Bisnis com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyuntikkan likuiditas jangka pendek ke pasar senilai Rp290 miliar melalui lelang perdana repurchase agreement (repo) dengan underlying obligasi korporasi.

Berdasarkan pengumuman hasil lelang dari Grup Pelaksanaan Operasi Moneter Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, bank sentral menyetujui seluruh penawaran (incoming bids) yang diajukan peserta lelang yaitu Rp290 miliar.

Lelang kali ini menggunakan underlying obligasi korporasi milik PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF. Instrumen ini memiliki tenor jangka pendek selama 7 hari, dengan tanggal setelmen pada 11 November 2025 dan akan jatuh tempo pada 18 November 2025.

Adapun, tingkat suku bunga yang dimenangkan (weighted average rate) untuk tenor satu minggu tersebut ditetapkan di level 4,85%.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa lelang perdana repo obligasi korporasi itu merupakan capaian sejarah. Menurutnya, selama ini BI hanya menerima repo dengan underlying surat berharga negara (SBN).

Destry mengungkapkan bahwa penawaran repo obligasi SMF sebesar Rp290 miliar itu berasal dari sembilan bank. Dia pun mengakui bahwa besaran serapan dan penawaran yaitu Rp290 miliar belum terlalu signifikan.

Bagaimanapun, jumlah obligasi PT SMF yang beredar mencapai Rp25,4 triliun. Hanya saja, terdapat persyaratan seri obligasi korporasi yang bisa direpo, terutama sudah aktif diperdagangkan dalam 30 hari terakhir.

Destry pun menekankan bahwa penyerapan Rp290 miliar itu masih hasil lelang perdana. Dia meyakini lelang-lelang repo obligasi SMF ke depan akan lebih berkembang.

"Kita berharap ke depan, ini juga akan semakin marak, semakin banyak karena tadi masih ada Rp25 triliun [obligasi yang beredar], dan dari hitung-hitungan itu masih sekitar ada Rp10 triliunan sebenarnya yang eligible [memenuhi syarat]," kata Destry di Gedung AA Maramis, Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (30/11/2025).

Adapun, BI memilih obligasi milik PT SMF sebagai underlying lelang perdana repo ini karena memiliki rating yang tinggi yaitu idAAA. Ke depan, BI tidak menutup kemungkinan menerima obligasi korporasi lain untuk direpo asalkan berkualitas alias memiliki rating tinggi.

Lebih lanjut, Destry menyampaikan bahwa bank sentral membuka opsi penerimaan repo dari obligasi korporasi demi pendalaman pasar keuangan.

BI menyoroti komposisi pasar obligasi Indonesia yang masih timpang dibandingkan negara maju. BI mencatat bahwa di Indonesia, nilai obligasi korporasi hanya setara 2,1% dari PDB; jauh lebih rendah dari nilai obligasi korporasi di Korea Selatan (60,7% dari PDB), Singapura (27,06% dari PDB), maupun Jepang (16,8% dari PDB).

Tak hanya itu, Destry menyampaikan bahwa selama ini transaksi pinjam-meminjam di bank kerap tanpa ada jaminan.

"Kalau repo ini kan ada kolateral, underlying lah, sehingga ini menyebabkan pasar itu menjadi secure, menjadi aman. Kalau market-nya secure, pastikan cost-nya [biayanya] juga akan turun. Ini yang terus kami dorong," ungkapnya.

Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo menambahkan bahwa hasil lelang perdana repo obligasi korporasi terbitan perusahaannya ini bisa memberi opsi likuiditas yang lebih luas kepada pihak perbankan yang ingin mendorong pembiayaan perumahan.

Dengan demikian, sambungnya, pertumbuhan ekonomi bisa terakselerasi. Ananta mengingatkan bahwa perumahan merupakan sektor yang memiliki multiplier effect alias efek penggandaan yang besar untuk perekonomian.

"Berdasarkan kajian SMF Research Institute bersama BPS, sektor perumahan merupakan sektor yang berdampak pada 185 sektor lainnya. Setiap investasi Rp1 triliun pada sektor perumahan, terdapat peningkatan PDB sebesar kurang lebih Rp 1,9 triliun," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua raksasa perbankan AS, JPMorgan Chase & Co. dan Bank of America Corp., memperkirakan Federal Reserve (The Fed) akan menghentikan kebijakan pengetatan neraca atau quantitative tightening (QT) pada Oktober.

Dikutip Bloomberg pada Jumat (24/10/2025), perkiraan itu lebih cepat dari proyeksi sebelumnya. Langkah ini akan mengakhiri proses pengurangan likuiditas yang telah berlangsung sejak pertengahan 2022.

Pertemuan The Fed pekan depan di Washington diperkirakan akan menjadi momen penting. Selain kemungkinan penurunan suku bunga acuan ke kisaran 3,75–4%, pelaku pasar menunggu sinyal jelas tentang akhir QT, salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan The Fed untuk mengendalikan suku bunga, termasuk mencegah krisis pasar keuangan.

Kedua bank tersebut memajukan perkiraan waktu berakhirnya QT setelah melihat kenaikan biaya pinjaman di pasar pendanaan dolar AS. Sebelumnya, JPMorgan dan BofA memperkirakan penghentian QT baru akan terjadi Desember 2025 atau awal tahun depan.

Kebijakan QT sendiri merupakan upaya The Fed untuk memangkas neraca keuangannya yang kini mencapai sekitar US$6,6 triliun dengan menjual surat utang pemerintah AS (Treasuries) dan sekuritas. Tujuannya adalah menarik kelebihan likuiditas yang sempat membanjiri pasar selama masa pandemi.

Sejumlah lembaga lain juga mempercepat proyeksi mereka. TD Securities dan Wrightson ICAP memperkirakan QT berakhir bulan ini, sementara analis dari Barclays dan Goldman Sachs memprediksi waktunya akan sedikit lebih lama.

Ketua The Fed Jerome Powell sebelumnya menegaskan bahwa proses pengetatan neraca akan berhenti saat cadangan perbankan berada sedikit di atas level yang dianggap “cukup longgar” atau ample reserves — batas minimum agar pasar tidak terganggu oleh kekurangan likuiditas. Dia menambahkan, titik tersebut kemungkinan akan tercapai dalam beberapa bulan ke depan.

Menurut analis Bank of America Mark Cabana dan Katie Craig, kondisi pasar uang saat ini menjadi sinyal kuat bahwa likuiditas mulai mengetat. “Tingkat suku bunga repo yang tinggi dan tekanan di pasar pendanaan menunjukkan cadangan sistem keuangan semakin menipis,” tulis keduanya dalam riset yang dirilis Kamis.

Tim analis JPMorgan yang dipimpin Teresa Ho juga menyampaikan alasan serupa. Mereka mencatat bahwa pasar pendanaan kini beroperasi “dengan lebih banyak gesekan” seiring penurunan dana di fasilitas reverse repo milik The Fed — tanda bahwa cadangan yang tersisa di sistem keuangan semakin terbatas.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan seberapa lama The Fed bisa melanjutkan kebijakan pengetatan likuiditas tanpa menimbulkan masalah seperti yang pernah terjadi pada September 2019.

Waktu itu, cadangan uang di perbankan menipis, sementara The Fed masih mengurangi asetnya. Akibatnya, suku bunga pinjaman antarbank melonjak tajam karena bank saling berebut dana tunai jangka pendek.

Situasi itu nyaris membuat pasar uang macet, sehingga The Fed harus turun tangan membeli surat utang jangka pendek agar kondisi stabil lagi.