Bisnis.com, JAKARTA - Wacana pelarangan vape mencuat setelah temuan kandungan narkoba dalam sejumlah sampel oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Rencana tersebut memicu beragam respons dari konsumen, yang menilai kebijakan itu perlu dikaji lebih matang agar tidak merugikan pengguna yang tidak terlibat penyalahgunaan.

Rencana ini disampaikan oleh Kepala BNN, Suyudi Ario Seto saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (7/4/2026) membahas RUU tentang Narkotika dan Psikotropika Tahun 2026.

Suyudi menjelaskan berdasarkan hasil laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel, BNN menemukan 11 sampel mengandung synthetic cannabinoid.

Dia mengatakan terdapat sampel mengandung methamphetamine atau sabu dan 23 sampel terbukti mengandung etomidate atau kandungan dalam obat bius.

Menurutnya, saat ini telah teridentifikasi sebanyak 1.386 zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang beredar di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri telah teridentifikasi sebanyak 175 jenis NPS.

"Menjadi sebuah harapan besar bagi BNN agar pelarangan vape dapat diterapkan di Indonesia, karena vape terbukti telah disalahgunakan menjadi media untuk diisi etomidate," katanya.

Dia membandingkan negara Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos yang telah lebih dulu mengambil sikap untuk melarang peredaran vape, sehingga menginginkan Indonesia melakukan hal serupa.

Dia mengutarakan bahwa di Indonesia golongan etomidate telah masuk klasifikasi narkotika golongan II sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2025.

Sebab sebelumnya, penindakan terhadap jenis kasus ini hanya dapat menggunakan undang-undang kesehatan yang notabenenya ancaman hukumannya lebih ringan.

"Kami memandang bahwa jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan, selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengkonsumsinya," jelasnya.

Menanggapi rencana tersebut, konsumen merasa larangan penggunaan vape dinilai tidak perlu dilakukan. Namun diusulkan agar pengawasan diperketat sehingga sabotase narkoba di produk vape tidak terjadi.

A. Afifuddin (24) mengungkapkan wacana larangan penggunaan vape harus dikaji kembali karena tidak semua pengguna vape menggunakan likuid yang mengandung narkoba.

"Menurut saya sebaiknya dikaji lagi aja karena pengguna vape itu banyak dan mayoritas menggunakan vape dengan tanpa adanya kandungan narkoba," katanya kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Terlebih, kata Afif, likuid vape menjadi salah satu penyumbang pemasukan negara melalui pemberian cukai.

Dia menolak rancangan pelarangan tersebut. Sebab sebagai pengguna vape secara intens sejak bangku kuliah merasa tidak adil karena akan merugikan bagi pihak yang tidak menggunakan vape yang mengandung narkoba.

Namun dia akan menimbang kembali jika nantinya hasil kajian secara komprehensif menemukan kecenderungan negatif dari vape.

"Apabila ada temuan-temuan lain yang dirasa memang lebih banyak buruknya dari adanya satu vape ini satu produk ini mungkin saya bisa untuk mencoba berpikir lagi apakah saya setuju atau menolak," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa BNN maupun pihak terkait menindak tegas distributor atau produsen yang sengaja menyusupkan zat terlarang di dalam produk vape.

Afif menuturkan kondisi ini menurunkan kepercayaan untuk membeli produk-produk vape dan menjadi beban moril karena harus lebih berhati-hati.

"Tentunya itu akan menurunkan kepercayaan saya terhadap suatu produk vape yang mana jadi saya punya beban untuk berhati-hati untuk memilih produk produk tertentu sebagai pengguna," ucapnya.

Dia mengimbau agar stakeholder terkait melakukan pengawasan ketat bagi peredaran produk vape, bukan melarang penjualan rokok elektrik tersebut.

Baginya, hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi yang ideal terhadap produk vape, yang tidak hanya melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan narkotika, tetapi juga memberikan kepastian bagi produsen agar dapat menjalankan usaha tanpa kekhawatiran terhadap ketidakpastian aturan.

"Menurut saya langkah yang paling tepat adalah pengawasan yang lebih ketat, terlebih pada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal peracikan vape, peracikan likuid dan semacamnya atau pun ada pihak-pihak lain yang perlu diusut pihak dari luar merek yang mungkin memanfaatkan untuk penggunaan narkotika itu sendiri," tandasnya.

Respons serupa disampaikan Neta (22), pengguna vape selama empat tahun. Perempuan asal Jakarta ini menilai persoalan utamanya bukan pada perangkat vape, melainkan pada pihak yang mengedarkan zat terlarang tersebut.

"Menurut saya yang harus diberantas dan dikejar habis-habisan ya sindikat narkobanya, bukan malah mematikan industri vapenya secara keseluruhan," tegasnya.

Neta mengibaratkan pelarangan peredaran vape seperti melarang penjualan tas ransel hanya karena kerap digunakan untuk menyelundupkan barang ilegal.

Dia juga menyoroti kondisi industri vape yang berpotensi tertekan akibat wacana pelarangan penjualan karena ulah segelintir oknum. Ke depan, Neta menegaskan akan lebih selektif membeli produk vape, khususnya di toko-toko terpercaya yang mencantumkan cukai asli.

“Saya mungkin akan lebih aware untuk selalu membeli likuid dan perangkat vape di toko resmi yang tepercaya, dengan produk yang memiliki pita cukai asli, bukan sekadar membeli barang murah dari tempat yang kredibilitasnya enggak jelas,” tuturnya.

Dia mendesak aparat penegak hukum seperti BNN dan Kepolisian, hingga pemerintah memperketat pengawasan peredaran narkoba.

Termasuk pengawasan di jalur masuk barang, pelabuhan, dan pabrik-pabrik ilegal, bukan mengambil jalan pintas dengan melarang barang yang sebenarnya legal dan dikenakan cukai. Baginya, penting bagi pihak terkait meningkatkan quality control, standardisasi, dan penegakan hukum.

“Likuidnya harus wajib diuji di laboratorium dan dipastikan lolos uji bebas narkotika. Selain itu, distributornya juga harus terdaftar serta memiliki izin resmi, supaya kalau ditemukan kandungan narkotika bisa lebih mudah dilacak,” urainya.

Dia menegaskan agar oknum yang melanggar dikenakan pasal seberat-beratnya agar memberikan efek jera.

APVI Khawatirkan Generalisasi

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto mengatakan, kekhawatiran bahwa generalisasi terhadap produk vape dapat memicu ketidakpastian regulasi.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menahan ekspansi usaha, memperlambat investasi, dan mengganggu keberlangsungan rantai pasok dari hulu hingga hilir.

“Kami pelaku usaha legal di Indonesia menjadi korban dari situasi ini. Praktik kriminal tersebut sangat merugikan industri rokok elektrik legal yang selama ini menjalankan usaha dengan jujur dan bertanggung jawab, patuh aturan, serta membayar cukai dengan tertib,” kata Budi.

APVI menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkotika, termasuk yang menggunakan perangkat vape sebagai sarana. Menurut APVI, praktik tersebut merupakan tindak pidana dan tidak mencerminkan aktivitas industri vape legal yang telah mengantongi izin serta memenuhi ketentuan cukai.

Dari sisi bisnis, APVI menilai isu ini memicu persepsi negatif di masyarakat yang berpotensi menekan penjualan serta mengganggu kepercayaan mitra usaha.

Padahal, industri vape dinilai telah berkembang sebagai salah satu sektor alternatif yang turut menopang pelaku UMKM di berbagai daerah.

“Kami berharap ada kejelasan berbasis data agar publik dapat membedakan produk ilegal dengan produk legal yang berada dalam pengawasan negara. Tanpa itu, dampaknya bisa meluas terhadap keberlangsungan usaha dan tenaga kerja,” pungkas Budiyanto.