Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Semarang melaksanakan penyitaan terhadap aset milik wajib pajak berinisial SHB di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tanah pekarangan seluas 50.000 meter persegi disita sebagai tindak lanjut atas tunggakan pajak sebesar Rp16 miliar.

Tindakan tersebut dilakukan setelah wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya meskipun telah diberikan berbagai kesempatan sesuai ketentuan penagihan pajak .

Sebelum penyitaan, KPP Madya Dua Semarang telah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya, termasuk melalui mekanisme pengangsuran atau penundaan pembayaran setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Namun, wajib pajak yang bergerak di bidang otomotif itu tetap tidak memberikan tanggapan.

Tim KPP Madya Dua Semarang yang terdiri dari Juru Sita Pajak Negara, Wahyu Budianto dan Abiyanto; Kepala Seksi Pemeriksaan Penagihan dan Penilaian, Nanda Andito, serta seluruh tim saksi turut hadir mengikuti proses pemasangan penanda penyitaan di tanah pekarangan milik SHB.

Wahyu menyampaikan bahwa usai tujuh hari sejak jatuh tempo Surat Ketetapan Pajak (SKP), KPP Madya Dua Semarang menerbitkan Surat Teguran. Dalam jangka waktu 21 hari setelah Surat Teguran disampaikan, SHB tetap tidak melakukan pelunasan sehingga diterbitkan Surat Paksa sebagai dasar pelaksanaan tindakan penagihan aktif berikutnya.

"Penyitaan merupakan langkah terakhir dalam proses penagihan aktif. Sebelumnya, wajib pajak telah diberikan berbagai kesempatan untuk melunasi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku," tambah Nanda dalam keterangannya, dikutip Rabu (1/6/2026).

Setelah Surat Paksa disampaikan, KPP Madya Dua Semarang juga melakukan tindakan pengamanan aset melalui pemblokiran rekening wajib pajak. Namun hingga berakhirnya jangka waktu 2 x 24 jam sejak penyampaian Surat Paksa, tunggakan pajak tetap tidak dilunasi.

Kondisi tersebut menjadi dasar diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan pelaksanaan penyitaan atas aset milik wajib pajak.

Meski aset telah disita, kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan masih diberikan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, wajib pajak masih dapat melunasi seluruh utang pajaknya dalam jangka waktu 14 hari setelah penyitaan dilaksanakan.

Apabila hingga batas waktu tersebut tunggakan tidak juga dilunasi, barang sitaan dapat diusulkan untuk dilelang dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan yang timbul.

"Tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan dilakukan untuk menjamin kepatuhan dan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh wajib pajak. Langkah tersebut juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang mengabaikan kewajiban perpajakannya meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan tunggakan secara sukarela," ungkap dia.

PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk menjajaki berbagai peluang kolaborasi strategis guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku industri pupuk sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

Penandatanganan MoU dilakukan di Jakarta pada Rabu (1/7/2026). Kerja sama tersebut menjadi langkah awal bagi kedua badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengeksplorasi sinergi pemanfaatan kompetensi, aset strategis, dan kapabilitas masing-masing perusahaan dalam mendukung agenda hilirisasi dan penguatan industri nasional.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan sinergi tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan kemandirian melalui swasembada energi dan pangan.

“Tidak ada bangsa yang benar-benar berdaulat tanpa energi. Dan tidak ada bangsa yang benar-benar kuat tanpa pangan. Karena itu, sinergi Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan dua fondasi utama kedaulatan Indonesia yakni energi dan pangan,” ujar Simon.

Menurut Simon, kolaborasi antardua BUMN tersebut menjadi kebutuhan strategis di tengah tantangan menjaga ketahanan energi sekaligus memperkuat sektor pangan nasional. Pertamina saat ini menjalankan transformasi melalui Dual Growth Strategy dengan memperkuat bisnis inti untuk menjaga ketahanan energi, sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon sebagai bagian dari target Net Zero Emission. Sementara itu, Pupuk Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan memperkuat industri petrokimia nasional.

“Ketika dua kekuatan ini dipadukan, saya percaya kita tidak hanya menciptakan efisiensi, kita membangun sebuah ekosistem strategis yang memperkuat fondasi industri dan ekonomi Bangsa Indonesia,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan sektor energi yang kuat menjadi prasyarat bagi keberlangsungan industri, sementara industri yang kuat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pertamina dan Pupuk Indonesia mengemban mandat yang saling melengkapi. Ketika kedua mandat tersebut dipadukan, yang kita bangun bukan sekadar hubungan antar perusahaan, melainkan kemitraan yang memperkuat ekosistem industri nasional, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Rahmad.

Ia menambahkan, sinergi kedua perusahaan diharapkan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar melalui penggabungan kompetensi Pertamina di sektor energi dengan pengalaman Pupuk Indonesia di sektor pupuk dan petrokimia.

“Oleh karena itu, sinergi antara Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan langkah penting untuk mengintegrasikan kekuatan kedua perusahaan dalam menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang pertumbuhan di masa depan,” tambahnya.

Melalui nota kesepahaman tersebut, Pertamina dan Pupuk Indonesia akan menjajaki berbagai peluang kerja sama yang memberikan nilai tambah bagi kedua perusahaan. Kolaborasi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri nasional, mempercepat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, serta memperkuat daya saing industri dalam negeri.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak sektor digital mencapai Rp24 triliun setelah penerapan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace yang mulai berlaku efektif pada Agustus 2026.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan penerimaan pajak dari pelaku usaha di sektor perdagangan digital terus menunjukkan tren positif dalam lima tahun mencapai Rp12 triliun.

"Rata-rata dari sekitar yang saya amati ya 5 tahun kebelakang itu konsisten meningkat angka terakhir itu mungkin sekitar 8 triliun sampai 12 triliun setahun," kata Bimo dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dengan diterapkannya mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace, DJP memperkirakan penerimaan pajak dari sektor tersebut berpotensi meningkat 100 persen sekitar Rp16 triliun hingga Rp24 triliun per tahun.

"Kami berharap setidaknya bisa katakanlah ya insyaallah bisa naik 100% lah jadi di angka mungkin Rp16 triliun sampai Rp24 triliun setahun," tuturnya.

Bimo menegaskan proyeksi tersebut bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan, hasil pengujian kepatuhan wajib pajak, penyempurnaan sistem Coretax, serta masukan dari pelaku usaha dan penyelenggara marketplace selama masa transisi penerapan kebijakan.

Ia menekankan bahwa tujuan utama penerapan kebijakan ini bukan semata-mata untuk meningkatkan penerimaan negara, melainkan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.

“Semangatnya kita arahkan ke sana, semangatnya untuk kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum,” pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, DJP telah menunjuk empat penyelenggara marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Keempat platform tersebut diberikan masa transisi selama satu bulan untuk melakukan penyesuaian sistem sebelum pemungutan pajak mulai diterapkan secara efektif pada 1 Agustus 2026.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) Juanda membuka lowongan kerja pada 2026 untuk mengisi posisi Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan. Pendaftaran seleksi dibuka mulai 1 hingga 9 Juli 2026.

Rekrutmen ini terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Pendaftaran dilakukan secara daring melalui tautan resmi yang telah disediakan oleh panitia.

KPPBC TMP Juanda menyediakan kuota terbatas pada rekrutmen kali ini. Formasi yang dibuka terdiri atas dua posisi Tenaga Keamanan dan satu posisi Tenaga Kebersihan.

Panitia juga menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi akan diumumkan secara transparan melalui media sosial resmi Bea Cukai Juanda. Mulai dari hasil seleksi administrasi hingga pengumuman akhir dapat dipantau melalui kanal resmi tersebut.

Untuk dapat mengikuti seleksi, pelamar wajib memenuhi sejumlah persyaratan umum. Kandidat yang dibutuhkan merupakan pria berstatus WNI, sehat jasmani dan rohani, serta tidak mengonsumsi narkoba maupun obat-obatan terlarang.

Selain itu, pelamar tidak boleh sedang terlibat dalam perkara hukum atau tindak pidana. Persyaratan pendidikan minimal adalah lulusan SMA/SMK atau sederajat dari semua jurusan dengan nilai rata-rata ijazah minimal 70.

Panitia juga menetapkan sejumlah kualifikasi personal yang harus dimiliki pelamar, seperti mampu bekerja sama dalam tim, disiplin, memiliki integritas tinggi, komunikatif, terampil, serta sigap dalam menjalankan tugas.

Rangkaian seleksi telah disusun dengan jadwal yang berlangsung hingga Agustus 2026. Pengumuman resmi rekrutmen diterbitkan pada 30 Juni 2026, kemudian dilanjutkan dengan masa pendaftaran pada 1-9 Juli 2026.

Seleksi administrasi akan diumumkan pada 10 Juli 2026. Peserta yang lolos akan mengikuti tes tertulis dan verifikasi dokumen asli pada 13 Juli 2026, sementara hasil tes tertulis dijadwalkan keluar pada 14 Juli 2026.

Tahapan berikutnya berupa tes praktik atau tes fisik serta tes kesehatan yang akan dilaksanakan pada 16 Juli 2026. Hasil tes tersebut diumumkan sehari setelahnya, yakni pada 17 Juli 2026.

Selanjutnya, peserta akan menjalani tes wawancara pada 20 Juli 2026 sebagai tahap akhir penilaian kompetensi. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus seluruh proses seleksi akan disampaikan pada 22 Juli 2026.

Peserta yang lolos seleksi wajib mengikuti masa pelatihan (training) pada 27 Juli hingga 9 Agustus 2026 sebelum menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) pada 10 Agustus 2026.

Berdasarkan informasi pada akun Instagram @beacukaijuanda, KPPBC TMP Juanda mengimbau masyarakat yang berminat untuk terus memantau media sosial dan laman resmi instansi guna memperoleh informasi terbaru mengenai tahapan seleksi dan pengumuman kelulusan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa mulai 1 Juli 2026 pengemudi ojek online (ojol) roda dua diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi dalam ekosistem transportasi digital.

"Alhamdulillah, mulai hari ini berlaku potongan komisi maksimal 8 persen untuk ojol roda dua dan mereka resmi masuk dalam kategori pengusaha mikro transportasi online," ujar Maman di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Penetapan tersebut sejalan dengan pemberlakuan kebijakan potongan komisi maksimal sebesar 8 persen bagi platform layanan transportasi penumpang roda dua.

Dengan status baru tersebut, para pengemudi ojol akan memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku usaha mikro lainnya. Mereka berhak mengakses berbagai program pelindungan, pemberdayaan, serta fasilitas yang selama ini diberikan pemerintah kepada pengusaha mikro.

Selain itu, pengemudi ojol roda dua akan menerima porsi pendapatan sebesar 92 persen dari tarif perjalanan sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Sebelumnya, pengemudi menerima komisi sebesar 80 persen, sedangkan 20 persen menjadi bagian platform digital.

Maman menjelaskan, pengumuman resmi mengenai implementasi penyesuaian komisi akan disampaikan oleh Kementerian Perhubungan.

Ia menambahkan, sebagai pengusaha mikro, pengemudi ojol juga berhak memperoleh berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah, termasuk ketentuan perpajakan bagi usaha mikro.

"Ojol sekarang berhak mendapatkan seluruh fasilitas yang diterima pengusaha mikro. Salah satunya, mereka tidak dikenakan pajak karena rata-rata pendapatannya masih berada di bawah batas omzet Rp500 juta," kata Maman.

Pemerintah juga tengah menyiapkan paket stimulus pemberdayaan yang bertujuan memperluas peluang usaha para pengemudi ojol di luar aktivitas sebagai mitra transportasi daring. Program tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuhnya sumber pendapatan baru bagi pengemudi dan keluarganya.

Stimulus yang disiapkan mencakup akses pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas dan kompetensi kewirausahaan, serta berbagai program pendampingan untuk mengembangkan usaha produktif.

"Mereka memiliki waktu kerja yang fleksibel. Dengan status sebagai pengusaha mikro, mereka juga memiliki kesempatan membangun usaha lain secara mandiri bersama keluarga," ujar Maman.

Menurutnya, perubahan status tersebut akan berlaku secara otomatis sesuai aspirasi yang disampaikan berbagai asosiasi pengemudi ojol. Pemerintah akan berkoordinasi dengan perusahaan aplikator dan asosiasi pengemudi untuk memastikan proses transisi berlangsung tertib dan tidak mengganggu aktivitas operasional di lapangan.

Maman menegaskan, kebijakan tersebut merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap penguatan ekonomi rakyat, khususnya pelaku usaha super mikro, ultra mikro, dan mikro.

"Kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha super mikro, ultra mikro, dan mikro akan terus kami percepat agar pelindungan dan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung semakin optimal," ujarnya.

Terkait aspek administrasi, Maman memastikan seluruh proses akan dilakukan secara bertahap selama masa transisi tanpa menghambat aktivitas para pengemudi ojol.

"Semangat utama kebijakan ini adalah memberikan pelindungan dan pemberdayaan kepada saudara-saudara ojol. Persyaratan administratif tidak boleh menjadi beban. Yang terpenting, implementasi kebijakan ini berjalan baik melalui koordinasi seluruh pihak terkait," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan landasan hukum yang kuat agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan serta menjaga keseimbangan seluruh ekosistem transportasi online.

"Kami berkepentingan menjaga ekosistem ini tetap kondusif karena melibatkan perusahaan aplikator, pengemudi, merchant, hingga pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital. Karena itu, seluruh kebijakan disusun agar menciptakan ekosistem yang sehat, kondusif, dan berkeadilan," tutur Menteri Maman.

Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor plastik dan produk turunannya menjadi sinyal penting bagi industri untuk mempercepat pengembangan inovasi material dalam negeri. Di tengah tekanan biaya bahan baku dan dinamika rantai pasok global, penguatan riset serta hilirisasi teknologi polimer dinilai menjadi langkah strategis guna meningkatkan daya saing industri nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor plastik dan barang dari plastik Indonesia mencapai 1,65 juta ton dengan nilai sekitar Rp44,11 triliun pada kuartal I 2026. Kondisi tersebut mencerminkan masih besarnya kebutuhan industri terhadap bahan baku dan produk berbasis polimer dari luar negeri, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan inovasi material lokal.

Menjawab tantangan tersebut, Himpunan Polimer Indonesia (HPI) bersama Pamerindo Indonesia menghadirkan Indonesia Polymer Award (IPA) 2026 sebagai platform apresiasi sekaligus kolaborasi untuk mendorong lahirnya inovasi polimer yang mampu memperkuat ketahanan industri nasional.

Sebagai bagian dari rangkaian pameran Plastic Material & Chemical Indonesia serta Plastics & Rubber Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada November mendatang, IPA 2026 diharapkan menjadi wadah yang mempertemukan peneliti, akademisi, industri, startup, hingga regulator guna mempercepat implementasi inovasi material di sektor manufaktur.

Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia, Meysia Stephannie, mengatakan industri polimer memiliki peran strategis dalam menopang berbagai sektor, mulai dari manufaktur, otomotif, elektronik, hingga kemasan. Menurutnya, tantangan global terkait kenaikan biaya bahan baku dan isu keberlanjutan membuat inovasi material menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

"Melalui Indonesia Polymer Award 2026, kami ingin memperkuat kolaborasi antara dunia riset dan industri agar inovasi dapat memberikan dampak nyata bagi perkembangan industri nasional," ujar Meysia.

Urgensi inovasi juga semakin menguat seiring meningkatnya harga berbagai resin utama sepanjang tahun ini. Kajian LPEM FEB UI bertajuk Krisis Plastik Nasional di Tengah Shock Global mencatat harga polypropylene (PP) naik 23,8 persen, polyethylene (PE) meningkat 16,3 persen, dan polyvinyl chloride (PVC) bertambah 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi dinamika pasar energi dan industri petrokimia global yang berdampak langsung terhadap biaya produksi sektor manufaktur.

Ketua Himpunan Polimer Indonesia, M Chalid, menilai inovasi polimer kini telah menjadi kebutuhan strategis bagi industri, bukan lagi sekadar agenda penelitian.

"Indonesia memiliki potensi besar melalui sumber daya manusia, kapasitas riset, dan pengalaman industri dalam bidang polimer. Tantangan berikutnya adalah mempercepat hilirisasi agar hasil inovasi dapat diterapkan dan memberikan nilai tambah bagi industri. Kolaborasi antara akademisi, peneliti, industri, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci untuk menjembatani kebutuhan pasar dengan pengembangan teknologi yang mendukung efisiensi, ekonomi sirkular, dan kemandirian industri nasional," ujarnya.

Selain memberikan penghargaan kepada inovasi terbaik, Indonesia Polymer Award 2026 juga akan menghadirkan rangkaian webinar dan roadshow sebagai ruang berbagi pengetahuan mengenai pengembangan material berkelanjutan, ekonomi sirkular, hingga transformasi teknologi polimer.

Proses penilaian dilakukan oleh panel juri yang terdiri atas pakar polimer, praktisi industri, regulator, dan ahli keberlanjutan dengan mempertimbangkan aspek implementasi industri, efisiensi sumber daya, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Malam penganugerahan Indonesia Polymer Award 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2026, bertepatan dengan hari ketiga penyelenggaraan Plastics & Rubber Indonesia 2026.

Melalui ajang ini, HPI dan Pamerindo Indonesia berharap semakin banyak inovasi material karya anak bangsa yang dapat diimplementasikan di industri sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor, memperkuat rantai pasok nasional, sekaligus meningkatkan daya saing manufaktur Indonesia di tengah persaingan global.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau agar para pedagang online di e-commerce menyampaikan data omzet secara jujur. Imbauan tersebut disampaikan seiring penerapan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh platform e-commerce.

Dalam skema yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, pedagang dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta tidak dikenakan pungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace.

Namun, untuk mendapatkan fasilitas tersebut, pedagang diwajibkan menyerahkan surat pernyataan kepada penyedia marketplace yang menyatakan omzetnya masih di bawah batas tersebut.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menegaskan DJP akan melakukan pengawasan guna mencegah adanya penyalahgunaan atau surat pernyataan bodong dari para pedagang.

"Kami selalu berprasangka baik terhadap wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan memang kondisinya demikian, tapi tentu kami juga melakukan cross-check data," ujar Bimo dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Bimo, DJP memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi dan pencocokan data dari berbagai sumber. Kewenangan tersebut sejalan dengan aturan yang memberikan akses kepada otoritas pajak untuk memperoleh data dan informasi perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, maupun pihak lain (ILAP).

Bimo menambahkan, pihaknya telah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen atas penghasilan pedagang online. Pungutan tersebut hanya dikenakan kepada pedagang yang omzetnya telah melampaui Rp500 juta dalam satu tahun berjalan.

Bimo memastikan pelaku usaha kecil tetap mendapat perlindungan dalam kebijakan ini. Pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak akan dipungut PPh Pasal 22 selama telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pedagang kecil tetap dilindungi, wajib orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta per tahun tidak dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace. Syaratnya, menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan PMK 37/2025," tuturnya.

PMK Nomor 37 Tahun 2025 juga menegaskan bahwa para pedagang online bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang disampaikan kepada marketplace, termasuk terkait besaran omzet yang dimiliki.

Karena itu, DJP meminta seluruh pedagang online untuk menyampaikan data secara benar dan dapat mempertanggungjawabkan informasi yang diberikan.

"Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil. Sekali lagi, peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta setahun tidak kami pungut PPh Pasal 22," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi memberlakukan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang di platform e-commerce mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Sebelumnya, aturan ini ditargetkan berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Namun, pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan agar marketplace dapat melakukan sosialisasi kepada para pedagang sekaligus menyesuaikan sistem yang dibutuhkan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa DJP telah menunjuk empat platform e-commerce besar, yakni Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22.

"Nah tentu penunjukan 4 marketplace pertama dan utama ini, inisial policy yang kami sampaikan nanti akan berlaku mulai efektif 1 Agustus, masih ada persiapan 1 bulan," kata Bimo dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan, menyambut kebijakan tersebut dengan menegaskan bahwa pungutan PPh Pasal 22 bukanlah jenis pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan yang dilakukan melalui platform marketplace.

Menurut Budi, industri e-commerce saat ini fokus memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, dan meminimalkan dampak operasional bagi platform maupun para pedagang.

‎"Fokus kami saat ini adalah memastikan implementasi dapat berjalan secara efektif, memberi kepastian hukum, serta meminimalkan dampak operasional bagi marketplace maupun para seller," kata Budi.

Budi menjelaskan, asosiasi dan para pelaku marketplace telah menerima surat penunjukan sebagai pemungut PPh Pasal 22 pada 1 Juli 2026. Dengan demikian, perusahaan memiliki waktu selama satu bulan untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian, penyempurnaan proses bisnis, serta menyampaikan informasi kepada para penjual sebelum pemungutan mulai diberlakukan pada 1 Agustus mendatang.

Pemilik kendaraan di Jawa Barat kini tidak perlu repot antre di kantor Samsat untuk membayar pajak tahunan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menghadirkan layanan pembayaran pajak kendaraan melalui WhatsApp yang bisa dilakukan dari rumah.

Melalui layanan ini, seluruh proses mulai dari verifikasi data hingga penerimaan bukti pembayaran bisa diselesaikan sepenuhnya secara digital. Berikut langkah-langkah lengkap cara bayar pajak kendaraan lewat WhatsApp:

Cara Bayar Pajak Kendaraan Lewat WhatsApp

1. Hubungi nomor layanan WhatsApp Bapenda Jabar di 0811-2230-1818
2. Ketik "Hi" atau "Halo" untuk memulai, lalu pilih menu dengan mengetik angka 1
3. Masukkan nomor polisi kendaraan beserta warna pelat kendaraan
4. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik atau penguasa kendaraan
5. Masukkan lima digit terakhir nomor rangka kendaraan untuk verifikasi
6. Pilih metode pembayaran yang diinginkan setelah data kendaraan terverifikasi
7. Gunakan kode pembayaran yang dikirim sistem untuk menyelesaikan transaksi

Pembayaran bisa dilakukan melalui berbagai kanal digital seperti ATM, mobile banking, e-commerce, minimarket, hingga dompet digital. Setelah transaksi berhasil, e-SKKP atau Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran elektronik akan langsung dikirim ke WhatsApp sebagai bukti resmi pembayaran pajak kendaraan tahunan.

"Dengan sistem ini, seluruh proses pembayaran dapat diselesaikan secara digital tanpa perlu datang ke kantor pelayanan, sehingga lebih praktis dan menghemat waktu," demikian dikutip dari Bapenda Jawa Barat.

Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) menilai industri komponen otomotif nasional terus menunjukkan ketahanan di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung. Bahkan, sektor ini dinilai semakin memperkuat perannya dalam rantai pasok otomotif dunia seiring meningkatnya ekspor dan daya saing manufaktur dalam negeri.

Sekretaris Jenderal GIAMM, Rachmat Basuki, mengatakan industri komponen otomotif Indonesia saat ini tidak lagi hanya berorientasi memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga telah menjadi bagian penting dari jaringan produksi global.

"Industri komponen otomotif sekarang sedang berada dalam fase ekspansi. Produk-produk kita sudah bisa diekspor ke berbagai negara dan menjadi bagian dari global supply chain," kata Rachmat, dikutip dari Antara, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, keberhasilan menembus pasar internasional sekaligus menjadi tantangan bagi pelaku industri untuk terus meningkatkan daya saing. Persaingan yang semakin ketat dengan produsen dari berbagai negara membuat peningkatan produktivitas dan efisiensi menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.

Rachmat menilai berbagai program yang dijalankan Kementerian Perindustrian turut berperan dalam memperkuat daya saing industri komponen nasional. Penerapan konsep Industri 4.0, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga berbagai program pendampingan industri dinilai mampu mendorong produktivitas manufaktur.

Ia juga menyoroti peran pemerintah dalam menjaga keberlangsungan industri saat masa pandemi COVID-19. Menurutnya, kebijakan yang memungkinkan sektor manufaktur tetap beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan membuat rantai pasok industri komponen tetap berjalan, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

Selain menjaga sisi produksi, berbagai stimulus yang diberikan pemerintah kepada industri kendaraan bermotor juga dinilai berhasil menopang permintaan di pasar dalam negeri. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kebutuhan komponen yang dipasok oleh industri pendukung.

"Ketika industri kendaraan roda empat tumbuh, maka kebutuhan komponennya juga ikut meningkat. Ini membuat aktivitas produksi di sektor komponen tetap terjaga," ujarnya.

Baic Indonesia mulai menyiapkan langkah berikutnya dalam pengembangan bisnisnya di pasar otomotif nasional. Setelah memperkenalkan teknologi hybrid, pabrikan asal China tersebut memastikan akan menghadirkan kendaraan listrik murni atau battery electric vehicle (BEV) di Indonesia dalam waktu dekat.

Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya, mengatakan perusahaan menerapkan strategi elektrifikasi secara bertahap. Menurutnya, pendekatan tersebut disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen di Indonesia yang saat ini masih berada dalam masa transisi menuju kendaraan listrik.

"Kami percaya perjalanan menuju elektrifikasi tidak harus instan. Karena itu BAIC hadir dengan strategi yang lengkap: Hybrid Today, Electric Tomorrow. Hari ini kami menawarkan solusi hybrid yang efisien dan praktis, dan dalam waktu dekat kami akan membawa pilihan full electric untuk konsumen Indonesia," ujar Dhani dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2026).

BAIC mengklaim penjualan model BJ30 Hybrid mengalami peningkatan pada kuartal II 2026 dibandingkan kuartal pertama tahun ini. Perusahaan menyebut kenaikan tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya minat konsumen terhadap kendaraan elektrifikasi, khususnya teknologi hybrid.

Menurut BAIC, tren tersebut juga sejalan dengan perkembangan pasar kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV) di Indonesia yang terus bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi itu menjadi salah satu dasar perusahaan untuk memperluas portofolio kendaraan elektrifikasinya.

Saat ini BAIC memasarkan tiga model di Indonesia, yakni X55 II yang bermain di segmen SUV perkotaan, BJ30 Hybrid sebagai SUV hybrid, serta BJ40 Plus yang menyasar konsumen pecinta SUV berkemampuan off-road.

Selanjutnya, BAIC akan melengkapi jajaran produknya dengan menghadirkan mobil listrik murni. Meski belum mengungkap model maupun spesifikasi yang akan dibawa, perusahaan memastikan kendaraan tersebut akan mengusung desain modern, teknologi pintar, serta fitur konektivitas yang ditujukan untuk kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan.

Kehadiran model listrik tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang BAIC untuk memperkuat posisinya di pasar otomotif Indonesia, tidak hanya melalui kendaraan bermesin konvensional dan hybrid, tetapi juga di segmen kendaraan listrik berbasis baterai.

Tren positif perekonomian Indonesia harus terhenti dengan catatan pahit. Setelah sukses mempertahankan rekor surplus selama 72 bulan atau 6 tahun berturut-turut, neraca perdagangan barang Indonesia akhirnya berbalik tekor alias defisit sebesar US$ 1,61 miliar pada Mei 2026.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jurang defisit ini tercipta setelah nilai impor melonjak tajam hingga menyentuh US$ 24,81 miliar, sementara nilai ekspor Indonesia justru lesu di angka US$ 23,20 miliar.

"Pada Mei 2026 neraca perdagangan barang mengalami defisit sebesar US$ 1,61 miliar. Defisit pada Mei 2026 disebabkan terutama defisit pada komoditas migas sebesar minus US$ 3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas yaitu dari hasil minyak dan dari minyak mentah," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono.

Beruntung, sektor nonmigas masih menunjukkan taji dengan mencetak surplus sebesar US$ 2,50 miliar. Sektor ini menjadi penyelamat agar angka defisit tidak merosot lebih dalam, ditopang oleh kuatnya performa ekspor bahan bakar mineral, besi baja, serta lemak dan minyak nabati.

Meski terpukul di bulan Mei, performa dagang Indonesia secara akumulatif sejak awal tahun (Januari-Mei 2026) terpantau masih mengantongi rapor hijau dengan total surplus kumulatif sebesar US$ 4,03 miliar.

Patahnnya rekor manis 72 bulan ini dipicu oleh lonjakan impor RI yang meroket hingga 22,16% secara tahunan (year-on-year). Pada saat yang bersamaan, kinerja ekspor Indonesia justru loyo dan mengalami penurunan sebesar 5,73%.