RI Rawan Bencana, Perlindungan Asuransi Masih Minim

Masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan risiko bencana alam baik gempa bumi atau bencana hidrologi akibat perubahan iklim.

(Kompas.com) 10/03/26 09:19 159997

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan risiko bencana alam baik gempa bumi atau bencana hidrologi akibat perubahan iklim.

Namun demikian, kesadaran masyarakat untuk memiliki perlindungan properti terhadap risiko bencana alam masih minim.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan, di Indonesia asuransi bencana alam masih terbelenggu oleh kesenjangan perlindungan (protection gap) yang besar.

Hal ini berarti jumlah perlindungan asuransi yang ada di suatu daerah tidak menggambarkan kerugian ekonomi secara keseluruhan ketika terjadi risiko bencana.

Hal tersebut terjadi karena belum semua bangunan atau properti memiliki perlindungan asuransi.

AAUI sendiri tengah berupaya untuk menekan angka kesenjangan perlindungan ini.

"Klaim di sana yang menjadi objek asuransi yang masuk di kami di AAUI itu kurang lebih di angka Rp 1 triliunan dari kendaraan bermotor dan properti," kata dia dalam konferensi pers update asuransi umum kuartal IV 2025, Jumat (20/2/2026).

"Jadi kejadian di akhir 2025 di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ini memang tidak termasuk yang menjadi objek asuransi, sehingga memang tidak merefleksikan klaim-klaim yang ada di sana," jelasnya.

Sementara itu, kerugian ekonomi akibat bencana ekologis tersebut ditaksir mencapa Rp 60 triliun.

Dalam perkembangannya, pemulihan ekonomi dari dampak bencana yang terjadi di Sumatera tahun lalu tersebut belum selesai 100 persen.

Objek vital seperti jembatan hingga perumahan rakyat sampai saat ini disebut belum selesai.

Dengan kejadian tersebut, Budi bilang, AAUI terus mendorong pemerintah untuk dapat menekan tingkat kesenjangan perlindungan asuransi tersebut.

Beberapa opsi yang muncul untuk menangani peristiwa semacam itu misalnya adalah adanya dana bersama (pool fund) hingga mewajibkan asuransi bencana alam.

Di sisi lain, Budi bilang, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga akan keberatan ketika harus menanggung seluruh dampak bencana yang terjadi.

"Kementerian Keuangan juga tentunya kalau dibebankan dengan anggaran yang cukup signifikan tinggi, berat juga kan, kondisi ekonomi kita lagi seperti itu," ucap dia.

Inisiatif untuk memberikan perlindungan asuransi bencana alam yang lebih baik justru muncul dari inisiatif regional ASEAN.

Harapannya, negara-negara di ASEAN dapat membangun sebuah pool fund untuk mendorong fungsi dari asuransi bencana tersebut.

Sebagai informasi, AAUI mencatat premi asuransi properti yang di dalamnya terdapat pula premi perluasan perlindungan untuk bencana alam tercatat Rp 32,86 triliun pada 2025.

Angka tersebut naik 8,6 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 30,27 triliun.

Sementara itu, pembayaran klaim dan manfaat asuransi properti tercatat senilai Rp 8,58 triliun pada periode yang sama.

Angka tersebut naik 1,8 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai RP 8,43 triliun.

Secara keseluruhan, rasio klaim properti justru turun atau menjadi 26,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 27,9 persen.

Kemampuan masyarakat beli asuransi bencana kecil

Budi menyampakan, kemampuan masyrakat untuk membeli tambahan perluasan perlindungan asuransi bencana masih sangat kecil.

Berbeda dengan negara lain yang juga memiliki kawasan relatif rawan bencana seperti Taiwan dan Jepang, pemerintah memegang peran krusial ketika terjadi bencana.

"Kalau ada bencana, dia sudah melakukan sesuatu dengan proteksi asuransi, tapi pemerintah hadir di situ. Nah kalau di sini kan tidak ada," terang dia.

Budi menjabarkan, daya beli masyarakat untuk memperluas perlindungan ke asurnais bencana masih tersentralisir di kota-kota besar.

Namun demikian, perluasan perlindungan ke asuransi bencana alam tersebut juga hanya dimiliki oleh pemegang polis yang memiliki tingkat kesadaran penuh terhadap asurasni.

"Itu pun memang yang sudah 100 persen sadar asuransi, di mana kota-kota yang besar memang literasi dan inklusinya juga cukup," kata Budi.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis OJK dan BPS, tingkat literasi asuransi Indonesia mencapai 45,45 persen dan inklusi (penggunaan) asuransi berada di angka 28,50 persen.

Kawasan rentan bencana kian meluas

Asuransi bencana saat ini dinilai penting seiring dengan meluasnya wilayah rentan bencana di Indonesia.

Budi menyampaikan, pihaknya saat ini tengah mewaspadai Pulau Kalimantan yang memiliki pembangunan signifikan.

"Yang tadinya Kalimantan itu tidak ada sesar-sesar (patahan) gempa, sekarang sudah muncul di sana. Just a matter waktu aja gitu," ungkap dia.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai pihak yang diminta untuk memperhatikan fenomena ini untuk mengurangi risiko ketika terjadi bencana alam.

Selain itu, risiko bencana hidrologi saat ini juga terus mengintai Indonesia. Bencana ini dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim ekstrem, termasuk curah hujan tinggi, kekeringan, hingga angin kencang.

"Di dalam penanganan becana ini memang tidak bisa berdiri sendiri," ungkap dia.

Asuransi bisa bantu atasi kerugian akibat bencana alam

Wakil Ketua AAUI untuk Bidang Statistik dan Riset, Trinita Situmeang menjelaskan, dalam konteks bencana alam selalu terdapat dua jenis penghitungan kerugian,yakni kerugian ekonomi dan kerugian asuransi.

"Biasanya kerugian asuransi itu jauh lebih kecil, mencerminkan bahwa rasio ataupun porsi dari aset properti di negara kita yang diasuransikan itu masih cukup kecil," kata dia dalam kesempatan yang sama.

Ia berharap rasio kerugian asuransi terhadap kerugian ekonomi ketika terjadi bencana perlu ditingkatkan. Dengan demikian, artinya ada semakin banyak properti yang telah memiliki perlindungan asuransi.

Trinita juga menyoroti adanya peningkatan risiko dengan munculnya sesar-sesar gempa yang perlu dikalkulasi potensinya.

"Memang indikator risiko gempa dilihatnya dari situ," ungkap dia.

Tak hanya itu, perubahan iklim juga menjadi indikator yang perlu diperhatikan oleh perusahaan asuransi umum dalam menilai risiko.

Indonesia jadi negara rawan bencana

Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan memang punya julukan mahkota cincin api dunia.

Realitas geologis ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara paling rawan bencana di dunia.

Riset World Risk Report 2023 menunjukkan, Indonesia menempati peringkat kedua global untuk kerentanan bencana, hanya kalah dari Filipina.

Analisis pakar geologi sekaligus Strategic Planning & Risk Management Group Head, MAIPARK Indonesia, Ruben Damanik, mengatakan interaksi terus-menerus antara lempeng-lempeng tektonik memanifestasikan diri menjadi gempa, erupsi, dan ancaman tsunami yang merata dari Aceh hingga Papua.

Data historis 1963-2023 menunjukkan bahwa hampir tidak ada wilayah yang benar-benar aman dari potensi gempa.

Sementara itu, Data Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa setiap bencana dapat menurunkan produk domestik bruto (PDB) per kapita.

Hal tersebut mencakup kerugian tidak langsung di sektor perdagangan mencapai Rp 23,96 triliun dan di manufaktur Rp 19,51 triliun.

Total potensi kerugian akibat bencana cuaca ekstrem dan banjir diperkirakan mencapai Rp 500 triliun hingga Rp 800 triliun per tahun.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

#bencana #asuransi-bencana-alam #asuransi-bencana #berdamai-dengan-bencana #adaptasi-bencana #bencana-berulang

https://money.kompas.com/read/2026/03/10/091900126/ri-rawan-bencana-perlindungan-asuransi-masih-minim