Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada Mei 2026. Penyaluran ini menjadi bagian dari bansos triwulan II yang mencakup periode April hingga Juni 2026.

Pada tahun ini, pemerintah tidak hanya fokus pada nominal bantuan, tetapi juga memperluas jumlah penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penyaluran bansos kini difokuskan kepada masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kelompok tersebut mencakup masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, hingga rentan miskin.

Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) juga terus memperbarui data DTSEN agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Data terbaru DTSEN Volume 2 menjadi dasar pencairan bansos pada triwulan II 2026.

Besaran Bantuan PKH 2026

Bantuan PKH disalurkan setiap tiga bulan dengan nominal berbeda sesuai kategori penerima. Berikut rinciannya:

1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000
2. Anak usia dini: Rp750.000
3. Siswa SD: Rp225.000
4. Siswa SMP: Rp375.000
5. Siswa SMA: Rp500.000
6. Lansia: Rp600.000
7. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

Jumlah bantuan yang diterima setiap keluarga dapat berbeda tergantung komponen anggota keluarga yang terdaftar dalam DTSEN.

Sementara itu, bantuan BPNT diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok melalui e-warong atau agen resmi. Pada penyaluran sebelumnya, penerima memperoleh Rp600.000 untuk tiga bulan.

Skema Pencairan Bansos Mei 2026

Penyaluran bansos dilakukan melalui dua mekanisme, yakni:

1. Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN
2. PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu atau kelompok rentan

Khusus lansia, penyandang disabilitas berat, dan masyarakat di daerah yang sulit mengakses layanan perbankan, bantuan dapat disalurkan langsung melalui PT Pos, termasuk layanan antar ke rumah penerima.

Pemerintah menargetkan proses pencairan tahap ini berjalan lebih cepat karena data penerima telah disiapkan lebih awal dibanding periode sebelumnya.

Cara Cek Status Penerima Bansos

Masyarakat dapat mengecek status penerima PKH dan BPNT secara online melalui laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.

Langkahnya cukup dengan memasukkan data wilayah dan nama sesuai KTP, lalu sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan beserta kategori desilnya.

Selain itu, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia di ponsel Android maupun iOS.

Syarat Penerima PKH dan BPNT 2026

Untuk menerima bansos pada 2026, masyarakat harus memenuhi beberapa syarat utama, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki KTP dan KK yang valid
3. Terdaftar dalam DTSEN
4. Termasuk keluarga miskin atau rentan miskin
5. Bukan ASN, TNI, maupun Polri

Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran PKH dan BPNT tahun 2026 diprioritaskan bagi masyarakat dalam kelompok desil 1 sampai desil 4 agar bantuan lebih tepat sasaran. Pencairan bansos PKH dan BPNT tahap II tahun 2026 dilakukan untuk periode April hingga Juni 2026, dengan proses penyaluran mulai berlangsung pada Mei 2026.

Penerima diimbau rutin memantau status bantuan melalui laman resmi Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos agar tidak tertinggal informasi pencairan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial PKH dan BPNT pada triwulan II tahun 2026.

Sebanyak 475.821 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru ditetapkan sebagai penerima bansos setelah evaluasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Di saat yang sama, sejumlah penerima lama juga dicoret karena dinilai sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.

Penambahan ratusan ribu penerima baru PKH dan BPNT dilakukan sebagai bagian dari pembaruan data bansos nasional yang terus dilakukan pemerintah. Pemutakhiran tersebut mengacu pada DTSEN yang terintegrasi dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), Dukcapil, pemerintah daerah, hingga operator desa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut terdapat lebih dari 470 ribu KPM baru yang mulai menerima bantuan pada triwulan kedua 2026. Kelompok ini sebelumnya belum tercatat sebagai penerima bantuan pada triwulan pertama.

"Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470.000 KPM baru yang mendapatkan bantuan, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama," ujar Mensos Saifullah Yusuf dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Sabtu.

Menurut Kemensos, penambahan penerima dilakukan setelah proses evaluasi dan verifikasi ulang kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah menilai masih terdapat masyarakat rentan yang layak menerima bansos namun sebelumnya belum masuk ke dalam sistem.

Skema pembaruan ini dilakukan secara dinamis. Data masyarakat akan terus diperbarui melalui laporan pemerintah daerah, operator desa, hingga integrasi dengan sistem SIK-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat memantau perubahan kondisi ekonomi keluarga secara berkala sehingga penyaluran bantuan dinilai lebih tepat sasaran.

Siapa Saja yang Berpotensi Menjadi KPM Baru?

Penambahan KPM baru PKH dan BPNT umumnya berasal dari masyarakat yang sebelumnya belum terdaftar namun setelah verifikasi dinilai memenuhi syarat menerima bantuan sosial. Kelompok tersebut antara lain:

1. Keluarga miskin atau rentan miskin yang sebelumnya belum masuk DTSEN
2. Masyarakat yang baru terdata melalui pembaruan data desa dan kelurahan
3. Keluarga dengan kondisi ekonomi menurun akibat kehilangan pekerjaan atau pendapatan
4. Rumah tangga yang memenuhi kriteria komponen PKH seperti ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan anak sekolah
5. Warga hasil usulan daerah yang lolos verifikasi Kemensos dan BPS

Pemerintah menyebut proses validasi dilakukan berlapis agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Daftar KPM yang Tidak Lagi Menerima Bansos

Dalam proses evaluasi data bansos, Kemensos juga menghapus sejumlah penerima lama yang dianggap sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial. Berikut kelompok KPM yang berpotensi dicoret:

1. KPM yang kondisi ekonominya dinilai sudah membaik atau sejahtera
2. Penerima bansos yang meninggal dunia
3. ASN, TNI, atau Polri yang terdeteksi masih masuk dalam data penerima
4. Data ganda atau tidak valid setelah proses verifikasi
5. KPM yang tidak lagi memenuhi komponen syarat penerima PKH maupun BPNT

Kuota penerima yang dicoret kemudian dialihkan kepada masyarakat lain yang dianggap lebih layak menerima bantuan.

Pemutakhiran DTSEN Jadi Dasar Penyaluran Bansos

Kemensos menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bansos kini mengacu pada DTSEN sebagai basis data utama. Sistem ini memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat.

Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan pemerintah kini didukung lebih dari 70 ribu operator data desa yang terhubung langsung dengan sistem pusat.

"Alhamdulillah, sekarang kita telah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa, yang mana melalui aplikasi SIK-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) ini sudah terhubung dengan Dinsos kabupaten/kota, Dinsos provinsi, dengan Kementerian Sosial, dan dengan DTSEN yang dikelola langsung oleh BPS," kata Mensos Saifullah Yusuf.

Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat melihat perkembangan kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat secara berkala. Jika terdapat perubahan status sosial ekonomi, data penerima bansos dapat diperbarui lebih cepat.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut jumlah penduduk yang telah masuk DTSEN hingga triwulan II 2026 mencapai 289 juta jiwa setelah direkonsiliasi dengan data Dukcapil.

Cara Cek Status Penerima PKH dan BPNT 2026

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos secara online melalui situs resmi Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos.

Cek lewat website Kemensos

1. Buka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan wilayah sesuai KTP
3. Isi nama lengkap sesuai KTP
4. Masukkan kode captcha
5. Klik “Cari Data”

Cek lewat aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos”
2. Login menggunakan NIK atau KK
3. Pilih menu “Cek Bansos”
4. Masukkan data wilayah dan identitas
5. Klik “Cari Data”

Jika terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bantuan, status penerima, dan periode pencairan bansos.

Penambahan 475.821 KPM baru PKH dan BPNT triwulan II 2026 menunjukkan pemerintah terus melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, sejumlah penerima lama juga dicoret karena tidak lagi memenuhi syarat penerima bansos. Melalui DTSEN dan dukungan operator data desa, pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang masih membutuhkan.

Jakarta: Kabar baik bagi masyarakat penerima bantuan sosial (Bansos). Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 1 tahun 2026 dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan penyaluran bansos BPNT akan dimulai pada Februari 2026 dan ditujukan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah memenuhi kriteria. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari.

Apa itu Bansos BPNT?

BPNT atau yang dikenal sebagai bansos sembako merupakan program bantuan sosial yang disalurkan pemerintah dalam bentuk saldo elektronik.

Mengutip Fahum UMSU, setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh bantuan senilai Rp600 ribu per tahap. Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, dan telur melalui e-warong atau agen resmi yang telah bekerja sama dengan pemerintah.

Kriteria penerima BPNT 2026 Tahap 1

Tidak semua masyarakat dapat menerima bansos BPNT. Pemerintah telah menetapkan sejumlah kriteria bagi keluarga penerima manfaat, antara lain:

- Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK dan KTP yang valid
- Termasuk kategori keluarga miskin atau rentan pada desil 1-4
- Tidak sedang menerima bantuan sosial sejenis dari program lain
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, atau penerima gaji rutin dari negara

Kemensos menegaskan penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi untuk memastikan bansos tepat sasaran.

Jadwal penyaluran BPNT Tahap 1 2026

Penyaluran BPNT Tahap 1 tahun 2026 diperkirakan berlangsung secara bertahap pada awal hingga pertengahan Februari 2026.

Pencairan bantuan baru dapat dilakukan pada Februari karena pada Januari lalu Kemensos terlebih dahulu menyelesaikan proses verifikasi dan pemadanan data keluarga penerima manfaat.

Masyarakat diimbau untuk memantau informasi resmi dari Kemensos serta memastikan data kependudukan dan sosialnya telah sesuai.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat ini dapat mengecek pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah memasuki tahap keempat pada Oktober 2025 melalui link cek penerima BPNT.

Melansir situs resmi Badan Pangan Nasional, BPNT adalah bantuan yang diberikan secara tunai berupa uang sebesar Rp200.000 yang ditukarkan dengan bahan makanan sesuai mekanisme yang berlaku di e-warung terdekat.

Namun tak semua masyarakat akan mendapat bantuan ini. Mereka harus terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) yang didasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penyaluran bansos ini pun akan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditentukan pemerintah. Dengan kata lain, penerima harus mengecek bansos secara berkala.

Dalam hal ini, para penerima manfaat bisa melakukan pengecekan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos maupun situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Cara Cek Penerima BPNT Oktober 2025

Pengguna yang ingin memastikan apakah mereka termasuk KPMuntuk periode Oktober 2025 dapat memanfaatkan sarana daring resmi dari Kemensos. Pengguna hanya memerlukan identitas yang tertera pada KTP, seperti nama hingga tempat tinggal. Berikut ini panduan cara ceknya:

1. Buka Situs Resmi. Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id/ melalui browser di perangkat seluler atau komputer.
2. Masukkan Data Wilayah. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal sesuai alamat KTP.
3. Isi Nama Penerima Manfaat. Ketik nama lengkap sesuai identitas KTP. Sistem akan mencocokkan data berdasarkan wilayah dan nama.
4. Masukkan Kode Verifikasi. Ketik kode yang muncul dalam kotak captcha. Bila tampilan kode kurang jelas, pengguna bisa merefresh atau meminta kode baru.
5. Klik “Cari Data.” Setelah semua kolom telah terisi dengan benar, tekan tombol “Cari Data” untuk memproses informasi.
6. Lihat Hasil Pencarian. Jika nama Anda terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan data seperti nama, jenis bantuan (BPNT / PKH), dan periode penyaluran. Jika tidak terdaftar, muncul notifikasi “Tidak Terdapat Peserta/PM”

Cara Cek Penerima BPNT Oktober 2025 lewat Aplikasi

Selain melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id, masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos yang disediakan Kementerian Sosial. Aplikasi ini berfungsi sebagai kanal resmi untuk memeriksa status penerima bantuan, termasuk program BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berikut ini langkah-langkah pengecekan melalui aplikasi:

1. Unduh Aplikasi Resmi ”Aplikasi Cek Bansos”. Pastikan pengembang aplikasi adalah Kementerian Sosial RI agar terhindar dari aplikasi palsu.
2. Login atau Daftar Akun. Jika belum memiliki akun, pilih ”Buat Akun” dengan memasukkan data pribadi seperti NIK, nama lengkap, alamat sesuai KTP, dan foto KTP. Setelah pendaftaran berhasil, lakukan verifikasi wajah (face recognition) sesuai panduan di aplikasi.
3. Masuk ke Menu “Cek Bansos.” Setelah login, pilih menu “Cek Bansos” di beranda aplikasi. Sistem akan meminta Anda mengisi data wilayah tempat tinggal (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan).
4. Masukkan Nama Penerima Manfaat. Ketik nama lengkap sesuai data di KTP, lalu tekan tombol “Cari Data”. Sistem akan menampilkan informasi apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BPNT, PKH, atau jenis bantuan sosial lainnya.
5. Lihat Hasil dan Detail Bantuan. Bila terdaftar, akan muncul keterangan nama penerima, jenis bantuan, serta periode penyaluran. Jika tidak terdaftar, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data Anda belum tercantum.
6. Gunakan Fitur “Usul” dan “Sanggah.” Fitur ini memungkinkan masyarakat mengajukan usulan penerima baru atau menyampaikan keberatan terhadap data penerima yang dianggap tidak sesuai. Mekanisme ini diharapkan meningkatkan transparansi dan akurasi penyaluran bantuan.

Jadwal Pencairan Bansos BPNT 2025

Pencairan bantuan sosial tahap terakhir dijadwalkan berlangsung pada periode Oktober hingga Desember 2025. Tanggal pasti pencairan berbeda di setiap daerah, menyesuaikan administrasi dan teknis penyaluran oleh bank atau kantor pos. Penerima manfaat diimbau rutin memantau informasi terkini.

Biasanya, penyaluran dilakukan secara bertahap pada pekan pertama, kedua, hingga menjelang akhir bulan. Adapun pembagian periode pencairan BPNT sepanjang 2025 meliputi:

• Tahap I: Januari, Februari, Maret
• Tahap II: April, Mei, Juni
• Tahap III: Juli, Agustus, September
• Tahap IV: Oktober, November, Desember