Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Laos Thongsavan Phomvihane untuk membahas kerja sama ekonomi, salah satunya investasi pembangunan pabrik pupuk oleh PT Pupuk Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta yang ikut mendampingi Wapres Gibran dalam pertemuan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, mengatakan rencana investasi pembangunan pabrik pupuk di Laos dilatarbelakangi impor potas yang tinggi untuk kebutuhan bahan baku pupuk dalam negeri.

"Karena kita mengimpor potas dari Laos untuk kebutuhan pupuk kita di sini sehingga pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk (Indonesia) investasi di Laos nanti kerja sama dalam bidang industri ini," kata Anis Matta.

Anis menjelaskan nilai perdagangan Indonesia dan Laos mencapai 83,8 juta dolar AS per tahun.

Jumlah tersebut masih terbilang kecil dibandingkan perdagangan Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya. Selain itu, nilai perdagangan Indonesia defisit sebesar 57 juta dolar AS dengan Laos.

Pada kesempatan sama, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf menjelaskan penjajakan kerja sama investasi pabrik pupuk dan hilirisasinya akan dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).

Aminuddin menjelaskan potas merupakan komoditas impor Indonesia dari Laos yang mendominasi hampir 100 persen dari skala perdagangan kedua negara.

Wapres Gibran meminta BP BUMN dan Danantara Indonesia untuk menjajaki investasi hilirisasi pupuk di Laos guna mewujudkan salah satu program prioritas Presiden, yakni kedaulatan dan ketahanan pangan melalui ketersediaan pupuk untuk petani.

"Bapak Wakil Presiden menyampaikan, meminta kepada kami di BP BUMN dan Danantara untuk menjajaki peluang investasi mengenai hilirisasi di bidang pupuk untuk meningkatkan kerja sama, mewujudkan visi Bapak Presiden, yaitu tentang kedaulatan dan ketahanan pangan yang tidak hanya berfokus pada Indonesia, tapi juga ketahanan pangan dalam skala regional, yaitu Asia Tenggara," katanya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan kerja Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Republik Laos Thongsavan Phomvihane di Istana Wapres Jakarta guna membahas penguatan kemitraan bilateral menjelang 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2027.

Wapres Gibran didampingi para wakil menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta dan Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf.

Sementara itu delegasi Laos yang hadir, yakni Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Laos untuk Indonesia Khamfeuang Phanthaxay, Direktur Jenderal Departemen Asia-Pasifik dan Afrika Bounthanongsack Chanthalath, dan Direktur Jenderal Departemen ASEAN Sengdavanh Vongsay.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong tak terlihat menghadiri acara open house Lebaran yang digelar di kediaman mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026). Namun demikian, Anies memastikan rekannya itu telah menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada dirinya.

"Ada (ucapan selamat) dan kebetulan tidak sedang berada di Jakarta, tadi dia (mengirim pesan) teks, tadi dia kontak ucapkan selamat," kata Anies.

Menurut Anies, Tom Lembong saat ini sedang tidak berada di Jakarta. Ia juga menuturkan bahwa momen Lebaran tahun ini menjadi kesempatan bagi Tom untuk menikmati waktu bersama keluarga.

Pasalnya, pada tahun sebelumnya, Tom tidak sempat merayakan Lebaran dengan keluarga karena kasus hukum yang menimpanya. Karena itu, Anies berharap Tom dapat memanfaatkan momen libur kali ini untuk berkumpul dan berlibur bersama keluarga.

“Yang penting sekarang bisa merasakan suasana Lebaran bersama keluarga,” ujar Anies.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Thomas Djiwandono tampil perdana dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, dengan menegaskan bahwa ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi skenario tekanan eksternal, sebagaimana hasil dari liquidity stress test.

“Liquidity stress test telah dilakukan oleh Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market (DSMM) di mana hasil stress test itu juga menunjukkan ketahanan perbankan terhadap skenario tekanan eksternal,” kata Thomas dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Kamis.

Pada kesempatan yang sama, Thomas juga melaporkan bahwa bank sentral tengah mempersiapkan koordinasi lebih lanjut bersama pemangku kepentingan terkait guna memperkuat narasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan dikomunikasikan kepada investor maupun lembaga pemeringkat kredit.

“Saat ini kami juga sedang mempersiapkan koordinasi lebih lanjut, dalam hal ini dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Danantara, dan bahkan OJK ke depannya untuk membangun sebuah narasi yang terpadu mengenai pertumbuhan ekonomi yang bisa dikhususkan terhadap investor maupun credit rating agency yang akan datang di kemudian hari,” kata Thomas.

Sebagaimana diketahui, pada 9 Februari lalu, Thomas resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur BI Periode 2026-2031. Pada 26 Januari 2026, ia telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI dan pada hari yang sama terpilih menjadi Deputi Gubernur BI.

Thomas sebelumnya memegang jabatan sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sejak 18 Juli 2024 atau pada masa kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga era Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Juda Agung mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur BI kepada Presiden RI terhitung sejak 13 Januari 2026. Kini, Juda Agung mengemban jabatan Wamenkeu sejak dilantik pada 5 Februari 2026.

Dalam konferensi pers pada 28 Januari 2026, Thomas menyatakan dirinya mengambil peran komunikasi tanpa mengurangi independensi bank sentral.

Dia menjelaskan, peran yang ia maksud serupa seperti yang dia jalankan di Kemenkeu. Pada awal penugasannya di instansi bendahara negara ini, dia membantu Kemenkeu di era Presiden Joko Widodo menyusun anggaran pemerintahan presiden berikutnya.

Thomas membantah isu bahwa dirinya sejak awal sudah disiapkan untuk menjadi Gubernur BI.

Menyoal persepsi publik mengenai latar belakang politik dan keluarganya, Thomas menyatakan keduanya merupakan suatu fakta yang tidak bisa dihindari. Namun, dia berharap publik bisa melihat rekam jejak profesionalnya, termasuk dalam bidang keuangan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ucapan selamat sekaligus apresiasi tinggi terhadap Thomas Djiwandono yang baru dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) . Hal ini disampaikan Purbaya saat menghadiri prosesi pelantikan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Senin (9/2/2026).

Purbaya menaruh harapan besar agar kehadiran Thomas di jajaran Dewan Gubernur BI dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memformulasi kebijakan moneter yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Selamat Pak Tommy atas posisi barunya. Mudah-mudahan di Bank Indonesia nanti bisa lebih berperan dalam membentuk kebijakan yang pas untuk mendorong pertumbuhan (ekonomi) yang lebih bagus ke depan,” ujar Purbaya.

Purbaya Sangkal Rupiah Anjlok Imbas Thomas Djiwandono Dicalonkan ke BI



Dengan latar belakang Thomas yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Purbaya optimis sinergi antara Kementerian Keuangan (Fiskal) dan Bank Indonesia (Moneter) akan semakin solid. Ia bahkan berseloroh mengenai kebiasaan koordinasi yang kerap dilakukan secara informal.

“Kan biasanya sudah makan siang bareng. Sekarang lebih gampang lagi (sinergi fiskal dan moneter). Nanti kita makan siang di sana ke Pak Tommy. Setiap Jumat itu MBG gratis sama Pak Gubernur,” ungkap Menkeu.

Purbaya menegaskan tidak perlu memberikan nasihat atau arahan khusus kepada Thomas. Baginya, rekam jejak dan keahlian Thomas sudah lebih dari cukup untuk mengemban tugas baru tersebut.

“Enggak. Dia kan Deputi Gubernur. Saya juga nggak tahu. Lebih pintar dari saya kali dia. Ngapain kasih wejangan? Dia sudah jago,” tegas Purbaya.

Thomas Djiwandono dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2026. Ia mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Juda Agung yang telah mengundurkan diri sejak pertengahan Januari lalu.

Pelantikan ini menandai babak baru bagi kepemimpinan Bank Indonesia periode 2026–2031, di mana Thomas diharapkan menjadi jembatan strategis untuk memastikan kebijakan moneter selaras dengan target-target pembangunan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

JAKARTA - Thomas Djiwandono resmi memulai masa jabatannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung , Sunarto pada Senin (9/2/2026). Penunjukan Thomas didasarkan pada Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk masa jabatan lima tahun ke depan, yakni periode 2026 hingga 2031.

Dalam prosesi pengambilan sumpah, Thomas menekankan, komitmennya terhadap integritas dan tata kelola yang bersih. Ia berjanji akan menjalankan tugasnya tanpa pengaruh pemberian atau janji dari pihak mana pun.

"Saya berjanji bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun," ucap Thomas dengan tegas.

Mengulik Alasan Kenapa Thomas Djiwandono Masuk Bursa Deputi Gubernur BI



Selain aspek integritas, Thomas juga menyatakan loyalitasnya dalam mengawal arah kebijakan negara. "Saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada negara dan konstitusi haluan negara,” tambahnya.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh jajaran petinggi otoritas moneter dan keuangan, mulai dari Gubernur BI Perry Warjiyo hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Sebagai nakhoda baru di Bank Indonesia, Thomas telah menyiapkan peta jalan strategis bertajuk "GERAK". Strategi tematik ini dirancang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih lincah dan berdaya tahan. Profil Pendidikan Thomas Djiwandono yang Masuk Bursa Calon Deputi Gubernur BI

Pelantikan ini menjadi momentum penguatan koordinasi antarlembaga. Di deretan tamu undangan, tampak hadir Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, Wamenkeu Suahasil Nazara, Wamenkeu II Juda Agung, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, serta Pjs Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi.

Kehadiran para tokoh ini memperlihatkan dukungan penuh terhadap posisi Thomas dalam memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal di bawah Kemenkeu dan kebijakan moneter di bawah Bank Indonesia.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas membantah spekulasi tukar guling dalam pergeseran jabatan antara Juda Agung dan Thomas Djiwandono. Perpindahan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) , Thomas Djiwandono menjadi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai sebagai upaya sistematis pemerintah untuk mengintervensi independensi bank sentral.

Menjawab isu tersebut, Purbaya menyebut pertukaran posisi tersebut murni merupakan sebuah kebetulan berdasarkan kebutuhan organisasi. "Bukan tukar guling kebetulan aja," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Independensi BI Terancam Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung, Benarkah?



Isu tukar guling ini mencuat sebelum Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menggantikan Thomas Djiwandono. Kemudian, Thomas Djiwandono ditunjuk mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia, jabatan yang sebelumnya ditinggalkan oleh Juda Agung.

Purbaya menjelaskan bahwa penunjukan Juda Agung sebagai Wamenkeu didasarkan pada kompetensi dan rekam jejaknya. Menurutnya daripada mencari sosok baru yang memerlukan proses panjang, kemampuan Juda dianggap sangat pas untuk mengisi posisi tersebut.

Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung Bisa Jadi Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter



"Kemampuan Pak Juda bisa menggantikan Pak Thomas ditaruh di situ daripada saya pusing-pusing cari. Saya nggak tahu kalau seperti itu. Saya nggak tahu, nggak ada urusan," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) baru pada sore hari ini di Istana Negara, Kamis (5/2/2026). Pelantikan ini menggantikan Thomas Djiwandono yang kini menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa agenda utama pelantikan hari ini adalah untuk mengisi posisi strategis di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ditinggalkan oleh Thomas.

"Kalau, rencananya (pelantikan) ada. Tapi sampai tadi malam belum diputuskan, sehingga kalau misalnya ada kemungkinan hanya menambah atau mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh bapak Thomas djiwandono yang sekarang bertugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia," ujar Mensesneg kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Independensi BI Terancam Tukar Guling Thomas Djiwandono dan Juda Agung, Benarkah?



Saat ditanya mengenai siapa sosok yang akan mengisi kursi Wamenkeu tersebut, Prasetyo masih enggan membeberkan nama secara mendetail. Termasuk saat disinggung mengenai munculnya nama Juda Agung dalam bursa Wamenkeu yang akan dilantik.

"Nanti akan diumumkan pada waktunya," jawabnya singkat.

Selain posisi Wamenkeu, beredar kabar bahwa pelantikan sore ini juga akan bersamaan dengan pengambilan sumpah Hakim Mahkamah Konsitusi (MK) Adies Kadir.

"Iya (bersamaan dengan pengambilan sumpah Hakim MK)," tuturnya.

Prasetyo memberikan klarifikasi mengenai spekulasi publik yang menyebut agenda ini sebagai perombakan kabinet atau reshuffle. Menurutnya, pelantikan ini lebih tepat dimaknai sebagai mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Thomas Djiwandono.

"Sekali lagi kalau makna reshuffle adalah mengisi kekosongan oleh karena pemindahan penugasan, iya itu bisa dimaknai reshuffle. Tapi selain itu, belum ada rencana pergantian," tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penunjukan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) hingga saat ini masih bersifat dinamis dan belum ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

Ditemui usai pelantikan anggota Dewan Energi Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, ia mengatakan bahwa dirinya belum menerima permintaan resmi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memberikan asesmen terkait calon Wamenkeu, termasuk soal nama Juda Agung yang disebut sebagai kandidat utama.

"Belum ada permintaan dari Mensesneg untuk saya memberi asesmen ke Pak Juda Agung atau calon Wamenkeu. Tapi katanya sih masih fluid ya. Saya belum boleh bilang Juda Agung calon Wamenkeu, katanya tunggu pernyataan Bapak Presiden," kata Purbaya.

Sejauh informasi yang diterimanya, kandidat Wamenkeu yang dibahas saat ini hanya berjumlah satu orang.

Menurutnya, dinamika politik memungkinkan adanya perubahan nama sewaktu-waktu.

"Sepengetahuan yang saya dengar satu, tapi biasa kalau politik kan suka berubah-ubah," jelasnya.

Purbaya membenarkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Juda Agung di kantornya pada pekan lalu. Namun, pertemuan tersebut dalam rangka diskusi mengenai kebijakan ekonomi.

Terkait dengan waktu pelantikan Wamenkeu, Purbaya mengaku belum mengetahuinya secara pasti.

Menurutnya, pelantikan ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

Ia juga menegaskan bahwa kekosongan posisi Wamenkeu tidak mengganggu jalannya pemerintah. Koordinasi di Kementerian Keuangan tetap berjalan dengan melibatkan jajaran direktur jenderal (dirjen) serta Wamenkeu yang masih aktif, yakni Suahasil Nazara.

"Di bawahnya kan ada dirjen-dirjen. Saya yang ngendaliin sama Pak Wamen yang ada sekarang," pungkas Purbaya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Analis Ekonomi Politik Kusfiardi memandang Bank Indonesia (BI) perlu memitigasi risiko persepsi pasar atas terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI yang baru melalui berbagai langkah konkret dan terukur.

Meski respons pasar dalam jangka sangat pendek relatif stabil pascapengumuman terpilihnya Deputi Gubernur BI, ia mengingatkan bahwa masuknya Thomas ke BI bisa saja memunculkan sentimen negatif yang dapat memicu volatilitas jangka menengah.

Ketika jarak institusional antara bank sentral dan kekuasaan eksekutif dipersepsikan menyempit, menurut Kusfiardi, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, respons pasar tidak selalu hadir dalam bentuk gejolak instan, melainkan sebagai isu tak berarah yang dapat memicu volatilitas jangka menengah, baik melalui tekanan nilai tukar, kenaikan premi risiko surat utang negara, maupun perubahan arah arus modal asing.

Dalam konteks itu, kata Kusfiardi menjelaskan, risiko dominasi fiskal tidak selalu hadir sebagai kebijakan eksplisit, melainkan sebagai ekspektasi pasar yang terbentuk dari sinyal politik dan kedekatan institusional.

“Bahkan ketika independensi BI secara hukum tetap terjaga, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan mekanisme kolektif Rapat Dewan Gubernur (RDG), persepsi negatif yang dibiarkan tumbuh dapat menimbulkan biaya kredibilitas yang mahal,” katanya.

Ia menambahkan bahwa risiko itu menjadi semakin relevan apabila stabilisasi jangka pendek bergantung pada intervensi agresif di pasar valas yang berpotensi menggerus cadangan devisa. Per akhir Desember 2025, cadangan devisa berada di kisaran 156 miliar dolar AS.

“Oleh karena itu, pengangkatan ini seharusnya dipahami bukan sebagai penutup polemik, melainkan sebagai awal pengujian kredibilitas institusional Bank Indonesia,” ujar Kusfiardi.

Langkah yang perlu dilakukan bank sentral untuk memitigasi risiko salah satunya melalui komunikasi kebijakan yang transparan dan konsisten.

Dalam hal itu, Gubernur BI dan Deputi Gubernur yang baru perlu menyampaikan forward guidance yang jelas dan berbasis data, dengan penekanan bahwa sinergi fiskal-moneter tidak mengorbankan independensi operasional dan instrumen moneter Bank Indonesia.

Langkah selanjutnya, menurut dia, diperlukan pembuktian melalui kinerja awal yang disiplin. Sikap kebijakan yang prudent, termasuk respons tegas terhadap risiko inflasi, stabilisasi nilai tukar yang terukur, serta publikasi rutin indikator kunci seperti inflasi inti dan cadangan devisa, akan menjadi ujian nyata dalam 3-6 bulan pertama untuk membentuk ulang persepsi pasar.

Selain itu, BI juga diharapkan memperkuat tata kelola dan transparansi kelembagaan.

Kusfiardi memandang bahwa peningkatan kualitas publikasi notulen Rapat Dewan Gubernur (RDG), penguatan Chinese walls antara kebijakan fiskal dan moneter, serta keterbukaan terhadap evaluasi eksternal independen merupakan sinyal penting bagi pasar bahwa independensi BI tidak hanya normatif, tetapi operasional.

Pemerintah juga perlu menghindari narasi “sinkronisasi total” yang berlebihan, dan secara konsisten menegaskan independensi BI sebagai pilar stabilitas makroekonomi, katanya menambahkan.

Di sisi lain, DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan pasca-pengangkatan berbasis indikator kinerja moneter dan stabilitas sistem keuangan, bukan preferensi atau kalkulasi politik jangka pendek.

Dalam hal manajemen sentimen dan respons cepat, Kusfiardi mencatat bahwa pemantauan aktif terhadap sentimen investor dan narasi media perlu diikuti dengan respons berbasis data dan fakta, guna mencegah rumor berkembang menjadi ketidakpastian yang merugikan.

Ia mengingatkan, pengangkatan Deputi Gubernur BI kali ini menempatkan BI di bawah sorotan yang lebih tajam. Hal itu bukan karena individu semata, melainkan karena konteks institusional dan tantangan global yang sedang dihadapi.

“Dengan aksi kebijakan yang konsisten dan komunikasi yang kredibel, persepsi negatif dapat diredam. Namun tanpa itu, ‘bola liar’ persepsi pasar berpotensi berubah menjadi tekanan nyata bagi stabilitas ekonomi nasional,” kata Kusfiardi.

Oleh sebab itu, menurut dia, pengawasan publik, media, akademisi dan pelaku pasar menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa independensi BI tetap terjaga sebagai benteng terakhir stabilitas makroekonomi Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) melalui rapat paripurna DPR RI pada 27 Januari 2026 menjadi perhatian pelaku pasar dan investor. Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya sensitivitas pasar terhadap isu independensi bank sentral, terutama setelah penguatan mandat BI melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Respons pasar sejauh ini masih relatif stabil, namun belum mencerminkan penilaian fundamental atas pengangkatan tersebut," ujar Analis Ekonomi Politik Kusfiardi dalam analisisnya, dikutip Rabu (28/1/2026).

Ia menilai penguatan rupiah dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih bersifat jangka pendek dan spekulatif. Menurut Kusfiardi, pergerakan pasar tersebut lebih dipengaruhi ekspektasi stabilisasi kebijakan BI serta faktor global, bukan reaksi langsung terhadap figur Deputi Gubernur BI yang baru. Ia mencatat rupiah sempat menguat tipis di kisaran Rp16.768–Rp16.780 per dolar AS pada 26–27 Januari 2026.

Sementara itu, IHSG bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas dan sempat menyentuh level 9.028 pada perdagangan intraday. Namun, Kusfiardi menekankan bahwa stabilitas awal ini belum dapat dijadikan tolok ukur sentimen jangka menengah.

Ia menilai risiko utama justru terletak pada persepsi pasar terhadap independensi Bank Indonesia. Dalam sistem keuangan modern, ekspektasi investor memainkan peran besar dalam menentukan arah pasar, sehingga persepsi menyempitnya jarak antara bank sentral dan kekuasaan eksekutif berpotensi memicu volatilitas.

Tekanan tersebut, lanjut dia, tidak selalu muncul dalam bentuk gejolak instan. Dampaknya dapat berkembang secara bertahap, mulai dari kenaikan premi risiko surat utang negara, tekanan nilai tukar, hingga perubahan arah arus modal asing.

Kusfiardi menambahkan, risiko dominasi fiskal kerap hadir bukan sebagai kebijakan eksplisit, melainkan sebagai ekspektasi yang terbentuk dari sinyal politik dan kedekatan institusional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan biaya kredibilitas, terutama jika stabilisasi jangka pendek mengandalkan intervensi agresif di pasar valuta asing.

Ia mengingatkan langkah tersebut dapat menggerus cadangan devisa, yang per akhir Desember 2025 tercatat sekitar USD156 miliar. Dalam konteks ini, pengangkatan Deputi Gubernur BI dinilai sebagai awal pengujian kredibilitas institusional, bukan sekadar penutup polemik politik.

Untuk meredam persepsi negatif pasar, Kusfiardi menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang transparan dan konsisten guna menegaskan bahwa sinergi fiskal dan moneter tidak mengorbankan independensi operasional BI.

Selain itu, pembuktian melalui kinerja awal dalam tiga hingga enam bulan pertama dinilai krusial, termasuk sikap tegas terhadap risiko inflasi, stabilisasi nilai tukar yang terukur, serta publikasi rutin indikator kunci seperti inflasi inti dan posisi cadangan devisa.

Penguatan tata kelola dan transparansi kelembagaan juga diperlukan melalui peningkatan kualitas notulen Rapat Dewan Gubernur (RDG), penguatan sekat kebijakan fiskal dan moneter, serta keterbukaan terhadap evaluasi independen. Tanpa langkah tersebut, sentimen pasar yang semula bersifat laten berpotensi berubah menjadi tekanan nyata bagi stabilitas ekonomi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan di Jakarta, Selasa, bergerak menguat 14 poin atau 0,08 persen menjadi Rp16.768 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.782 per dolar AS.

Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Taufan Dimas Hareva mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi sentimen global yang relatif kondusif.

“Penguatan rupiah hari ini lebih mencerminkan respons terhadap sentimen global yang relatif kondusif,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Taufan menerangkan bahwa pergerakan rupiah masih sejalan dengan arah dolar AS dan sentimen risiko pasar keuangan internasional.

Dolar yang melemah dan selera risiko pelaku pasar yang membaik turut memberi ruang bagi mata uang emering markets untuk menguat, termasuk rupiah.

Kendati demikian, penguatan tersebut masih terbatas seiring pasar tetap berhati -ati terhadap ketidakpastian kebijakan moneter global dan rilis data ekonomi AS yang berpotensi memicu volatilitas.

Melihat sentimen domestik, lanjutnya, pasar mencermati faktor kebijakan dan persepsi terhadap kredibilitas otoritas moneter.

Penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) turut menjadi perhatian, kata dia, namun dampaknya cenderung bersifat psikologis dan jangka pendek.

“Pelaku pasar valuta umumnya lebih menimbang isu independensi bank sentral dan konsistensi kebijakan stabilisasi nilai tukar dibandingkan figur personal,” ungkap Taufan.

Karena itu, selain pengaruh sentimen global yang kondusif, penguatan rupiah juga cermin dari keyakinan pasar terhadap BI yang tetap menjaga stabilitas, bukan semata akibat perubahan jabatan di internal bank sentral.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini justru bergerak melemah ke level Rp16.801 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.779 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menilai penguatan nilai tukar rupiah pada Selasa (27/1) tidak semata-mata dipengaruhi oleh terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Justru menurutnya faktor utama berasal dari langkah kebijakan bank sentral yang dinilai semakin efektif dalam mengendalikan nilai tukar.

"Bukan karena Pak Thomas saja, memang langkah bank sentral (BI) sudah lebih baik daripada yang sebelumnya saya pikirkan. Kan itu kita serahkan semuanya ke bank sentral untuk mengendalikan nilai tukar, dan kita percaya mereka mampu dan dalam waktu sebentar saja (rupiah) sudah menguat kan," kata Purbaya dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026 di Jakarta, Selasa.

Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Selasa ini menguat 2 poin atau 0,01 persen menjadi Rp16.780 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.782 per dolar AS.

Bendahara negara itu juga menyoroti sentimen global yang turut memengaruhi pergerakan mata uang, khususnya kecenderungan pelemahan dolar AS dan penguatan yen Jepang melalui upaya kebijakan terkoordinasi di pasar global.

"Apalagi kalau saya lihat dolar akan cenderung dilemahkan di pasar global, yen dikuatkan. Itu biasanya berpengaruh. Act concerted effort seperti itu biasanya berpengaruh ke nilai tukar dolar, ke mata uang yang lain dalam jangka waktu yang cukup panjang," ujarnya.

Menurut Purbaya, dengan pengelolaan kebijakan yang tepat, nilai tukar rupiah masih memiliki ruang untuk menguat lebih jauh dari level saat ini.

Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan sendiri berfokus memastikan agar program-program ekonomi berjalan dengan baik agar fondasi ekonomi nasional semakin kuat.

"Fondasi akan membaik terus ke depan dan investor melihat itu, dan mereka masuk ke sini rupiah ikut menguat dengan signifikan," tutur Purbaya.

Adapun Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026