Bisnis.com, PEKANBARU — Seekor anak gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) berjenis kelamin betina lahir di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, dari induk gajah jinak bernama Ria yang berusia 55 tahun.

Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Heru Sutmantoro mengatakan anak gajah tersebut ditemukan di kawasan hutan sekitar satu kilometer dari Pos Jaga Resort Konservasi Gajah Sumatra (KGS) Camp Elephants Flying Squad, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Kelahiran anak gajah itu pertama kali diketahui oleh mahout atau pawang gajah, Erwin Daulay, pada Rabu (10/6/2026) sekitar pukul 07.30 WIB saat hendak memindahkan Ria dari lokasi ikatan menuju area penggembalaan.

Saat tiba di lokasi, Erwin mendapati Ria telah bersama seekor anak gajah yang baru lahir. Berdasarkan kondisi di lapangan, bayi gajah tersebut diperkirakan lahir sekitar pukul 04.00 WIB.

Temuan itu kemudian dilaporkan kepada Kepala Resort dan tim medis TNTN. Tim dokter hewan yang dipimpin drh. Teguh Iman Notonegoro selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap induk dan anak gajah.

Hasil pemeriksaan menunjukkan anak gajah dalam kondisi sehat, aktif, tidak mengalami cacat fisik, serta telah mampu menyusu secara normal.

Secara klinis, anak gajah tersebut memiliki tinggi badan 93 sentimeter, panjang badan 104 sentimeter, lingkar dada 112 sentimeter, suhu tubuh 37,8 derajat Celsius, dan detak jantung normal.

Heru mengatakan anak gajah tersebut merupakan anak kelima dari Ria yang lahir di Camp Elephants Flying Squad TNTN hasil perkawinan dengan gajah liar.

"Sebelumnya, Ria telah melahirkan empat ekor anak gajah yang diberi nama Tesso, Tino, Harmoni, dan Domang," ujarnya.

Saat ini, kondisi induk dan anak gajah masih dipantau oleh tim mahout dan dokter hewan untuk memastikan proses pemulihan pascakelahiran berjalan baik.

Heru menyampaikan dalam delapan tahun terakhir Elephant Flying Squad TNTN mencatat empat kelahiran anak gajah dari dua induk gajah jinak, yakni Lisa dan Ria.

Menurutnya, kelahiran tersebut menunjukkan peran kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sebagai habitat penting bagi konservasi gajah sumatra.

Sebagai informasi, Gajah Sumatra berstatus Critically Endangered (CR) atau kritis menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN) sejak 2011. Satwa ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

Dengan kelahiran tersebut, jumlah gajah di Camp Elephants Flying Squad TNTN bertambah menjadi delapan ekor yang terdiri atas tiga gajah dewasa, dua gajah remaja, dan tiga anak gajah.

"Kelestarian Gajah Sumatera merupakan tanggung jawab bersama. Kelahiran anak gajah yang sehat ini menjadi kabar baik sekaligus harapan baru bagi upaya konservasi satwa dilindungi di Taman Nasional Tesso Nilo," tutup Heru.

Bisnis.com, PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan Provinsi Riau memastikan masyarakat yang akan direlokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tetap memiliki akses terhadap identitas resmi, meskipun alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak lagi diperbolehkan berada di dalam kawasan hutan tersebut.

Bupati Pelalawan H Zukri menyebutkan di tengah proses relokasi yang masih berlangsung, dokumen kependudukan dinilai menjadi kebutuhan penting bagi warga untuk mendukung berbagai urusan administrasi, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan hingga aktivitas ekonomi.

Sebagai solusi, pemerintah menyediakan surat keterangan pengganti identitas yang dapat digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan administratif selama masa transisi. Menurutnya dokumen tersebut dapat diurus dengan mudah dan memiliki fungsi yang berlaku luas.

“Negara sudah menyiapkan surat keterangan pengganti identitas, bisa diurus dan berlaku di mana pun. Namun sebagian masyarakat belum mengetahui atau belum mengurusnya,” ujar Zukri, Senin (13/4/2026).

Dia menegaskan, ketentuan alamat KTP di luar kawasan TNTN merupakan bagian dari penataan kawasan yang harus dipatuhi.

“Yang jelas tidak boleh beralamat di TNTN,” tegasnya.

Untuk pengurusan dokumen, masyarakat dapat langsung mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pemerintah daerah juga siap memfasilitasi apabila pengurusan dilakukan secara kolektif.

“Tinggal datang ke Dukcapil akan dilayani. Jika jumlahnya banyak, bisa kita fasilitasi,” jelasnya.

Meski proses relokasi masih berjalan, Pemkab Pelalawan memastikan aktivitas masyarakat tetap berlangsung normal tanpa gangguan.

“Sekolah jalan, aktivitas berjalan, ekonomi juga tetap berjalan,” tambahnya.

Dengan adanya surat keterangan pengganti identitas ini, diharapkan masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik secara optimal, sekaligus menjadi solusi efektif selama masa transisi relokasi dari kawasan TNTN.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya dalam menyiapkan relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) secara terencana dan berkeadilan, dengan tetap melindungi hak-hak warga terdampak.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto saat menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Riau.

“Kami baru saja menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan terkait relokasi TNTN. Usulan-usulan yang disampaikan dalam dialog tadi kami terima dan akan kami diskusikan,” ujar SF Hariyanto, Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan, Pemprov Riau telah mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari solusi relokasi yang komprehensif.

Berdasarkan data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare lahan di kawasan TNTN saat ini ditempati oleh 3.916 kepala keluarga (KK). Namun, relokasi yang telah terealisasi baru mencapai 633 hektare atau mencakup 227 KK.

Dengan demikian, masih dibutuhkan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang telah dipetakan. Meski demikian, pelaksanaannya masih memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan ke pusat, sudah kami surati,” jelasnya.

SF Hariyanto juga mengapresiasi peran masyarakat dalam mendukung proses relokasi, termasuk warga yang telah menyerahkan sertifikat sebagai bentuk komitmen.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah banyak menyerahkan sertifikat untuk relokasi,” katanya.

Ia memastikan, selama proses relokasi belum berjalan sepenuhnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa gangguan.

“Selama belum direlokasi, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas, termasuk panen,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menilai dialog antara pemerintah dan masyarakat telah membuka ruang kesepahaman dalam penyelesaian konflik di kawasan TNTN.

“Masyarakat menuntut kepastian relokasi. Pada prinsipnya pemerintah sudah siap dan masyarakat juga bersedia. Sudah ada titik temu,” ujarnya.

Perwakilan masyarakat TNTN Wendri turut mengapresiasi keterbukaan pemerintah dalam membangun komunikasi. Ia berharap proses penyelesaian konflik dapat berjalan lebih transparan dan melibatkan pemerintah pusat secara langsung.

“Kami ingin ada komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, termasuk melalui pertemuan virtual. Harapannya ada kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan,” ungkapnya.

Pemprov Riau optimistis, melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif, penyelesaian konflik di kawasan TNTN dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pelestarian kawasan dan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengamankan sembilan orang terkait praktik jual beli lahan ilegal dan pengerusakan fasilitas satgas di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Ekspos perkara dipimpin Wakil Kepala Polda Riau Hengky Hariyadi, didampingi Pangdam XIX Tuanku Tambusai Agus Hadi, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Sutikno, serta jajaran Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Polda Riau.

Wakapolda menegaskan, langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen aparat dalam menjaga kawasan konservasi dari praktik perambahan dan tindakan anarkis.

“Bersama Satgas TP 2 TNTN, kami menjerat para tersangka dengan dua konstruksi tindak pidana, yakni pelanggaran Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam serta tindak pidana pengerusakan barang secara bersama-sama,” kata Hengky Hariyadi, Rabu (21/1/2026).

Dari sembilan tersangka, enam orang berinisial BS, HS, JS, HP, DB, dan SS ditetapkan sebagai tersangka pengerusakan fasilitas Satgas PKH. Mereka diduga merusak tenda personel satgas yang ditempati anggota TNI di Blok 10 Dusun Toro, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang berada dalam kawasan TNTN.

Menurut Hengky, aksi pengerusakan tersebut dipicu oleh penolakan terhadap keberadaan Satgas PKH di kawasan konservasi. Dalam kasus ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa balok kayu, besi, serta flashdisk yang berisi rekaman aktivitas pengrusakan.

“Para tersangka dijerat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 406 KUHP dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara,” tegasnya.

Penyidikan disebut masih terus dikembangkan, termasuk kemungkinan penambahan pasal maupun tersangka baru.

Selain kasus pengrusakan, Ditreskrimsus Polda Riau juga mengungkap praktik perambahan dan jual beli lahan di kawasan TNTN. Tiga tersangka berinisial HN, BA, dan HP diamankan karena diduga menguasai secara ilegal sekitar 270 hektare lahan kawasan konservasi untuk perkebunan kelapa sawit. Pelapor dalam perkara ini adalah Kepala Balai TNTN dengan tiga laporan polisi.

Ketiga tersangka tersebut dijerat Pasal 40 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Barang bukti yang diamankan antara lain kuitansi pembayaran, surat hibah, SKGR, serta surat keputusan Kementerian Kehutanan terkait penetapan kawasan Tesso Nilo sebagai taman nasional.

Pangdam XIX Tuanku Tambusai Agus Hadi menyampaikan bahwa pascapenertiban oleh Satgas PKH, pengelolaan kawasan TNTN kini berada di bawah Tim Percepatan dan Pemulihan TNTN (TP 2 TNTN) yang diketuai Gubernur Riau. Upaya pemulihan kawasan, kata dia, dilakukan secara bertahap, terkoordinasi, dan mengedepankan pendekatan humanis.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Sutikno menegaskan pentingnya sinergi antara penyidik dan penuntut umum dalam menyamakan persepsi penegakan hukum, terutama di tengah masa transisi regulasi.

Dia juga mengimbau masyarakat yang masih menguasai kebun sawit di kawasan konservasi agar menghentikan aktivitas dan mendukung program pemulihan.

“Penegakan hukum akan terus berjalan demi kepentingan lingkungan dan kepastian hukum. Sinergi TNI, Polri, kejaksaan, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pemulihan kawasan berjalan optimal dan masyarakat dapat hidup aman dan tenang,” pungkas Sutikno.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Upaya penyelamatan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali menunjukkan langkah konkret melalui penumbangan tanaman sawit ilegal dan penanaman pohon di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Sabtu (20/12/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memulihkan fungsi kawasan konservasi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di kawasan TNTN bukan untuk memusuhi masyarakat, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam penataan kawasan.

Pemerintah mendorong relokasi warga yang memiliki kebun di dalam kawasan taman nasional ke luar TNTN, agar fungsi hutan sebagai habitat satwa liar tetap terjaga.

“Relokasi ini bertujuan memulihkan ekosistem TNTN agar kembali menjadi habitat yang aman bagi satwa liar seperti gajah, tapir, dan rusa, sekaligus memastikan kawasan konservasi dikelola secara berkelanjutan,” ujar Raja Juli Antoni.

Dia menambahkan, pemerintah tetap memperhatikan hak dan penghidupan masyarakat terdampak. Sejumlah skema telah disiapkan, mulai dari relokasi yang aman dan legal, hingga penerbitan izin hutan kemasyarakatan bagi tiga kelompok tani sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.

Selain itu, pemerintah juga menyerahkan sekitar 600 hektare lahan kepada 228 kepala keluarga melalui SK Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan, dan selanjutnya akan diteruskan menjadi skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Lahan tersebut akan disertifikasi secara resmi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi berimbang antara perlindungan kawasan konservasi TNTN dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen negara dalam menjaga hutan dan keanekaragaman hayati di Provinsi Riau.