Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menargetkan tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) di kisaran 3% hingga 5% lewat asset under management (AUM) yang diperkirakan tembus hampir US$1 triliun.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad, mengatakan bahwa jika mampu mencapai tingkat pengembalian aset di kisaran 3% hingga 5%, maka dana yang bisa dialokasikan kembali untuk pembangunan akan sangat besar.

“Ini kalau semuanya running well atau berjalan baik dan ROA 5% yang bisa dialokasikan, itu potensi untuk menjadi additional engine luar biasa besar," ujar Muliaman dalam sebuah pemaparan di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, skala aset yang mencapai kisaran US$1 triliun tersebut diyakini akan menjadi magnet bagi investor global. Muliaman menyebut fenomena ini sebagai "Indonesia Premium," di mana besarnya kapasitas pengelolaan dana akan membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata dunia.

Dengan ukuran tersebut, Danantara disebut tidak perlu mendanai seluruh proyek strategis secara mandiri. Lembaga tersebut dapat berperan sebagai jangkar investasi dengan porsi sekitar 20% hingga 30%.

“Selebihnya adalah co-investor dan biasanya co-investor dari luar itu adalah sovereign wealth fund negara-negara lain,” pungkas Muliaman.

Dalam operasionalnya, Danantara akan mengelola dana yang berasal dari dividen BUMN untuk dua tipe investasi utama. Pertama, investasi yang bersifat murni komersial untuk menjaga keberlanjutan dana.

Kedua, investasi yang dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi baru, seperti hilirisasi industri dan pengurangan ketergantungan impor. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi devisa negara sekaligus menciptakan lapangan kerja lintas generasi.

Dalam pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Danantara untuk dapat menghasilkan ROA sebesar 7%. Namun, target itu terbilang berat lantaran utilisasi aset yang rendah masih menjadi ganjalan utama dalam mendongkrak profitabilitas perusahaan pelat merah.

Associate Director BUMN Research Group FEB UI, Toto Pranoto, mengatakan bahwa target itu cukup sulit dicapai dalam jangka pendek hingga menengah. Hal itu mengingat posisi ROA BUMN saat ini diperkirakan baru menyentuh 1,88%.

Di samping itu, dia juga melihat situasi pareto di tubuh BUMN belum menunjukkan perubahan signifikan. Kondisi ini tecermin dari kontribusi laba bersih yang masih didominasi oleh segelintir perusahaan blue chips.

"Sebagian besar BUMN lainnya belum mampu menyumbang kinerja yang signifikan. Oleh karena itu, target ROA 7% menurut saya masih sulit dicapai dalam jangka pendek," ujar Toto kepada Bisnis baru- baru ini.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menata dan mengonsolidasikan seluruh kekuatan ekonomi milik negara melalui pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara dengan nilai aset mencapai lebih dari US$1 triliun.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Kepala Negara mengungkapkan bahwa total aset yang dikelola dalam satu manajemen tersebut atau BPI Danantara mencapai sekitar US$1.040 miliar. Konsolidasi ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

“Sovereign Wealth Fund, saya telah mengimbau semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen. Satu yang nilainya adalah US$1 triliun. Lengkapnya adalah US$1.040 miliar asset under management,” ujar Prabowo.

Dia menyoroti kondisi sebelumnya, dengan aset negara tersebar di lebih dari 1.000 perusahaan. Menurutnya, struktur pengelolaan seperti itu tidak efisien dan membuka celah terjadinya penyimpangan.

“Tadinya 1.040 perusahaan, bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan?” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa penataan BUMN dan aset negara harus disertai dengan akuntabilitas pimpinan.

Dia menekankan bahwa setiap penyalahgunaan wewenang harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Presiden Ke-8 RI itu pun menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi kritik maupun tantangan, selama kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat dan negara.

“Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar,” tegasnya.

Prabowo juga mengingatkan seluruh pejabat dan elite negara bahwa kekuasaan bersifat sementara dan setiap individu pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik di dunia maupun di hadapan hukum.

“Kita ini semuanya sebentar lagi dipanggil. Kalau dipanggil tidak sesuai nomor urut. Tidak sesuai senioritas,” ujarnya.

Dia mengajak seluruh penyelenggara negara untuk memilih jalan pengabdian, bekerja jujur, dan membela kepentingan rakyat. Presiden juga menyinggung dampak sosial dari praktik korupsi, yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyisakan penderitaan bagi keluarga para pelakunya.

Prabowo pun menegaskan bahwa di era digital saat ini, transparansi semakin tak terelakkan dan segala bentuk penyimpangan mudah terlacak.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja secara bersih, profesional, dan bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan negara.

“Lebih baik berbuat kebaikan. Lebih baik membela rakyat. Lebih mulia,” kata Prabowo.