Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Jepang dalam rangka memperkuat kerja sama pengelolaan kawasan konservasi. Pertemuan ini dihadiri oleh Shichimeko Shuici, Director Fuji-Hakone-Izu National Park, serta Ikuo Yamada dari kantor Kerjasama Internasional Kementerian Lingkungan Hidup Jepang.

Dalam diskusi tersebut, Kementerian Kehutanan menyampaikan inisiatif pengembangan kerja sama sister park antara Fuji-Hakone-Izu National Park dengan sejumlah alternatif taman nasional di Indonesia yang memiliki karakteristik ekosistem serupa, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Kerja sama sister park ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan taman nasional melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik di bidang konservasi dan pengembangan ekowisata. Inisiatif ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi taman nasional Indonesia agar semakin dikenal di tingkat global.

Pihak Kementerian Lingkungan Hidup Jepang menyambut baik usulan tersebut dan mendorong tindak lanjut konkret melalui penyelenggaraan technical workshop guna membahas aspek teknis kerja sama secara lebih mendalam. Workshop ini diharapkan menjadi forum awal untuk merumuskan kerangka kerja sama yang implementatif dan berkelanjutan.

Sebelumnya pada 28 Maret 2029, Menteri Kehutanan telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Gubernur Prefektur Shizuoka, Jepang, tentang kerja sama perlindungan dan konservasi satwa liar, dengan fokus pada program breeding loan komodo (Varanus komodoensis).

Pengembangan kerja sama sister park dengan Fuji-Hakone-Izu National Park dan MoU breeding loan Komodo menjadi program Kementerian Kehutanan untuk membantu memperkuat hubungan Indonesia-Jepang yang menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran untuk pembangunan pagar dan tanggul di kawasan Taman Nasional Way Kambas guna mengatasi konflik antara manusia dan gajah yang telah berlangsung lama.

Hal itu disampaikan Raja Juli Antoni usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (12/3/2026).

Menurut Raja Juli, Presiden Prabowo sebelumnya telah menyampaikan rencana alokasi dana hingga Rp2 triliun untuk pembangunan pagar, tanggul, serta restorasi ekosistem di kawasan Way Kambas. Namun setelah dilakukan kajian dan upaya efisiensi, kebutuhan anggaran diperkirakan lebih rendah.

“Di London ketika itu Pak Presiden sudah menyampaikan maksimum Rp2 triliun akan diperuntukkan untuk pagar maupun tanggul di Way Kambas sekaligus restorasi ekosistem. Tapi setelah dipelajari dan dilakukan efisiensi, kira-kira maksimum Rp839 miliar saja,” ujar Raja Juli.

Dia menambahkan proyek tersebut akan dikerjakan dengan melibatkan satuan zeni militer di Lampung, termasuk unit Zeni yang berada di wilayah Raden Inten.

Raja Juli menjelaskan konflik antara manusia dan gajah di kawasan Way Kambas telah berlangsung puluhan tahun. Karena itu pemerintah berupaya membangun sistem pembatas antara kawasan taman nasional dan permukiman masyarakat.

Dari hasil studi sementara, total batas kawasan Way Kambas mencapai sekitar 176 kilometer. Namun tidak seluruhnya membutuhkan pembangunan pagar atau tanggul.

“Dalam studi sementara, yang perlu diberi pagar atau tanggul itu sekitar 130 kilometer,” katanya.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi konflik yang selama ini sering terjadi ketika gajah keluar dari kawasan hutan dan memasuki wilayah pertanian maupun permukiman warga.

Raja Juli juga mengingatkan bahwa penyelamatan habitat gajah menjadi semakin mendesak karena jumlah kantong habitat yang terus menyusut.

Dia menyebutkan bahwa sebelumnya terdapat sekitar 42 kantong habitat gajah di Sumatra. Namun saat ini jumlahnya tinggal sekitar 21 kantong akibat berbagai tekanan terhadap lingkungan.

“Akibat illegal logging, illegal mining, dan perkebunan yang tidak terkontrol, habitat gajah ini sudah hilang setengahnya,” ujarnya.

Oleh karena itu pemerintah berencana menyambungkan kembali koridor-koridor habitat yang terfragmentasi agar pergerakan gajah tetap terjaga dan populasi satwa tersebut dapat dipertahankan.

Selain pembangunan infrastruktur konservasi, pemerintah juga menyiapkan inovasi pembiayaan untuk pengelolaan taman nasional di Indonesia.

Salah satu skema yang sedang disiapkan adalah pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) bagi pengelola taman nasional sehingga mereka dapat mengelola pendapatan secara lebih mandiri.

Raja Juli mencontohkan kondisi di Gunung Rinjani yang memperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengunjung sekitar Rp50 miliar per tahun. Namun dana yang kembali langsung untuk pengelolaan kawasan hanya sekitar Rp10 miliar karena seluruh penerimaan masuk ke kas negara.

“Dengan BLU, taman nasional bisa mengelola dananya sendiri secara lebih fleksibel untuk memperbaiki ekosistem, meningkatkan keamanan, dan keselamatan pengunjung,” kata dia.

Meski membuka peluang komersialisasi, Raja Juli menegaskan pengembangan taman nasional tidak akan diarahkan pada pariwisata massal.

Menurutnya, pengelolaan kawasan konservasi harus tetap berbasis ekowisata atau eco-tourism, yang mengutamakan kelestarian alam sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Komersialisasi tentu ada, tapi tidak menjadi mass tourism seperti di Bali atau Borobudur. Ini harus menjadi eco-tourism, tujuan utamanya menjaga lingkungan hidup dan hutan,” ujarnya.

Dia berharap dengan inovasi pembiayaan tersebut taman nasional di Indonesia dapat berkembang menjadi kawasan konservasi berkelas dunia sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Di negara seperti Afrika atau Amerika, taman nasional bahkan bisa menjadi profit center. Kita berharap ke depan taman nasional di Indonesia juga bisa dikelola lebih baik, hutannya terjaga, satwanya terlindungi, dan masyarakatnya ikut sejahtera,” tandas Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut bahwa pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Menurutnya, upaya tersebut adalah bentuk upaya Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian besar terhadap upaya konservasi satwa dan pengelolaan taman nasional di Indonesia dengan bertujuan mencari skema pendanaan baru yang lebih berkelanjutan bagi pengelolaan kawasan konservasi.

Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai melakukan pertemuan dengan Presiden di Istana Negara pada Kamis (12/3/2026).

“Satgas akan terbentuk segera melalui Keppres Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Kita memiliki 57 taman nasional di Indonesia, dan selama ini mohon maaf pengelolaannya masih apa adanya dengan pendanaan yang sangat minim,” ujar Raja Juli.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak taman nasional selama ini hanya menjadi cost center, yakni beban biaya bagi negara, tanpa mampu menghasilkan sumber pendanaan mandiri untuk pemeliharaan kawasan.

Melalui pembentukan satgas tersebut, pemerintah ingin mengembangkan taman nasional menjadi profit center dalam arti mampu menghasilkan pendanaan dari sektor seperti ekowisata yang kemudian dikembalikan untuk menjaga dan memperbaiki kawasan konservasi.

Raja Juli menjelaskan, satgas tersebut akan dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo sebagai ketua. Dia sendiri akan bertindak sebagai wakil ketua bersama ekonom Mari Elka Pangestu.

Satgas akan berfokus pada pencarian model pembiayaan inovatif dan berkelanjutan, termasuk melibatkan sektor swasta untuk mendukung pengelolaan taman nasional.

“Kita akan mencari pendanaan yang inovatif dan sustain, termasuk melibatkan private sector, agar taman nasional kita menjadi taman nasional berkelas dunia,” kata Raja Juli.

Dia menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut adalah menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan perlindungan terhadap satwa liar yang menjadi kekayaan hayati Indonesia.

Dalam tahap awal, pemerintah berencana memilih tiga taman nasional sebagai proyek percontohan dari total 57 taman nasional yang ada di Indonesia.

Salah satu kawasan yang dipastikan menjadi pilot project adalah Taman Nasional Way Kambas. Dua lokasi lainnya masih dalam pembahasan, salah satunya berpotensi berada di kawasan gunung seperti Gunung Rinjani.

“Way Kambas akan menjadi salah satu pilot project. Dua lainnya masih kita bicarakan, salah satunya bisa jadi kawasan gunung seperti Rinjani yang sangat indah, tetapi selama ini belum dikelola secara maksimal,” ujarnya.

Raja Juli juga mengungkapkan adanya langkah khusus dari Presiden Prabowo untuk menangani konflik antara manusia dan gajah yang telah lama terjadi di kawasan Way Kambas, Lampung.

Menurutnya, konflik tersebut telah berlangsung puluhan tahun. Bahkan beberapa bulan lalu seorang kepala desa meninggal dunia setelah terinjak gajah yang melintasi kawasan permukiman dan lahan pertanian warga.

Sebagai respons, Presiden Prabowo memutuskan menyiapkan dana bantuan presiden untuk membangun sistem perlindungan antara kawasan taman nasional dan wilayah permukiman masyarakat.

“Bapak Presiden menyiapkan dana Bantuan Presiden untuk membuat pagar atau kanal yang akan membentengi antara Taman Nasional Way Kambas dengan desa-desa di sekitarnya,” kata Raja Juli.

Saat ini proyek tersebut masih berada pada tahap uji coba dan studi komprehensif dengan mempelajari pengalaman negara lain seperti pengelolaan taman nasional di Afrika dan India.

Nantinya sistem perlindungan tersebut kemungkinan berupa kombinasi tanggul serta pagar baja berkekuatan tinggi yang saat ini masih dalam tahap pengujian.

Selain berfungsi sebagai pembatas kawasan konservasi, infrastruktur tersebut juga dirancang untuk mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitar taman nasional.

Raja Juli mencontohkan, di sejumlah negara lain area sekitar pagar konservasi juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi seperti peternakan lebah madu atau pengembangan pakan ternak.

“Jadi alam terjaga, satwa terjaga, tetapi masyarakat juga mendapatkan manfaat ekonomi,” ujarnya.

Menurut Raja Juli, berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen kuat Presiden Prabowo dalam menjaga kelestarian lingkungan dan satwa liar Indonesia.

“Dalam waktu dekat akan terbit Keppres tentang Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional dan juga Inpres penyelamatan populasi dan habitat Gajah Sumatera dan Gajah Borneo. Ini menunjukkan bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto adalah presiden yang sangat peduli terhadap konservasi di Indonesia,” tandas Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi keanekaragaman hayati nasional, khususnya penyelamatan gajah Sumatra, melalui Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Provinsi Aceh.

Raja Juli menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, tetapi menghadapi tekanan serius akibat degradasi habitat dan perubahan tata guna lahan.

“Ratusan spesies tumbuhan dan mamalia saat ini dikategorikan sebagai rentan, terancam punah, atau bahkan kritis,” ujar Raja Antoni dalam forum Advancing Sustainable Nature Finance in Aceh and Beyond yang digelar oleh Minister for Indo-Pacific Inggris, Seema Malhotra, di London, Rabu (21/1/2026) waktu setempat.

Dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung agar pemerintah mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati nasional, termasuk memperkuat perlindungan taman nasional. Salah satu wujud nyata arahan tersebut adalah pelaksanaan PECI Aceh yang berfokus pada konservasi gajah Sumatra.

Raja Antoni menjelaskan bahwa komitmen tersebut bermula dari dialog antara Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Charles III pada November 2024. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan komitmen menyediakan lahan seluas 20.000 hektare untuk kawasan konservasi gajah Sumatera, yang kemudian diperluas menjadi 90.000 hektare pada Agustus 2025.

PECI Aceh dirancang sebagai inisiatif kolaboratif lintas sektor yang mengintegrasikan pendekatan konservasi satwa, pengelolaan lanskap, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Inisiatif ini juga disiapkan sebagai model percontohan yang dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia dengan tantangan konservasi serupa.

Selain PECI Aceh, Raja Antoni memaparkan upaya pemerintah dalam membangun skema pembiayaan berkelanjutan bagi sistem taman nasional. Proyek percontohan pertama dilakukan di Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung.

“Saat ini kami sedang membangun fondasi agar Way Kambas dapat menjadi lokasi proyek carbon offset pertama di dalam sistem taman nasional Indonesia yang terbuka bagi Pasar Karbon Sukarela atau Voluntary Carbon Market,” katanya.

Lebih lanjut, Menhut menyampaikan langkah strategis percepatan pembiayaan berkelanjutan bagi 57 taman nasional di Indonesia, salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Taman Nasional yang diketuai oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo.

“Satuan tugas ini akan memberikan arahan strategis serta mengoordinasikan pelaksanaan strategi dan kerangka investasi pembiayaan taman nasional, termasuk revisi regulasi yang diperlukan agar Indonesia dapat bermitra secara efektif dengan sektor swasta,” tandas Raja Juli.

Di sela-sela kegiatan forum, Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III juga menyempatkan diri berdialog dan menyalami para peserta. Pada agenda terpisah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan 20 rektor universitas ternama di Inggris yang tergabung dalam Russell Group.

Forum tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Menteri untuk Indo-Pasifik Inggris Seema Malhotra, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, serta Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono.