Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 29Juni 2026. Agenda tahunan tersebut akan berlangsung di tengah proses seleksi direksi baru BEI masa jabatan 2026-2030.

Sejumlah nama yang telah terkonfirmasi mengajukan diri mengisi posisi Direktur Utama BEI adalah Jeffrey Hendrik yang sekarang menjabat sebagai Pjs Direktur Utama BEI dan Iding Pardi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Keduanya telah mengikuti fit and proper test perdana pada Selasa 12 Mei 2026 lalu yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jeffrey dalam forum yang berlangsung di Kantor BEI Jakarta pada Senin 5 Mei 2026, memaparkan visinya untuk membawa pasar modal Indonesia ke level dunia. Dirinya menegaskan bahwa langkah transformasi pasar modal RI telah mengacu pada best practice global, seperti pembukaan data keterbukaan investor di atas 1% yang hanya diterapkan di India dan Indonesia, sementara pembukaan data daftar saham terkonsentrasi (HSC) hanya ada di Hong Kong dan Indonesia.

"Itulah yang membuat saat ini sepertinya Bursa Indonesia adalah Bursa yang paling transparan di dunia," kata Jeffrey.

Jeffrey juga menegaskan kepercayaan dirinya, bahwa apa reformasi pasar yang dilakukan BEI saat ini telah berada di jalur yang benar membawa bursa Indonesia berkelas dunia. Dia memahami implementasinya akan berdampak pada koreksi singkat IHSG, namun dalam jangka panjang dia yakin perbaikan tata kelola pasar modal akan menjadi fundamental penting.

"Proses reformasi ini akan menjadi proses yang tidak pernah berhenti. Ini akan terus kami lakukan sampai Indonesia, Bursa Efek Indonesia menjadi bursa kelas dunia. Sebelum itu tercapai, kami tidak akan berhenti," tegasnya.

Sementara itu, pada kesempatan terpisah, Iding Pardi menegaskan fokus utama yang ingin dia bawah di tubuh BEI adalah penguatan governance. Dia berharap adanya pendalaman pasar, di mana investor pasar modal akan aktif bertransaksi tidak hanya menjadi 'angka' semata dalam data pertumbuhan jumlah single investor identification (SID).

"Kita ingin memperkuat governance. Governance dari bursa tentunya, governance dari market. Karena itu jadi fondasi utama dari pasar kita untuk bertumbuh lebih sehat lagi," kata Iding saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Selain fokus pada perbaikan governance, Iding juga menilai penting bagi Bursa Efek untuk menjaga komunikasi dan hubungan dengan penyedia indeks global seperti MSCI atau FTSE. Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut menjadi cerminan bagaimana investor global memandang bursa Tanah Air.

Iding menegaskan dia akan lebih menekankan kualitas pasar dan kualitas IPO apabila terpilih menjadi direksi BEI.

"Ukuran-ukurannya penting juga untuk tumbuh pasar. Kita tahu investor kita sudah tumbuh signifikan, tapi juga harus dibarengi dengan kualitas investornya, kualitas IPO-nya, sehingga investor bisa berkelanjutan, tidak transaksi terus kapok," tegasnya.

OJK mengungkapkan telah menerima 28 nama calon direksi yang diajukan dalam empat paket pencalonan. Batas akhir penyampaian paket calon direksi BEI telah ditutup pada 4 Mei 2026. Setiap paket terdiri atas tujuh posisi direksi sehingga total terdapat 28 kandidat yang masuk tahap seleksi awal.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan akan memperketat syarat penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dan melakukan revisi aturan usai kasus pidana pasar modal menjerat PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan BEI akan berupaya meningkatkan kualitas perusahaan tercatat ke depannya, seperti menerapkan sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi. Hal tersebut seperti financial test, governance, bisnis perusahaan terkait, dan growth opportunity atau peluang pertumbuhannya.

“Itu yang kami perhatikan sekali di draf kami,” ujar Nyoman, di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dia juga menjelaskan Bursa akan meningkatkan level papan akselerasi. Level papan akselerasi akan ditingkatkan sebagaimana persyaratan papan pengembangan yang ada saat ini.

“Jadi sudah naik kelas. Dulu kan akselerasi, pengembangan, terus utama. Yang akselerasi nih, persyaratan financial test-nya sudah kami naikkan ke tahapan pengembangan, pengembangan naik ke utama,” ucapnya.

Dengan demikian, kata Nyoman, perusahaan yang masuk ke bursa merupakan perusahaan yang memang sizeable, dengan kualitas keuangan dan operasional yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya.

Selain itu, ujarnya, Bursa akan memperketat governance, dengan mewajibkan direksi dan komisaris emiten baru memiliki sertifikasi atau waktu tempuh pendidikan yang cukup terkait dengan good corporate governance, Undang-Undang Perusahaan terbuka, dan Undang-Undang Pasar Modal.

Hal ini menurutnya memiliki tujuan agar mereka yang masuk ke pasar modal adalah orang-orang yang berkualitas. Menurut Nyoman, selain perusahaan yang berkualitas, Direksi, Komisaris, dan Komite Audit juga wajib berkualitas.

“Setelah masuk menjadi perusahaan tercatat, ada juga pendidikan berkelanjutan buat mereka. Dan untuk menyiapkan laporan keuangan, yang saat ini belum ada ketentuan, yang mesti punya sertifikasi, kami akan wajibkan memiliki catat Chartered Accountant,” tuturnya.

Sebagai informasi, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjabarkan penyidik baru saja menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus manipulasi IPO PIPA. Mereka adalah eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Boi Hutagalung, financial advisor David Alusinsing, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial Ridwan Erviansyah.

Sebagai pengembangan kasus itu, Bareskrim Polri juga telah melakukan penggeledahan di kantor Shinhan Sekuritas pada Selasa (3/2/2026). Perusahaan itu bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek atau underwriter dalam IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan wacana proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) kini memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan rampung pada semester I/2026.

Direktur Jenderal Stabilitas & Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin, menuturkan bahwa kajian mengenai demutualisasi BEI masih berjalan secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak.

Kemenkeu kini tengah menghimpun pandangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan pelaku pasar guna memastikan desain tata kelola yang solid.

“Kami juga ingin mendengar dari pelaku pasar tentang bagaimana governance yang baik. [Target implementasi] first half [semester I/2026],” ujar Masyita saat ditemui awak media di Gedung BEI, Jakarta, Senin (8/12/2025) malam.

Melansir Investopedia, demutualisasi adalah proses ketika perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti BEI secara legal mengubah struktur agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki pemegang saham.

Demutualisasi melibatkan proses kompleks dalam mengubah struktur keuangan perusahaan, dari perusahaan berbentuk mutual menjadi perusahaan dengan model yang digerakkan oleh para pemegang saham.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Masyita menyampaikan bahwa pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita.

Dia memaparkan BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Oleh sebab itu, transformasi serupa ingin dilakukan di Indonesia. Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan tersebut akan diikuti dengan upaya peningkatan free float supaya likuiditas dapat meningkat.“Agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

Adapun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai Self-Regulatory Organization (SRO), pelaku industri, serta DPR.