JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) mengajak umat Islam menjadikan Iduladha 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat persatuan serta meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan seusai pemerintah menetapkan 1 Zulhijah 1447 H jatuh pada Senin, 18 Mei 2026 sehingga Iduladha jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

"Ini sebuah momentum penting untuk menggambarkan kepada kita umat Islam Indonesia dan seluruh dunia Islam, insyaallah Iduladha secara bersama-sama, secara serentak akan kita rayakan dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam," ujar Amirsyah dalam konferensi pers di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Amirsyah mengatakan, MUI bersama pemerintah terus berupaya melayani umat dan bangsa. Karena itu, ia mengajak masyarakat menjadikan ibadah kurban sebagai bagian dari rasa syukur sekaligus meningkatkan kepekaan sosial.

"Oleh karena itu, izinkan kami mengajak kita semua untuk merayakan Iduladha ini sebagai bagian dari ikhtiar kita mensyukuri nikmat Allah, memotong kurban. Jadikan kurban ini sebagai bagian dari amal saleh kita dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial kita kepada masyarakat," katanya.

Menurut Amirsyah, pembagian daging kurban menjadi bukti kepedulian terhadap sesama, terutama di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. "Kita menyadari bahwa masyarakat kita saat ini tengah menanti uluran tangan kita semua. Pembagian daging kurban secara bersama-sama adalah sebagai bukti kepedulian kita kepada umat kita dan kita jadikan ini sebagai bagian dari taqarrub ilallah," ucapnya.

Amirsyah mengatakan, makna Iduladha tidak hanya menyembelih hewan kurban, tetapi juga menghilangkan sifat ketamakan dan kerakusan dalam diri manusia. "Karena itu, menyembelih hewan kurban adalah menyembelih sifat-sifat ketamakan, kerakusan, dan sekaligus kita menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak masyarakat mendoakan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia agar terus saling bahu-membahu menjaga kebersamaan. Selain itu, MUI turut mendoakan jemaah haji Indonesia yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci agar memperoleh haji mabrur.

JAKARTA - Penyelenggaraan umrah mandiri perlu mendapatkan kepastian hukum secara detail meliputi regulasi yang saling menyambung dan saling mendukung antara kedua negara secara G to G atau Government to Government. Hal ini penting agar dapat dipastikan keamanan dan kelancaran umrah mandiri dimaksud.

Saran tersebut disampaikan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan . "Perlu ada kajian mendalam yang melibatkan berbagai stakeholder untuk menyempurnakan regulasi yang mencakup prosedur khusus untuk umrah mandiri, mulai dari persyaratan hingga mekanisme pelaporannya," ujar Amirsyah kepada SindoNews, Selasa (28/10/2025).

Amirsyah mengatakan, sangat diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, seperti monitoring digital, kerja sama dengan sistem otoritas Arab Saudi, dan penyediaan layanan pengaduan. "Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum jemaah umrah mandiri dimaksud," katanya.

Aturan umrah mandiri tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).