Harga telur ayam turun selama tiga bulan berturut-turut hingga menyentuh Rp20.600 per kilogram di tingkat peternak. Kondisi itu mendorong ratusan peternak yang tergabung dalam Peternak Rakyat Blitar Raya menggelar aksi di Blitar, Jawa Timur, untuk meminta perlindungan pemerintah.

Koordinator Peternak Rakyat Blitar Raya Suyanto mengatakan harga telur ayam di kandang saat ini hanya sekitar Rp20.600 per kilogram, jauh di bawah harga pokok produksi (HPP) yang mencapai Rp23 ribu per kilogram.

"Harga telur anjlok. Hari ini di kandang Rp20.600 per kilogram, sementara HPP di kami itu Rp23 ribu per kilogram. Padahal HAP (Harga Acuan Pembelian) sebesar Rp24.500 sampai Rp26.500 per kilogram," kata Suyanto, Senin (2/6), seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, tekanan terhadap peternak tidak hanya datang dari anjloknya harga telur, tetapi juga kenaikan biaya produksi, terutama pakan ternak.

Ia menyebut harga pakan ayam kemasan 50 kilogram naik hingga Rp30 ribu per karung. Pakan yang sebelumnya dijual Rp370 ribu per karung kini naik menjadi Rp400 ribu, sedangkan pakan yang sebelumnya Rp400 ribu kini mencapai Rp430 ribu per karung.

Selain itu, harga jagung sebagai bahan baku utama pakan juga masih tinggi di kisaran Rp6.400-Rp6.500 per kilogram.

[Gambas:Youtube]

Kondisi tersebut membuat sebagian peternak terpaksa menjual aset pribadi demi mempertahankan usaha mereka.

Ia mengatakan para peternak saat ini hanya bisa bertahan dengan terpaksa menjual barang berharga di rumah untuk membeli pakan.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia (BI) menunjukkan harga telur ayam ras secara nasional memang cenderung melemah dalam sepekan terakhir. Harga rata-rata nasional tercatat Rp30.500 per kilogram pada 29 Mei 2026, kemudian turun menjadi Rp30.150 per kilogram pada 1 Juni 2026 sebelum kembali naik tipis ke Rp30.450 per kilogram pada 2 Juni 2026.

Meski demikian, harga di tingkat peternak masih jauh lebih rendah dibanding harga yang diterima konsumen.

Suyanto mengatakan peternak dari Blitar, Kediri, Tulungagung hingga Malang sengaja melakukan aksi bersama untuk mendesak pemerintah segera mengambil langkah menstabilkan harga telur dan pakan.

Selain itu, peternak juga mengaku khawatir dengan rencana masuknya investor asing di sektor peternakan ayam yang dikhawatirkan semakin menekan keberlangsungan usaha peternak rakyat.

Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto mengaku memahami keresahan peternak ayam petelur yang menghadapi tekanan dari dua sisi, yakni harga jual yang rendah dan biaya produksi yang terus meningkat.

"Informasi terakhir di kandang harga Rp21 ribu. Tentunya kalau semacam ini mereka akan terancam gulung tikar, apalagi harga bahan dasar pokok pakannya terus naik," ujar Rijanto.

Ia berjanji akan menyampaikan keluhan para peternak kepada pemerintah pusat agar peternak kecil mendapat perlindungan. Menurutnya, hal itu penting mengingat Kabupaten Blitar merupakan salah satu sentra telur nasional dengan produksi mencapai sekitar 450 ton per hari.

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, memastikan produksi padi pada musim tanam 2026 tetap berada pada tren positif dengan surplus beras mencapai hampir 50 ribu ton, untuk memperkuat posisi daerah itu sebagai penyangga ketahanan pangan di Jawa Timur.

Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pertanian daerah masih mampu menjaga produktivitas di tengah berbagai tantangan yang dihadapi petani.

"Tahun ini kita kembali surplus. Bahkan jika ditambah surplus tahun 2025 yang mencapai 94.638,08 ton, maka cadangan pangan daerah dalam kondisi sangat aman," kata Ahmad Baharudin saat menghadiri tradisi Labuh Massal di Desa Dukuh, Tulungagung, Senin.

Data pemerintah daerah menunjukkan produksi padi hingga April 2026 mencapai 138.688,59 ton gabah kering panen dari luas lahan sekitar 19.841 hektare.

Dari jumlah tersebut, surplus beras yang dihasilkan diperkirakan mencapai 49.985,50 ton.

Menurut dia, capaian surplus tersebut menjadi indikator penting bagi ketahanan pangan daerah sekaligus menunjukkan efektivitas berbagai program pendampingan pertanian yang dijalankan pemerintah.

Pemerintah daerah juga mencatat sejumlah persoalan yang selama ini menjadi keluhan petani mulai berangsur teratasi, terutama terkait ketersediaan pupuk yang sebelumnya menjadi salah satu hambatan produksi.

Meski demikian, peningkatan produktivitas pertanian dinilai masih memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk perbaikan jaringan irigasi serta modernisasi alat dan mesin pertanian untuk menekan biaya produksi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Dukuh Cuk Sindu Wiyoso menyampaikan harapan agar pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian, khususnya penyediaan sarana pengairan dan bantuan alat mekanisasi pertanian.

"Mayoritas warga menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Karena itu kami berharap kebutuhan air dan alat pertanian seperti hand tracktor dapat terus mendapat perhatian," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung membuka peluang bagi kelompok tani untuk mengajukan bantuan alat pertanian sesuai mekanisme yang berlaku.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di daerah.

Tradisi Labuh Massal yang digelar masyarakat Desa Dukuh sendiri merupakan warisan budaya agraris yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen.

Tradisi tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga keberlangsungan sektor pertanian yang hingga kini masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat pedesaan di Tulungagung.

Angle ini lebih "bernilai berita" karena fokusnya bukan seremoni Labuh Masal, melainkan surplus beras 49 ribu ton sebagai indikator keberhasilan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah, sementara tradisi budaya ditempatkan sebagai konteks pendukung.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan pengkondisian pemenang proyek di lingkungan Pemkab Tulungagung . Hal itu dilakukan saat tim penyidik memeriksa 19 saksi terkait kasus dugaan pemerasan di Pemkab Tulungagung.

Satu dari belasan saksi tersebut yakni Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin yang diperiksa di Polda Jawa Timur, Jumat (22/5/2026).

"Penyidik juga menelusuri adanya dugaan pengkondisian pemenang proyek, meskipun proses PBJ-nya sudah dilakukan melalui e-katalog. Deal-deal dilakukan di luar sistem," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Selain Wabup, hari ini KPK memeriksa 9 saksi lainnya yakni Sony Welli Ahmadi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan; Imro'atul Mufidah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Achmad Mugiyono, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; dan Lugu Tri Handoko, Kepala Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan.

Kemudian, Io Ardona, Direktur RSUD Campurdarat; Rahadi Puspita Bintara, Sekretaris DPRD; Galih, PNS; Agus Suswantoro, Kepala Dinas Peternakan dan Keswan; serta Hari Prastijo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sementara, 9 saksi lainnya diperiksa pada Kamis (21/5/2026). Mereka adalah Deni Susanti, Pit Kepala Dinas Pendidikan; Iswahjudi, Kepala Dinas Perhubungan; Nina Hartiani, Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil; Agus Sulistiono, PIt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Slamet Sunarto, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Kemudian, Suparni, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; Robinson Parsaoran Nadeak, Kepala Dinas Perikanan; Erwin Novianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; serta Sugeng Riadi, ajudan Bupati.

"Semuanya hadir untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait dugaan adanya pemberian kepada Bupati," ucap Budi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri sejumlah pemberian uang kepada Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo. Hal itu dilakukan saat memeriksa sembilan orang saksi terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung yang menjerat Gatut Sunu pada Senin (18/5/2026).

"Semua saksi hadir, dimintai keterangan terkait pemberian-pemberian ke bupati," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Adapun, sembilan saksi yang diperiksa ialah, Imam Mustakim, Perwakilan PT Berkah Mitra Tani; Dwi Basuki, Pengurus CV Nindya Krida; Sadewo Bagaskoro, Direktur PT Demaz Noer Abadi; Budi Santoso, Direktur CV Triples; dan Mohkamad Riduwan, Direktur CV Mitra Razulka Sakti.

Kemudian, Bambang Widagdo, Direktur CV Tulungagung Jaya; Arik Agustina, Direktur CV Ayem Mulya; Michelle Sabrina Putri, Direktur CV Sapta Sarana; dan Sudarmaji, Kepala BPBD Kabupaten Tulungagung. Mereka diperiksa di Ditreskrimum Polda Jawa Timur.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. KPK mengumumkan status hukum Gatut usai operasi tangkap tangan (OTT).

Gatut ditetapkan tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Artinya hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 13 orang yang sempat dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni GSW selaku Bupati Tulungagung dan YOG selaku adc atau ajudan Bupati," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu (11/4/2026) malam.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 20huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi produk hasil program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) yang dikembangkan para siswa di SMKN 1 Tulungagung. Apresiasi itu disampaikan saat meninjau Program SIKAP di SMKN 1 Tulungagung, Kamis (14/5).

Betapa tidak, dikenal sebagai satu-satunya SMK Agribisnis dan Agroteknologi di Jatim, sekolah ini memiliki berbagai program dan fasilitas keahlian seperti Agribisnis Tanaman Perkebunan, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Selain itu, sekolah ini juga memiliki keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia, Agribisnis Ternak Unggas, Agribisnis Perikanan Air Tawar, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan, hingga Pengawasan Mutu Hasil Pertanian.

Untuk itu, dalam kunjungan ke SMKN 1 Tulungagung, Gubernur Khofifah turut meninjau ternak sapi, ternak kambing, serta ternak ayam pedaging dan ayam potong milik SMKN 1 Tulungagung.

Gubernur Khofifah juga meninjau Ruang Praktek Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPi) dimana ia menyaksikan dan mencoba langsung proses pengolahan ikan yang diproduksi para siswa.

"Salah satu yang saya saksikan adalah bagaimana kulit ikan patin itu kemudian diproses di sini. Oleh karena itu, tadi saya langsung menyampaikan kepada Pak Kadisdik bahwa ini sesungguhnya ada sesuatu yang bisa kita siapkan dengan TTG atau Teknologi Tepat Guna. Sehingga dipastikan bahwa kulit ikan yang digoreng tidak ada yang mentah dan tidak ada yang gosong," katanya.

Maka, untuk membantu produk yang diolah bisa naik kelas, Gubernur Khofifah spontan memesan vacuum frying dengan kapasitas 5 kg dan 10 kg untuk diberikan ke SMKN 1 Tulungagung. Dengan bantuan alat tersebut, diharapkan proses pengolahan makanan dapat mencapai hasil yang sesuai standar.

"Insya Allah nanti ketika kita sudah mulai naik kelas, kita juga harus menjaga higienitasnya. Kemudian, produk bisa tahan minimal 8 bulan tanpa bahan pengawet,” kata Gubernur Khofifah.

“Kalau vacuum frying ini kemudian bisa digunakan, dan produknya bisa saya dapatkan trialnya, saya rasa sudah saatnya hilirisasi dari produk-produk SIKAP ini naik kelas," jelasnya.

Lebih jauh, untuk mencapai hilirisasi dan produk SIKAP naik kelas, Gubernur Khofifah menyarankan sekolah untuk ikut dalam acara-acara dan pameran. Sehingga, setiap sekolah bisa membangun jejaring bahkan ke tingkat internasional.

"Ikut acara-acara seperti BI yang sudah prestisius, siapa tahu nasib baik dari SMKN 1 Tulungagung produknya bisa dikonsumsi tamu-tamu internasional. Inilah pentingnya jejaring, anak-anakku,” tegasnya.

“Inilah pentingnya sinergi, anak-anakku. Inilah pentingnya kolaborasi, anak-anakku. Dari semua guru, dari semua mentor dan kepala sekolah, saya mohon semua terus memberikan penguatan," imbuh Gubernur Khofifah.

Dalam implementasi Program SIKAP, SMKN 1 Tulungagung mengembangkan konsep agribisnis siap panen melalui budidaya berbagai komoditas seperti melon, cabai rawit, kangkung, rosella, kopi, dan jeruk.

Sekolah tersebut juga melaksanakan program tebar benih ikan patin sebanyak 7.500 benih sebagai bagian dari penguatan sektor perikanan dan pembelajaran berbasis praktik bagi siswa.

Selain melakukan peninjauan, gubernur perempuan pertama Jawa Timur itu juga ikut memanen lombok, bayam merah, juga melon varietas sweet net 8, diva 15, serta sakata sebelum akhirnya menabur benih ikan patin di kolam budidaya sekolah tersebut.

"Untuk hewan ternak, kita juga harus pikirkan bagaimana sesungguhnya kita mewujudkan animal welfare. Bagaimana agar hewan ternak ini happy. Jadi pembelajaran seperti ini sekarang sedang berproses. Oleh karena itu di semua SMK, SMA, atau SLB yang menerapkan SIKAP, saya rasa memang we have to improve,” tandasnya.

“Ilmu ini terus bergerak dinamis. Mari kita terus belajar, jangan pernah berhenti untuk menemukan terutama hal-hal yang update agar bisa maksimalisasi dari seluruh proses apakah sektor hortikultur, peternakan, maupun perikanan di unit kita masing-masing," pungkas Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah juga memberikan apresiasi tinggi atas penguatan pendidikan vokasi dan ketahanan pangan lewat SIKAP yang telah berjalan di 97 SMK/SMA/SLB di Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan.

Di Kab. Tulungagung, tercatat 27 sekolah pelaksana yang meliputi 14 SMA, 10 SMK, dan 3 SLB. Sementara Kab. Trenggalek melibatkan 24 sekolah yang terdiri atas 12 SMA, 9 SMK, dan 3 SLB. Adapun Kab. Pacitan menjadi wilayah dengan jumlah pelaksana terbanyak yang mencatatkan angka 46 sekolah, terdiri dari 10 SMA, 31 SMK, dan 5 SLB.

Tak hanya itu, Gubernur Khofifah juga menyerahkan biaya pendidikan Rp 1 juta kepada 30 murid berprestasi dari keluarga pra sejahtera. Ke-30 murid itu merupakan 10 siswa-siswi dari masing-masing Kab. Tulungagung, Kab. Pacitan, dan Kab. Trenggalek. Bahkan, dirinya menyempatkan diri membagikan sembako untuk petugas kebersihan dan keamanan di lingkungan SMKN 1 Tulungagung.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mendalami modus Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang diduga melakukan pemerasan dengan alat surat pernyataan mengundurkan diri. Hal itu didalami saat tim penyidik KPK memeriksa sembilan orang saksi terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jumat (24/4/2026).

"Para saksi didalami soal modus Bupati yang menggunakan surat pernyataan sebagai 'alat pemerasan' kepada para OPD (organisasi perangkat daerah)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Para saksi yang diperiksa terdiri dari ajudan bupati, Sugeng Riadi, serta dua kepala dinas, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Erwin Novianto dan Kepala Dinas Kesehatan Desi Lusiana Wardhani.

Kemudian, Achmat Rifai selaku Kabid Bina Marga Dinas PUPR, Eko Basuki selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR, Erna Suryani selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR, Moch. Nur Alamsyah selaku Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR, Johanes Bagus Kuncoro selaku Kepala Bappenda, dan Zahrotul Aini selaku Direktur RSUD ISKAK Tulungagung.

"Pemeriksaan dilakukan di BPKP Perwakilan Jawa Timur," ujar Budi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Gatut ditetapkan tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Artinya hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 13 orang yang sempat dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni GSW selaku Bupati Tulungagung dan YOG selaku adc atau ajudan Bupati," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (11/4/2026) malam.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara maraton melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo. Dalam rangkaian penggeledahan itu, KPK total menyasar tujuh lokasi yang berada di Tulungagung dan Surabaya.

Penggeledahan pertama disampaikan KPK pada Kamis (16/4/2026). Pada waktu tersebut KPK menyasar tiga lokasi yang berbeda, yakni rumah dinas bupati dan rumah pribadi Gatut Sunu.

Rumah Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudan Gatut Sunu yang juga ditetapkan sebagai tersangka juga tak luput dari penggeledahan. "Dalam penggeledahan tersebut diantaranya ditemukan beberapa dokumen, salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya yang dibuat tanpa tanggal," kata Budi dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, surat yang dimaksud merupakan alat Gatut Sunu agar para bawahannya mengikuti apa yang diperintahkan. "Surat pernyataan inilah yang diduga menjadi ‘alat tekan’ Bupati kepada para OPD agar patuh atas semua perintahnya," ujarnya.

Penggeledahan kedua digelar pada Jumat (17/4/2026) yang menyasar empat lokasi yang berada di Tulungagung dan Surabaya. Adapun, lokasi yang disasar ialah Kantor Sekda, Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan kediaman pribadi bupati dan keluarga yang berlokasi di Surabaya.

"Penyidik juga mengamankan uang tunai sejumlah sekitar Rp95 juta," kata Budi kepada wartawan. Selain itu, turut disita sejumlah dokumen yang terkait dengan pengadaan dan penganggaran di Kabupaten Tulungagung.

KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. KPK mengumumkan status hukum Gatut usai operasi tangkap tangan (OTT).

Gatut ditetapkan tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Artinya hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 13 orang yang sempat dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni GSW selaku Bupati Tulungagung dan YOG selaku adc atau ajudan Bupati," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (11/4/2026) malam.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 20huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita uang tunai senilai Rp95 juta. Hal itu dilakukan saat melanjutkan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo , Jumat (17/4/2026).

Hari ini, penggeledahan menyasar empat lokasi yang terdiri dari Kantor Sekda, Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta kediaman pribadi bupati dan keluarga yang berlokasi di Surabaya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, dari giat ini menyita uang tunai yang nilainya mencapai puluhan juta. "Penyidik juga mengamankan uang tunai sejumlah sekitar Rp95 juta," kata Budi kepada wartawan.

Selain itu, turut disita sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan perkara tersebut. "Penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang terkait dengan pengadaan dan juga penganggaran di Kabupaten Tulungagung," ujarnya.

Diketahui, penggeledahan sebelumnya menyasar rumah dinas bupati dan rumah pribadi Gatut Sunu pada Kamis (16/4/2026). Selain itu, turut digeledah kediaman Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudan Gatut Sunu yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Dalam penggeledahan tersebut di antaranya ditemukan beberapa dokumen, salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya yang dibuat tanpa tanggal," kata Budi dalam keterangannya.

Budi menjelaskan, surat yang dimaksud merupakan alat Gatut Sunu untuk melakukan pemerasan terhadap bawahannya. "Surat pernyataan inilah yang diduga menjadi ‘alat tekan’ Bupati kepada para OPD agar patuh atas semua perintahnya," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. KPK mengumumkan status hukum Gatut seusai operasi tangkap tangan (OTT).

Gatut ditetapkan tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Artinya hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 13 orang yang sempat dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni GSW selaku Bupati Tulungagung dan YOG selaku adc atau ajudan Bupati," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (11/4/2026) malam.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo (GSW) pada Kamis (16/4/2026). Lokasi yang disasar yaitu rumah dinas bupati dan rumah pribadi Gatut Sunu.

Selain itu, turut digeledah juga rumah Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudan Gatut Sunu yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Dalam penggeledahan tersebut diantaranya ditemukan beberapa dokumen, salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya yang dibuat tanpa tanggal," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi menjelaskan, surat yang dimaksud merupakan alat Gatut Sunu untuk melakukan pemerasan terhadap bawahannya.

"Surat pernyataan inilah yang diduga menjadi ‘alat tekan’ Bupati kepada para OPD agar patuh atas semua perintahnya," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. KPK mengumumkan status hukum Gatut usai operasi tangkap tangan (OTT).

Gatut ditetapkan tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Artinya hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 13 orang yang sempat dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni GSW selaku Bupati Tulungagung dan YOG selaku adc atau ajudan Bupati," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu malam (11/4/2026).

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 20huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo juga melakukan pemerasan hingga ke lingkungan sekolah dan kecamatan. KPK menyebut ada informasi awal terkait dugaan tindak pemerasan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung ini.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan hal ini berbeda dari temuan penyidikan awal KPK saat menetapkan Gatut sebagai tersangka tindak pidana pemerasan. Sebab dalam temuan itu KPK baru menemui ada 16 organisasi perangkat daerah (OPD) yang diduga diperas Gatut.

"Ada dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh bupati kepada pihak-pihak di sekolah, pihak-pihak di kecamatan," kata Budi, dikutip Rabu (15/4/2026).

Budi menambahkan tindak pemerasan di lingkungan sekolah dan kecamatan ini berkaitan dengan jabatan. Menurutnya, ada sejumlah dana yang mesti digelontorkan untuk mengisi jabatan-jabatan di lingkungan tersebut.

"Ya artinya ada label harganya untuk jabatan-jabatan Kepala Sekolah (Kasek) ataupun Camat," imbuh Budi.

Kendati demikian, penyidik menurutnya masih menelusuri fakta tersebut. KPK juga berharap ada dukungan masyarakat terkait penyidikan perkara ini.

"Ini yang terus akan kami dalami kami telusuri ya sehingga kami sangat butuh dukungan dari masyarakat dalam proses penyidikan perkara ini," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo (GSW), kembali menyoroti persoalan klasik dalam tata kelola pemerintahan daerah, yakni lemahnya pengawasan serta masalah dalam sistem rekrutmen kepala daerah.

Perlu diketahui, terungkapnya kasus rasuah oleh GSW setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (10/4/2026) di mana satu hari setelahnya dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan GSW melakukan ancaman kepada ASN/PNS di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tulungagung untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak patuh terhadap instruksinya.

Terlebih surat yang ditandatangani tidak memiliki tanggal. Hal ini bertujuan agar dirinya dapat mencantumkan tanggal pengunduran diri secara sepihak terhadap ASN/PNS yang tidak patuh kepada dirinya.

"Bagi yang tidak 'tegak lurus' kepada Bupati, maka terancam dicopot dari jabatan atau bahkan mundur sebagai ASN," katanya saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/4/2026).

GSW juga meminta sejumlah uang kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat lainnya, baik secara langsung maupun melalui perantara Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudan Bupati dengan permintaan sekitar Rp5 miliar.

Permintaan tersebut dilakukan GSW setidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.

Asep menjelaskan bahwa permintaan itu juga dilakukan GSW dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Alhasil, dari penambahan anggaran tersebut, GSW meminta 'jatah' hingga 50% dari nilai anggaran, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD.

"Dalam proses pengumpulan 'jatah', GSW memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GSW, maka akan terus ditagih, dan diperlakukan seperti halnya orang sedang 'berhutang'," ucap Asep.

Asep menguraikan dari total permintaan sedikitnya Rp5 miliar kepada para OPD, sekitar Rp2,7 miliar telah mengalir ke tangan GSW. Dana tersebut diduga tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti pembelian sepatu, pengobatan, dan jamuan makan, tetapi juga dibebankan ke anggaran OPD.

Bahkan, sebagian di antaranya disebut digunakan untuk membiayai pemberian THR kepada sejumlah anggota Forkopimda di Pemkab Tulungagung.

Tak hanya itu, GSW juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD, dengan menitipkan vendor agar dimenangkan. GSW juga diduga melakukan pengaturan agar rekanannya menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security.

"Dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton, serta uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai Rp2,7 miliar yang diduga telah diterima GSW (dari permintaan sebesar Rp5 miliar)," ujar Asep.

Walhasil, KPK menetapkan GSW dan YOG sebagai tersangka dan ditahan untuk 20 hari pertama sejak 11-30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Keduanya disangkakan melakukan perbuatan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Mendagri Soroti Sistem Rekrutmen

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menilai persoalan korupsi kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari mekanisme rekrutmen melalui Pilkada.

Menurutnya, kepala daerah yang terpilih merupakan hasil pilihan masyarakat, namun sistem tersebut tidak sepenuhnya menjamin kualitas pemimpin yang dihasilkan.

"Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat. Nah, rakyat, ya kan? Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen Pilkada langsung? Ya ternyata enggak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (13/4/2026).

Dia melanjutkan tindakan korupsi oleh kepala daerah juga berkaitan dengan kesejahteraan, moral hazard, hingga integritas individu. Tito menyebut ada permasalahan sistematis yang mendasar. Salah satunya, kata Tito, adalah proses rekrutmen.

"Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini yang digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung, ya toh, Pilkada. Pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya, ada positifnya, tapi ada juga negatifnya," jelasnya.

Dia melanjutkan, salah satu persoalan utama juga terletak pada tingginya biaya politik dalam Pilkada yang tidak selalu sejalan dengan kualitas pemimpin yang terpilih, sehingga tidak ada jaminan bahwa kepala daerah yang terpilih memiliki integritas yang baik.

Menanggapi tindakan "licik" yang digunakan GSW untuk memeras anak buahnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianton Dardak mengatakan akan melakukan evaluasi dengan menggandeng KPK untuk meminimalisir tindakan serupa.

"Kita terus berkoordinasi dengan berbagai elemen, tidak kecuali dengan KPK untuk melakukan pembenahan Ada yang namanya MCP, Monitoring Center for Prevention. Jadi bagaimana itu adalah sebuah upaya untuk meminimalisir dan terus meminimalisir potensi risiko penyimpangan tata kelola," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Emil menjelaskan upaya koordinasi sekaligus mengisi aspek-aspek yang harus segera diperbaiki sehingga sistem politik dapat berjalan optimal.

Menurutnya, selama ini Pemprov Jawa Timur telah berupaya memaksimalkan pengawasan. Namun, munculnya kasus seperti ini menunjukkan masih adanya celah yang perlu dibenahi.

Baginya, pengawasan tidak bisa dianggap sudah cukup, melainkan harus terus ditingkatkan seiring ditemukannya ruang-ruang perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.

Adanya kasus pemerasan ini, Emil mengimbau agar ASN/PNS mengambil keputusan yang tepat agar tidak terjerat hukum.

"Semua ASN, semua PNS itu selalu diberikan panduan mengenai integritas Ini bagian dari upaya selama ini, sehingga kalau misalnya ada tekanan dari manapun asalnya mereka harus tahu bahwa kalau itu tidak disikapi dengan tepat itu bisa kemudian merugikan diri mereka sendiri," tandasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menunjuk Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung usai Gatut Sunu Wibowo (GSW) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim Lilik Pudjiastuti menjelaskan penunjukan Ahmad tersebut dilakukan Khofifah sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lilik membeberkan Surat Keputusan (SK) resmi pengangkatan Ahmad sebagai Plt Bupati Tulungagung telah diterbitkan sekaligus ditandatangani oleh Khofifah selaku pimpinan daerah di Provinsi Jawa Timur.

"Sudah ada SK [penunjukan Ahmad Baharudin sebagai Plt Bupati Tulungagung] dan sudah ditandatangani oleh gubernur. Tinggal menunggu rilis resmi," kata Lilik, Selasa (14/4/2026).

Lebih lanjut, penetapan Ahmad Baharudin sebagai Plt Bupati Tulungagung tidak memerlukan melalui prosesi pelantikan selayaknya bupati/wali kota atau pimpinan instansi daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. "Tidak perlu pelantikan," tegas Lilik.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni menegaskan bahwa penentuan pelaksana tugas di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten setempat.

"Untuk itu kewenangan ada di kabupaten, bukan BKD Jawa Timur," jelas Indah.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring OTT oleh KPK, Jumat (10/4/2026) petang. Tak hanya Gatut, belasan orang lainnya, termasuk kepala dinas, staf, hingga ajudan bupati juga ditangkap oleh KPK.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan Gatut diduga melakukan pemerasan hingga menerima uang tunai dengan nilai bervariasi, mulai Rp15 juta hingga Rp2,7 miliar dari sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Aliran dana tersebut disebut diduga disalurkan oleh 16 kepala OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung sejak medio Desember 2025 hingga awal April 2026. Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita uang tunai yang diduga berkaitan dengan praktik melawan hukum.

Atas perbuatannya, Gatut beserta ajudannya, Dwi Yoga Ambal, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU 1/2023 tentang KUHP.