Bisnis.com, JAKARTA — Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026 mencatat bahwa upah buruh berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Data BPS menunjukkan bahwa gaji buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, dan S3 di Tanah Air memperoleh rerata upah Rp4,77 juta. Angka ini jauh di atas buruh berpendidikan SD ke bawah yang hanya menerima Rp2,23 juta.

“Dengan demikian, buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 menerima upah sebesar 2,1 kali lipat dibandingkan buruh berpendidikan SD ke bawah,” tulis BPS dalam berita resmi statistik, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Selain rerata upah buruh berpendidikan sarjana ke atas dan SD ke bawah tersebut, BPS juga memetakan bahwa rerata upah buruh lulusan Diploma I, Diploma II, dan Diploma III mencapai Rp4,04 juta.

Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan buruh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan rerata upah tercatat sebesar Rp3,17 juta.

Selisih tipis ditunjukkan oleh upah buruh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan rerata sebesar Rp3,08 juta per Februari 2026. Sementara itu, upah buruh lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat sebesar Rp2,55 juta.

Perbedaan upah itu tidak hanya terjadi antartingkat pendidikan, melainkan juga berdasarkan jenis kelamin. Secara umum, buruh laki-laki tercatat selalu menerima upah lebih tinggi dibandingkan perempuan di seluruh tingkat pendidikan.

Pada kelompok pendidikan tinggi, upah buruh laki-laki tercatat sebesar Rp5,63 juta, sedangkan perempuan sebesar Rp3,99 juta.

Pada kelompok pendidikan rendah, buruh laki-laki berpendidikan SD ke bawah menerima Rp2,51 juta, sedangkan perempuan hanya Rp1,47 juta.

Selisih upah terbesar antara laki-laki dan perempuan tercatat pada kelompok pendidikan Diploma I/II/III, yakni mencapai Rp1,72 juta.

Di sisi lain, BPS juga mencatat jumlah penduduk bekerja hingga Februari 2026 meningkat menjadi 147,67 juta orang atau bertambah 1,9 juta orang secara tahunan.

Apabila diperinci, jumlah pekerja penuh tercatat sebanyak 98,59 juta orang atau bertambah 2,11 juta orang, sementara pekerja paruh waktu sebanyak 38,35 juta orang atau meningkat 0,73 juta orang.

Selain itu, BPS melaporkan jumlah setengah pengangguran sebanyak 10,73 juta orang, menurun 940.000 orang secara tahunan pada periode yang sama. Jumlah pengangguran mencapai 7,24 juta orang, turun 35.000 orang dibandingkan Februari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap alasan investor lebih tertarik menanamkan modalnya ke Vietnam dibandingkan Indonesia.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengungkapkan salah satu kendala yang paling sering dikeluhkan investor ketika masuk ke Indonesia adalah dari sisi regulasi.

"Persyaratan dokumen yang sangat banyak, kewajiban menggunakan konsultan, hingga berbagai masalah sistem menjadi hambatan utama," jelasnya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Universitas Indonesia, Depok pada Senin (24/11/2025).

Shinta menegaskan bahwa faktor regulasi yang tumpang tindih dan tidak konsisten membuat proses kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia masih dinilai memakan waktu dan biaya.

Kondisi ini kontras dengan Vietnam yang dinilai lebih cepat dan efisien dalam memproses investasi.

Selain persoalan regulasi, Shinta menekankan Indonesia masih dianggap sebagai high cost economy. Dia mencontohkan, biaya logistik Indonesia saat ini mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 13% dan China 16%.

Sementara itu, harga listrik industri di Indonesia tercatat 32% lebih mahal dibandingkan Vietnam.

Selain itu, tekanan biaya produksi juga meningkat signifikan. Berdasarkan data Apindo, Shinta menyebut inflasi naik 138%, PDB tumbuh 147%, dan upah buruh melonjak 197% dalam periode 2014–2025.

“Ini semua membuat biaya produksi kita kurang kompetitif. Pada akhirnya, ketika kita berkompetisi dengan negara tetangga, biaya menjadi pembanding utama,” katanya.

Adapun, untuk memperbaiki iklim investasi dan memperkuat daya saing nasional, Apindo menetapkan empat fokus utama untuk menjalankan fungsi advokasi serta koordinasi kebijakan yang strategis dengan pemerintah.

Pertama, mendukung program pemerintah untuk memperkuat basis produktivitas nasional, termasuk link and match ketenagakerjaan dan peningkatan keterampilan di industri masa depan.

Kedua, menjadi mitra strategis pemerintah dalam perundingan global dengan memberikan masukan mengenai kebutuhan dunia usaha. Ketiga, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dinilai masih tumpang tindih.

Terakhir, Apindo turut berperan aktif dalam penyusunan kebijakan struktural melalui proses deregulasi agar kebijakan yang lahir tidak hanya bersifat top-down, tetapi mencerminkan kebutuhan pelaku usaha.

“Apindo memastikan bahwa pertumbuhan harus berbasis shared effort—tumbuh dari bawah, bukan hanya dari atas,” ujar Shinta.