Bisnis.com, JAKARTA — Tenggat pengumuman kenaikan upah minimum provinsi (UMP) oleh gubernur jatuh pada Rabu (24/12/2025) lusa. Hingga hari ini, Senin (22/12/2025), baru 4 kepala daerah yang telah mengumumkan besaran UMP untuk provinsi masing-masing.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya menyatakan bahwa gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi paling lambat pada 24 Desember. Kebijakan pengupahan itu akan berlaku pada 1 Januari 2026.

Sejauh ini, empat gubernur yang telah mengumumkan kenaikan UMP 2026 adalah Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Sulawesi Utara.

Kenaikan UMP Sumatra Utara (Sumut) 2026 telah ditetapkan sebesar 7,9% oleh Gubernur Bobby Nasution pada Jumat (19/12/2025) lalu. Dengan demikian, UMP Sumut 2026 naik dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.228.971, atau bertambah sekitar Rp236.412.

Lebih lanjut, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menetapkan nilai UMP 2026 naik 7,10%. Secara nominal, upah minimum itu naik dari Rp3.681.531 menjadi Rp3.942.963, atau sekitar Rp261.392.

Berikutnya, UMP 2026 di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah ditetapkan naik oleh Gubernur Agustiar Sabran sebesar 6,12%. Dengan demikian, UMP Kalteng 2026 naik sekitar Rp212.516 menjadi Rp3.686.138.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling juga telah menetapkan UMP Sulut 2026 naik 6,01% atau atau sekitar Rp227.205 menjadi Rp4.002.630.

Sementara itu, provinsi lain seperti Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menyepakati besaran kenaikan UMP 2026 di tingkat Dewan Pengupahan.

Dewan Pengupahan Provinsi Sulsel menyepakati UMP 2026 naik 7,21%, dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.921.088. Secara nominal, kenaikannya mencapai Rp263.561.

Di samping itu, Dewan Pengupahan Provinsi Sulteng menyepakati UMP 2026 sebesar Rp3.179.565. Terdapat kenaikan 9,8% atau Rp264.565 dari upah minimum tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 4 gubernur di Tanah Air telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 untuk daerah masing-masing hingga Senin (22/12/2025) pagi. Hal ini dilakukan menjelang tenggat pengumuman UMP 2026 pada 24 Desember, lusa.

Empat daerah yang telah mendapatkan kepastian besaran upah minimum tahun depan itu adalah Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara.

Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution telah mengumumkan kenaikan UMP Sumut tahun 2026 sebesar 7,9% pada Jumat (19/12/2025) lalu.

Dengan kenaikan tersebut, UMP Sumut yang sebelumnya sebesar Rp2.992.559 bertambah sekitar Rp236.412 menjadi Rp3.228.971.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menetapkan nilai UMP 2026 naik 7,10% atau sekitar Rp261.392, dari Rp3.681.531 menjadi Rp3.942.963.

Lebih lanjut, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menetapkan UMP 2026 naik 6,12% atau sekitar Rp212.516, menjadi Rp3.686.138. Keputusan ini juga ditandatangani pada Jumat.

Dari kawasan Sulawesi, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling telah menetapkan UMP 2026 naik 6,01% atau sekitar Rp227.205, menjadi Rp4.002.630.

Daerah lainnya yakni Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) juga telah menyepakati besaran kenaikan upah minimum tahun depan, tetapi masih menanti penetapan oleh gubernur.

Berdasarkan catatan Bisnis, Dewan Pengupahan Provinsi Sulsel menyepakati UMP 2026 naik Rp263.561 atau 7,21% dari Rp3.657.527. Dengan demikian, UMP Sulsel 2026 naik menjadi Rp3.921.088.

Sementara itu, Dewan Pengupahan Provinsi Sulteng menyepakati UMP 2026 naik 9,8% atau Rp264.565, menjadi Rp3.179.565.

Diberitakan sebelumnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan mencantumkan bahwa gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi paling lambat pada 24 Desember.

Demikian pula dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2026. Besaran upah minimum itu berlaku pada 1 Januari 2026.