Jakarta (ANTARA) - Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Dicky Kartikoyono mendorong sekuritisasi kredit UMKM sebagai salah satu cara untuk memeratakan sumber pembiayaan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) hari ini.

Sebelumnya, Dicky yang kini menjabat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), pernah mengikuti uji kelayakan untuk posisi calon Deputi Gubernur BI pada Juli 2025 dan Januari 2026. Uji kelayakan untuk posisi DK OJK menandai uji kelayakan ketiga kali yang ia jalani dalam setahun terakhir.

“Saat ini rasanya sekuritisasi itu sangat dimungkinkan dengan data yang baik, credit rating, payment history, ini sangat dimungkinkan. Jadi sekuritisasi dari kredit-kredit UMKM yang baik kita bisa lakukan,” kata Dicky di Jakarta, Rabu.

Ia menyoroti bank-bank anggota Himbara yang umumnya memiliki target untuk penyaluran kredit UMKM, sementara bank non-Himbara masih menghadapi tantangan dalam memenuhi porsi tersebut.

Dalam skema yang diusulkan, portofolio kredit UMKM yang telah melampaui target pada bank Himbara dapat disekuritisasi menjadi surat berharga berbasis aset, yang kemudian dapat dibeli oleh bank non-Himbara.

“Waktu saya menjadi pengawas dulu, ada surat berharga pasar uang (SBPU) kredit usaha kecil. Mereka yang biasanya fokus pada retail, itu dengan threshold tertentu sudah tercapai, selebihnya bisa disekuritisasi atau dijual kepada bank-bank yang korporasi atau bank-bank yang berorientasi pada wholesale,” kata Dicky.

Secara umum, ia mengingatkan bahwa stabilitas sistem keuangan harus bisa berkontribusi secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini, menurutnya, tidak cukup apabila hanya didukung oleh kredit/pembiayaan yang hanya tumbuh di kisaran 8-10 persen.

“Harus jauh lebih besar (pertumbuhan kredit). Bagaimana kita kemudian berusaha mengatasi ini, kami menawarkan visi dan beberapa arah kebijakan strategis,” kata Dicky.

Ia menekankan pentingnya melakukan optimalisasi penyaluran kredit dan mendorong pembiayaan dari pasar modal. Dalam hal ini, penyaluran kredit harus didukung oleh sisi permintaan (demand) dan tidak hanya sisi penawaran (supply).

“Supply-nya harus diperkuat perbankan kita, universal banking. Kemudian bagaimana melakukan sindikasi pembiayaan, penyaluran UMKM dengan data yang baik. Ini kami melihat bahwa itulah peluang yang harus kita dorong. Demand-nya yang paling penting,” jelas Dicky.

Ia menawarkan penguatan kolaborasi pentahelix, mencakup sinergi Bank Indonesia (BI) dan OJK untuk debottlenecking, kerja sama industri public-private, penguatan peran perbankan untuk pembiayaan, hingga penguatan unsur hukum agar arah kebijakan menjadi semakin jelas.

Pada kesempatan yang sama, di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Dicky mengatakan bahwa uji kelayakan ketiganya ini merupakan refleksi dari kepercayaan yang besar yang diberikan Gubernur BI dan Presiden RI. Adapun saat ini ia menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI).

“Tentunya bapak ibu sekalian yang akan menilai kelayakan kami apakah kami dapat melaksanakan tugas ini sesuai dengan kompetensi dan tantangan tugas yang dihadapi,” kata Dicky.

Selain Dicky, terdapat sembilan kandidat yang mengikuti uji kelayakan Anggota Dewan Komisioner OJK antara lain Friderica Widyasari, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, dan Anton Daryono.

Uji kelayakan dilakukan dalam satu hari. Setelah itu, Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Friderica Widyasari mengusung delapan kebijakan prioritas sebagai arsitektur strategis dalam penguatan sektor jasa keuangan (SJK) dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Melalui delapan kebijakan ini, kita ingin memastikan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya stabil, tetapi juga terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” kata Friderica atau akrab disapa Kiki di Jakarta, Rabu.

Kedelapan kebijakan antara lain menjaga stabilitas sektor keuangan, memulihkan kepercayaan publik, mendorong sektor jasa keuangan yang kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat pengawasan terintegrasi, mempercepat pendalaman pasar, melindungi konsumen dan masyarakat, memperkuat kelembagaan dan internal OJK, serta meneguhkan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

“Itu semua tujuannya adalah untuk sektor jasa keuangan yang stabil, terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045,” kata Kiki.

Meski sektor jasa keuangan menunjukkan ketahanan yang baik, ia mengingatkan adanya berbagai tantangan strategis yang perlu diantisipasi ke depan, baik tantangan global maupun tantangan domestik. Sehingga, delapan kebijakan yang diusung diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi jangkar utama kebijakan OJK.

Upaya menjaga stabilitas ini dilakukan melalui koordinasi yang erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terus diperkuat melalui kebijakan untuk pertukaran data, kemudian koordinasi kebijakan, kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi krisis, dan early warning system.

Selain itu, OJK juga akan terus memperkuat struktur pemodalan lembaga jasa keuangan, penyempurnaan manajemen risiko, serta penguatan teknologi informasi dan juga keamanan siber itu sendiri.

“Namun kita paham bahwa saat ini satu juga yang mengemuka dan harus segera kita tangani adalah bagaimana pemulihan kepercayaan kepada publik. Bagaimana kita melalui integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas, kita akan pulihkan kepercayaan publik terutama di sektor pasar modal,” kata Kiki.

Oleh sebab itu, ia mengatakan berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan reformasi integritas pasar modal sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, penguatan tata kelola dan integritas industri keuangan, serta penegakan hukum menjadi langkah yang terus diperkuat.

Seiring dengan memulihkan kepercayaan publik tersebut, lanjut Kiki, dirinya juga ingin memastikan bahwa sektor jasa keuangan harus hadir memberi manfaat terhadap pembangunan perekonomian.

Untuk memastikan kontribusi sektor ini, ia juga mengusung penguatan pengawasan terintegrasi. Dalam hal ini pengawasan terhadap industri jasa keuangan digital dengan tetap berpegang pada prinsip same activity,same risk, dan same regulation.

Selanjutnya, kebijakan pendalaman pasar merupakan fondasi penting untuk memperkuat sumber pembiayaan jangka panjang dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Seluruh pengembangan inovasi, menurut Kiki, juga harus selalu mengedepankan perlindungan atau kepentingan konsumen dan masyarakat.

Yang tak kalah penting, transformasi harus didukung oleh pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, serta penguatan kompetensi SDM dan budaya organisasi yang profesional dan berintegritas.

Terakhir, menurut Kiki, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, memulihkan kepercayaan publik, serta meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan bagi perekonomian nasional.

Komisi XI DPR RI pada Rabu menggelar fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner OJK, dengan menguji 10 nama yang dikirimkan oleh panitia seleksi dari pihak pemerintah.

Saat ini Friderica atau Kiki menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK setelah Mahendra Siregar dan tiga pejabat lainnya mengundurkan diri pada 30 Januari 2026.

Selain Kiki, nama calon komisioner OJK yang sedang berlangsung uji kelayakannya yakni Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, dan Anton Daryono.

Uji kelayakan dilakukan dalam satu hari. Setelah itu, Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M Juhro mengusung delapan strategi yang disingkat dengan istilah “Semangka” dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen.

Ia menjelaskan bahwa delapan strategi tersebut diusung guna menerjemahkan misi bank sentral agar lebih konkret dan terukur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Delapan strategi semangka ini dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terorkestrasi untuk sekaligus menopang program Asta Cita pemerintah,” kata Solikin dalam pemaparannya pada sesi uji kelayakan dan kepatutan di Jakarta, Jumat.

Kedelapan strategi antara lain stabilitas makroekonomi dan keuangan, ekonomi syariah dan pesantren, makroprudensial inovatif, akselerasi reformasi struktural, navigasi stabilitas harga pangan, gerak UMKM dan ekonomi kreatif, keandalan digitalisasi sistem pembayaran, serta aksi bersama, sinergi, dan kolaborasi.

Terkait stabilitas makroekonomi dan keuangan, Solikin mengingatkan bahwa hal itu berfungsi sebagai jangkar untuk ketahanan ekonomi nasional di tengah dunia yang bergejolak.

Ia menekankan bahwa stabilitas yang harus dibangun bukanlah stabilitas yang kaku dan reaktif, melainkan bersifat dinamis dan antisipatif. Keterkaitan antar sektor riil, sektor keuangan, dan pasar keuangan juga harus diperkuat agar transmisi kebijakan berjalan lebih efektif dan potensi risiko sistemik dapat diantisipasi sejak dini.

Pada strategi ekonomi syariah dan pesantren, Solikin mencatat bahwa dalam konteks Indonesia, ekonomi pesantren sejatinya merupakan modal sosial yang mendorong produktivitas pembangunan ekonomi nasional.

Dalam hal ini, BI akan memperkuat komitmen dalam pengembangan ekonomi pesantren, antara lain melalui penguatan dan integrasi ekosistem usaha meliputi pembiayaan syariah, akses pasar, teknologi, dan pendampingan.

Selanjutnya, strategi makroprudensial inovatif diarahkan untuk menjadi instrumen kunci dalam mendorong intermediasi pembiayaan yang optimal, seimbang, dan inklusif di tengah keterbatasan ruang instrumen kebijakan bank sentral.

Dalam konteks mendorong intermediasi, prinsip untuk menjembatani suplai likuiditas dengan permintaan kredit dinilai diperlukan. Oleh sebab itu, Solikin pun mengusung program baru bernama “Pinisi” yaitu percepatan intermediasi perbankan.

Pada strategi akselerasi reformasi struktural, menurut Solikin, aspek tersebut menjadi prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mengantarkan Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

Sementara pada navigasi stabilitas harga pangan, strategi diarahkan untuk mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar status makroekonomi, pertumbuhan inklusif, sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.

Pada strategi berikutnya, Solikin juga menyoroti pentingnya posisi UMKM ekonomi kreatif mesin utama pertumbuhan inklusif sekaligus sumber pertumbuhan baru perekonomian nasional.

Dalam kerangka tersebut, BI mendorong digitalisasi end-to-end bagi UMKM mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan produktivitas, dan perluasan akses pasar dan efisiensi sistem pembayaran.

Terkait dengan strategi keandalan digitalisasi sistem pembayaran, Solikin memandang bahwa hal itu merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi digital nasional.

Sedangkan pada strategi aksi bersama, sinergi dan kolaborasi, ia mengatakan akan berupaya memperkuat koordinasi antara bank sentral dengan kementerian/lembaga terkait. Sinergi dipandang sebagai kunci dalam mendorong transformasi struktur ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

“Apabila Dewan yang terhormat berkenan memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengembangkan amanah sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Insyaallah saya akan melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi,” kata Solikin.

Solikin saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI. Dirinya menjadi kandidat pertama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon deputi gubernur BI untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026.

Uji kelayakan dilanjutkan pada Senin (26/1), akan diikuti oleh dua kandidat lainnya yakni Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono serta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono.

Komisi XI DPR RI rencananya akan mengadakan rapat internal pada Senin untuk pengambilan keputusan atas deputi gubernur BI terpilih secara musyawarah mufakat. Kemudian, Komisi XI akan melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPR RI untuk diberikan persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026