Bisnis.com, BANDUNG—Dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan validasi kinerja dirinya memimpin selama satu tahun dari seorang pemulung ranting kayu bernama Ainul Hidayat, warga Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang.

Berangkat dari Lembur Pakuan, Kabuapaten Subang pada Sabtu (14/2/2026) Dedi Mulyadi mengajak Wali Kota Depok Supian Suri, Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian untuk menemani dirinya bermotor mengunjungi sejumlah daerah, melihat hasil pembangunan fisik selama satu tahun terakhir. “Ngecek jalan,” kata Dedi.

Rombongan kecil dari Subang mula-mula bergerak ke Indramayu lalu lanjut ke Majalengka, untuk akhirnya bermuara di Pangandaran pada Minggu (15/2/2026). Dari Indramayu rombongan mengambil ruas provinsi Jalan Cijelag-Ujung Jaya, Cikamurang yang merupakan perbatasan Indramayu-Sumedang.

KDM, panggilan akrab Dedi Mulyadi, bersirobok dengan seorang laki-laki paruh baya berkaos merah dengan motor yang kondisinya sudah amburadul. Dengan setelan helm, hingga jaket serba putih, KDM pura-pura bertanya arah ke Majalengka pada Ainul.

Ainul menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan mulai dari penghasilan sebagai pemulung ranting, punya anak istri, sampai kondisi motor yang sehari-hari dipakai masuk hutan Ujung Jaya. Wajahnya tegang, agak rikuh karena tidak mengetahui sosok yang tengah dihadapinya adalah KDM; Gubernur Jawa Barat.

KDM—jika bertemu orang yang tidak mengenal dirinya—akan memperkenalkan diri sebagai Haji Udin, kali ini pada Ainul ia mengaku sebagai pengamat politik dan pembenci Dedi Mulyadi yang melahirkan serangkaian dialog.

“Gubernur terjelek se-Indonesia itu Gubernur Jawa Barat,” kata KDM pada Ainul.

Ainul dengan keluguannya menimpali jika dalam politik sudah biasa saling menjelekan dan menjatuhkan. Namun menurutnya KDM sudah menunjukan keberhasilan dengan memperbaiki jalan, terutama di kawasan Ujung Jaya.

“Jalan ini tarasae (tidak pernah bagus), sekarang alhamdulilah jadi sae,” katanya pada KDM sang pengamat politik.

KDM membantah Ainul jika jalan yang dibangun tersebut bukan oleh gubernur melainkan pemborong dari hasil pajak kendaraan. KDM juga menuding jika gubernur memperhatikan rakyatnya, Ainul tidak akan sengsara dengan mengandalkan mencari ranting kering.

“Alhamdulilah masih bisa dahar [makan] pak,” kilahnya menjawab pertanyaan tersebut.

Tak cukup sampai disitu, KDM menilai jika gubernurnya bekerja dengan benar maka orang seperti Ainul harusnya mendapatkan bantuan dari gubernur. Lagi-lagi jawaban Ainul mencengangkan.

“Kan bukan abi wungkul rakyatna, Pak [bukan saya saja rakyatnya]. Ada yang lebih butuh dari saya Pak,” katanya.

KDM akhirnya menawarkan sejumlah uang agar Ainul bisa mengubah pendapatnya tentang Dedi Mulyadi.

“Bapak saya kasih Rp1 juta Dedi Mulyadi jelek,” ujarnya.

Ainul menolak, alasannya ia harus menghormati pemimpin, apalagi Dedi Mulyadi merupakan pilihan warga Jabar.

“Kalau saya menghina gubernur, berarti saya menghina rakyat Jawa Barat,” tegasnya.

Pendapatnya tidak berubah, bahkan ia mendukung sejumlah program KDM seperti penutupan tambang dan pelarangan study tour. KDM terus menaikan tawaran uang pada Ainul dan berupaya mengiring opini. Dari Rp2 juta,Rp5 juta, Rp10 juta hingga tawaran uang tersebut untuk membeli motor baru senilai Rp20 juta, Ainul menolak. Menurutnya pemimpin bagus atau jelek merupakan resiko pilihan rakyat, tapi tidak perlu dihina.

“Saya nggak berani menghina orang, meskipun saya butuh [uang], menghina orang saya nggak berani,” ujarnya.

***

Setahun memimpin Jawa Barat, dukungan dan kecintaan warga pada sosok KDM menjadi modal besar mantan bupati Purwakarta dua periode tersebut mengakselerasi kebijakan. Pembangunan infrastruktur di gas meski kondisi fiskal tidak leluasa, di sisi lain KDM menginjak rem sangat pakem pada kegiatan yang merusak lingkugan seperti tambang dan pembangunan perumahan di wilayah rawan bencana.

Lewat langkah dan sejumlah gebrakannya selama satu tahun terakhir melahirkan gelembung besar dukungan. Dari lewat survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada periode 30 Januari–8 Februari 2026 menunjukkan, tingkat kepuasan publik Jabar terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi mencapai 95,5% dimana sebanyak 35,8% responden menyatakan sangat puas dan 59,7% cukup puas terhadap kinerja Dedi Mulyadi.

Dalam survei, kepuasan tinggi warga Jabar pada kinerja KDM datang mulai dari urusan pembangunan jalan, larangan study tour hingga penertiban lingkungan hidup. Survei Indikator menunjukan masyarakat cukup puas terhadap upaya Pemprov Jabar dalam menjaga kualitas lingkungan hidup mencapai 65,7 %.

Pendiri dan Peneliti Indikator Prof. Burhanudin Muhtadi menuturkan, angka tersebut naik dibandingkan Mei 2024 sebesar 64,8%.

Sementara, masyarakat yang sangat puas terhadap upaya Pemprov Jabar menjaga kualitas lingkungan hidup mencapai 10,6%, naik 2,4% dibandingkan Mei 2024.

Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya menjaga lingkungan hidup. Salah satu kegiatan intensif yang dilakukan selama KDM menjabat Gubernur Jawa Barat yaitu normalisasi sungai untuk mencegah potensi banjir.Kegiatan tersebut mendapat dukungan masyarakat.

"Hal itu terbukti dari hasil survei Indikator yang menunjukkan 63,9% masyarakat cukup puas dengan kegiatan normalisasi sungai, sedangkan presentase masyarakat yang sangat puas sebesar 34,3%," ujar Burhanudin, Senin (16/2/2026).

Gebrakan lain yang dilakukan KDM dalam bidang lingkungan hidup yakni penutupan tambang liar. Sebanyak 60,6% masyarakat cukup puas terhadap kegiatan tersebut. Sementara, 34,6% masyarakat sangat puas terhadap program penutupan tambang liar.

Dalam menjalankan pemerintahan, KDM berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Tanpa adanya keseimbangan antara dua hal itu, hasil pembangunan akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan alam.

Sementara itu, 4,1% responden menyatakan kurang puas dan 1,3% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Jika dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Mei 2025, proporsi responden yang menyatakan sangat puas justru menurun dari 41,1% menjadi 35,8%. Sebaliknya, kategori cukup puas meningkat dari 53,6% menjadi 59,7%.

Di luar urusan survei politik, data makro Badan Pusat Statistik (BPS) pun memperlihatkan adanya laju positif pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, arus investasi yang masih jadi primadona, hingga angka kemiskinan dan pengangguran yang turun tipis. Sisi lainnya, kritik atas kebijakannnya masih rutin mengiringi.

KDM sendiri memaknai kepemimpinan sebagai bentuk perbuatan dan aksi nyata dalam memimpin Provinsi Jabar, demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

"Bagi saya, menjadi pemimpin yang beragamanya baik, yaitu pemimpin yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemamuran rakyatnya," katanya.

Ia juga menilai tingkat kepuasan publik yang tinggi hingga 95% itu lebih mencerminkan kesetiaan warga dalam mengawal kepemimpinannya, bukan indikator keberhasilan program pembangunan.

“95,5% itu mengangkat kecintaan warga Jabar pada saya, bukan angka keberhasilan. Saya merasa belum berhasil dalam satu tahun ini,” ujarnya.

***

Pada ujung perbincangan uang Rp20 juta itu akhirnya diterima Ainul.

“Nanti salam, kalau ketemu Pak Dedi, bilang salam dari saya musuh bebuyutannya, Haji Udin,” kata KDM sambil kembali memacu motornya.

Angka-angka makro dan survei bisa saja hanya statistik, tapi dari kejujuran Ainul, semua itu tercermin.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menunjukan bahwa tingkat kepuasan atau approval rating Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mencapai 95,5%.

Survei tersebut dilakukan pada periode 30 Januari 2026 sampai 8 Februari 2026 terhadap 800 responden dengan margin error kurang lebih 3,5%.

Survei menunjukan bahwa 95,5% responden warga Jawa Barat merasa sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja Dedi Mulyadi.

Secara rinci, 35,8% warga Jawa Barat merasa sangat puas dan 59,7% merasa cukup puas.

Sementara itu, hanya terdapat 4% warga Jawa Barat yang merasa kurang puas atas kinerja Dedi Mulyadi.

Tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerja Dedi Mulyadi pada awal tahun ini meningkat dibandingkan hasil survei tahun lalu sebesar 94,7%.

Dalam survei tahun lalu, terdapat 4,1% warga merasa kurang puas atas kinerja Dedi Mulyadi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerja Dedi Mulyadi pun merata berdasarkan kelompok demografi dan wilayah.

Burhanuddin menilai tingkat kepuasan publik terhadap Dedi Mulyadi menunjukan kondisi pelaksanaan pemerintahan secara keseluruhan yang dipersepsikan positif.

Menurutnya, biasanya dalam 100 hari kepemimpinan, tingkat kepuasan publik terhadap pemimpin mendapatkan tantangan, bahkan kerap kali menurun.

Apalagi, Dedi Mulyadi memiliki tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi.

“Memang menjadi kompleks dan jadi tantangan sendiri, karena baseline terlalu tinggi. Untuk mempertahankan saja sudah bagus, di beberapa tempat tidak mudah mempertahankan setinggi ini. Di atas 95% sangat tinggi,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers pada Senin (16/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa tingkat kepuasan publik yang tinggi membuat Dedi Mulyadi dibicarakan di kancah nasional.

KDM, lanjutnya, muncul sebagai bakal salah satu pemimpin nasional.

Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Djayadi Hanan menilai tingginya kepuasan publik terhadap Dedi Mulyadi didorong juga oleh ragam program serta kebijakan yang popular.

“Kemudian yang jadi tugasnya adalah menjaga ritme dan substansi agar kinerjanya tidak turun, karena ini baru setahun,” ujar Djayadi.

Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Padjajaran Firman Manan menilai capaian tingkat kepuasan publik terhadap Dedi Mulyadi itu didorong oleh upaya yang sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum Dedi Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat.

Dia menjelaskan bahwa Dedi Mulyadi telah mempersiapkan agar dirinya bisa menjadi Gubernur Jawa Barat.

“Itu kerja-kerja politik yang sudah dilakukan 5 tahun ke belakang. Approval rating menunjukan apa yang sudah dia tanam,” ujar Firman.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan 72,8% masyarakat mengaku puas dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Laporan survei Indikator yang dilakukan secara tatap muka kepada 1.220 orang pada periode 15–21 Januari 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 12,2% responden mengaku sangat puas dan 60,6% cukup puas.Sementara itu, 19,9% menyatakan kurang puas, 4,5% tidak puas sama sekali, dan 2,8% tidak menjawab.

Survei dengan metode multistage random sampling tersebut menunjukkan bahwa program yang telah dimulai sejak Januari 2025 lalu itu, telah diterima cukup luas oleh publik. Meski demikian, masih terdapat sekitar seperempat responden yang menyuarakan ketidakpuasan.

Dari sisi gender, tingkat kepuasan relatif seimbang. Perempuan sedikit lebih tinggi dengan 73,3% menyatakan puas, dibanding laki-laki sebesar 72,3%.

Berdasarkan kelompok generasi, Gen Z menjadi kelompok paling puas dengan tingkat kepuasan mencapai 80,7%. Disusul milenial 72% dan Gen X sebesar 70%. Kelompok baby boomers mencatat tingkat kepuasan paling rendah di antara generasi, meski tetap mayoritas, yakni 67,3%.

Dilihat dari latar etnis, responden Bugis (80,3%), Melayu (77,7%), dan Jawa (74,5%) menunjukkan tingkat kepuasan tinggi. Sebaliknya, etnis Batak (60,3%) dan Madura (59,5%) mencatat kepuasan relatif lebih rendah dibanding kelompok lain.

Menurut latar pendidikan, lulusan SD ke bawah justru mencatat tingkat kepuasan tertinggi sebesar 75%. Lulusan SLTP dan SLTA juga menunjukkan kepuasan di kisaran 74%. Sementara responden berpendidikan perguruan tinggi memiliki tingkat kepuasan lebih rendah, yakni 62,9%.

Dari sisi pekerjaan, buruh kasar, sopir, dan pekerja sektor keamanan termasuk yang paling puas (75,7%), disusul petani dan nelayan (73,1%). Sebaliknya, karyawan swasta mencatat kepuasan paling rendah, hanya 57,1%.

Berdasarkan tingkat penghasilan, responden berpendapatan Rp1–2 juta per bulan menunjukkan kepuasan tertinggi (77,8%). Kelompok berpendapatan di bawah Rp1 juta justru paling rendah tingkat kepuasannya, yakni 58,3%.

Secara geografis, warga desa lebih puas (74,8%) dibanding warga kota (70,7%). Wilayah dengan tingkat kepuasan tertinggi tercatat di Kalimantan (80,9%) dan Bali-Nusa Tenggara (79,3%). Jawa Barat juga tinggi dengan 77,8%. Sebaliknya, Jakarta menjadi wilayah dengan tingkat kepuasan terendah, hanya 52,4%, dengan tingkat ketidakpuasan hampir seimbang.

Lebih lanjut, mayoritas atau 60% warga lebih setuju program MBG diberikan kepada seluruh anak di Indonesia.

Namun di balik tingginya tingkat kepuasan, laporan tersebut menyoroti persoalan kepercayaan publik terhadap tata kelola program. Indikator menemukan mayoritas responden belum yakin Program Makan Bergizi Gratis sepenuhnya bebas dari praktik korupsi.

Hanya 33,8% responden yang menyatakan sangat percaya atau percaya bahwa program tersebut tidak dikorupsi. Sebaliknya, 61,7% mengaku kurang percaya atau tidak percaya sama sekali, sementara 4,6% tidak menjawab.

Tingkat kepercayaan ini relatif merata antara laki-laki dan perempuan. Namun secara generasi terlihat jurang persepsi, Gen Z menjadi kelompok paling percaya dengan 39,5% menyatakan yakin program tidak dikorupsi. Sebaliknya, generasi milenial dan Gen X didominasi sikap skeptis, dengan lebih dari separuh menyatakan kurang atau tidak percaya.

Dilihat dari latar etnis, responden Bugis (42,1%) dan Jawa (30,7%) termasuk yang relatif lebih percaya, sementara etnis Madura dan Betawi menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang lebih tinggi, masing-masing di atas 65%.

Menurut tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan, kecenderungan skeptisisme makin besar. Responden lulusan perguruan tinggi hanya 24,2% yang percaya program tidak dikorupsi, sedangkan 74,7% menyatakan kurang atau tidak percaya.

Dari sisi pekerjaan, petani, peternak, dan nelayan menjadi kelompok paling percaya (44,1%). Sebaliknya, pekerja formal seperti pegawai negeri/BUMN dan karyawan swasta didominasi ketidakpercayaan, dengan angka di atas 60%.

Berdasarkan pendapatan, kelompok berpenghasilan di atas Rp4 juta per bulan mencatat tingkat kepercayaan terendah, hanya sekitar seperempat yang yakin program bersih dari korupsi. Kelompok berpendapatan Rp1–2 juta sedikit lebih percaya, namun tetap didominasi sikap ragu.

Kesenjangan kepercayaan juga tampak secara geografis. Warga desa lebih percaya (38,9%) dibanding warga kota (28,6%). Wilayah dengan tingkat kepercayaan tertinggi tercatat di Bali–Nusa Tenggara (50%) dan Kalimantan (39,1%). Sebaliknya, Jawa Barat dan Sumatera menunjukkan tingkat ketidakpercayaan paling tinggi, dengan lebih dari dua pertiga responden menyatakan ragu atau tidak percaya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menempati posisi kedua dari 25 calon presiden (Capres) dalam simulasi versi lembaga survei Indikator Politik Indonesia.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam survei yang dilakukan pada 20–27 Oktober 2025, elektabilitasPrabowo Subianto menempati posisi puncak dengan 46,7%.

Kemudian diikuti oleh Dedi Mulyadi mencatatkan elektabilitas sebesar 18,4% dan jauh melampaui nama-nama besar seperti Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, hingga Ganjar Pranowo.

Nama-nama lain yang menempati posisi di bawah Dedi Mulyadi antara lain Anies Baswedan 9%, Gibran Rakabuming Raka 4,8%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 3,9% dan Ganjar Pranowo 3,7%.

"Dan ada nama baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Meskipun waktu kita survei beliau relatif baru menjadi menteri, khususnya Menteri Keuangan, namanya mulai menyelinap di balik memori publik, jadi ada 1,5% dari total 25 nama yang kita uji dalam simulasi," kata Burhanuddin dalam rilis Evaluasi Publik Setahun Kinerja Pemerintah Prabowo-Gibran, Sabtu (8/11/2025).

Nama tokoh nasional yang masuk daftar yakni Sherly Tjoanda Laos 1,1%, Khofifah Indar Parawansa 0,5%, Erick Thohir 0,4%, Kaesang Pangarep 0,4% hingga Puan Maharani 0,1%.

Indikator memasukkan 25 nama karena merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuspresidential thresholdsehingga setiap partai berpeluang mengusung capres sendiri tanpa harus berkoalisi.

Ia menjelaskan, berdasarkan basis wilayah pemilih, Dedi Mulyadi menguasai Jawa Barat sebesar 43,5%, sedangkan Prabowo Subianto hanya memperoleh 31,4%.

Selain di Jabar, dukungan terhadap mantan Bupati Purwakarta itu juga datang dari Sumatera 12,2%, Banten 38,4% hingga DKI Jakarta 19,7% diikuti provinsi lainnya.

"Dedi Mulyadi cukup kuat, terutama di Jawa Barat. Secara umum, Pak Prabowo unggul di semua wilayah, kecuali di Jabar. Kemudian, Gibran itu basis terkuatnya di Jawa Tengah sama di Bali," tuturnya.

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 38 provinsi dengan metodemultistage random samplingdanmargin of error±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95%.

"Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.Quality controlterhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel olehsupervisordengan kembali mendatangi responden terpilih," pungkasnya.