Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan atau Gus Irfan mengimbau agar jangan ada lagi yang berangkat ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji tanpa visa resmi.

Gus Irfan mengatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi kini semakin memperketat proses haji. Tahun lalu pun terdapat kasus 1.000 orang ditahan atau dicegah untuk berangkat ke Mekkah karena tidak menggunakan visa haji.

"Kita berharap, tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berangkat haji tanpa menggunakan visa haji yang sah," ujar Gus Irfan dalam Konferensi Pers Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, pada tahun lalu, banyak calon jamaah haji yang sudah terlanjur berangkat ke Arab Saudi, namun tidak bisa masuk ke Mekkah.

"Mereka hanya punya visa ziarah ataupun visa kerja. Dan tahun ini pemerintah Arab Saudi akan lebih ketat dalam menyeleksi atau memeriksa," kata Gus Irfan.

Dia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini, pemerintah pun akan melakukan pemeriksaan di beberapa titik. Sebab, pemerintah berharap masyarakat Indonesia yang tidak memiliki visa haji untuk tidak berangkat.

"Saya khawatir nanti ada permasalahan karena kalau sampai terjadi kadung berangkat di sana itu pasti ditolak masuk. Kemudian yang kedua kemungkinan kena denda. Kemudian yang ketiga ada deportasi. Dan yang lebih parah lagi akan di-blacklist selama 10 tahun untuk bisa masuk lagi ke Saudi," jelas Gus Irfan.

Dia juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah menyelesaikan urusan visa haji bagi jamaah. Namun, Gus Irfan menjelaskan bahwa masih ada 325 visa untuk petugas haji yang belum keluar karena kendala teknis.

Jakarta, CNBC Indonesia - Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin meniti karier di luar negeri kini memiliki kesempatan baru melalui inisiatif dari Pemerintah China.

Pada Rabu (1/10/2025), China secara resmi meluncurkan program visa khusus yang dirancang untuk menarik talenta global di bidang sains dan teknologi agar bersedia bekerja di Negara Tirai Bambu.

Berdasarkan laporan AFP, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi China memperkuat posisinya sebagai pemimpin dunia dalam sektor sains dan teknologi, sekaligus menantang dominasi Amerika Serikat (AS).

Program yang pertama kali diumumkan pada Agustus 2025 ini juga tampak kontras dengan kebijakan Washington. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump justru menaikkan biaya visa kerja secara drastis, yang dinilai menghambat masuknya tenaga ahli asing.

Sementara itu, media pemerintah CHina melaporkan bahwa visa kategori K ini akan secara signifikan mempermudah proses imigrasi bagi kandidat yang memenuhi persyaratan.

"Dengan latar belakang beberapa negara yang menarik diri, berfokus pada kepentingan dalam negeri, dan mengesampingkan talenta internasional, China dengan penuh semangat memanfaatkan peluang penting ini dan segera memperkenalkan kebijakan ini," tulis surat kabar pemerintah People's Daily, dikutip dari AFP, Jumat (10/10/2025).

Berbeda dengan banyak kategori visa lainnya, visa K tidak mewajibkan pemberi kerja atau entitas domestik untuk mengeluarkan undangan kepada pemohon.

"Visa K akan menawarkan lebih banyak kemudahan bagi pemegangnya dalam hal jumlah entri yang diizinkan, masa berlaku, dan durasi tinggal," lapor kantor berita pemerintah Xinhua pada Agustus lalu.

Adapun syarat yang ditetapkan bagi peminat visa K adalah "talenta sains dan teknologi muda global". Syarat lebih spesifik terkait usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja yang dibutuhkan, belum dijelaskan secara perinci.

Xinhua mengatakan pemegang visa bisa terlibat dalam beragam sektor pekerjaan, seperti pendidikan, budaya, sains dan teknologi, serta kewirausahaan yang relevan dan aktivitas bisnis.

Seperti bumi dan langit, industri teknologi AS sedang terguncang akibat perubahan kebijakan visa kerja H-1B yang ditetapkan Trump. H-1B merupakan tipe visa yang memungkinkan perusahaan untuk mensponsori talenta asing dengan keterampilan khusus seperti sains, engineer, dan programmer, untuk bekerja di AS selama 3 tahun dan bisa diperpanjang hingga 6 tahun.

Visa tersebut sangat banyak digunakan oleh industri teknologi. Namun, ketetapan baru visa H-1B mematok biaya super mahal sebesar US$100.000 (Rp1,6 miliar).

Warga negara India menyumbang hampir tiga perempat dari izin yang diberikan melalui sistem lotere setiap tahun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengingatkan masyarakat Indonesia untuk lebih waspada terhadap modus penipuan daring (online scam), termasuk love scam yang marak menjerat WNI di luar negeri.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha mengatakan, kasus serupa terus meningkat setiap tahun, bahkan telah menyebar ke 10 negara.

"Sejak 2020 hingga sekarang, lebih dari 10.000 WNI terlibat kasus online scam. Awalnya hanya terjadi di Kamboja, tapi kini sudah menyebar ke sembilan negara lain," ujar Judha di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, modus yang digunakan seragam di berbagai negara. Para pelaku membuat akun media sosial palsu untuk mendekati korban secara emosional sebelum menipu mereka lewat skema investasi atau jual beli daring fiktif.

"Teman-teman, terutama yang cowok, kalau tiba-tiba dihubungi akun cewek cantik di Instagram, jangan langsung senang. Bisa jadi di ujung sana itu laki-laki," kata Judha sambil mengingatkan, kejahatan siber ini menyasar berbagai kalangan, termasuk lulusan perguruan tinggi.

Kemlu mencatat, tidak semua korban online scam merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dari total 10 ribu kasus, sekitar 1.500 merupakan korban TPPO, sedangkan sisanya diduga berangkat secara sukarela untuk menjadi scammer karena tergiur gaji tinggi.

"Artinya, ada WNI yang sadar berangkat untuk melakukan penipuan di luar negeri. Ini dilarang oleh undang-undang karena korbannya juga WNI," tegas Judha.

Untuk mencegah jatuhnya korban baru, Judha menekankan empat langkah penting:

1. Jangan mudah percaya tawaran kerja lewat media sosial, terutama jika menawarkan gaji tinggi tanpa kualifikasi jelas.

2. Pastikan menandatangani kontrak kerja di Indonesia sebelum berangkat, dengan perusahaan dan hak-hak yang transparan.

3. Gunakan visa kerja resmi, bukan visa wisata, agar status hukum jelas di negara tujuan.

4. Keluarga harus aktif mengawasi dan memastikan anggota yang ingin bekerja ke luar negeri berangkat melalui prosedur yang benar.

"Dari 10 ribu kasus yang kami tangani, tidak ada satu pun yang menandatangani kontrak kerja di Indonesia. Semua berangkat pakai visa wisata. Ini harus jadi pelajaran," ujar Judha.

Ia juga mengingatkan bahwa kasus love scam kini banyak menjerat generasi muda berusia 18-35 tahun, berpendidikan, bahkan memiliki latar ekonomi mapan. Karena itu, peningkatan literasi digital dan kehati-hatian dinilai menjadi kunci utama pencegahan.

"Kesadaran masyarakat adalah benteng pertama. Jangan tergiur iming-iming, apalagi sampai disuruh berbohong di bandara demi bisa berangkat," tegas Judha.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce) menggugat Pemerintahan Presiden Donald Trump terkait kebijakan baru yang mengenakan biaya US$100.000 (sekitar Rp1,6 miliar) untuk setiap aplikasi visa kerja H-1B bagi tenaga asing terampil.

Melansir Bloomberg pada Jumat (17/10/2025), gugatan itu menilai kebijakan baru tersebut melanggar hukum imigrasi federal karena memberlakukan pungutan yang tidak diatur oleh undang-undang. Kamar Dagang meminta pengadilan untuk menerbitkan perintah penangguhan (injunction) agar kebijakan tersebut tidak diberlakukan.

Neil Bradley, Wakil Presiden Eksekutif Kamar Dagang AS mengatakan, biaya baru sebesar US$100.000 ini akan membuat program visa H-1B tidak terjangkau bagi perusahaan AS, terutama startup dan usaha kecil-menengah.

“Padahal, program ini diciptakan agar bisnis di AS dapat mengakses talenta global yang dibutuhkan untuk tumbuh," jelasnya.

Dalam gugatan yang diajukan, Kamar Dagang menilai kebijakan baru ini bertentangan dengan ketentuan biaya yang sudah ditetapkan Kongres serta menghambat aliran hingga 85.000 tenaga kerja asing terampil setiap tahun yang berkontribusi pada perekonomian Amerika Serikat.

Tergugat dalam perkara ini adalah Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan Departemen Luar Negeri (State Department).

Kamar Dagang AS sempat melakukan jajak pendapat di antara para anggotanya untuk mencari perusahaan yang bersedia ikut menggugat kebijakan tersebut. Namun, pada akhirnya, organisasi tersebut mengajukan gugatan sendiri ke pengadilan federal di Washington D.C.

Dalam berkas gugatan, Kamar Dagang AS menegaskan banyak anggotanya yang mempekerjakan pemegang visa H-1B dan berencana melanjutkan perekrutan tenaga kerja asing melalui program tersebut pada periode berikutnya.

Gedung Putih menolak tudingan tersebut, menyebut kebijakan itu langkah reformasi yang diperlukan untuk melindungi pekerja domestik.

“Presiden Trump berkomitmen untuk menempatkan pekerja Amerika di posisi pertama,” ujar Taylor Rogers, Asisten Sekretaris Pers Gedung Putih.

Rogers menuturkan, kebijakan ini mencegah penyalahgunaan sistem dan menekan praktik yang menurunkan upah pekerja lokal.

Perubahan biaya visa tersebut diperkirakan paling berdampak pada perusahaan teknologi, yang menjadi pengguna terbesar program H-1B.

Data US Citizenship and Immigration Services menunjukkan Amazon mempekerjakan 10.044 tenaga kerja melalui visa H-1B sejak 2009 hingga Juni 2025, diikuti Microsoft (5.189 orang) dan Meta (5.123 orang).

Selain Kamar Dagang AS, sejumlah serikat pekerja dan perusahaan penyedia tenaga kesehatan global juga telah mengajukan gugatan serupa pada awal Oktober.

Meski menggugat, Kamar Dagang AS berusaha menjaga nada diplomatis terhadap Gedung Putih. Dalam pernyataannya, lembaga itu memuji upaya Presiden Trump dalam memperkuat keamanan perbatasan.

“Presiden mengatakan ingin menarik dan mempertahankan talenta terbaik dunia di AS, dan kami sepakat dengan tujuan itu,” kata Bradley.

Jakarta, CNBC Indonesia - Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin mencari peluang kerja di luar negeri kini bisa memanfaatkan inisiatif baru dari pemerintahan Xi Jinping.

Pada Rabu (1/10/2025), China resmi memperkenalkan program visa khusus yang ditujukan untuk menarik talenta global di bidang sains dan teknologi agar mau bekerja di Negeri Tirai Bambu.

Menurut laporan AFP, langkah ini menjadi bagian dari strategi China untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam sektor sains dan teknologi, sekaligus menantang dominasi Amerika Serikat (AS).

Langkah yang sudah diumumkan sejak Agustus 2025 ini, berbanding terbalik dengan kebijakan AS baru-baru ini. Saat itu, Presiden AS Donald Trump justru menetapkan biaya visa kerja super mahal pada bulan lalu, sehingga menyulitkan talenta global untuk mencari kerja di AS.

Program visa K terbaru China secara signifikan mempermudah proses imigrasi bagi yang memenuhi syarat, menurut laporan media pemerintah.

"Dengan latar belakang beberapa negara yang menarik diri, berfokus pada kepentingan dalam negeri, dan mengesampingkan talenta internasional, China dengan penuh semangat memanfaatkan peluang penting ini dan segera memperkenalkan kebijakan ini," tulis surat kabar pemerintah People's Daily, dikutip dari AFP, Jumat (10/10/2025).

Berbeda dengan banyak kategori visa lainnya, visa K tidak mewajibkan pemberi kerja atau entitas domestik untuk mengeluarkan undangan kepada pemohon.

"Visa K akan menawarkan lebih banyak kemudahan bagi pemegangnya dalam hal jumlah entri yang diizinkan, masa berlaku, dan durasi tinggal," lapor kantor berita pemerintah Xinhua pada Agustus lalu.

Adapun syarat yang ditetapkan bagi peminat visa K adalah "talenta sains dan teknologi muda global". Syarat lebih spesifik terkait usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja yang dibutuhkan, belum dijelaskan secara perinci.

Xinhua mengatakan pemegang visa bisa terlibat dalam beragam sektor pekerjaan, seperti pendidikan, budaya, sains dan teknologi, serta kewirausahaan yang relevan dan aktivitas bisnis.

Seperti bumi dan langit, industri teknologi AS sedang terguncang akibat perubahan kebijakan visa kerja H-1B yang ditetapkan Trump. H-1B merupakan tipe visa yang memungkinkan perusahaan untuk mensponsori talenta asing dengan keterampilan khusus seperti sains, engineer, dan programmer, untuk bekerja di AS selama 3 tahun dan bisa diperpanjang hingga 6 tahun.

Visa tersebut sangat banyak digunakan oleh industri teknologi. Namun, ketetapan baru visa H-1B mematok biaya super mahal sebesar US$100.000 (Rp1,6 miliar).

Warga negara India menyumbang hampir tiga perempat dari izin yang diberikan melalui sistem lotere setiap tahun.