Bisnis.com, JAKARTA — Persoalan gizi di Indonesia masih menyimpan kompleksitas yang belum sepenuhnya terurai. Di tengah narasi penurunan prevalensi stunting yang kerap dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), berbagai masalah gizi lain justru terus mengintai kelompok usia muda.

Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Ali Khomsan mengingatkan bahwa status gizi anak tidak dapat diukur semata dari indikator stunting. Menurutnya, underweight dan wasting juga menjadi variabel penting yang kerap luput dari perhatian publik.

Underweight merupakan kondisi berat badan berada di bawah ideal untuk usianya, sementara wasting adalah kondisi kekurangan gizi akut, ditandai dengan berat badan sangat rendah atau kurus kering dibandingkan tinggi badannya.

“Dari ketiga indikator ini, stunting jadi perhatian pemerintah karena persentasenya yang paling tinggi, yaitu 19,8 persen,” ujarnya saat berbincang dengan Bisnis, belum lama ini.

Selain isu kekurangan gizi, Ali mengingatkan bahwa Indonesia juga menghadapi peningkatan kasus kelebihan gizi pada anak. Tren obesitas dan overweight menunjukkan pola konsumsi yang tidak seimbang, sehingga memunculkan fenomena double burden of malnutrition, kombinasi antara kekurangan dan kelebihan gizi dalam satu populasi.

“Bahkan sekarang kita sudah bicara triple burden of malnutrition. Selain kekurangan dan kelebihan gizi, ada pula masalah defisiensi gizi mikro, contohnya anemia akibat kekurangan zat besi,” katanya.

Lantas apa yang menyebabkan pengentasan masalah gizi di Indonesia masih menemui tantangan? Ali menilai, akar persoalannya terletak pada akses dan daya beli masyarakat dan infeksi.

Secara kasat mata, Indonesia memang memiliki potensi besar terhadap akses pangan lokal. Tetapi, ketika keluarga tidak punya daya beli yang cukup, mereka rentan mengalami masalah gizi. Ditambah lagi infeksi seperti diare dan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) yang kerap terjadi pada balita sehingga menurunkan nafsu makan.

“Jadi kalau kata UNICEF, yang pertama adalah rendahnya asupan gizi, kedua adalah infeksi. Itu penyebab-penyebab langsung yang mempengaruhi status gizi anak,” tutur Ali.

Dalam konteks kebijakan, dia memandang program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis pemerintah untuk memperbaiki akses pangan anak, baik di posyandu maupun sekolah. Namun, dia mengingatkan bahwa cakupan program ini masih perlu diperluas, khususnya bagi anak balita.

Ali juga menyoroti kritik publik terkait penggunaan makanan ultra proses dalam program MBG. Menurutnya, konsistensi menjadi kunci agar program tidak terus menuai polemik. Penyedia MBG bisa secara konsisten menggunakan makanan yang diproses langsung di dapur. Dengan demikian, kritik soal kualitas pangan bisa diminimalkan.

Terkait pemanfaatan pangan lokal, Ali menilai pendekatannya perlu fleksibel dan kontekstual. Menu MBG pada dasarnya sudah mencakup nasi, lauk, sayur, dan buah, yang sebagian besar dapat bersumber dari produksi lokal masing-masing daerah.

Menurutnya, tidak perlu memaksakan jenis pangan tertentu. Kalau di satu daerah tidak ada jeruk, tidak perlu menyediakan jeruk dalam menu MBG, sebaiknya memakai buah lokal yang tersedia.

“Jadi saya kira lokal dan tidak lokal itu sekarang menjadi hal yang sifatnya relatif, khususnya yang terkait dengan menu yang ada di MBG,” jelasnya.

Ke depan, Ali menekankan bahwa keberhasilan kebijakan gizi tidak hanya diukur dari penurunan angka stunting, wasting, dan underweight, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan.

Tidak hanya mengacu pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) saja, dia menilai hasil Program for International Student Assessment (PISA) dapat menjadi indikator penting untuk melihat dampak jangka panjang perbaikan gizi terhadap kemampuan literasi, sains, dan matematika anak Indonesia.

“PISA bisa menjadi pembanding yang bagus antara Indonesia dengan anak-anak di negara lain,” imbuhnya.

Sementara itu, Ali mengingatkan agar isu gizi tidak kehilangan perhatian publik seiring menurunnya gaung kampanye stunting di media. Dia juga mendorong evaluasi rutin terhadap program MBG, termasuk aspek kepatuhan konsumsi dan potensi food waste.

“Jangan sampai program ini menelan anggaran besar, tetapi makanannya ternyata tidak dikonsumsi secara maksimal oleh anak-anak,” tegas Ali.