Bisnis.com, BANDA ACEH — Ormat Technologies merupakan perusahaan energi panas bumi (geothermal) global yang terafiliasi dengan jaringan teknologi dan modal Israel.

Ormat Technologies dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan sistem energi terbarukan di berbagai negara.

Di Indonesia, Ormat beroperasi melalui PT Ormat Geothermal Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.

Dalam catatan Bisnis, penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026 tanggal 8 Januari 2026. Wilayah Telaga Ranu diperkirakan memiliki cadangan energi sekitar 40 MW yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Selain proyek Telaga Ranu, Ormat juga terlibat dalam pengembangan PLTP Ijen di Jawa Timur bersama anak usaha Medco Power yang telah beroperasi secara komersial.

Melalui anak usahanya, PT Ormat Geothermal Indonesia, Ormat memperluas kiprahnya ke pasar energi terbarukan Indonesia. Indonesia yang memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia, menjadi lokasi strategis bagi ekspansi Ormat.

PT Ormat Geothermal Indonesia telah beroperasi sekitar satu dekade di Tanah Air dan berkomitmen meningkatkan investasi hingga mendekati US$1 miliar (sekitar Rp16,2 triliun) menjelang 2030. Rencana ini mencakup beberapa proyek panas bumi termasuk PLTP Sarulla di Sumatera Utara, di mana Ormat memiliki saham di konsorsium proyek tersebut.

Berdasarkan profil perusahaan di laman Ormat Technologies, perusahaan ini berdiri lebih dari lima dekade lalu dan berkembang menjadi perusahaan energi terbarukan global yang kini berbasis di Amerika Serikat. Ormat memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun dalam merancang, membangun, dan mengoperasikan pembangkit listrik panas bumi, serta solusi energi terbarukan lainnya.

Pembangkit yang dikelola Ormat mencapai lebih dari 1.500 megawatt (MW) di berbagai negara. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan energi berkelanjutan melalui teknologi panas bumi dan sistem penyimpanan energi.

Misi utama Ormat adalah menyediakan solusi energi terbarukan yang andal dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi terhadap transisi energi global dan pengurangan emisi karbon.

“Energi bersih, andal, dan berkelanjutan melalui geothermal, recovered energy, serta solusi penyimpanan energi adalah fokus utama dan komitmen kami di seluruh dunia,” demikian tulisan Ormat Technologies di lamannya.

Perusahaan ini didirikan pada 1965 oleh insinyur Lucien dan istrinya Dita Bronicki di Yavne, Israel sebagai perusahaan teknologi turbin yang kemudian berkembang menjadi perusahaan energi panas bumi global.

Sejak awal, Ormat fokus pada energi terbarukan dan inovasi teknologi. Pada 1991, perusahaan tersebut tercatat di Bursa Efek Tel Aviv. Pada 2004, Ormat Technologies masuk di New York Stock Exchange (NYSE) sebagai perusahaan publik dengan simbol saham ORA.

Ormat telah merancang, membangun, dan mengoperasikan pembangkit listrik panas bumi di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Kenya, Guatemala, Honduras, dan Guadeloupe. Keahlian ini memberi perusahaan tersebut pengalaman operasional langsung sekaligus kapasitas teknologi yang kuat.

Harusnya dua (dilelang) tahun lalu, terus ada arahan ditambah satu. Kemarin Pak Menteri minta yang itu nggak dikembalikan ke PLN

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melelang tiga Wilayah Kerja Panas bumi (WKP) pada awal 2026, salah satunya WKP Gunung Ungaran yang sebelumnya milik PT PLN (Persero).

“Harusnya dua (dilelang) tahun lalu, terus ada arahan baru untuk ditambah satu. Kemarin Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia) minta itu nggak dikembalikan ke PLN, itu Ungaran,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Sebanyak dua WKP yang seharusnya dilelang tahun lalu, kata Eniya, tertunda menjadi tahun ini sebab terdapat banyak dokumen yang perlu diurus untuk dilelang. Padahal, seharusnya pada akhir tahun 2025 pemerintah bisa melelang tiga WKP.

Adapun ketiga WKP yang ditawarkan pada 2025 adalah panas bumi Telaga Ranu di Maluku Utara dengan potensi cadangan setrum 40 megawatt (MW), WKP Songgoriti di Jawa Timur dengan potensi setrum 40 MW dan Danau Ranau di Sumatera Selatan dengan potensi 40 MW.

Kemudian, satu WKP lainnya yang akan dilelang adalah bekas PLN yang dicabut oleh ESDM pada kuartal II-2025.

“Intinya itu salah satu yang kemarin diumumkan itu adalah dulunya PLN, tetapi sudah enggak digarap, akhirnya dicabut. Nah, keputusan Pak Menteri tidak akan dikembalikan lagi ke PLN, dibuka saja ke swasta agar lebih cepat,” kata Eniya.

Diwartakan sebelumnya, Kementerian ESDM menyampaikan bauran energi baru dan terbarukan untuk sektor ketenagalistrikan telah mencapai 16,3 persen, melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebesar 15,9 persen.

Akan tetapi, apabila dihitung bauran energi secara keseluruhan yang meliputi penerapan biodiesel dan lain-lain, bauran EBT-nya sebesar 15,75 persen. Angka tersebut naik 1,1 persen apabila dibandingkan dengan bauran EBT pada 2024 yang sebesar 14,65 persen.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara mengenai lelang wilayah kerja (WK) Panas Bumi Gunung Lawu. Intinya, Gunung Lawu tidak termasuk dalam WK Panas Bumi.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menyatakan, tidak masuknya Gunung Lawu sebagai WKP merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga nilai sejarah, budaya, dan spiritual kawasan Gunung Lawu, sekaligus memastikan bahwa setiap rencana pengembangan energi dilakukan secara selaras dengan lingkungan dan menghormati aspirasi masyarakat.

"Kami tegaskan, Gunung Lawu tidak masuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi. Tidak ada proses lelang maupun aktivitas eksplorasi di kawasan tersebut. Pemerintah berpegang pada prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat," ujar Eniya, dalam siaran persnya, dikutip Senin (20/10/2025).

Keputusan ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap rencana pengembangan di WKP Gunung Lawu yang diajukan pada tahun 2018 dan resmi dihapus pada tahun 2023. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2024 pemerintah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan melibatkan akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS).

Dari hasil diskusi tersebut, Kecamatan Jenawi diusulkan sebagai lokasi alternatif karena berada jauh dari kawasan cagar budaya, situs spiritual, serta wilayah yang memiliki keterikatan erat dengan Gunung Lawu.

Pada lokasi tersebut, pemerintah hanya merencanakan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE). PSPE diawali dengan kegiatan survei geosains yang merupakan kajian ilmiah awal untuk memetakan potensi panas bumi sekaligus memastikan seluruh situs budaya, kawasan sakral, serta lokasi penting bagi masyarakat dikecualikan dari area kajian. Kajian tersebut juga menjadi dasar dalam penentuan lokasi tapak sumur untuk pengeboran yang akan dilakukan minimal 1 sumur eksplorasi.

Kajian di Jenawi diharapkan memberikan landasan ilmiah bagi pemanfaatan energi panas bumi potensial hingga 40 MW, setara dengan kebutuhan listrik lebih dari 40.000 rumah tangga. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pengembangan energi bersih tidak boleh mengorbankan nilai sejarah, budaya, dan spiritual masyarakat.

"PSPE ini sifatnya baru survei pendahuluan. Pengeboran nanti akan dilakukan setelah ada hasil survei pendahuluan yang tidak menyentuh kawasan sakral maupun hutan konservasi. Semua tahapan akan dilakukan secara transparan dan partisipatif," tambah Eniya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa kegiatan PSPE tidak akan dilaksanakan sebelum proses audiensi, sosialisasi, dan diskusi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan diselesaikan terlebih dahulu. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek sosial, budaya, dan lingkungan, pelaksanaan PSPE Jenawi dipastikan tidak akan dilakukan pada tahun 2025.

"Kami ingin memastikan semua proses berjalan dengan penuh kehati-hatian dan dapat diterima semua pihak. Selama dialog masih berlangsung dan tahapan belum tuntas, PSPE di Jenawi tidak akan kami laksanakan terlebih dahulu," pungkas Eniya.