Bisnis.com, PALEMBANG— Bank Sumsel Babel kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan mempertahankan predikat Platinum sebagai bank pembangunan daerah dengan layanan terbaik selama 10 tahun berturut-turut pada ajang 23rd Infobank Banking Customer Experience Awards 2026.

Penghargaan tersebut menegaskan konsistensi Bank Sumsel Babel dalam menjaga kualitas layanan di tengah percepatan transformasi industri perbankan dan perubahan perilaku nasabah yang semakin mengandalkan layanan digital.

Dalam ajang yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group bersama Marketing Research Indonesia itu, Bank Sumsel Babel berhasil meraih enam penghargaan, termasuk predikat The Best Regional Bank in Service Excellence for 10 Consecutive Years (Platinum).

Selain penghargaan utama tersebut, Bank Sumsel Babel juga meraih penghargaan pada sejumlah kategori layanan, mulai dari layanan tatap muka (walk in channel), layanan digital, petugas keamanan, layanan pelanggan, hingga pembukaan rekening melalui aplikasi seluler.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel Muhamad Suryadi mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan perusahaan dalam menjaga kualitas pelayanan kepada nasabah.

"Kami akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transformasi digital, serta menghadirkan pengalaman perbankan yang semakin mudah, cepat, aman, dan terpercaya bagi seluruh nasabah," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa strategi transformasi yang dijalankan perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara penguatan layanan konvensional dan pengembangan kanal digital.

“Prestasi ini juga menunjukkan bahwa Bank Sumsel Babel tidak hanya unggul dalam layanan di kantor cabang, tetapi juga mampu meningkatkan pengalaman nasabah melalui berbagai inovasi digital yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir,” tuturnya.

Sebagai bank pembangunan daerah, imbuh Suryadi, pihaknya menargetkan untuk terus memperkuat daya saing melalui transformasi berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan akses layanan keuangan yang inklusif.

Penghargaan yang diraih pada Infobank Banking Customer Experience Awards 2026 menjadi modal penting bagi Bank Sumsel Babel untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat posisinya di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif.

“Diharapkan (penghargaan) yang diraih ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh insan Bank Sumsel Babel dalam memberikan yang terbaik bagi nasabah dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR — Maraknya akomodasi ilegal di Bali menyebabkan tingkat hunian hotel di Bali stagnan bahkan turun walaupun kunjungan wisatawan mancanegara naik.

Ketua Bali Villa Association (BVA) Ismoyo S. Soemarlan menjelaskan jumlah villa ilegal di Bali sekitar 30% - 40% dari total villa yang ada. Kemudian maraknya kos elite yang disewakan ke wisatawan asing dengan harga murah berkisar Rp4 juta - Rp5 juta per bulan.

Menurut Data Dinas Pariwisata Bali, jumlah akomodasi mencapai 17.543, paling banyak villa yang jumlahnya mencapai 7.610 unit, kemudian pondok wisata atau homestay 5.594 unit, hotel melati 2.221 unit, hotel bintang 1.694 unit, apartemen 424 unit.

"Ada juga wisatawan asing dia senang tinggal di Bali kemudian bangun rumah yang seindah villa, dia tempati hanya satu bulan kemudian dia kembali ke negaranya dan rumah tersebut dia sewakan ke wisatawan asing, hal seperti ini yang merugikan Bali," kata Ismoyo dikutip Rabu (1/7/2/2026).

Keberadaan villa ilegal menurut Ismoyo menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak adil bagi villa yang sudah berizin resmi, karena tidak perlu membayar pajak. Kemudian akomodasi ilegal bisa menjual dengan lebih murah. Kerugian lainnya bisa menurunkan standar standar industri secara keseluruhan dan menurunkan citra pariwisata Bali.

Bagi daerah, masifnya akomodasi ilegal menghilangkan potensi pajak mulai dari PB1, Pajak Hotel dan Restoran (PHR) hingga Pajak Penghasilan (Pph). "Devisa juga bocor ke pemilik asing via nomine, keamanan wisatawan di Bali juga tidak terjamin," jelas Ismoyo.

Penertiban villa dan akomodasi ilegal lainnya di Bali tidak mudah, menurut Ismoyo tumpang tindih regulasi dan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten menjadi kendala utama. Kemudian jumlah petugas dan property yang diawasi masih tidak seimbang.

Platform digital seperti Online Travel Agent (OTA) dan Airbnb sulit diatur secara lokal, modus dengan system nomine kadang sulit dibuktikan dengan hukum, selain itu penertiban yang dilakukan pemerintah masih bersifat sporadis atau tidak konsisten.

Untuk mengatasi akomodasi ilegal, Bali Villa Association mengusulkan adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang standar villa di Bali, kemudian integrasi data villa dibawah Pemprov, pengawasan terpadu berbasis dan dan bila diperlukan adanya insentif agar pemilik mau mengurus izin, terutama villa kecil yang dimiliki oleh warga lokal. Menurut Ismoyo jika izin dipermudah, villa tersebut akan menjadi legal, pemerintah bisa mungut pajak, daripada dipersulit mereka akan tetap ilegal.

Yusuf Wicaksono, Kepala Divisi Asesmen & Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah Kpw BI Bali menjelaskan keberadaan akomodasi ilegal menjadi salah satu masalah utama pariwisata Bali. "Akomodasi ilegal menimbulkan lost ekonomi Bali selain masalah kemacetan dan waktu tempuh yang menjadi masalah pariwisata Bali," jelas Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) sepanjang 2023 sampai dengan 2026 telah menggelontorkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp7 triliun untuk pengembangan teknologi informasi.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam agenda Ngopi Bareng Media di Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

“Kalau IT, memang kita menggunakan capex dari multi years, dari 2023 sampai dengan 2026 itu sekitar Rp7 triliun, jadi selama 4 tahun itu,” ungkapnya, Rabu (1/7/2026).

Dia mengatakan, transformasi teknologi menjadi kebutuhan strategis seiring pesatnya digitalisasi industri keuangan dan pertumbuhan bisnis BSI. Transformasi ini juga akan menjadi langkah perseroan mencapai visi menjadi Top 5 Global Islamic bank serta aspirasi memiliki nasabah 40 juta tahun 2030.

Adapun, bank syariah terbesar di Indonesia ini telah merampungkan transformasi sistem IT sebagai fondasi percepatan bisnis dan penguatan layanan digital.

Pada Mei 2026, Anggoro menuturkan bahwa BSI telah menyelesaikan migrasi core banking dari R10 ke R24, menjadikannya sebagai salah satu proyek teknologi terbesar BSI dengan melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi.

Seluruh proses dilakukan secara bertahap melalui berbagai rehearsal, dengan pengawasan OJK dan Danantara untuk memastikan implementasi berjalan aman, terkendali, dan transparan.

Transformasi tersebut meningkatkan efisiensi operasional hingga sekitar 80 persen, mempercepat proses Close of Business (COB), serta memperbesar kapasitas sistem untuk mendukung ekspansi bisnis digital dan inovasi produk. Saat ini availability all channell BSI 99,99% sehingga transaksi melalui channel digital dan cabang berlangsung lancar.

“Ruang untuk menumbuhkan nasabah, inovasi untuk fitur baru di BYOND sangat luas karena kapasitas terpakai masih di bawah 10%. Nasabah akan merasakan manfaat dari kekuatan dan kecepatan IT BSI yang baru,” tuturnya.

Transformasi teknologi dan ekspansi bisnis berdampak positif terhadap kinerja perseroan. Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 % secara tahunan (year on year/YoY).

Sementara itu, total aset BSI mencapai Rp444 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko telah tiba di Indonesia pada hari ini, Rabu (1/7/2026) untuk menjalankan kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Kedatangan Lukashenko disambut oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Dalam unggahan di akun Instagram-nya @sjafrie.sjamsoeddin, Sjafrie mewakili Presiden RI Prabowo Subianto menyambut kehadiran Presiden Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta hari ini.

"Kehadiran Presiden Belarus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Belarus, sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama strategis yang saling menghormati dan saling berkontribusi bagi kemajuan kedua bangsa," tulis Sjafrie.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah terlebih dahulu menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Belarus Maxim Ryzhenko, pada Selasa (30/6/2026) di Jakarta. Kunjungan kehormatan itu menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko.

Dalam pertemuan kedua Menteri Luar Negeri itu, dibahas pula rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko yang akan berlangsung pada esok hari, Kamis (2/7/2026).

Kedua Menteri juga membahas persiapan penyelengaraan kunjungan kenegaraan, termasuk beberapa kerja sama yang akan menjadi deliverables kunjungan.

Selain itu, dibahas pula upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Belarus di berbagai bidang, antara lain ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Indonesia pun akan menyambut baik rencana peluncuran Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030 yang diharapkan dapat menjadi kerangka kerja untuk mendorong kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan di antara kedua negara.

Belarus sendiri merupakan mitra penting bagi Indonesia di kawasan Eurasia dan menjadi salah satu anggota kunci dari Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU). Indonesia dan EAEU telah menandatangani persetujuan perdagangan bebas (Indonesia – EAEU Free Trade Agreement) pada Desember 2025.

Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mempercepat transformasi Pelabuhan Batu Ampar melalui penerapan skema direct billing yang dinilai akan meningkatkan transparansi, efisiensi biaya, serta kemudahan layanan bagi pelaku usaha logistik.

Transformasi tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Transformasi Pelabuhan Batu Ampar yang mempertemukan BP Batam, PT Batam Terminal Petikemas, serta pelaku usaha logistik dan jasa kepelabuhanan di Batam.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kota Batam, Yasser Hadeka Daniel, mengatakan penerapan direct billing merupakan perubahan yang telah lama dinantikan para pelaku usaha karena memungkinkan perusahaan freight forwarder bertransaksi langsung dengan operator terminal tanpa melalui pihak perantara.

"Selama ini transaksi kami dilakukan melalui pihak kedua sehingga terdapat biaya tambahan. Dengan direct billing, kami dapat bertransaksi langsung dengan terminal sehingga biaya perantara dapat dihilangkan," kata Yasser, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, penerapan sistem tersebut tidak menyebabkan kenaikan tarif bagi pengguna jasa. Sebaliknya, efisiensi yang diperoleh dari penghapusan mata rantai transaksi berpotensi memangkas biaya logistik hingga sekitar 30 persen.

Selain memberikan efisiensi biaya, transformasi Pelabuhan Batu Ampar juga dinilai meningkatkan kualitas pelayanan bongkar muat. Kehadiran peralatan modern seperti ship to shore (STS) crane menjadi langkah awal menuju standar pelayanan pelabuhan bertaraf internasional.

"Ini menjadi kabar baik bagi freight forwarder maupun cargo owner karena biaya logistik lebih efisien dan pelayanan pelabuhan semakin baik," ujarnya.

Dia menambahkan, melalui sosialisasi tersebut para anggota ALFI juga memperoleh penjelasan mengenai tahapan registrasi perusahaan serta mekanisme teknis sebelum implementasi direct billing diberlakukan secara penuh.

Sementara itu, Direktur PT Batam Terminal Petikemas, Capt. Basori Alwi, mengatakan perubahan skema pelayanan merupakan bagian dari transformasi tata kelola kepelabuhanan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta penyederhanaan proses administrasi.

Menurut dia, melalui skema baru tersebut seluruh pembayaran layanan terminal dilakukan langsung kepada operator sesuai layanan yang diterima pengguna jasa.

"Transformasi ini bertujuan menciptakan sistem pelayanan yang lebih sederhana, terbuka, terdokumentasi dengan baik, serta memberikan kepastian layanan bagi seluruh pengguna jasa," katanya.

Basori menegaskan keberhasilan transformasi tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem maupun regulasi, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pelaku usaha logistik.

"Kami berharap komunikasi yang baik bersama ALFI dan seluruh pengguna jasa dapat menghasilkan pemahaman yang sama sehingga implementasi direct billing berjalan lancar," ujarnya.

Direktur Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan BP Batam, Benny Syahroni, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi sekaligus mempererat kolaborasi antara BP Batam dengan pelaku usaha logistik dalam mendukung transformasi sektor kepelabuhanan.

Menurut Benny, berbagai upaya peningkatan pelayanan mulai menunjukkan hasil positif yang tercermin dari pertumbuhan kinerja operasional maupun penerimaan kepelabuhanan sepanjang Semester I 2025.

Hingga akhir Juni 2025, realisasi penerimaan Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan mencapai Rp219,75 miliar atau 55 persen dari target tahunan sebesar Rp401,86 miliar.

"Angka tersebut meningkat 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp189 miliar," kata dia.

Dari sisi operasional, jumlah kunjungan kapal barang dan penumpang mencapai 54.876 call, tumbuh 15 persen dibandingkan Semester I 2024. Total bobot kotor kapal (Gross Tonnage/GT) juga meningkat 18 persen menjadi 34,87 juta GT.

Sementara itu, volume peti kemas yang ditangani pelabuhan-pelabuhan di bawah BP Batam mencapai 359.944 TEUs, naik 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Aktivitas ekspor-impor mendominasi dengan volume 273.004 TEUs, meningkat 18 persen, sedangkan peti kemas domestik tumbuh 6 persen menjadi 86.940 TEUs," jelas dia.

Pertumbuhan juga terjadi pada arus barang umum (general cargo) yang mencapai 5,42 juta ton atau meningkat 12 persen, serta jumlah penumpang ferry domestik dan internasional yang mencapai 4,64 juta orang, naik 8 persen dibandingkan Semester I 2024.

BP Batam optimistis transformasi Pelabuhan Batu Ampar yang didukung modernisasi fasilitas, digitalisasi layanan, dan penerapan direct billing akan semakin meningkatkan daya saing logistik Batam sebagai salah satu gerbang perdagangan internasional Indonesia.

Ke depan, kapasitas Terminal Peti Kemas Batu Ampar juga akan terus ditingkatkan seiring penambahan fasilitas dan peralatan bongkar muat, dengan target kapasitas mencapai 2 juta TEUs guna mengakomodasi pertumbuhan arus barang dan perdagangan di Batam.

Bisnis.com, JAKARTA - Lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan mendapatkan manfaat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Nominal yang diberikan berkisar Rp42 juta atau disesuaikan dengan penyebab kematian.

Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, mengatakan saat ini sedang menelusuri secara pasti apakah kematian lima peserta disebabkan masalah kesehatan atau kecelakaan kerja. Sebab dari sinilah akan ada perbedaan pemberian manfaat.

"Kemudian untuk yang dari BPJS itu kemungkinan sekitar Rp42 juta. Kami belum tahu angka pastinya karena ini sudah kami proses ya terkait yang dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan ada meninggal karena kecelakaan atau meninggal karena sakit. Nah ini nanti kita lihat kriterianya apakah masuk kecelakaan atau masuk karena sakit," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (1/7/2026).

Saat ini pihaknya juga sudah membentuk tim investigasi untuk mengusut kematian lima calon manajer, meskipun belum ada upaya memproses secara hukum. Tim investigasi berisikan pihak Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan.

Selain itu, pemberian santunan sudah sempat diberikan oleh Kementerian Pertahanan sebanyak Rp50 juta.

Menurut Donny, santunan telah disiapkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan latihan dasar militer (Latsarmil) yang saat ini nomenklaturnya diubah menjadi pelatihan Bela Negara dan Manjerial.

"Itu sudah ada anggaran yang dari disiapkan dari pemerintah. Dari pemerintah kan sudah mengalokasikan anggaran ya. Ada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini," jelasnya.

Anggaran juga disiapkan untuk proses seleksi maupun pelaksanaan kegiatan operasional. Termasuk mengganti tiket keberangkatan para peserta.

"Jadi itu anggaran itu termasuk mereka juga kita ganti tiketnya mereka berangkat ke tempat latihan, balik lagi itu juga sudah kita alokasikan anggaran untuk itu ya," ujarnya.

Bisnis.com, MALANG — Kota Malang mengalami inflasi bulan ke bulan (m-to-m) sebesar 0,43% pada Juni 2026 yang dipicu terutama kenaikan harga bensin.

Kepala BPS Kota Malang Umar Sjaifudin mengatakan inflasi tahun kalender (y-to-d) sebesar 1,66% dan secara y-on-y mengalami inflasi sebesar 3,16%.

“Penyumbang utama inflasi bulan Juni 2026 secara m-to-m adalah kelompok transportasi dengan andil 0,31%, sedangkan komoditas utama penyumbang inflasi adalah bensin,” katanya, Rabu (1/7/2026).

Komoditas lainnya, bawang merah, angkutan udara, bawang putih dan telepon seluler.

Secara y-on-y, kata dia, inflasi pada Juni 2026 dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu. komoditas utama penyumbang inflasi yaitu emas perhiasan. Selanjutnya, bensin, beras, minyak goreng, dan sigaret kretek mesin.

Pada Juni 2026, kata dia, terjadi kenaikan harga BBM dibandingkan bulan Mei 2026 yakni Pertamax dari Rp12.300 pada Mei 2026 menjadi Rp16.250 pada Juni 2026, Pertamax Turbo dari Rp19.900 pada Mei 2026 menjadi Rp20.750 pada Juni 2026

Selain itu, kenaikan harga pada komoditas hortikultura, khususnya bawang merah dan bawang putih, disebabkan oleh keterbatasan pasokan sebelum memasuki masa panen.

Pada Juni, juga terjadi kenaikan tarif angkutan udara bertepatan dengan masa libur sekolah yang mendorong kenaikan jumlah penumpang pesawat udara.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi sebagai dampak konflik perang antara Iran dan AS yang masih belum menemukan titik perdamaian. Menurutnya, situasi ini berbarengan juga dengan musim liburan, di mana kebutuhan transportasi meningkat.

Pemerintah berusaha meredam kenaikan pengeluaran untuk kelompok transportasi dengan diskon tiket kereta api dan tiket pesawat selama musim liburan.

Dia berharap, stabilisasi harga pangan harus terus dilakukan karena secara historis (y-on-y) volatile food atau pergerakan harga kelompok makanan dan minuman masih menjadi penyumbang inflasi terbesar.

Meski demikian upaya dalam pengendalian inflasi yang semakin solid berdampak pada kumulatif inflasi di tahun 2026 sebesar 1,66%, masih pada level aman atau masih di bawah rentang ± 2,5%.

“Pada Juli 2026 patut diwaspadai juga sumber inflasi dari kelompok pendidikan karena musim ajaran baru,” ucapnya.

Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq merespons dugaan yang menyebut melonjaknya harga Minyakita di pasaran akibat digunakan oleh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis.

Hanif mengatakan penggunaan Minyakita oleh dapur SPPG tidak tepat karena program minyak goreng rakyat ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng.

Harga eceran tertinggi Minyakita pun telah diatur pemerintah yakni Rp15.700 per liter agar mudah dijangkau masyarakat. Namun dia menyebut belum mendapat detail informasi terkait dugaan tersebut.

“Saya belum mendapat detailnya. Tapi tentu ini menjadi bahan kita karena memang [peruntukan] Minyakita itu untuk yang di luar itu [SPPG],” kata Hanif di sela Rakernas APEKSI ke-18 di Medan, Rabu (1/7/2026).

Dikatakan Hanif pihaknya akan mencermati detail dugaan tersebut terlebih dahulu mengingat penyelesaiannya nanti melibatkan lintas kementerian/lembaga.

Dia juga menyampaikan bahwa saat ini sistem di Badan Gizi Nasional (BGN) tengah diperbaiki oleh kepala BGN yang baru. Kemenko Pangan disebutnya akan mengikuti sembari tetap menjadikan dugaan tersebut sebagai perhatian.

“Jadi saya kira kami mengikuti terlebih dahulu sambil melihat langsung juga. Tapi ini tentu menjadi perhatian kami,” tambahnya.

Adapun harga Minyakita di tingkat pedagang non mitra Bulog di sejumlah wilayah di Sumut melonjak hingga tembus Rp22.000 per liter sejak awal Mei 2026. Padahal, HET ke konsumen yang ditetapkan Badan Pangan Nasional ialah Rp15.700 per liter.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) Kantor Wilayah I sebelumnya mengungkapkan pihaknya mendapat laporan dugaan Minyakita yang dijadikan sebagai minyak curah dan dikemas ke dalam jeriken untuk kebutuhan tertentu.

Menurut informasi yang beredar, lanjutnya, pengemasan tersebut dikaitkan dengan operasional dapur SPPG yang menggunakan Minyakita sebagai salah satu bahan bakunya.

“Berdasarkan ketentuan yang berlaku, MBG tidak diperbolehkan menggunakan produk Minyakita. Ini tentu perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi mengganggu ketersediaan barang di pasar umum serta menciptakan distorsi distribusi,” ujar Ridho Pamungkas, Ketua KPPU Kanwil I, Rabu (13/5/2026).

Sementara itu, Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumut menegaskan bahwa distribusi Minyakita kepada pedagang mitra tetap berjalan tanpa hambatan sesuai ketentuan. Penjualan Minyakita di atas HET disebutnya dilakukan oleh pedagang yang belum menjadi mitra Bulog.

“Itu pasti bukan dari mitra resmi Bulog karena kalau ambil langsung dari Bulog pedagang pengecer wajib menjual ke konsumen sesuai HET. Pedagang pengecer mitra Bulog semuanya terdata dalam SIMIRAH,” kata Budi Cahyanto, Kepala Bulog Kanwil Sumut, Kamis (14/5/2026).

Bisnis.com, BANDUNG — Nilai ekspor Jawa Barat selama Januari–Mei 2026 mencapai US$15,97 miliar atau tumbuh 3,71% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan ekspor sektor nonmigas.

Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan nilai ekspor nonmigas sepanjang lima bulan pertama 2026 mencapai US$15,87 miliar atau naik 3,85% secara tahunan.

"Peningkatan ini didorong oleh dominasi ekspor nonmigas yang mencapai US$15,87 miliar atau naik 3,85%," ujarnya dalam Berita Resmi Statistik (BRS) di Bandung, Rabu (2/7/2026).

Sebaliknya, ekspor migas tercatat sebesar US$100,27 juta atau turun 14,78% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara bulanan, nilai ekspor Jawa Barat pada Mei 2026 mencapai US$3,40 miliar. Nilai tersebut turun 1,63% dibandingkan April 2026, tetapi masih tumbuh 2,10% dibandingkan Mei 2025.

Dari sisi komoditas, mesin dan peralatan mekanis menjadi penyumbang kenaikan terbesar dengan nilai ekspor bertambah US$296,93 juta atau naik 25,27% sepanjang Januari–Mei 2026.

Kinerja positif juga dicatatkan oleh ekspor kendaraan dan bagiannya yang tumbuh 7,91%, serta perhiasan atau permata yang meningkat 14,47%.

Di sisi lain, sejumlah komoditas mengalami penurunan. Ekspor karet dan barang dari karet turun US$94,41 juta atau 14,64%, sedangkan mesin dan perlengkapan elektrik terkoreksi 2,53%.

Margaretha mengatakan Amerika Serikat masih menjadi tujuan utama ekspor Jawa Barat dengan nilai mencapai US$2,63 miliar selama Januari–Mei 2026.

Filipina berada di posisi kedua dengan nilai ekspor US$1,47 miliar, disusul Jepang sebesar US$1,15 miliar. Ketiga negara tersebut menyumbang 33,08% dari total ekspor nonmigas Jawa Barat.

Berdasarkan kawasan, negara-negara ASEAN menyerap ekspor senilai US$4,37 miliar atau setara 27,54% dari total ekspor nonmigas. Sementara itu, kawasan Amerika dan Eropa mencatatkan nilai impor produk asal Jawa Barat sebesar US$5,96 miliar.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan masih mendominasi ekspor Jawa Barat dengan kontribusi 98,75% dan tumbuh 3,85% sepanjang Januari–Mei 2026. Sektor pertanian juga meningkat 3,11%, sedangkan sektor pertambangan turun 8,84%.

Volume ekspor Jawa Barat selama Januari–Mei 2026 mencapai 4,01 juta ton, naik 12,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,57 juta ton. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh ekspor nonmigas yang tumbuh 16,16%.

Sementara itu, nilai impor Jawa Barat pada Mei 2026 tercatat sebesar US$0,98 miliar, turun 10,74% dibandingkan April 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (1/7/2026).

Ketiga pejabat seluruhnya merupakan Direktur Jenderal (Dirjen), yang sebelumnya merupakan pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt). Purbaya memimpin langsung upacara pengambilan sumpah jabatan.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab," bunyi sumpah jabatan yang dibacakan dan dipimpin Purbaya di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ketiga pejabat baru yang dilantik yaitu Sudarto, yang menjadi Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu. Dia sempat mengisi posisi Plh, usai Luky Alfirman dicopot pada April 2026. Sebelumnya juga dia menjabat sebagai Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara.

Kemudian, Evita Manthovani mengisi jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Jabatan ini sebelumnya diisi oleh Rionald Silaban yang telah lama memasuki masa pensiun. Evita awalnya bekerja di Kemenko Perekonomian.

Selanjutnya, Herman Saheruddin menjabat Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Sebelum dilantik sebagai pejabat definitif, dia telah menjabat Plt. Herman sebelumnya adalah Direktur Eksekutif di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), institusi yang dulu dipimpin Purbaya.

Posisi DJSPSK merupakan pecahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), yang mana pecahan lainnya yaitu Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Posisi DJSPSK awalnya dijabat oleh Masyita Crystallin, yang berpinda ke Danantara Investment Management.

Kini, posisi Dirjen yang masih belum diisi oleh pejabat definitif adalah Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Usai pencopotan Febrio Kacaribu April lalu, jabatan ini diisin oleh Plh yakni Ferry Ardiyanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Wholesale Banking PT Bank KB Indonesia Tbk. Widodo Suryadi tercatat membeli saham BBKP dengan jumlah total mencapai 1 juta lembar pada 30 Juni 2026. Tujuan transaksi adalah investasi.

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (1/7/2026), Widodo Suryadi membeli saham BBKP sebanyak 1 juta lembar dengan harga Rp50 per saham. Dengan demikian, total nilai transaksi mencapai sekitar Rp50,00 juta.

Seiring dengan langkah tersebut, Widodo Suryadi kini menggenggam 1 juta lembar saham. Nilai itu setara 0,000538%. Sebelum transaksi, Widodo tercatat belum memiliki saham BBKP.

Adapun sepanjang hari ini, Rabu (1/6/2026) saham BBKP bergerak di rentang Rp50—Rp51 per saham. Sepanjang tahun berjalan, saham perseroan tercatat turun sebesar 33,77% (year to date/YtD) atau 26 poin.

Pada kuartal I/2026, KB Bank tercatat menyalurkan kredit sebesar Rp43,19 triliun. Realisasi itu tumbuh 2,61% secara tahunan (year on year/YoY). Kinerja positif itu turut didorong oleh peningkatan kredit lancar sebesar 4,76% YoY menjadi Rp34,02 triliun.

Pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) perseroan meningkat signifikan 97,28% YoY menjadi Rp363 miliar, sejalan dengan perbaikan Net Interest Margin (NIM) yang naik menjadi 2,09%, dibandingkan 1,09% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) pada kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp41,52 triliun. Di tengah fokus pada peningkatan kualitas pendanaan, KB Bank mencatat pertumbuhan dana murah (current account savings account/CASA) sebesar 5,74% YoY menjadi Rp13,09 triliun.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie menyampaikan, kinerja kuartal I/2026 menunjukkan KB Bank terus berada di jalur yang tepat, dengan perbaikan yang tercermin dari pertumbuhan kredit, penguatan dana murah, peningkatan margin bunga bersih, dan PPOP yang kembali positif.

Meski demikian, pihaknya menyadari masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam kualitas kredit, fundamental bisnis secara keseluruhan, serta penguatan struktur permodalan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

“Fokus kami ke depan adalah menjaga momentum ini melalui pertumbuhan berkualitas, pengelolaan risiko yang disiplin, serta penguatan sinergi dengan KB Financial Group,” tutur Kunardy dalam keterangannya beberapa waktu.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, mengungkapkan alasan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih secara militer.

Sebelumnya, peserta melakukan pelatihan yang disebut latihan dasar militer (Latsarmil). Kemudian setelah lima calon manajer meninggal dunia saat latihan, nomenklatur diubah menjadi pelatihan Bela Negara dan Manjerial.

Pengubahan sekaligus menghapus pelatihan secara militer di mana tidak ada lagi pelatihan penggunaan senjata maupun taktik militer.

Saat ini peserta akan menjalani pelatihan Bela Negara selama dua minggu dan satu bulan khusus pelatihan manjerial.

Kembali ke Donny, dia menjelaskan bahwa pelatihan militer dibutuhkan untuk membentuk karakter calon manajer yang lebih disiplin.

"Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam kemiliteran itu ada nilai-nilai ya tadi yang disampaikan oleh Pak Dave (Wakil Ketua Komisi I DPR RI) tadi itu sangat baik sekali untuk bisa membentuk karakter. Karena manajer ini nanti di lapangan juga dibutuhkan manajer-manajer yang bagus juga," kata dia di Kompleks Parlemen, Rabu (1/7/2026).

Dia menyebut tidak ingin para calon manajer tidak bisa melaksanakan tugasnya secara baik saat memimpin anak buah di kedua program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Baginya, kedisplinan waktu sangat dibutuhkan bagi pemimpin. Termasuk melakukan koordinasi dalam kerja sama tim.

"Kemudian kerja sama, koordinasi dan lain sebagainya itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pendidikan di Bela Negara ini," tuturnya.

Bahkan menurutnya banyak perusahaan mengirimkan pegawainya untuk dilatih oleh TNI guna meningkatkan karakter.

"Karena ya kalau kita lihat cukup banyak juga lah ya kementerian ataupun perusahaan-perusahaan juga yang mengirimkan pegawai-pegawainya untuk meningkatkan karakter itu di ini pusat-pusat pendidikan TNI, di Rindam-Rindam ataupun di Pusat Bela Negara Kementerian Pertahanan," sambungnya.

Dengan begitu, kata dia, para direktur akan senang memiliki pegawai yang disiplin sampai berintegritas.

Dia turut menjelaskan bahwa saat ini tengah mengusut kematian lima calon manajer dengan membentuk tim investigasi yang terdiri dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan.

Namun pihaknya belum membuka peluang membawa insiden itu ke ranah hukum karena masih dalam proses internal. Lima peserta yang meninggal juga akan mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.