JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terus memantau secara cermat perkembangan situasi di Selat Hormuz.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tehran terus berkoordinasi dengan Kemlu RI dan otoritas Iran terkait keamanan melintas bagi dua kapal Pertamina yang masih tertahan di Teluk Arab.

"Pemerintah Indonesia akan terus memantau secara cermat perkembangan situasi di kawasan, termasuk Selat Hormuz, melalui koordinasi dengan KBRI Tehran serta otoritas dan mitra terkait," jelas Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang dikutip dari Kompas.com, Sabtu (18/4/2026).

Menurut keterangan Yvonne, dibukanya Selat Hormuz merupakan kabar baik bagi perdagangan dunia.

Sebab, celah perairan sempit itu merupakan jalur perdagangan vital yang mempengaruhi stabilitas perekonomian global.

"Perkembangan ini merupakan sinyal positif bagi upaya de-eskalasi serta mendukung kelancaran pelayaran internasional yang aman dan terbuka," katanya.

Kemlu RI beserta pihak-pihak terkait terus mengupayakan agar kapal Pertamina yakni Gamsunoro dan VLCC Pride segera melintasi Selat Hormuz.

Selat Hormuz dibuka

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan setelah gencatan senjata Lebanon- Israel diteken Selat Hormuz resmi dibuka.

"Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, Selat Hormuz dinyatakan terbuka," jelasnya dikutip dari CNN, Jumat (17/4/2026).

Jalur kapal komersil terbuka 100 persen selama 10 hari ke depan sesuai dengan periode gencatan senjata.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyambut baik keputusan ini. Ia menyebut sebagai kemenangan bagi dunia.

"Hari yang hebat dan gemilang bagi dunia," jelas Trump dikutip dari The Guardian, Jumat (17/4/2026).

Trump juga mengklaim Iran setuju menangguhkan pengayaan uranium tanpa AS harus membayar biaya kompensasi.

"Itu sama sekali tidak benar. Tidak ada uang yang berpindah tangan," jelasnya.

Tetapi, blokade Angkatan Laut AS di Selat Hormuz masih dilakukan sebagai jaminan agar transaksi dengan Iran 100 persen selesai.

"Blokade angkatan laut akan tetap berlaku sepenuhnya dan efektif hanya untuk Iran, sampai transaksi kita dengan Iran selesai 100 persen. Proses ini harus berjalan cepat," beber Trump.

Bisa ditutup kembali

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menjelaskan memang benar Selat Hormuz dibuka untuk seluruh pelayaran komersial.

Namun, pihaknya bisa menutup celah perairan sempit itu kembali dalam waktu singkat apabila situasi di lapangan menuntut hal itu dilakukan.

Terlebih jika blokade AS terus menerus ada di sana.

"Selat Hormuz tidak akan tetap terbuka dengan ditentukan oleh situasi di lapangan, bukan oleh media sosial," jelasnya Jumat, (17/4/2026) seraya menyindir Trump yang mengumumkan segala sesuatunya lewat medsos Truth Social.

Patut diingat jika televisi pemerintah Iran menjelaskan kapal-kapal komersial memang bisa melintasi Selat Hormuz namun rute pelayaran ditentukan dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Indonesia Sambut Baik Pembukaan Jalur Pelayaran Selat Hormuz Saat Gencatan Senjata"

Iran memberikan sinyal positif bagi dua kapal tanker Indonesia untuk melintasi Selat Hormuz di tengah perang yang masih berkecamuk melawan Amerika Serikat-Israel.

PT Pertamina International Shipping (PIS) mulai menyiapkan teknis untuk melintas di selat yang masih ditutup Iran karena menjadi titik panas perang ini.

Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk menyiapkan teknis perlintasan di Selat Hormuz. Saat ini kedua kapal Pertamina, Pride dan Gamsunoro, masih berada di Teluk Arab atau Teluk Persia.

Vega juga menekankan kru dan awak kapal sejauh ini terpantau dalam keadaan aman.

"PIS bersama dengan Kemlu tengah membahas teknis agar kedua kapal yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman," ujar Vega dalam keterangannya kepada detikcom, Minggu (29/3).

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri atas dukungan penuh dalam menangani situasi ini.

"Sejak isu ini muncul, PIS telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kemlu, yang secara aktif menjalin komunikasi diplomatik dengan otoritas terkait. Hingga saat ini, upaya diplomasi tersebut terus berjalan," tutur Vega.

Prioritas perusahaan tetap pada keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya. Pihaknya juga memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sebelumnya, Kemlu RI menyebut Iran sudah memberi sinyal positif untuk memberi izin dua kapal Pertamina melintas di Selat Hormuz.

"Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan koordinasi Kemlu dan KBRI Tehran dengan pihak Pertamina, Kedubes Iran di Jakarta dan pihak-pihak Iran terkait di Tehran, Kedubes Iran telah sampaikan pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz," kata jubir Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam keterangannya, Sabtu (28/3).

Dia memastikan Kemlu RI dan KBRI Tehran akan terus koordinasi dengan semua pihak terkait dalam upaya memastikan pelintasan secara aman kapal milik Pertamina di Selat Hormuz.

Selat Hormuz nyaris sepenuhnya ditutup oleh Iran sejak serangan awal Amerika dan Israel terhadap negara itu pada 28 Februari lalu.

Perang yang berimbas penutupan Selat Hormuz pun mengacaukan pasar energi global dan membuat ratusan kapal tanker dan kapal-kapal lainnya, termasuk kapal-kapal Indonesia, terjebak di perairan strategis tersebut.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan minyak utama dunia. Sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melalui selat tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Bisnis.com, JAKARTA - Pasukan Pertahanan Israel (Israel's Defence Forces/IDF) menyatakan Menteri Intelijen Iran Esmail Khatib telah tewas dalam serangan yang ditargetkan di Tehran.

Dilansir dari CNBC, Rabu (18/3/2026), hal tersebut menandai pembunuhan ketiga terhadap pejabat tinggi Iran dalam dua hari terakhir.

"Khatib memiliki peran penting selama terjadinya protes di wilayah Iran baru-baru ini, termasuk penangkapan dan pembunuhan demonstran, serta memimpin kegiatan teror terhadap warga Israel dan Amerika di seluruh dunia," tulis IDF dalam sebuah postingan di media sosial.

IDF menambahkan, Esmail juga beroperasi melawan warga Iran selama protes Mahsa Amini pada periode 2022-2023. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkonfirmasi kematian Khatib dalam sebuah unggahan di X.

“Pembunuhan pengecut terhadap rekan-rekan saya yang terhormat, Esmail Khatib, Ali Larijani, dan Aziz Nasirzadeh, bersama beberapa anggota keluarga dan tim yang menyertainya, telah membuat kami berduka cita yang mendalam,” tulis Pezeshkian.

Hal ini terjadi setelah Israel mengatakan pada Selasa (17/3/2026) bahwa pejabat keamanan tertinggi Iran, Ali Larijani, dan komandan pasukan Basij Iran, Gholamreza Soleimani, telah tewas. Kantor berita peradilan resmi Iran kemudian mengkonfirmasi pembunuhan Soleimani, seperti yang dilaporkan Associated Press.

Sementara, melansir Al Jazeera, upacara pemakaman telah diadakan di Teheran untuk kedua pemimpin Iran tersebut. Menurut Press TV, upacara pemakaman berlangsung pada hari ini. Para pejabat dan pelayat berkumpul untuk menghormati kedua tokoh tersebut.

Menteri Luar Negeri Iran menegaskan bahwa pembunuhan Larijani tidak akan memberikan pukulan fatal bagi kepemimpinan Iran.

Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera yang ditayangkan setelah pembunuhan Larijani dikonfirmasi oleh Teheran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel belum menyadari bahwa pemerintah Iran tidak bergantung pada satu individu saja.

Al Jazeera melaporkan dari Tepi Barat bahwa analis militer Israel menganggap Khatib sebagai tokoh tepercaya yang dekat dengan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei.

“Menurut sumber-sumber Israel, mereka mengatakan bahwa mereka telah mengumpulkan intelijen yang memungkinkan mereka dalam 24 jam terakhir untuk mengumumkan kematian tiga pejabat senior Iran,” kata Ibrahim.

Katz juga mengumumkan bahwa dia dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memberikan wewenang tetap kepada militer Israel untuk melenyapkan pejabat senior Iran lainnya yang menjadi target mereka tanpa persetujuan kasus per kasus.

Bisnis.com, AMMAN — Kementerian Luar Negeri memastikan situasi keamanan di Iran, termasuk di Ibu Kota Tehran, hingga saat ini terpantau normal dan kondusif.

Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kemlu, Heni Hamidah, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa (24/2/2026), menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi secara saksama.

“Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Tehran terus memantau secara seksama perkembangan situasi keamanan di Iran. Hingga saat ini, situasi di Tehran dan kota-kota lainnya terpantau berjalan normal serta kondusif,” ujarnya.

Terkait keberadaan WNI di Iran, dia menjelaskan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran senantiasa menjalin komunikasi aktif dengan para WNI. Berdasarkan pemantauan terakhir, belum terdapat laporan adanya WNI yang menghadapi ancaman langsung maupun situasi yang membahayakan keselamatan.

Kemlu juga menegaskan bahwa status Siaga 1 untuk Iran yang telah ditetapkan sejak Juni 2025 masih berlaku. Sejalan dengan itu, KBRI Tehran telah beberapa kali menyampaikan imbauan kepada WNI agar mempertimbangkan untuk meninggalkan wilayah Iran secara mandiri apabila kondisi keamanan di wilayah tempat tinggal mereka dinilai tidak kondusif.

Pemerintah mengimbau seluruh WNI di Iran untuk terus meningkatkan kewaspadaan, memantau perkembangan situasi terkini, serta menjaga komunikasi dengan KBRI Tehran guna memastikan keselamatan dan keamanan bersama.

“Seluruh rencana kontingensi tetap disiapkan, termasuk berbagai opsi jalur evakuasi apabila dibutuhkan,” tandas Heni.

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis baru menghantam Iran, khususnya ibu kota Tehran. Wilayah tersebut mengalami kekeringan karena menurunnya curah hujan ke rekor terendah. Waduk air dikatakan hampir kosong.

Warga diminta untuk menghemat penggunaan air, seiring krisis yang kian parah. Bahkan Presiden Masoud Pezeshkian mengeluarkan peringatan soal dampak yang berpotensi terjadi.

Ia mengatakan penghematan air saja tak cukup untuk mencegah bencana. Jika hujan tak juga turun, ada kemungkinan warga harus dievakuasi.

"Jika distribusi air tidak efektif, kita mungkin harus mengevakuasi Tehran," dikutip dari BBC International, Senin (10/11/2025).

Komentar Pezeshkian mendulang kritik di media sosial dan organisasi media Iran. Mantan Wali Kota Tehran Gholamhossein Karbaschi mengatakan ide Presiden sebagai guyonan dan tidak masuk akal.

Lembaga meteorologi Iran mengatakan hujan kemungkinan tak akan turun hingga 10 hari ke depan. Sementara itu, krisis air sudah berdampak ke kehidupan sehari-hari masyarakat Tehran.

"Saya berencana memberi tangki air untuk penggunaan di toilet dan kebutuhan lain," kata seorang warga kepada BBC Persian.

Pada pertengahan tahun ini, rapper Iran Vafa Ahmadpoor mengunggah video di media sosial yang menunjukkan keran dapur kering tanpa air mengalir.

"Ini sudah terjadi 4-5 jam," kata dia kala itu. "Saya terpaksa membeli air botol kemasa hanya untuk pergi ke toilet," ia menuturkan.

Pengelola Bendungan Latian, salah satu sumber air utama Teheran, mengatakan bendungan itu kini hanya mampu menampung kurang dari 10% kapasitasnya. Bendungan Karaj di dekatnya, yang memasok air ke Provinsi Teheran dan Alborz, berada dalam kondisi yang sama buruknya.

"Saya tak pernah melihat bendungan ini sekosong ini sejak lahir," kata seorang warga lokal kepada TV nasional Iran.

Menurut pengelola Bendungan Karaj, Mohammad-Ali Moalle, curah hujan menurun drastis dibandingkan tahun lalu.

"Penurunan hujan mencapai 92% dibandingkan tahun lalu. Kita hanya memiliki 8% air di waduk, dan sebagian besarnya tidak dapat digunakan dan dianggap sebagai 'air mati'," ia menjelaskan.

Pemerintah berharap hujan akan turun di akhir musim gugur. Namun, ramalan cuaca berkata beda. Menteri Energi Iran, Abbas Ali Abadi, memperingatkan situasi ini sebentar lagi akan memaksa otoritas untuk memangkas suplai air.

"Beberapa malam kami mungkin akan menurunkan aliran air hingga kosong," kata dia. Pemerintah juga mengumumkan rencana untuk menghukum rumah tangga dan bisnis yang mengonsumsi air dalam jumlah besar.

Perang Israel Jadi Penyebab

Lebih lanjut, Abbas Ali Abadi mengatakan krisis air di Tehran bukan cuma karena minimnya curah hujan. Menurutnya, kebocoran air yang disebabkan infrastuktur air yang sudah tua menjadi faktor pendukung. Selain itu, perang 12-hari dengan Israel juga disebut berpengaruh pada krisis air.

Selama konflik berlangsung, Israel menargetkan wilayah utara Tehran. Video-video yang beredar kala itu menunjukkan banjir berat di area tersebut.

Kepala Pusat Nasional Manajemen Krisis Iklim dan Kekeringan Iran, Ahmad Vazifeh, telah memperingatkan bahwa selain Teheran, bendungan di banyak provinsi lain, termasuk Azerbaijan Barat, Azerbaijan Timur, dan Markazi, juga berada dalam "kondisi mengkhawatirkan", dengan tingkat air dalam persentase satu digit.

Di kota terbesar kedua Iran, Mashhad, pemerintah setempat juga menggaungkan peringatan serupa.

Gubernur Provinsi Khorasan Razavi di timur laut Iran mengatakan cadangan air di bendungan Mashhad telah turun menjadi kurang dari 8%, dan memperingatkan bahwa provinsi tersebut menghadapi tantangan besar kekeringan.

CEO perusahaan air di Mashhad, Hossein Esmaeilian, bahkan mengumbar angka persediaan air yang lebih kecil. Menurutnya, waduk air utama di kota tersebut level penyimpanannya di bawah 3%.

"Hanya 3% dari total kapasitas 4 bendungan penyedia air Mashhad, yakni Torogh, Kardeh, Doosti, dan Ardak, yang tersisa. Selain Bendungan Doosti, tiga bendungan lainnya sudah tidak beroperasi," ia menuturkan.

Krisis air di Iran sudah terjadi selama beberapa dekade. Bahkan, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah berulang kali mengakui ancaman tersebut.

Ia berbicara tentang kekurangan air dalam pidato Nowruz pada tahun 2011 dan pada kesempatan lain di tahun-tahun berikutnya. Namun, tetap saja tak ada perubahan dan upaya nyata yang dilakukan.

Saat ini, Tehran, Karaj, dan Mashhad yang merupakan 'rumah' bagi 16 juta orang, menghadapi ancaman kekeringan yang serius.