Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan stok LNG (Liquefied Natural Gas) guna memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor untuk semester I 2026 aman.

“Jadi, di 2026 sudah jelas. Baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, sudah aman,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Kesiapan Sektor ESDM Menghadapi Periode Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jakarta, Jumat.

Sedangkan, untuk keamanan pasokan LNG pada semester II 2026, pemerintah masih melakukan kalkulasi dan merancang mekanismenya.

Langkah tersebut diambil oleh pemerintah mengacu kepada pengalaman mengatur stok LNG dalam negeri, sehingga tidak perlu mengimpor LNG pada 2025.

Awalnya, pasokan LNG dalam negeri mengalami defisit sebanyak 50 kargo pada 2025. Defisit LNG disebabkan oleh eskalasi permintaan domestik yang melebihi perencanaan pemerintah.

Di sisi lain, pengelola wilayah kerja (WK) gas bumi yang menghasilkan LNG telanjur menjalin kontrak ekspor.

Kontrak ekspor LNG telanjur dijalin sebab pada masa perencanaan pengembangan atau plan of development (POD) WK, pengelola WK harus memastikan kejelasan pasar untuk LNG. Ketika WK berada dalam fase POD, pasar dalam negeri belum bisa menyerap LNG yang dihasilkan.

Sedangkan, Presiden Prabowo Subianto mendorong kedaulatan energi, salah satunya dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Mencari titik tengah dari permasalahan tersebut, pemerintah pun memutuskan untuk menunda sejumlah kargo ekspor ke 2026 untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Belajar dari tahun 2025, untuk 2026 kami sudah exercise, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dengan teman-teman offtaker yang pasarnya sudah jelas dan kami sudah bicara, untuk 6 bulan pertama sudah jelas, Juli ke atas baru kami rancang,” kata Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Sekalipun awalnya defisitnya itu 50 kargo, kita bagaimana pun caranya mengatur sampai alhamdulillah tidak melakukan impor.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah berhasil mengatur stok liquefied natural gas (LNG) dalam negeri, sehingga tidak perlu mengimpor LNG pada 2025.

“Sekalipun awalnya defisitnya itu 50 kargo, kita bagaimana pun caranya mengatur sampai alhamdulillah tidak melakukan impor,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Bahlil menjelaskan defisit LNG disebabkan oleh eskalasi permintaan domestik yang melebihi perencanaan pemerintah. Di sisi lain, pengelola wilayah kerja (WK) gas bumi yang menghasilkan LNG telanjur menjalin kontrak ekspor.

Kontrak ekspor LNG telanjur dijalin sebab pada masa perencanaan pengembangan atau plan of development (POD) WK, pengelola WK harus memastikan kejelasan pasar untuk LNG. Ketika WK berada dalam fase POD, pasar dalam negeri belum bisa menyerap LNG yang dihasilkan.

“Ini kita tidak bisa mundur (dari kontrak ekspor), kita harus menghadapinya, karena kalau tidak, kita bisa di-blacklist global,” ujar Bahlil pula.

Sedangkan, Presiden Prabowo Subianto mendorong kedaulatan energi, salah satunya dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Mencari titik tengah dari permasalahan tersebut, pemerintah pun memutuskan untuk menunda sejumlah kargo ekspor ke 2026 untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Secara terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengalihkan ekspor gas dari Sumatera untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Nanti yang Natuna kami maksimalkan (ekspor) ke Singapura. Kemudian, ada yang kami ambil kargo dari ekspor untuk ke dalam negeri. Itu kami divert (alihkan) untuk (ekspor) ke tahun berikutnya),” ujar Djoko.

Ihwal kebutuhan LNG pada 2026, Djoko menyampaikan masih di tahap diskusi.

“2026 lagi dibahas. Insya Allah kami atur dengan cara yang sama,” kata Djoko pula.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025