JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghadiri forum Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di London, Inggris, Selasa (23/6/2026). Dalam kesempatan itu, Jumhur mengungkapkan komitmen Indonesia untuk melakukan transisi energi yang berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian ekosistem serta perlindungan pekerja.

“Bagi Indonesia, transformasi ke depan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kami memastikan bahwa setiap langkah pengembangan yang diambil tetap mengedepankan standar lingkungan yang ketat agar selaras dengan komitmen iklim nasional kita serta memastikan perlindungan bagi pekerja terdampak,” ujar Jumhur dikutip, Rabu (25/6/2026).

Dalam High-Level Ministerial and CEO Dialogue di forum GETES 2026 di London itu, Jumhur menjelaskan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversitas terbesar di dunia, yang memiliki peran krusial dalam mitigasi perubahan iklim global. Keberadaan hutan tropis yang luas, hamparan lahan gambut, serta ekosistem mangrove yang tersebar luas di Tanah Air menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan iklim bumi.

Maka itu, Jumhur mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen terus menjaga harmoni antara akselerasi ekonomi, transisi energi, perlindungan sumber daya alam dan perlindungan pekerja sebagai pondasi utama pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakan yang diusung oleh Pemerintah Indonesia ini sejalan dengan seruan internasional yang digaungkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Di hadapan para pemimpin dunia dan CEO sektor energi, Guterres menggarisbawahi urgensi tinggi dalam memacu proses transisi energi global yang adil, inklusif, dan tidak meninggalkan satu negara pun di belakang. Guterres mengingatkan bahwa esensi utama dari proses transisi energi itu adalah bagaimana kebijakan tersebut mampu membawa dampak positif yang nyata, menciptakan lapangan kerja baru, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bagi masyarakat di seluruh dunia.

Terkait seruan itu, Jumhur menyatakan kembali bahwa Indonesia siap dalam mengimplementasikan kerangka kerja tersebut melalui pendekatan terintegrasi yang menempatkan kelestarian alam sebagai komponen utama. “Prioritas kami adalah memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan tetap terintegrasi dengan pedoman lingkungan yang kuat. Pendekatan ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjaga konsistensi antara pertumbuhan ekonomi dan target pelestarian lingkungan,” kata Jumhur.

Dalam kesempatan itu, delegasi Indonesia juga memanfaatkan momentum strategis itu untuk mengajak seluruh mitra global mempererat kerja sama multilateral yang berkeadilan dan transparan.

Ada alasan sangat kuat yang membuat saya kembali lagi ke sini hari ini

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Jerman dan Indonesia memperkuat kemitraan di bidang perdagangan, investasi dan transisi energi yang berkelanjutan saat kunjungan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Jakarta, Senin (15/6).

“Ada alasan sangat kuat yang membuat saya kembali lagi ke sini hari ini, di mana dunia tampaknya sedang terpecah belah dan ketidakpercayaan, politik kekuasaan dan kekerasan sedang meningkat di banyak tempat,” kata Steinmeier dalam sebuah pernyataan yang dikutip Kedutaan Besar Jerman di Jakarta, Selasa (16/6).

Steinmeier mengatakan kemitraan yang dapat dipercaya antara kedua negara sangat penting. Oleh karena itu, dia mengaku senang kedua belah pihak dapat menyetujui penguatan kemitraan, tidak hanya di tingkat politik, tetapi juga di bidang ekonomi, tenaga kerja ahli, iklim, sains, dan kebudayaan.

Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste menyatakan penguatan hubungan dilakukan di tengah perubahan pesat tatanan dunia. Dengan adanya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (I-EU CEPA), dia memperkirakan akan terjadi peningkatan ekspor dan investasi dua arah: ke Jerman dan Indonesia.

“Lonjakan harga minyak dan gas global yang terbaru juga menunjukkan bahwa kita memerlukan transisi ke energi terbarukan tidak hanya untuk melindungi iklim, tetapi juga untuk menjamin ketahanan energi” katanya.

Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP) yang dipimpin bersama oleh kedua negara, menurutnya, juga berkontribusi terhadap penguatan hubungan kedua Negara.

Baru-baru ini, dua perjanjian keuangan antara Indonesia dan sejumlah lembaga Jerman telah disepakati. Perjanjian-perjanjian itu ditujukan untuk memperbaiki kondisi guna meningkatkan perdagangan dan investasi serta mempercepat transisi ke energi terbarukan secara adil.

Perjanjian pertama menitikberatkan perbaikan kondisi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan nilai sebesar 400 juta euro (sekitar Rp8,2 triliun).

Perjanjian tersebut ditandatangani Bank Pembangunan Jerman KfW serta Kementerian Keuangan Indonesia, di bawah Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Percepatan Perdagangan (Competitiveness, Investment, and Trade Acceleration/CITA).

Program itu dirancang untuk mendukung agenda reformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sesuai standar perdagangan dan investasi internasional.

Perjanjian kedua adalah untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik terbarukan dan jaringan listrik dengan nilai sebesar 302 juta dolar AS (sekitar Rp5,35 triliun). Perjanjian itu ditandatangani oleh KfW dan PT PLN (Persero), di bawah naungan Program Mempercepat Transisi Energi Bersih Indonesia (Accelerating Indonesia’s Clean Energy Transition).

Program tersebut dirancang untuk mempercepat transisi energi Indonesia dengan mendorong integrasi pengembangan energi terbarukan melalui peningkatan infrastruktur jaringan listrik serta ekspansi tenaga surya dan angina.

Selain itu, program tersebut juga untuk memastikan penerapan jaminan lingkungan dan transisi yang adil bagi semua pemangku kepentingan.

Program itu merupakan kontribusi Jerman terhadap Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) dengan Indonesia, di mana Jerman telah mengambil alih kepemimpinan bersama Kelompok Mitra Internasional (International Partners Group/IPG) bersama Jepang, sejak awal 2025.

Jerman, menurut keterangan tersebut, telah berkomitmen untuk mengalokasikan dana sekitar 1 miliar euro (sekitar Rp20,5 triliun) untuk kerja sama pembangunan pada 2026.

Pada Februari 2026, dua perjanjian keuangan lainnya telah disetujui dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Direktur Jenderal untuk Asia, Eropa Tenggara dan Timur, Timur Tengah, dan Amerika Latin dari Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (BMZ), Christine Toetzke.

Perjanjian tersebut terkait dengan proyek Green Energy Corridors Sulawesi (GECS) dan Green Bond Development Facility (GBDF) dengan total nilai 308 juta euro (sekitar Rp6,33 triliun).

Proyek Green Energy Corridors Sulawesi (GECS) akan membangun saluran transmisi 275kV melintasi Sulawesi Selatan guna membuka potensi energi terbarukan yang luas di wilayah tersebut. Sementara, Green Bond Development Facility (GBDF) memperkuat pasar obligasi hijau Indonesia guna menarik investasi berkelanjutan.

Secara bersama-sama, inisiatif-inisiatif tersebut menandai pencapaian penting dalam implementasi JETP, yang mewujudkan komitmen kemitraan menjadi tindakan konkret dan kemajuan yang terukur guna mewujudkan masa depan energi yang bersih di Indonesia.

Pewarta: Katriana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menilai pengembangan gas biometana terkompresi (compressed biomethane gas/CBG) berbasis limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME) akan memperkuat pelaksanaan transisi energi dan kemandirian energi nasional.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan CBG dapat menjadi salah satu solusi paling efektif untuk menekan emisi metana sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gas alam cair (LNG).

"Indonesia memiliki potensi besar untuk mengubah limbah sawit menjadi sumber energi rendah karbon yang bernilai ekonomi," kata Hokkop​​​​​​​ dalam forum Climate Policy Initiative (CPI).

Pemanfaatan POME menjadi CBG mampu mendukung target dekarbonisasi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kalau industri sawit ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan energi ekonomi, potensinya sangat besar. Sumbernya ada, teknologinya ada, pembiayaannya ada. Tinggal bagaimana kita membangun skema bisnis yang tepat sehingga bisa segera diimplementasikan," tambahnya.

Indonesia memiliki sekitar 3.000 pabrik kelapa sawit dengan potensi limbah cair mencapai sekitar 130 juta meter kubik per tahun.

Namun, hingga kini sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi domestik.

Di sisi lain, tambah Hokkop, limbah POME menjadi salah satu penyumbang emisi metana yang signifikan.

PLN EPI memperkirakan emisi dari limbah sawit mencapai sekitar 20 juta ton CO2e per tahun.

Hokkop menjelaskan pengembangan CBG tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi, tetapi juga mendukung target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional sebesar 44-48 persen pada 2030 serta pencapaian net zero emissions (NZE) pada 2060.

Untuk mempercepat pengembangan industri biometana, PLN EPI membangun ekosistem CBG terintegrasi mulai dari pengamanan pasokan bahan baku, pengembangan fasilitas produksi, hingga penciptaan pasar.

Dalam model tersebut, PLN EPI berperan sebagai agregator dan offtaker yang menghubungkan pabrik kelapa sawit, penyedia teknologi, lembaga pembiayaan, sektor industri, hingga pembangkit listrik.

"Produksi saja CBG-nya, nanti kami beli dan kami distribusikan ke pembangkit. Kami siap menjadi agregator sehingga investasi di sektor ini bisa berjalan lebih cepat," kata Hokkop.

Salah satu implementasi yang tengah dipersiapkan PLN EPI adalah proyek cofiring CBG di PLTGU Belawan, Medan, Sumut.

Untuk satu turbin gas berkapasitas 130 megawatt (MW) dengan tingkat cofiring 2,5 persen, dibutuhkan sekitar 450 MMBTUD bio-CBG, yang berasal dari pemanfaatan sekitar 330.000 meter kubik POME per tahun atau setara satu fasilitas CBG.

Sementara, untuk memenuhi kebutuhan empat turbin di PLTGU Belawan, diperlukan sekitar empat fasilitas CBG dengan total investasi sekitar 20 juta dolar AS.

"Implementasi tersebut diperkirakan mampu menghindari emisi hingga sekitar 500 ribu ton CO2e," sebutnya.

Hokkop juga menjelaskan proyek percontohan di PLTGU Belawan menjadi model awal integrasi biometana ke dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Selain menekan emisi, skema cofiring memungkinkan pemanfaatan infrastruktur pembangkit gas yang telah tersedia, sehingga dapat mempercepat peningkatan bauran energi terbarukan tanpa memerlukan pembangunan pembangkit baru dalam skala besar.

Selain manfaat lingkungan, menurut Hokkop, pengembangan CBG juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi yang signifikan.

Berdasarkan simulasi PLN EPI, satu proyek CBG dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp1,7 triliun dan mengurangi emisi sekitar 700 ribu ton CO2e.

Sementara, dalam roadmap perusahaan, kapasitas produksi CBG ditargetkan meningkat dari 1.000 MMBtu pada 2026 menjadi 2.957 BBTU pada 2030.

"Bioenergi menjadi jembatan antara transisi energi, ketahanan energi, dan ekonomi kerakyatan. Limbah yang selama ini menjadi sumber emisi dapat diubah menjadi sumber energi yang bernilai tambah sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional," kata Hokkop.

Pengembangan CBG menunjukkan bahwa solusi transisi energi tidak selalu berasal dari teknologi baru yang mahal.

Melalui pemanfaatan limbah sawit, tambah Hokkop, Indonesia memiliki peluang besar menekan emisi metana, mengurangi ketergantungan LNG, serta membangun ketahanan energi yang lebih berkelanjutan berbasis sumber daya domestik.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

PLN EPI terus mendorong pemanfaatan limbah sawit menjadi sumber energi yang bernilai tambah

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengembangkan bio-compressed natural gas (bio-CNG) berbasis limbah kelapa sawit dalam rangka mendukung diversifikasi energi hijau dan percepatan transisi energi nasional.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan melalui pengembangan bio-CNG, pihaknya berupaya mengoptimalkan pemanfaatan limbah domestik menjadi sumber energi rendah karbon, yang mendukung ketahanan energi sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.

Menurut dia, pengembangan bio-CNG juga menjadi salah satu langkah konkret perusahaan dalam mengoptimalkan potensi limbah biomassa nasional, sekaligus mendukung dekarbonisasi ketenagalistrikan.

"PLN EPI terus mendorong pemanfaatan limbah sawit menjadi sumber energi yang bernilai tambah," katanya saat diseminasi pengembangan biometana di Medan, Sumatera Utara, Kamis (4/6/2026).

Forum, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM tersebut, mempertemukan kalangan pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, dan pemilik bahan baku untuk memperkuat ekosistem biometana nasional.

Hokkop melanjutkan melalui kerja sama dengan pemilik konsesi dan pabrik kelapa sawit, palm oil mill effluent (POME) dapat diolah menjadi biometana yang kemudian dimurnikan menjadi bio-CNG untuk mendukung kebutuhan energi pembangkit listrik.

Menurut dia, Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk pengembangan bio-CNG karena merupakan salah satu sentra industri kelapa sawit nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 327 perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Sumatera Utara dengan 237 pabrik kelapa sawit yang berpotensi menjadi sumber bahan baku biometana.

PLN EPI saat ini telah menjalin kerja sama dengan PT KIS Biofuels Indonesia yang telah mengembangkan teknologi pengolahan limbah cair sawit menjadi bio-CNG.

Produk bio-CNG tersebut direncanakan untuk mendukung kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan, Sumatera Utara, yang memiliki kapasitas terpasang 1.184 MW dan berkontribusi sebesar 30 persen di sistem Sumatera bagian utara.

"Kami melihat peluang besar untuk memperluas pemanfaatan bio-CNG. Karena itu, PLN EPI terus membuka peluang kolaborasi dengan pabrik kelapa sawit (PKS) agar potensi limbah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dapat diubah menjadi energi bersih yang bernilai ekonomi," tuturnya.

Hokkop menambahkan pengembangan biometana tidak hanya mendukung pengurangan penggunaan energi fosil, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku industri sawit melalui pemanfaatan limbah yang sebelumnya belum memiliki nilai ekonomi optimal.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, pemanfaatan biometana juga memberikan manfaat lingkungan yang signifikan.

Dengan menangkap dan memanfaatkannya sebagai sumber energi, emisi gas rumah kaca kaca dapat ditekan sekaligus menghasilkan sumber energi terbarukan yang andal.

Hokkop melanjutkan pengembangan bio-CNG juga sejalan dengan komitmen PLN EPI dalam mendukung target transisi energi nasional dan pencapaian net zero emissions melalui peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis sumber daya domestik.

Melalui pengembangan bio-CNG, PLN EPI tidak hanya mengubah limbah menjadi energi, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi hijau yang menghubungkan sektor perkebunan, industri, dan ketenagalistrikan.

"Langkah ini menjadi bukti bahwa transisi energi dapat berjalan beriringan dengan penciptaan nilai ekonomi, pengurangan emisi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," sebut Hokkop.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pertamina terus memperkuat komitmennya dalam mendukung ketahanan serta transisi energi. Hal ini dijalankan melalui dual growth strategy. Pertama, Pertamina berupaya memaksimalkan legacy bisnis (maximizing legacy business) yaitu memaksimalkan potensi nilai di aspek hulu, membangun fleksibilitas di kilang, melakukan transformasi bisnis retail fuel, serta memperluas infrastruktur dan layanan. Kedua, membangun bisnis rendah karbon (building low carbon business).

Hal tersebut disampaikan Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, pada sesi diskusi panel bertema “Decarbonization : Global Technology Trends and Best Practices”. (Rabu, 3/6).

Sesi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan “World Bank Energy Knowledge and Learning Forum East Asia & Pacific”, sebuah forum regional terkait transisi energi berkelanjutan di Asia Timur dan Pasifik, diinisiasi oleh “World Bank Group”.

Dalam pemaparannya "Accelerating Energy Transition Through Industrial Decarbonization and Low Carbon Business", Agung menjelaskan bagaimana transisi energi di jalankan dalam upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.

Agung mengatakan, Pertamina saat ini memiliki visi, menjaga keamanan energi nasional dan mendorong transisi energi melalui program dekarbonisasi terintegrasi dan membangun bisnis rendah karbon. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam konteks Pertamina, jelas Agung, transisi energi yang dijalankan di Indonesia harus diseimbangkan dengan tantangan energi trilema yaitu energy security, affordability dan juga sustainability.

"Dan di situ saya yakin Pertamina menjadi sebuah contoh, karena di saat dunia ini menghadapi banyak ketidakpastian secara geopolitik, dengan adanya konflik di berbagai belahan dunia, kemudian juga ketidakpastian mengenai bagaimana penanganan climate change," ujar Agung.

Inisiatif dan langkah untuk melakukan dekarbonisasi yang dilakukan Pertamina menjadi pembelajaran bagi para peserta dari berbagai negara.

“Pertamina mendorong pemanfaatan geothermal (panas bumi) sebagai energi bersih serta pengurangan flaring. Pertamina juga mengembangkan energi baru dan terbarukan melalui bisnis rendah karbon, seperti biodiesel, bioethanol, kemudian juga rencana pengembangan CCS/CCUS (Carbon Capture and Storage/Carbon Capture Utilization and Storage),” urai Agung.

Dalam aspek dekarbonisasi, dilakukan pengantian peralatan berbahan bakar fosil dengan peralatan bertenaga listrik. Program ini menghasilkan efisiensi energi sebesar 1,52 MMtCO2e (Million Metric Tons Of Carbon Dioxide), menyumbang 66,86 persen dari total upaya pengurangan emisi Pertamina.

Dalam aspek bisnis rendah karbon, dilakukan melalui inovasi bahan bakar nabati (biofuel). Diprediksi akan ada potensi penjualan biofuel sebesar 60 Juta kl pada tahun 2029, dengan proyek utama Bio Refinery Cilacap.

Pertamina berupaya memaksimalkan potensi listrik dengan kapasitas 1,4 GW (Gigawatt) dari panas bumi melalui proyek di Hululais dan Lahendong. Salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan adalah Proyek Geothermal Lahendong Unit 7 & 8 yang telah masuk dalam Green Book Kementerian PPN/Bappenas untuk mendukung transisi energi dan pembangunan rendah karbon. Masuknya proyek ini dalam Green Book membuka peluang dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan internasional, termasuk World Bank, sehingga dapat mempercepat pengembangan kapasitas panas bumi nasional sekaligus memperkuat bauran energi bersih Indonesia.

Pertamina juga berkomitmen mengurangi emisi metana (CH4) sebesar 40% dari emisi dasar pada tahun 2021. Di sektor hulu terdapat program zero flaring. Program ini didukung dengan kampanye deteksi dan perbaikan kebocoran, melalui program Leak Detection & Repair Campaign atau LDAR. Program ini berhasil mengurangi emisi metana yang tidak terkontrol sebesar 30-39,7 persen.

Keberhasilan ini salah satunya berada di lapangan PEP Donggi Matindok, upaya ini dapat mengurangi kebocoran sebesar 68,4 persen pada tahun 2025. Hal yang sama diterapkan di JOB Pertamina-Medco E&P Tomori, mengurangi emisi CH4 sekitar 30 persen pada tahun 2025. Sementara PT Badak NGL, berhasil mengurangi emisi CH4 sebesar 38,7 persen pada tahun 2025.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana menyampaikan agenda transisi menuju energi bersih harus berjalan bersama dengan ketahanan energi untuk menjaga pasokan energi tetap aman dan terjangkau.

“Sekarang masanya bukan memilih antara ketahanan energi atau transisi energi. Dua-duanya harus dilakukan secara bersamaan. Kita harus memastikan energi di Indonesia tetap secure dan resilient, tetapi di saat yang sama juga semakin bersih,” kata Dadan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dadan menjelaskan kondisi global yang penuh ketidakpastian membuat setiap negara kini berupaya memperkuat kemandirian energinya masing-masing. Tak terkecuali Indonesia yang juga harus terus mempercepat berbagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

DEN mencatat konsumsi minyak nasional saat ini mencapai sekitar 1,52 juta barel per hari, kata Dadan, sedangkan produksi domestik masih berada di kisaran 610 ribu barel per hari. Selisih tersebut membuat Indonesia masih harus melakukan impor energi dalam jumlah besar.

“Kalau kebutuhan impor mencapai sekitar satu juta barel per hari dan harga minyak berada di level 100 dolar AS per barel, artinya setiap hari kita membutuhkan sekitar 100 juta dolar AS untuk membeli minyak mentah. Ini menjadi tantangan besar bagi ketahanan energi nasional,” kata Dadan.

Alumnus Kyoto University itu menambahkan sektor transportasi masih menjadi penyumbang konsumsi BBM terbesar di Indonesia. Dengan jumlah sepeda motor mencapai sekitar 140 juta unit dan mobil penumpang lebih dari 20 juta unit, kebutuhan energi berbasis fosil masih sangat tinggi.

Dadan juga mendorong percepatan elektrifikasi transportasi, termasuk melalui program konversi sepeda motor BBM menjadi motor listrik serta pengembangan infrastruktur kendaraan listrik nasional.

Selain elektrifikasi, pemerintah juga mempercepat pengembangan energi baru terbarukan, salah satunya panas bumi. Menurut Dadan, panas bumi menjadi energi strategis karena mampu menyediakan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan.

“Panas bumi diposisikan sebagai salah satu energi utama dalam bauran energi nasional. Keberhasilannya sudah terbukti selama puluhan tahun dan ini menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia,” ujarnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra menekankan pentingnya pencapaian target transisi energi hijau guna menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, pengguna energi fosil yakni sektor industri dan transportasi merupakan kontributor emisi karbon terbesar, yang berdampak kurang baik bagi lingkungan.

"Oleh karena itu, penting untuk menekan emisi dengan energi hijau," katanya saat hadir sebagai pemateri utama dalam seminar nasional "Electric Vehicle Technology and Battery Acceleration Talk (ELECTRA) 2026", yang diselenggarakan mahasiswa Politeknik STMI Jakarta di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Hangga mencontohkan penggunaan kendaraan listrik di tengah kemacetan di Jakarta, yang mampu menghemat pengeluaran biaya bahan bakar secara signifikan dibandingkan Pertalite maupun Pertamax, yang tidak disubsidi.

Menurut dia, pemanfaatan transportasi umum massal seperti Transjakarta, KRL, dan MRT sebagai moda mobilisasi harian yang lebih hemat, efektif, dan ramah lingkungan, juga perlu terus digencarkan.

Guna memastikan esensi ramah lingkungan terpenuhi secara utuh, Hangga menggarisbawahi Kementerian ESDM terus bekerja untuk memastikan sumber energi kendaraan listrik berasal dari pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) dan bukan fosil.

Di hadapan ratusan mahasiswa, Hangga juga memaparkan perkembangan mutakhir sektor EBT serta ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Saat ini, kepemilikan kendaraan listrik tercatat lebih dari 350.000 unit, dengan mayoritas roda dua serta tren positif pertumbuhan roda empat dengan harga terjangkau.

Hangga juga menegaskan bahwa aspek pengelolaan limbah dan daur ulang baterai litium kini menjadi fokus yang sedang dipetakan serius di Indonesia untuk memastikan siklus hidup kendaraan listrik benar-benar bersih dan berkelanjutan dari hulu ke hilir.

Lebih lanjut, Hangga memaparkan target ambisius pemerintah dalam ketahanan energi nasional, salah satunya mengejar kapasitas panel surya sebesar 100 GW.

Guna mendukung visi besar Presiden RI tersebut, Kementerian ESDM terus melakukan berbagai sinkronisasi program nasional.

Termasuk, melanjutkan program dedieselisasi pembangkit listrik di pulau terpencil, program bantuan pasang baru listrik (BPBL), dan program listrik desa (lisdes) berbasis energi surya guna menggantikan PLTD diesel, yang kurang ramah lingkungan untuk masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik memadai.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus berkontribusi pada program transisi energi.

Direktur Manajemen Risiko PHE Whisnu Bahriansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan komitmen tersebut diwujudkan melalui implementasi strategi dual growth strategy, yaitu memaksimalkan bisnis inti migas dan mengembangkan bisnis rendah karbon secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut juga ditegaskan manajemen PHE kepada Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat berkunjung ke booth PHE di perhelatan The 50th IPA Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026).

Saat Wamen ESDM tiba di booth PHE, Whisnu memaparkan bahwa sebagai tulang punggung sektor hulu migas nasional, PHE saat ini berkontribusi sebesar 65 persen terhadap produksi minyak nasional dan 37 persen terhadap produksi gas nasional.

Selain itu, perusahaan juga mengoperasikan 27 persen blok migas di Indonesia.

Dalam operasionalnya pada 2025, PHE mencatatkan produksi minyak sebesar 556 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas mencapai 2,75 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD).

Kinerja tersebut didukung oleh 887 pengeboran sumur pengembangan, well service 37.266 sumur serta 1.288 kegiatan workover.

Whisnu juga menyampaikan strategi perusahaan tidak hanya berfokus pada keberlanjutan bisnis, tetapi juga pada pengelolaan risiko jangka panjang dalam menghadapi transisi energi global.

"PHE menjalankan strategi pertumbuhan yang seimbang antara penguatan bisnis inti migas dan pengembangan bisnis rendah karbon. Melalui pendekatan manajemen risiko yang adaptif dan terintegrasi, kami memastikan setiap langkah transformasi perusahaan tetap mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan nilai berkelanjutan bagi masa depan," ujarnya.

Dari sisi kontribusi pada transisi energi, perusahaan terus memperkuat inisiatif keberlanjutan melalui berbagai program strategis.

PHE berhasil mempertahankan peringkat MSCI ESG "BBB", menjalankan lebih dari 808 program CSR, serta mencatatkan pengurangan emisi karbon sebesar 1.619.564 ton CO2e.

Perusahaan juga terus mengembangkan proyek carbon capture and storage (CCS) dan carbon capture, utilization, and storage (CCUS) bekerja sama dengan mitra global.

Hingga 2030, total kapasitas penyimpanan karbon yang direncanakan mencapai 7,3 gigaton.

Untuk itu, berbagai capaian strategis telah diraih sepanjang 2024-2025, di antaranya dimulainya proyek injeksi CO2 Sukowati dengan estimasi peningkatan perolehan minyak hingga 19,2 juta barel; penemuan sumber daya 2C di Tedong sebesar 108,05 juta barel setara minyak (BOE); serta implementasi multi stage fracturing pertama di sumur horisontal Kotabatak.

Pencapaian lainnya yakni pengembangan North Duri A14 melalui injeksi steamflood pertama untuk enhanced oil recovery (EOR); onstream greenfield Akasia dengan produksi awal mencapai 3.200 BOPD; dan produksi Lapangan Padang Pancuran I dengan estimasi cadangan 1,1 juta barel minyak.

Selain itu, pengembangan proyek EOR chemical di area Minas; onstream area of interest Sisi Nubi dengan kapasitas produksi 70 MMSCFD; dan pengembangan sumur step out Abab sebagai bagian dari revitalisasi brownfield.

Memasuki 2026 dan seterusnya, PHE telah menyiapkan sejumlah proyek strategis lanjutan, termasuk pengembangan Blok Lavender di Laut Natuna Timur, greenfield OO-OX ONWJ, eksplorasi laut dalam (deepwater) di Natuna Timur, hingga proyek pengembangan lapangan migas nonkonvensional (MNK) di Wilayah Kerja Rokan.

Di bidang inovasi, perusahaan juga mengembangkan pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk mendukung operasi pengeboran, integrasi manajemen aset, dan pengembangan subsurface yang lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, pengembangan proyek CCS Asri Basin menjadi salah satu fokus masa depan perusahaan dengan target potensi penyimpanan karbon hingga 2,9 gigaton.

Penampilan booth PHE menarik minat pengunjung IPA Convex 2026.

Pengunjung disuguhi digital poster yang memuat informasi mengenai perkembangan bisnis hulu migas PHE dalam upaya mendukung ketahanan energi dan transisi energi nasional serta aneka produk mitra binaan PHE.

The 50th IPA Convex merupakan ajang konvensi dan pameran terbesar di sektor industri migas.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketahanan energi nasional Indonesia dinilai masih berada dalam kondisi rapuh di tengah tekanan geopolitik global , ketidakpastian regulasi, serta lambatnya realisasi transisi energi bersih. Hal ini mengemuka dalam diskusi publik bertema “Navigasi Ketahanan Energi Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik” yang digelar pada Senin (25/5/2026) di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan.

Tiga narasumber yang hadir menilai Indonesia menghadapi tantangan serius, mulai dari perubahan kebijakan sektor pertambangan, lambatnya pengembangan energi terbarukan, hingga kondisi fiskal nasional yang dinilai mengkhawatirkan.

Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Ardhi Ishak Koesen mengungkapkan, industri pertambangan nasional saat ini menghadapi tekanan berat akibat perubahan regulasi yang datang secara bertubi-tubi.

Harmonisasi Tata Ruang Jadi Kunci Ketahanan Energi Nasional



Menurutnya, produksi batu bara nasional yang pada 2025 mencapai 817 juta ton dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026 atau turun sekitar 25%. “Dalam beberapa bulan kita diberitahu dan langsung dipotong,” ujarnya.

Selain pemangkasan produksi, pelaku industri juga dihadapkan pada berbagai kebijakan baru seperti rencana pajak ekspor batu bara, pengaturan ulang Devisa Hasil Ekspor (DHE), kebijakan mandatory biodiesel yang dijadwalkan berlaku Juli 2026, hingga kebijakan ekspor satu pintu yang akan diterapkan pada Juni mendatang.

Meski demikian, Ardhi menilai Indonesia masih memiliki kekuatan dari sisi cadangan batu bara. Dengan asumsi produksi sekitar 700 juta ton per tahun, cadangan nasional diperkirakan masih mampu bertahan hingga 46 tahun ke depan.

Namun, ketergantungan besar terhadap batu bara dinilai menjadi tantangan tersendiri di tengah tekanan global terhadap energi fosil. Prabowo di KTT ke-48 ASEAN: Ketahanan Energi Salah Satu Isu Penting yang Kita Hadapi Saat Ini

Sementara itu Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna menyoroti lambatnya realisasi energi terbarukan di Indonesia. Ia menyebut kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terbesar di Indonesia saat ini baru sekitar 200 megawatt dan membutuhkan waktu pembangunan hingga tiga tahun.

“India membangun kapasitas serupa setiap minggu. China mungkin setiap tiga hari,” kata Putra.

Menurutnya, Indonesia tertinggal dibanding negara-negara Asia Tenggara lain dalam pengembangan energi surya, termasuk Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia.

Putra menyebut dominasi batu bara masih sangat tinggi dalam bauran energi nasional, yakni sekitar 55% dari total kapasitas pembangkit listrik sebesar 107 gigawatt. Di sisi lain, pendanaan pembangunan PLTU baru semakin sulit diperoleh karena tren global mulai meninggalkan energi fosil.

Ia juga menyinggung penurunan produksi minyak nasional yang telah berlangsung selama 25 tahun terakhir, sementara produksi gas mulai menunjukkan tren serupa. “Di Indonesia, kalau ukurannya jumlah seminar, mungkin energi bersih sudah menang. Tapi bukan investasi,” sindirnya.

Dari perspektif fiskal dan tata kelola, Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menilai kondisi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) saat ini berada dalam tekanan berat. Selain itu yang menjadi sorotan yakni operasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dinilai belum transparan, hingga rencana pembentukan badan ekspor satu pintu yang dianggap berpotensi menciptakan monopoli baru.

Menurut Uchok, transfer ke daerah (TKD) disebut mengalami pemangkasan besar dari lebih Rp900 triliun menjadi sekitar Rp692 triliun, sehingga banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan fiskal.

Ia juga mengungkapkan kewajiban pembayaran utang negara pada 2026 mencapai Rp832 triliun, sementara kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi nasional dinilai mulai melemah. “Investor tahu bahwa Indonesia tidak punya cukup uang. Makanya mereka pada lari,” katanya.

Uchok mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap pembentukan badan ekspor satu pintu sektor pertambangan karena dinilai berpotensi mengulang pola monopoli seperti BPPC pada era Orde Baru.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Daulat Energi, Ridwan Hanafi menerangkan, batu bara masih memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Menurut Ridwan, Indonesia relatif berada pada posisi lebih aman dibanding sejumlah negara lain karena masih memiliki kekuatan sumber daya energi domestik, khususnya batu bara yang menjadi tulang punggung pembangkit listrik nasional.

Ia juga menyoroti disparitas harga batu bara domestik antara pasokan untuk PLN dan industri swasta.

Saat ini, harga Domestic Market Obligation (DMO) batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN berada di kisaran USD70 per metrik ton, sementara harga pasokan untuk PLTU industri swasta dapat mencapai sekitar USD90 per metrik ton atau lebih, tergantung spesifikasi dan kontrak pasokan.

Menurutnya, perbedaan harga tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan biaya produksi listrik industri dan menurunkan daya saing sektor manufaktur nasional.

Karena itu, Ridwan menilai diperlukan langkah penyesuaian yang sistematis dan terukur agar tercipta tata kelola energi yang lebih adil, efisien, serta tetap menjaga keberlanjutan industri pertambangan dan stabilitas pasokan energi nasional.

Para narasumber sepakat bahwa tanpa konsistensi regulasi serta keberpihakan nyata terhadap pengembangan energi terbarukan, Indonesia berisiko terjebak di antara tekanan global terhadap batu bara dan lambatnya transisi menuju energi bersih.

JAKARTA - Pertamina dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) resmi menjalin kolaborasi strategis. Kolaborasi dimaksud dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) "Research Collaboration and Joint Study on the Development of Sustainable Energy Transition Pathways". Penandatangan MoU ini menjadi salah satu kegiatan dalam rangkaian acara IPA Convex 2026.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Strategi, Portfolio dan Pengembangan Usaha (SPPU) Pertamina Emma Sri Martini dengan Chief Operating Officer (COO) ERIA Dr. Takayuki Yamanaka.

Emma menyampaikan bahwa Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam mendukung kemandirian energi nasional dan juga mendukung transisi energi. Untuk itu, Pertamina terus mengembangkan kapabilitasnya dan kemampuannya dengan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk didalamnya lembaga-lembaga pemikir (think tank).

"Kemandirian energi dan transisi energi merupakan dua strategi yang dijalankan oleh Pertamina secara bersamaan. Kedua hal ini memperkuat satu dengan yang lainnya. Ini juga merupakan implementasi Dual Growth Strategy Pertamina," jelas Emma.

Emma menjelaskan, Pertamina saat ini menjalankan dua pilar utama strategi bisnis, yakni mengoptimalkan bisnis eksisting berbasis energi fosil serta mempercepat pengembangan bisnis rendah karbon.

Nota Kesepahaman ini mencakup dua pilar utama kerja sama, yakni analisis kebijakan dan ekonomi di sektor energi, serta pengembangan kapasitas (capacity building) dan pertukaran pengetahuan (knowledge exchange).

Implementasi nota kesepahaman akan dilaksanakan oleh Pertamina Energy Institute (PEI) sebagai lembaga pemikir (think tank) strategis di Pertamina.

"Melalui kemitraan dengan ERIA, Pertamina akan memperoleh dukungan berupa kajian kebijakan berbasis riset, analisis ekonomi energi yang komprehensif, serta penguatan kapasitas institusional yang selaras dengan pengembangan portofolio bisnis dan strategi jangka panjang Perusahaan," kata Emma.

Emma juga menyampaikan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi strategis Pertamina di kawasan regional di tengah dinamika transisi energi global yang terus berkembang.

"Dengan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk didalamnya lembaga pemikir level internasional akan meningkatkan kapasitas para pihak," tutupnya.

Pada sesi yang sama, Pertamina Grup juga melakukan penandatangan penandatanganan beberapa kerjasama diantaranya JSA CCS Amonia antara PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pupuk Indonesia; HoA CCS Asri Basin antara PHE dan Exxon serta MOU CCS di Wilayah Kerja Pertamina antara PT Pertamina (Persero), PHE dan ERIA.

ERIA merupakan think tank internasional yang didirikan pada tahun 2007, dengan fokus kajian pada dimensi ekonomi dan kebijakan di kawasan ASEAN dan Asia Timur. Lembaga ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (Ministry of Economy, Trade and Industry/METI), serta diakui secara luas atas keunggulannya dalam analisis kebijakan energi di tingkat regional.

Jakarta (ANTARA) - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memperkenalkan perdagangan karbon (carbon trading) kepada generasi muda termasuk mahasiswa dalam ajang Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026.

Corporate Secretary Pertamina NRE Sri Nur Hidayati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait perkembangan transisi energi dan isu keberlanjutan.

“Pengenalan carbon trading menjadi penting agar generasi muda memahami bagaimana mekanisme perdagangan karbon dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi serta mendukung target dekarbonisasi di Indonesia,” ujar Sri.

Ia menambahkan bahwa Pertamina NRE juga memperkenalkan potensi green jobs yang dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi tren di tingkat internasional seiring meningkatnya fokus global terhadap energi bersih dan keberlanjutan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang karier dan pengembangan kompetensi baru bagi generasi muda.

Sementara itu, PGTC 2026 yang mengusung tema “Energizing Acceleration for Future Impact” merupakan kegiatan yang mempertemukan dunia industri dengan mahasiswa untuk memberikan pemahaman mengenai tantangan dan peluang sektor energi di masa depan.

Dalam kegiatan tersebut, Pertamina NRE turut menghadirkan booth interaktif yang memberikan edukasi mengenai carbon trading, proses pengurangan emisi melalui kredit karbon, hingga pengembangan proyek energi rendah karbon yang mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Adapun perdagangan karbon sendiri merupakan sistem yang mendorong pengurangan emisi karbon. Perusahaan atau pihak yang mampu mengurangi polusi lebih banyak dapat “menjual” hasil pengurangan emisinya kepada pihak lain yang emisinya masih tinggi.

Mekanisme ini membuat semakin banyak pihak terdorong untuk mengurangi emisi karena pengurangan tersebut memiliki nilai ekonomi.

Bagi masyarakat umum, kontribusi juga dapat dilakukan melalui program carbon offset, misalnya dengan mendukung penanaman pohon atau proyek energi bersih untuk membantu mengimbangi emisi dari aktivitas sehari-hari.

“Partisipasi Pertamina NRE dalam Pertamina Goes to Campus 2026 menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung agenda dekarbonisasi nasional melalui pengembangan energi bersih, peningkatan literasi terkait carbon trading, serta penguatan kapasitas generasi muda di sektor energi berkelanjutan,” ujar Sri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kalau bicara batu bara, ini bukan lagi dilema, tapi trilema. Ada kebutuhan menjaga ketahanan energi, ada tuntutan lingkungan, dan ada biaya yang harus ditanggung

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) menilai implementasi prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) di sektor batu bara menghadapi trilema antara ketahanan energi, perlindungan lingkungan dan biaya ekonomi.

Wakil Ketua Umum APBI Bidang ESG dan Good Mining Practice Ignatius Wurwanto mengatakan industri batu bara masih harus menjaga pasokan energi nasional, memenuhi tuntutan pengurangan emisi, serta menanggung biaya penerapan ESG yang tidak kecil.

“Kalau bicara batu bara, ini bukan lagi dilema, tapi trilema. Ada kebutuhan menjaga ketahanan energi, ada tuntutan lingkungan, dan ada biaya yang harus ditanggung,” kata Wurwanto berdasarkan keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dalam diskusi bertema “Implementasi ESG dan Transisi Energi di Sektor Batu Bara Indonesia”, ia menjelaskan tiga tantangan tersebut harus dijalankan secara bersamaan oleh perusahaan batu bara.

Menurut dia, industri batu bara tidak hanya dituntut mengurangi emisi dan menjaga lingkungan, tetapi juga memastikan pasokan energi tetap tersedia dengan biaya terjangkau.

Ia menilai implementasi ESG di sektor tambang tidak dapat disamakan dengan industri lain karena kompleksitas operasional, teknis, lingkungan, keselamatan kerja, hingga pengembangan masyarakat yang harus dipenuhi perusahaan tambang.

Karena itu, menurut Wurwanto, banyak perusahaan masih memandang ESG sebagai kewajiban kepatuhan (compliance) dibanding strategi bisnis jangka panjang berbasis risiko dan peluang.

“Masih banyak yang memandang ESG sebagai program atau compliance, padahal seharusnya berbasis risiko dan peluang,” ujarnya.

APBI saat ini memiliki 93 anggota perusahaan tambang batu bara aktif yang menyumbang sekitar 66 persen produksi batu bara nasional.

Sementara itu, dari total hampir 960 perusahaan tambang batu bara di Indonesia, tingkat pemahaman dan implementasi ESG dinilai Wurwanto masih sangat beragam.

Untuk mendorong implementasi ESG, APBI menggunakan pendekatan Good Mining Practice (GMP) melalui penguatan praktik operasional, seperti konservasi, perlindungan lingkungan, keselamatan pertambangan, dan standardisasi teknis.

Wurwanto mengatakan tantangan lain yang dihadapi sektor batu bara adalah ketidakpastian regulasi yang membuat perusahaan harus terus menyesuaikan strategi investasi dan operasional.

“Kalau regulasi berubah-ubah terus, perusahaan juga harus sangat adaptif,” ungkapnya.

Pandangan serupa disampaikan Asisten Peneliti Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Nur Hikmat yang menilai implementasi ESG pada tahap awal akan menjadi tambahan tekanan biaya bagi perusahaan tambang.

“Secara pragmatis, implementasi ESG pada tahap awal pasti menjadi first hit cost yang memberikan tekanan finansial cukup besar bagi perusahaan,” ujar Nur Hikmat.

Ia menjelaskan sekitar 65 persen produksi batu bara Indonesia masih ditujukan untuk pasar ekspor, sementara pasar domestik hanya menyerap sekitar 35 persen produksi nasional.

Menurut dia, pasar utama ekspor batu bara Indonesia seperti China dan India saat ini juga belum menjadikan standar ESG sebagai tuntutan utama seperti pasar Eropa dan negara maju lainnya.

Sementara itu, sejumlah perusahaan mulai melakukan transformasi menuju bisnis rendah karbon. Salah satunya TBS Energi Utama yang telah melakukan divestasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada 2025 sehingga emisi perusahaan turun sekitar 85 persen.

SVP Public Affairs TBS Energi Utama Josefhine Chitra mengatakan perusahaan juga menyiapkan investasi sekitar 600 juta dolar AS untuk pengembangan bisnis ekonomi hijau melalui rencana transisi iklim atau climate transition plan.

“Secara finansial, batu bara mulai dipandang memiliki keterbatasan prospek. Sementara sektor ekonomi hijau justru tumbuh sangat cepat,” kata Josefhine.

Josefhine mengatakan transisi bisnis tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan komitmen kuat dari manajemen perusahaan.

Ia menambahkan TBS sejak 2021 telah membentuk tim keberlanjutan untuk menjalankan agenda dekarbonisasi dan pengembangan bisnis rendah karbon.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026