Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap sejumlah informasi palsu (hoaks) yang beredar di media sosial.

Salah satunya adalah unggahan di Facebook yang menggunakan logo dan mengatasnamakan Kompas.com. Konten tersebut memuat informasi mengenai status Siaga 1 Tentara Nasional Indonesia (TNI), disertai narasi yang meminta masyarakat melakukan persiapan darurat rumah tangga, termasuk menyetok makanan dan gas.

Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Konten tersebut merupakan hasil modifikasi dengan tambahan narasi hoaks. Dalam artikel aslinya, laporan mengenai status Siaga 1 TNI merujuk pada Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.

Telegram tersebut berisi perintah peningkatan kesiapan internal TNI, seperti patroli nonstop di objek vital, pemantauan udara selama 24 jam, serta pengamanan pusat ekonomi sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika global, khususnya di kawasan Timur Tengah.

“Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menegaskan ini langkah tugas pokok TNI menjaga keamanan negara, tanpa satupun arahan kepada masyarakat sipil untuk mempersiapkan atau menyetok barang kebutuhan rumah tangga,” tulis Komdigi dalam laman resminya dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Selain itu, beredar pula unggahan di TikTok yang mengeklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi Rp16.000 per liter. Klaim tersebut juga tidak benar. Purbaya menegaskan pemerintah akan meredam tekanan kenaikan harga minyak dunia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun demikian, kenaikan harga BBM berpotensi terjadi apabila kemampuan APBN dalam menahan tekanan tersebut sudah terbatas. Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, defisit APBN berpotensi mencapai 3,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) apabila harga minyak bertahan di level US$92 per barel sepanjang tahun tanpa intervensi pemerintah.

Hoaks lainnya adalah kemunculan akun Facebook yang mengatasnamakan Bupati Barito Timur M. Yamin. Akun tersebut menggunakan nama dan foto profil yang bersangkutan.

Faktanya, akun tersebut palsu. Bupati Barito Timur M. Yamin menegaskan tidak pernah membuat maupun memiliki akun Facebook. Dia mengimbau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur serta masyarakat untuk lebih waspada terhadap aktivitas di media sosial, khususnya yang mengatasnamakan pejabat daerah.

Selain itu, masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya dan selalu melakukan verifikasi, mengingat maraknya penipuan yang memanfaatkan media sosial.

“Dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat diharapkan tidak tertipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan nama dan foto Bupati Barito Timur untuk kepentingan tertentu,” tulis Komdigi.

Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah mengeluarkan telegram siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran TNI. Siaga 1 diterapkan seiring dengan adanya konflik di kawasan Timur Tengah.

Namun, di Istana Negara, Agus menjelaskan bahwa Siaga 1 merupakan istilah biasa di militer. Panglima TNI telah memberlakukan Siaga 1 di satuan-satuan, seperti Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Alam. Jadi, setiap Kodam, satu batalyon Siaga I apabila di wilayahnya terdapat bencana alam.

Kemudian, pada beberapa waktu lalu, Panglima TNI telah mengeluarkan telegram Siaga 1 yang tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026. Surat ini juga telah ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.

Penerapan Siaga 1 dikeluarkan di tengah terjadinya konflik di Timur Tengah, perang antara Iran dengan AS-Israel.

"Kita menguji kesiapsiagaan personel dan materil. Jadi hal yang biasa. Itu hal biasa lah Siaga I itu," kata Agus di Istana Negara pada Selasa (10/3/2026).

Seiring dengan penerapan Siaga 1 oleh Panglima TNI, banyak personel TNI dengan kendaraan taktis beroperasi di sekitaran Monumen Nasional (Monas). Agus menjelaskan bahwa hal itu hanya untuk menguji kesiapsiagaan personel dengan materilnya.

"Itu kan dari wilayah-wilayah itu ke Jakarta berapa menit, kita hitung. Kalau terjadi sesuatu di Jakarta kan bisa cepat digerakkan," ujar Agus.

Agus juga menjelaskan bahwa personel dan kendaraan taktis telah dikembalikan ke tiap-tiap satuannya.

Sebelumnya, Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan bahwa TNI mengemban amanat untuk melindungi bangsa dari ancaman yang mengganggu keutuhan negara.

"Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara," ujar Aulia saat dihubungi, Sabtu (7/3/2026).

Dia menambahkan, prajurit senantiasa bertugas secara profesional dan responsif untuk mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional.

"Dengan demikian TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya adalah dengan melaksanakan Apel pengecekan kesiapan secara rutin," pungkasnya.

Penerapan Siaga 1 di TNI sendiri menimbulkan berbagai pertanyaan, salah satunya muncul dari anggota DPR. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, isu yang berkaitan dengan kesiapsiagaan militer sering kali sensitif dan mudah menimbulkan spekulasi jika tidak dijelaskan dengan baik. Terlebih lagi, kata dia, ada perbedaan pernyataan di tubuh militer itu sendiri soal Siaga 1.

Menurut dia, status siaga di lingkungan TNI pada dasarnya merupakan mekanisme standar kesiapan prajurit, yang dapat diberlakukan untuk berbagai kepentingan, baik latihan maupun antisipasi terhadap kemungkinan penugasan.

Sebagai purnawirawan perwira tinggi militer, dia menjelaskan bahwa TNI mengenal tiga tingkat kesiapan, yaitu Siaga 3, Siaga 2, dan Siaga 1.

Dia menjelaskan, Siaga 3 merupakan kondisi yang masih relatif normal. Dalam kondisi ini kegiatan satuan berjalan seperti biasa tanpa adanya konsentrasi pasukan secara khusus.

Sementara itu, menurut dia, Siaga 2 menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih tinggi. Biasanya sebagian kekuatan sudah dalam kondisi stand by, sedangkan sebagian lainnya tetap menjalankan kegiatan rutin.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa status Siaga 1 merupakan tingkat kesiapan tertinggi. Pada kondisi ini seluruh pasukan telah berkonsentrasi, alutsista sudah disiapkan, serta logistik perorangan telah dipersiapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR, Puan Maharani meminta komisi terkait memanggil jajaran TNI untuk menjelaskan Instruksi Siaga 1, menyusul konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Puan menyampaikan hal tersebut perlu dijelaskan secara rinci agar menjawab penting atau tidaknya pemberlakuan Instruksi Siaga 1.

"Kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut. Dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga, namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas," katanya di Kompleks Parlemen, Selasa (10/3/2026).

Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan telegram siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran TNI terkait konflik di kawasan Timur Tengah.

Perintah siaga 1 itu tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026. Surat ini juga telah ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.

Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan bahwa TNI mengemban amanat untuk melindungi bangsa dari ancaman yang mengganggu keutuhan negara.

"Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara," ujar Aulia saat dihubungi, Sabtu (7/3/2026).

Dia menambahkan, prajurit senantiasa bertugas secara profesional dan responsif untuk mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memberikan keterangan yang jelas, terkoordinasi, dan transparan kepada publik, mengenai isu status Siaga 1.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, isu yang berkaitan dengan kesiapsiagaan militer sering kali sensitif dan mudah menimbulkan spekulasi jika tidak dijelaskan dengan baik. Terlebih lagi, kata dia, ada perbedaan pernyataan di tubuh militer itu sendiri soal Siaga 1.

“Karena itu saya berharap TNI dapat menyampaikan informasi secara lebih terkoordinasi agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran,” kata Hasanuddin dikutip dari Antara, Minggu (8/3/2026).

Menurut dia, status siaga di lingkungan TNI pada dasarnya merupakan mekanisme standar kesiapan prajurit, yang dapat diberlakukan untuk berbagai kepentingan, baik latihan maupun antisipasi terhadap kemungkinan penugasan.

Sebagai purnawirawan perwira tinggi militer, dia menjelaskan bahwa TNI mengenal tiga tingkat kesiapan, yaitu Siaga 3, Siaga 2, dan Siaga 1.

Dia menjelaskan, Siaga 3 merupakan kondisi yang masih relatif normal. Dalam kondisi ini kegiatan satuan berjalan seperti biasa tanpa adanya konsentrasi pasukan secara khusus.

Sementara itu, menurut dia, Siaga 2 menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih tinggi. Biasanya sebagian kekuatan sudah dalam kondisi stand by, sedangkan sebagian lainnya tetap menjalankan kegiatan rutin.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa status Siaga 1 merupakan tingkat kesiapan tertinggi. Pada kondisi ini seluruh pasukan telah berkonsentrasi, alutsista sudah disiapkan, serta logistik perorangan telah dipersiapkan.

Umumnya, kata dia, prajurit menyiapkan bekal pokok dan logistik personel untuk kebutuhan sekitar lima hingga tujuh hari sehingga pasukan siap digerakkan kapan pun sesuai perintah komando.

Dia menegaskan bahwa penerapan status siaga TNI tidak memerlukan persetujuan ataupun konsultasi dengan DPR, karena status siaga hanya berkaitan dengan tingkat kesiapan prajurit.

Namun, apabila kesiapan tersebut akan digunakan untuk operasi militer perang (OMP) atau operasi militer selain perang (OMSP) tertentu, maka penggunaannya harus mendapat persetujuan DPR sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah mengeluarkan telegram siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran TNI terkait konflik di kawasan Timur Tengah.

Perintah siaga 1 itu tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026. Surat ini juga telah ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.

Dalam hal ini, Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan bahwa TNI mengemban amanat untuk melindungi bangsa dari ancaman yang mengganggu keutuhan negara.

"Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara," ujar Aulia saat dihubungi, Sabtu (7/3/2026).

Dia menambahkan, prajurit senantiasa bertugas secara profesional dan responsif untuk mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional.

"Dengan demikian TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya adalah dengan melaksanakan Apel pengecekan kesiapan secara rutin," pungkasnya.

Berikut ini tujuh instruksi Panglima TNI Jenderal Agus untuk siaga 1 terkait perkembangan situasi di Timur Tengah :

Pertama, Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI siagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di objek vital strategis, pusat perekonomian, bandara, pelabuhan laut maupun sungai, stasiun kereta, terminal bus, hingga kantor perusahaan listrik negara (PLN) dll.

Kedua, Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.

Ketiga, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI memerintahkan atase pertahanan RI di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI jika diperlukan. BAIS juga diminta agar berkoordinasi dengan Kemlu RI, KBRI hingga otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah.

Keempat, Kodam Jaya diminta melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kawasan kedutaan besar di wilayah Jakarta guna menjaga situasi keamanan tetap kondusif.

Kelima, satuan intelijen TNI juga diperintahkan melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital serta kawasan kedutaan.

Keenam, seluruh badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI diminta melaksanakan kesiapsiagaan di satuan masing-masing

Ketujuh, setiap laporan perkembangan situasi yang terjadi harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI.

Adapun instruksi sudah dikeluarkan sejak 1 Maret 2026 sampai dengan waktu yang belum ditentukan.