Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan cetak biru proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall pantai utara (pantura) Jawa agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

Ia menyebut proyek tersebut tidak hanya ditujukan untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman perubahan iklim, tapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Kami berharap tahun ini ada progres yang lebih nyata. Sebab, yang dibangun bukan hanya tanggul, tetapi juga blueprint pengembangan kawasan pantura agar lebih berkembang secara ekonomi,” kata AHY di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menko menjelaskan bahwa tanggul laut raksasa Pantura Jawa merupakan proyek berskala besar yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang karena mencakup kawasan yang luas dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Ia mengatakan pembangunan proyek tersebut didorong oleh kebutuhan untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim serta penurunan muka tanah yang terjadi di sejumlah wilayah.

Karena itu, pemerintah tidak hanya menyiapkan pembangunan infrastruktur perlindungan pantai, tetapi juga merancang pengembangan kawasan yang dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Untuk mendukung pembiayaan proyek, pemerintah menyiapkan skema land value capture.

“Kami menawarkan konsep land value capture untuk mendatangkan investasi yang dibutuhkan karena kebutuhan anggarannya sangat besar,” ujarnya.

Menurut AHY, pembangunan proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta menjaga kawasan industri strategis dan ekonomi khusus yang telah berkembang di sepanjang Pantura Jawa.

Ia menambahkan pemerintah mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek tersebut.

"Kami mengoordinasikan tidak hanya kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota," ujar dia.

AHY menjelaskan pengembangan tanggul laut raksasa direncanakan mencakup kawasan pantura dari Banten hingga Jawa Timur dengan panjang sekitar 575 kilometer (km), dan tahap awal pengembangan difokuskan di Teluk Jakarta serta koridor Demak-Semarang-Kendal.

Selain membangun tanggul laut dan tanggul pantai, pemerintah juga mengombinasikan pendekatan infrastruktur dengan solusi berbasis alam seperti penanaman bakau atau mangrove.

“Dengan demikian, biaya dapat ditekan dan hasilnya lebih baik serta berkelanjutan,” ucap AHY.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Otorita Pelaksana Pembangunan Pantai Utara Jawa (BOPPUJ) mengungkap kini tengah mematangkan desain pembangunan Giant Sea Wall (GSW). Di mana, megaproyek itu dibidik untuk dapat tahan hingga ratusan tahun.

Kepala BOPPUJ, Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa GSW harus memiliki daya tahan tinggi bahkan dicanangkan akan kuat hingga 200 tahun. Diharapkan, megaproyek ini dapat memiliki kualitas layaknya Candi Borobudur.

"Ini pekerjaan panjang, heritage untuk Indonesia. Jadi legend kayak kita bangun Borobudur, ini harus bertahan 100-200 tahun," jelasnya di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Senin (9/2/2026).

Pada tahap awal, pemerintah akan fokus mengembangkan Giant Sea Wall di Jakarta hingga sejumlah area di Jawa Tengah, khususnya wilayah yang telah berlangganan mengalami banjir rob seperti Semarang hingga Kendal.

"Pekalongan juga sudah tenggelam dan betul, Semarang hari ini sudah rob juga 7 cm sampai 9 cm kalau ada hujan. Sehingga lapangan terbang Semarang itu kalau tidak dipompa, tidak bisa berfungsi dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa konstruksi Giant Sea Wall di sepanjang tepi pantai utara atau pantura Jawa akan didukung sebagian oleh APBN maupun APBD.

Dia menambahkan, nantinya pembangunan tanggul laut itu akan dipimpin oleh badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 lalu, yakni Badan Otorita Perlindungan Pantura Jawa. Kemenko yang dipimpin AHY pun bertindak sebagai dewan pengarah.

Badan otorita itu, terang AHY, masih dalam tahap penyempurnaan konsep. Fokus badan baru itu adalah untuk pembangunan tanggul guna melindungi daerah-daerah seperti Jakarta, Semarang, maupun Demak akibat banjir rob maupun penurunan muka tanah (land subsidence).

"Nah, tanggul itu diperlukan. Sudah ada sejumlah rancangan yang terus disempurnakan ditambah juga dengan kurang lebih konsep pembiayaannya seperti apa," kata AHY.