JAKARTA - Umrah mandiri dilegalkan pemerintah. Pilihan jemaah pun menjadi lebih variatif, tidak hanya melalui penyelenggara umrah. Namun, ada dua kelompok jemaah yang direkomendasikan tidak memilih jalur umrah mandiri.

Menurut Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj, dengan adanya umrah mandiri yang dilegalkan, di kalangan masyarakat tentu aturan ini ada keuntungan tersendiri, karena secara biaya lebih efisien dan secara waktu lebih fleksibel.

Namun, kata Mustolih, pihaknya tidak merekomendasikan umrah secara mandiri bagi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang baru umrah.

"Karena kalau baru pertama kali umrah menggunakan backpacker, pasti akan menemui hambatan-hambatan yang cukup berarti ya, dengan suasananya asing, kemudian perjalanannya juga belum paham petanya, dan seterusnya, meskipun ada bantuan teknologi. Sebaiknya kalau yang pertama ini menggunakan travel," ujar Mustolih kepada SindoNews, Rabu (29/10/2025).



Mustolih Siradj. Foto/Istimewa

Kelompok kedua, katanya, jemaah lansia dan yang menderita sakit. "Ini saya kira harus hati-hati bagi mereka yang sakit dan lansia, karena bisa mengalami insiden."

Mustolih juga mengingatkan risiko bagi mereka yang memilih umrah mandiri. Bagi mereka yang memilih menggunakan umrah mandiri, risiko perjalanan dari sejak take off dari Tanah Air sampai dengan pemulangan, dan saat dia ada di Saudi, tentu tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mereka yang menggunakan travel.

"Semua risiko ditanggung sendiri, risiko penipuan, risiko tersesat, risiko sakit, kemudian yang paling ekstrem, naudzubillah, sampai meninggal," ujarnya.

Hal itu, kata dia, berbeda dengan umrah menggunakan travel yang semuanya menjadi tanggung jawab travel. "Secara manasik ibadah juga lebih tenang, ada yang memandu, terjadwal. Kalau ada insiden tersesat atau korban tindak pidana, akan ditangani travel," katanya.

Aturan umrah mandiri tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

"Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan a. melalui PPIU; b. secara mandiri; atau c. melalui Menteri," begitu bunyi Pasal 86 ayat (1) UU 14 Tahun 2025 tentang PIHU.

Ketentuan ini mengubah aturan UU Nomor 8 Tahun 2019, yang menyatakan ibadah umrah hanya dapat dilakukan lewat PPIU alias biro perjalanan umrah dan pemerintah.

JAKARTA - Penyelenggaraan umrah mandiri perlu mendapatkan kepastian hukum secara detail meliputi regulasi yang saling menyambung dan saling mendukung antara kedua negara secara G to G atau Government to Government. Hal ini penting agar dapat dipastikan keamanan dan kelancaran umrah mandiri dimaksud.

Saran tersebut disampaikan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan . "Perlu ada kajian mendalam yang melibatkan berbagai stakeholder untuk menyempurnakan regulasi yang mencakup prosedur khusus untuk umrah mandiri, mulai dari persyaratan hingga mekanisme pelaporannya," ujar Amirsyah kepada SindoNews, Selasa (28/10/2025).

Amirsyah mengatakan, sangat diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, seperti monitoring digital, kerja sama dengan sistem otoritas Arab Saudi, dan penyediaan layanan pengaduan. "Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum jemaah umrah mandiri dimaksud," katanya.

Aturan umrah mandiri tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengingatkan, pemerintah tak boleh mengabaikan perlindungan jemaah yang melakukan umrah mandiri . Pemerintah tetap harus pastikan mekanisme pengawasan hingga mitigasi risiko bagi jemaah.

Umrah mandiri melalui platform Nusuk Umrah, kata Dini, memang menjadi perubahan besar dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah umrah. Namun, ia menekankan, akses digital tidak boleh menghilangkan aspek tanggung jawab.

"Pemerintah tetap harus memastikan adanya mekanisme pengawasan, verifikasi, dan mitigasi risiko, baik bagi jemaah yang berangkat secara mandiri maupun melalui penyelenggara," kata Dini dalam keterangannya, Rabu (28/10/2025).

Dini berkata, setiap kebijakan yang menyangkut urusan ibadah harus menempatkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan jemaah sebagai prioritas utama.

Legislator dari Fraksi Partai Nasdem ini mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi turunan yang menjamin adanya keseimbangan antara inovasi digital dan keberlanjutan ekosistem penyelenggara umrah nasional.

"Jika skema umrah mandiri dibiarkan tanpa regulasi turunan yang jelas, maka manfaat ekonominya bisa lari ke luar negeri. Sedangkan industri perjalanan umrah nasional kehilangan daya saing," tutur Dini.

Di sisi lain, Dini memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) dan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah lainnya.

Ia pun menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh asosiasi, yakni menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Dini, langkah itu merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara.

"Namun dari sisi DPR, kami menilai bahwa UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) masih bisa dioptimalkan melalui peraturan pelaksana yang lebih rinci, bukan harus langsung direvisi," pungkasnya.

Aturan umrah mandiri tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan a. melalui PPIU; b. secara mandiri; atau c. melalui Menteri," begitu bunyi Pasal 86 ayat (1) UU 14 Tahun 2025 tentang PIHU.

Ketentuan ini, mengubah aturan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019, yang menyatakan ibadah umrah hanya dapat dilakukan lewat PPIU alias biro perjalanan umrah dan pemerintah.

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggandeng aparat penegak hukum untuk mengawasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh tahapan berjalan transparan dan bebas dari praktik lancung.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Selasa (28/10/2025).

Menurut Dahnil, pihaknya telah meminta KPK hingga Kejagung untuk mengawal proses tahapan penyusunan kontrak kerja sama dengan para penyedia layanan di Arab Saudi.

“Pada penyediaan tahun 2026 kami meminta KPK dan Kejagung untuk turut mengawal proses sejak awal. Untuk menyusun naskah perjanjian kerja sama dengan para penyedia juga lebih detail dan direview oleh Kejagung,” ujar Dahnil.

Menurut Dahnil, keterlibatan aparat hukum ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan dalam proses penyediaan layanan sekaligus memberikan kejelasan hak dan kewajiban bagi para pihak, termasuk mekanisme jika terjadi wanprestasi pelayanan.

“Pihak Kejagung susah banyak terlibat di Arab Saudi melalui atase hukum dan dalam negeri juga proses pendampingan terus dilakukan oleh Kejagung,” ujar mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Lebih jauh, Dahnil menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai upaya pembenahan menyeluruh penyelenggaraan haji 2026 agar lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan bagi jemaah Indonesia.

“ini untuk menghindari adanya potensi penyimpanggan dalam proses penyediaan dan memberikan kejelasan dan kewajiban dan hak kepada para pihak jika terjadi wanprestasi pelayanan,” pungkasnya.

JAKARTA - Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan dan panduan pelaksanaan umrah mandiri . Hal ini penting agar penyelenggaraan ibadah tetap sesuai syariat serta menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah.

Anggota Komisi VIII DPR RI Ashari mengatakan, adanya izin pelaksanaan umrah mandiri secara legal ini menunjukkan pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk beribadah sesuai regulasi baru dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi .

"Namun, pemerintah perlu segera menerbitkan panduan agar pelaksanaan umrah mandiri tetap memenuhi syarat sahnya, serta memastikan jemaah beribadah dengan sehat, nyaman, dan selamat,” kata Ashari, Selasa (28/10/2025).

Dia menjelaskan, sistem pelaksanaan umrah kini harus melalui aplikasi Nusuk yang dikembangkan Pemerintah Arab Saudi, termasuk untuk pemesanan hotel yang wajib terdaftar dalam aplikasi tersebut.

Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan dan menyiapkan regulasi pendukung agar masyarakat dapat mengikuti ketentuan tersebut dengan mudah.

"Panduan yang jelas akan sangat membantu jemaah yang ingin berumrah secara mandiri. Jangan sampai pelaksanaan umrah tidak sah secara syariat dan merugikan jamaah hanya karena kekeliruan teknis, seperti pengambilan miqat, tata cara ibadah, atau ketentuan barang bawaan," ujarnya.

Legislator PKB itu menegaskan, meski dilakukan secara mandiri, keselamatan jemaah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mempersiapkan diri secara matang sebelum berangkat.

"Kami berharap masyarakat bijak mempelajari tata pelaksanaan umrah dan semua ketentuannya. Jangan sampai aspek sah ibadah terabaikan hanya karena ingin melaksanakan secara mandiri," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak buka suara soal kebijakan pemerintah yang melegalkan umrah mandiri yang belakangan mendapat sorotan. Sorotan itu datang dari asosiasi travel haji dan umrah di Indonesia.

"Saya pikir kegelisahan mereka beralasan ya. Kenapa beralasan? Ya karena mereka khawatir kehilangan jemaah. Itu hal yang wajarlah," kata Dahnil, dikutip Selasa (28/10/2025).

Meski begitu, Dahnil menyampaikan bahwa keputusan pemerintah Indonesia yang melegalkan umrah mandiri tak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan Arab Saudi.

Karena itu, kata dia, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengatur dari sisi regulasi terkait perjalanan umrah mandiri tersebut. "Nah, karena untuk melindungi mereka, maka undang-undang mengakomodir umrah mandiri," ujarnya.

Kendati memperolehkan perjalanan ibadah umrah secara mandiri, Kemenhaj memastikan akan membuat aturan khusus terkait pengawasan pelaksanaannya.

Dahnil tak ingin ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kebijakan ini untuk memobilisasi orang banyak untuk berangkat umrah. Padahal, pihak tersebut tidak memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah haji dan umrah.

"Di undang-undang itu ditulis misalnya, kalau ada orang yang tidak punya izin PPIU atau penyelenggara ibadah umrah itu memobilisasi orang lain untuk bareng-bareng melakukan umrah, itu tindak pidana namanya," tuturnya.

Kata Dahnil, hal itu banyak terjadi. "Banyak orang buat iklan-iklan seperti itu. Nah, itu tindak pidana dan bisa ditindak. Itu juga dalam upaya kita melindungi hak dari travel umrah," ujarnya.

JAKARTA - Pelaksanaan umrah mandiri dilegalkan. Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah segera menerbitkan regulasi terkait pengaturan dan pengawasannya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina memandang bahwa instrumen pengaturan dan pengawasan di dalam Negeri harus benar-benar diperkuat sebelum pelaksanaan umrah mandiri ini mulai dilangsungkan.

"Di sinilah peran Kementerian Haji dan Umrah, untuk segera menindaklanjuti ketentuan dalam undang-undang tersebut dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) yang lebih rinci," kata Selly, dikutip Minggu (26/10/2025).

Menurut dia, regulasi turunan ini harus memuat tata cara pelaporan jemaah umrah mandiri, mekanisme koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, KJRI, serta Kementerian Perhubungan, termasuk skema perlindungan hukum dan keselamatan jemaah selama di Tanah Suci.

"Jadi, semangat yang kami dorong adalah perlindungan negara terhadap warganya, bukan liberalisasi penyelenggaraan ibadah," ujarnya.

Menurutnya, apa pun bentuk pelaksanaannya, mandiri atau melalui penyelenggara resmi, setiap ibadah umrah harus tetap berada dalam koridor aman, tertib, dan bermartabat, sejalan dengan nilai-nilai gotong royong dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Diketahui, pemerintah melegalkan pelaksanaan umrah mandiri. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Perjalanan ibadah umrah bisa dilakukan mandiri tercantum dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf b UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kemudian, dalam Pasal 87A dijelaskan sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi masyarakat yang ingin melaksanakan umrah mandiri. Berikut syaratnya:

1. Beragama Islam;

2. Memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 bulan dari tanggal pemberangkatan;

3. Memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya;

4. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter; dan

5. Memiliki visa serta tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian.