Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Satu Tahun merupakan langkah strategis memperkuat tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba), dalam mengendalikan produksi, menjaga stabilitas harga, serta memastikan keberlanjutan penerimaan negara dan kepastian usaha.

Menurut dia, kebijakan itu relevan karena dalam beberapa periode terakhir pasar komoditas mengalami tekanan. Dalam situasi harga yang turun, menurut dia, negara harus mempunyai instrumen untuk memastikan produksi tidak lepas kendali.

“RKAB Satu Tahun adalah alat kendali agar pasokan lebih terukur, sehingga harga mineral dan batubara tidak jatuh lebih dalam,” kata Yulisman di Jakarta, Rabu.

Di sektor batubara misalnya, menurut dia, harga internasional cenderung turun dibanding periode puncak beberapa tahun lalu.

Data menunjukkan harga batubara acuan jenis GAR 4.200 kcal pernah menyentuh level 39,40 dolar AS/ton pada Juni 2025, dan pada 24 Desember 2025 berada di 44,99 dolar AS/ton, jauh di bawah puncaknya 154,21 dolar AS/ton pada Oktober 2021.

Kondisi itu, kata dia, menggambarkan pasar yang rentan terhadap oversupply dan pelemahan demand.

Dia menambahkan, kecenderungan penurunan harga juga terjadi pada mineral strategis seperti nikel. Pada awal 2026, harga nikel global berada di kisaran 17.791 dolar AS/ton (21 Januari 2026), sementara pada awal 2025 harga sempat bergerak di kisaran 15 ribu dolar AS/ton dan berfluktuasi seiring isu oversupply. Hal ini menunjukkan bahwa pasar nikel juga menghadapi tekanan struktural dari sisi pasokan.

Menurut dia, RKAB Satu Tahun memberi ruang bagi pemerintah untuk menyusun skenario pasokan yang lebih presisi, dengan menyesuaikan produksi terhadap kebutuhan domestik termasuk industri dan kelistrikan, kebutuhan hilirisasi, serta dinamika ekspor.

Dengan pola tersebut, dia menilai negara akan memiliki basis yang lebih kuat untuk menjaga keseimbangan supply–demand agar pembentukan harga lebih sehat.

Secara tata kelola, dia juga menilai RKAB satu tahun juga memperkuat monitoring dan evaluasi berbasis realisasi, mulai dari kepatuhan volume produksi, pengendalian risiko lingkungan, hingga aspek keselamatan kerja.

Ia menilai pendekatan ini akan menutup celah praktik produksi berlebihan yang tidak sejalan dengan kapasitas pengolahan, kemampuan logistik, maupun kebutuhan pasar.

"Ketika produksi disiplin dan sesuai kebutuhan, harga akan lebih stabil, penerimaan negara lebih terjaga, dan industri hilir juga mendapat kepastian pasokan,” kata dia.

Untuk itu, dia terus mendorong agar kebijakan RKAB Satu Tahun dijalankan secara konsisten dengan prinsip transparansi, kepastian regulasi, dan penguatan pengawasan, sehingga sektor mineral dan batubara dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik menilai dalam kurun waktu setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, fondasi penting menuju kemandirian energi dan pemerataan akses mulai terbentuk, terutama bagi masyarakat di wilayah pelosok.

Dalam satu tahun terakhir, dia menilai pemerintah tidak hanya fokus pada proyek besar, tetapi juga memperhatikan fondasi energi rakyat.

"Program listrik desa, pengembangan biodiesel, hingga legalisasi sumur minyak rakyat adalah langkah maju yang patut diapresiasi,” kata Jamaludin di Jakarta, Senin.

Ia menilai keberhasilan program Listrik Desa dan Desa Terang telah membuka akses energi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), termasuk melalui pembangunan PLTS komunal dan jaringan distribusi PLN. Kehadiran listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi membuka peluang ekonomi desa dan mendukung pendidikan serta kesehatan masyarakat setempat.

Di sisi lain, dia menilai keberlanjutan kebijakan bahan bakar nabati melalui Biodiesel B40 menuju B50 tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani sawit di berbagai daerah.

"Kebijakan biodiesel ini menjaga harga sawit rakyat tetap stabil. Ketika energi terhubung dengan perkebunan, maka ekonomi desa ikut bergerak,” katanya.

Dia mengapresiasi langkah awal implementasi Bioetanol E10 yang berbasis tebu, singkong, dan jagung.

Menurutnya, diversifikasi energi berbasis pertanian ini membuka peluang investasi pabrik bioenergi di daerah, sekaligus menciptakan pasar baru bagi komoditas pangan nasional.

Dia juga menyambut baik kebijakan legalisasi Sumur Minyak Rakyat dan akses tambang untuk koperasi serta UMKM. Kebijakan ini, menurut dia, merupakan bagian dari pemerataan akses terhadap sumber daya energi.

“Pertambangan rakyat harus kita lihat sebagai peluang pembangunan, bukan pelanggaran. Ketika negara memberi izin kepada koperasi dan sumur rakyat, itu artinya negara percaya bahwa rakyat mampu menjadi pelaku energi, bukan hanya penonton,” kata dia.

Untuk itu, dia mengingatkan implementasi di lapangan harus diperkuat agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil. Ia mendorong agar proses transisi energi menuju EBT dilakukan secara bertahap, tanpa meninggalkan kelompok rentan dalam perubahan.

“Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat. Tugas kita di DPR adalah memastikan setiap kebijakan energi sampai ke dapur rakyat, bukan hanya berhenti di meja regulasi,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025