Bisnis.com, PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan Provinsi Riau memastikan masyarakat yang akan direlokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tetap memiliki akses terhadap identitas resmi, meskipun alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak lagi diperbolehkan berada di dalam kawasan hutan tersebut.

Bupati Pelalawan H Zukri menyebutkan di tengah proses relokasi yang masih berlangsung, dokumen kependudukan dinilai menjadi kebutuhan penting bagi warga untuk mendukung berbagai urusan administrasi, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan hingga aktivitas ekonomi.

Sebagai solusi, pemerintah menyediakan surat keterangan pengganti identitas yang dapat digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan administratif selama masa transisi. Menurutnya dokumen tersebut dapat diurus dengan mudah dan memiliki fungsi yang berlaku luas.

“Negara sudah menyiapkan surat keterangan pengganti identitas, bisa diurus dan berlaku di mana pun. Namun sebagian masyarakat belum mengetahui atau belum mengurusnya,” ujar Zukri, Senin (13/4/2026).

Dia menegaskan, ketentuan alamat KTP di luar kawasan TNTN merupakan bagian dari penataan kawasan yang harus dipatuhi.

“Yang jelas tidak boleh beralamat di TNTN,” tegasnya.

Untuk pengurusan dokumen, masyarakat dapat langsung mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pemerintah daerah juga siap memfasilitasi apabila pengurusan dilakukan secara kolektif.

“Tinggal datang ke Dukcapil akan dilayani. Jika jumlahnya banyak, bisa kita fasilitasi,” jelasnya.

Meski proses relokasi masih berjalan, Pemkab Pelalawan memastikan aktivitas masyarakat tetap berlangsung normal tanpa gangguan.

“Sekolah jalan, aktivitas berjalan, ekonomi juga tetap berjalan,” tambahnya.

Dengan adanya surat keterangan pengganti identitas ini, diharapkan masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik secara optimal, sekaligus menjadi solusi efektif selama masa transisi relokasi dari kawasan TNTN.

Bisnis.com, MALANG — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memastikan layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap dapat diakses secara optimal selama periode libur Lebaran 2026.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan bahwa berbagai kemudahan layanan telah disiapkan agar peserta tetap memperoleh pelayanan kesehatan maupun layanan administrasi kepesertaan, termasuk bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.

Kemudahan layanan JKN, dia memastikan, harus tetap dirasakan oleh masyarakat kapan pun dan di mana pun, termasuk saat momentum mudik Lebaran yang menjadi tradisi tahunan masyarakat Indonesia.

“Untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan administrasi secara tatap muka, BPJS Kesehatan membuka layanan di kantor cabang pada tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 mulai pukul 08.00 hingga 13.30 waktu setempat,” katanya saat memberikan keterangan pers secara hybrid Senin (10/3/2026).

Selain itu, kata dia, peserta juga dapat memanfaatkan berbagai kanal layanan digital untuk mengakses layanan administrasi kepesertaan secara mandiri. Melalui aplikasi Mobile JKN, peserta dapat melakukan berbagai layanan seperti perubahan data peserta, perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), hingga mengecek status kepesertaan.

Layanan juga dapat diakses melalui Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165 serta Care Center 165.

Peserta BPJS Kesehatan Bisa Berobat saat Mudik

Menurutnya, peserta JKN juga tetap dapat memperoleh layanan kesehatan meskipun berada di luar daerah domisili. Apabila fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar sedang tutup atau peserta berada di luar kota, maka peserta tetap dapat memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan lainnya yang sedang beroperasi.

Informasi fasilitas kesehatan terdekat dapat diakses melalui aplikasi pencarian fasilitas kesehatan Aplicares.

Sementara itu di wilayah Malang Raya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hernina Agustin Arifin yang akrab disapa Ina, menyampaikan selama periode libur Lebaran peserta JKN tetap dapat mengakses layanan administrasi kepesertaan dengan mudah.

Namun demikian, dia menyarankan, agar masyarakat memanfaatkan kanal layanan nontatap muka yang telah disediakan.

Menurutnya, penggunaan layanan digital menjadi pilihan yang lebih praktis bagi peserta selama masa libur Lebaran. Peserta dapat memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA maupun Care Center 165 untuk memperoleh berbagai informasi maupun layanan administrasi kepesertaan tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.

“Selama periode libur Lebaran, kami mengimbau peserta JKN di wilayah Malang Raya untuk memanfaatkan kanal layanan non tatap muka yang tersedia. Melalui layanan tersebut, berbagai kebutuhan administrasi kepesertaan tetap dapat diakses dengan mudah, cepat, dan praktis hanya dari rumah,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan status kepesertaan JKN dalam kondisi aktif sebelum melakukan perjalanan mudik, sehingga apabila membutuhkan pelayanan kesehatan, peserta dapat langsung mengakses layanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Agar momen libur Lebaran bersama keluarga tetap nyaman dan tenang, kami mengimbau masyarakat memastikan status kepesertaan JKN dalam kondisi aktif sebelum melakukan perjalanan mudik. Melalui berbagai kanal layanan yang tersedia, masyarakat diharapkan dapat menjalani perjalanan dengan aman dan nyaman. Mudik Tenang, Lebaran Nyaman, Ada BPJS Kesehatan,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menegaskan akan mempermudah masyarakat terdampak bencana dalam mengurus kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), maupun dokumen resmi lain yang rusak akibat bencana.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan bencana banjir dan tanah longsor membuat masyarakat kehilangan KTP dan dokumen-dokumen resmi seperti ijazah dan surat-surat penting lainnya. Tim dari Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) akan diturunkan ke kabupaten/ kota terdampak untuk kepentingan cetak dan penyempurnaan data kependudukan.

“Tim DRKA akan turun lengkap dengan fasilitas rekam kependudukan, seperti alat cetak KTP dan KK,” kata Muhammad MTA, Selasa (16/12/2025).

Muhammad MTA mengatakan kebijakan pengurusan dokumen resmi tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pemulihan bagi masyarakat.

Kebijakan itu menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 400.8.1.719761/SJ Tanggal 10 Desember 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Dokumen Lainnya pada Daerah Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dikatakan Muhammad MTA, dokumen tersebut nantinya akan menjadi pegangan penting bagi masyarakat, terutama dalam tindakan rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana oleh Pemerintah.

“Seluruh proses administrasi kependudukan itu akan dilakukan secara terpadu dan sederhana demi kepentingan dokumen resmi masyarakat terdampak,” tambah Muhammad MTA.

Dia pun mengimbau dinas terkait di seluruh kabupaten/kota bersama DRKA lebih pro-aktif dalam menjalankan arahan Mendagri, serta mengomunikasikan dengan seluruh perangkat Gampong atau Desa demi pemenuhan hak-hak masyarakat korban dan terdampak.

Lebih jauh, Pemerintah Aceh secara khusus juga disebutnya terus melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi lainnya terkait dokumen-dokumen penting masyarakat seperti dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Begitu pun dengan lembaga kampus terkait pengurusan ijazah atau dokumen resmi pendidikan.

“Termasuk dinas terkait yang akan memastikan ijazah-ijazah anak-anak dan masyarakat terdampak secara umum,” kata dia.