ditinjau secara seksama.

"Jadi tadi sudah kami laporkan juga bahwa di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya, sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut," katanya.

Di 15 segmen itu terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, mitigasi sosial ekonomi dalam pembangunan pun diperlukan.

"Di situ ada kegiatan ekonomi, contoh petani, contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua Pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan. Ini harus kita tampung dan tentunya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pertanian," katanya.

Sementara, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa pihaknya pun berkoordinasi dengan BOPPJ untuk memastikan dan menyempurnakan master plan dari Giant Sea Wall. Kemudian, Danantara akan menilai peluang pengembangan-pengembangan di proyek tersebut.

"Jadi tidak hanya dibangun Giant Sea Wall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberi dampak positif terhadap perekonomiannya," ujarnya.

Adapun, dari sisi pembiayaan, pemerintah melalui BOPPJ sendiri memproyeksikan pembangunan Giant Sea Wall bakal menelan biaya investasi jumbo hingga US$100 miliar atau setara Rp1.681 triliun.

Pemerintah telah menawarkan proyek ini ke sejumlah negara agar tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diketahui menghadap Presiden Prabowo Subianto sore ini, Senin (3/11/2025).

Saat dikonfirmasi, AHY menyebut kedatangannya bakal membahas terkait penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (Whoosh).

"Mau melaporkan tentunya sekaligus meminta arahan-arahan dari beliau [Presiden], dari bapak presiden tentang banyak hal, termasuk kereta cepat," jelas AHY di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Meski tak secara rinci menjelaskan maksud kedatangannya, AHY memberi sinyal bahwa dirinya bakal membahas penyelesaian utang kereta cepat Jakarta - Bandung.

"Tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk termasuk KCIC Jakarta Bandung, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tetap akan dijalankan dengan syarat utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung telah jelas nasibnya.

Luhut mengaku, bahkan China secara bersyarat telah sepakat untuk kembali terlibat dalam pengembangan kereta cepat Jakarta—Surabaya.

"China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera," kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo—Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Sejalan dengan hal itu, Luhut menyebut saat ini pemerintah tengah membentuk tim restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh. Dia mengaku telah merekomendasikan sejumlah nama yang akan terlibat dalam tim restrukturisasi kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal menghadap Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau Whoosh.

AHY menyebut pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang. Selanjutnya, dia akan segera melaporkan kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo.

"Sebentar ya. Ini saya mau ke istana dulu, sudah ditunggu Bapak Presiden," kata AHY singkat saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Saat dikonfirmasi mengenai detil skema restrukturisasi utang kereta cepat, AHY enggan merinci. Dia menegaskan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Iya, sudah kita himpun dari banyak pihak, dari berbagai K/L [hasil skema restrukturisasinya]," pungkasnya.

Sebelumnya, Indonesia dan China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dalam kurun waktu 60 tahun, alias sampai dengan tahun 2085.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih tertunda.

“Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Prabowo—Gibran, dikutip pada Rabu (22/10/2025).

Luhut pun telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang selama 60 tahun. Skema tersebut pun akan membuat pembayaran utang kepada China dapat lebih kecil.

“Misalnya [bayar] Rp2 triliun satu tahun, kemudian penerimaan [dari operasional Whoosh] Rp1,5 triliun,” tambah Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal menghadap Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau Whoosh.

AHY menyebut pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang. Selanjutnya, dia akan segera melaporkan kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo.

"Sebentar ya. Ini saya mau ke istana dulu, sudah ditunggu Bapak Presiden," kata AHY singkat saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Saat dikonfirmasi mengenai detil skema restrukturisasi utang kereta cepat, AHY enggan merinci. Dia menegaskan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Iya, sudah kita himpun dari banyak pihak, dari berbagai K/L [hasil skema restrukturisasinya]," pungkasnya.

Sebelumnya, Indonesia dan China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dalam kurun waktu 60 tahun, alias sampai dengan tahun 2085.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih tertunda.

“Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Prabowo—Gibran, dikutip pada Rabu (22/10/2025).

Luhut pun telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang selama 60 tahun. Skema tersebut pun akan membuat pembayaran utang kepada China dapat lebih kecil.

“Misalnya [bayar] Rp2 triliun satu tahun, kemudian penerimaan [dari operasional Whoosh] Rp1,5 triliun,” tambah Luhut.