Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan kepastian terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus Lebaran 2026 melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Selasa (3/3/2026).

Dalam keterangannya, Teddy menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai kepastian pencairan THR dan bonus tahun ini. Dia menegaskan, pemerintah resmi menggulirkan Paket Stimulus Ekonomi Idulfitri 1447 Hijriah untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang Lebaran.

THR ASN, TNI/Polri dan Pensiunan Cair 100 Persen

Pemerintah memastikan THR bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan cair penuh 100 persen. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp55 triliun atau naik 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

THR tersebut diberikan kepada sekitar 10,5 juta penerima, dengan rincian sebanyak 2,4 juta ASN pusat, TNI/Polri. Kemudian, 4,3 juta ASN daerah dan3,8 juta pensiunan

Teddy menyampaikan bahwa pencairan telah dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026. Ia juga menegaskan bahwa THR berbeda dengan gaji ke-13 yang baru akan cair paling cepat pada Juni mendatang.

Swasta Wajib Bayar Penuh, Dilarang Dicicil

Untuk pekerja swasta, pemerintah menegaskan kewajiban pembayaran THR secara penuh dan tidak boleh dicicil. Batas waktu pembayaran paling lambat adalah H-7 sebelum Lebaran.

Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif serta denda sebesar 5 persen. Kebijakan ini berlaku bagi sekitar 26,5 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah, dengan total nilai THR diperkirakan mencapai Rp124 triliun.

Bonus Hari Raya untuk Ojol dan Kurir

Pemerintah juga menyiapkan Bonus Hari Raya (BHR) khusus bagi pengemudi ojek online dan kurir. Program ini disepakati bersama perusahaan aplikator seperti Goto, Grab, Maxim, dan inDrive.

Dana sekitar Rp220 miliar disiapkan untuk sekitar 850 ribu mitra pengemudi. Penyaluran didorong lebih cepat, yakni antara H-14 hingga H-7 Idulfitri.

Tambahan Stimulus: Bantuan Pangan hingga Diskon Transportasi

Selain THR dan BHR, pemerintah menghadirkan stimulus tambahan berupa bantuan pangan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga

Kemudian, dia melanjutkan akan ada diskon transportasi dengan subsidi Rp911,16 miliar serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja swasta pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026

Menurut Teddy, rangkaian kebijakan ini dirancang agar masyarakat lebih tenang dan nyaman menyambut Lebaran.

“Pemerintah ingin memastikan daya beli tetap terjaga dan perputaran ekonomi selama Ramadan dan Idulfitri berjalan optimal,” tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Stimulus diskon tiket pesawat menjelang masa libur Lebaran kembali digulirkan pemerintah. Namun, efektivitas kebijakan tersebut dalam menarik penumpang dan menekan inflasi dipertanyakan, sedangkan margin keuntungan maskapai dan operator bandara ikut dipertaruhkan.

Pemerintah berharap melalui stimulus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dapat mendorong daya beli masyarakat untuk menggunakan pesawat sehingga meningkatkan mobilitas dan ekonomi.

Data Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa dengan diskon 13%–14% untuk penerbangan domestik pada Nataru 2025/2026 lalu, jumlah penumpang justru turun sebesar -0,91% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Belum lagi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga tiket pesawat termasuk 10 besar penyumbang inflasi Desember 2025, dengan kontribusi sebesar 0,02% secara bulanan.

Dalam skema stimulus Lebaran tahun ini, pemerintah memberikan diskon lebih besar melalui Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) secara penuh.

Pemerintah juga memberikan potongan tarif sebesar 50% terhadap Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) alias Passenger Service Charge (PSC), serta Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) bagi maskapai nasional.

Selain itu, pemerintah menurunkan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge (FS) untuk pesawat jet sebesar 2% dan untuk propeller sebesar 20%.

Pengamat penerbangan Alvin Lie memandang kebijakan ini terbukti tidak efektif dan justru memberatkan pelaku industri tersebut.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports mengaku kerugian perusahaan mencapai Rp250 miliar saat diskon pada Nataru yang lalu.

Meski pemerintah memang menghapus 100% PPN terhadap tiket, PPN terhadap avtur tetap berlaku untuk penerbangan domestik. Melalui pemangkasan PJP2U dan PJP4U, pendapatan bandara turut dipangkas.

“Pelaku industri ini juga butuh laba untuk bertahan. Kalau setiap high season ini pendapatannya dipangkas, padahal biaya operasi pada high season naik, khawatir kualitas layanannya jadi turun,” jelasnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, jika pemerintah memang berniat menurunkan harga tiket pesawat dan mendorong daya beli masyarakat, perlu penghapusan PPN tiket dan avtur sepanjang tahun.

Hal itu termasuk memperbarui kebijakan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB), sehingga harga tiket lebih fleksibel, bahkan dapat turun lebih rendah saat low season. Dirinya menilai kebijakan tersebut lebih bersifat insidental ketimbang solusi konkret.

“Perbaiki TBA-TBB, hapus PPN, bebaskan bea masuk untuk komponen pesawat. Nanti akan sepanjang tahun sistemik biaya terbang kita akan turun dan tidak perlu setiap kali [diskon] insidental dan maaf saya melihatnya ini hanya untuk pencitraan saja,” tegasnya.

Senada, Ketua Institut Studi Transportasi sekaligus pengamat transportasi Ki Darmaningtyas memandang diskon ini membebankan operator untuk mendapatkan masukan tambahan kala musim ramai permintaan.

“Ini kesempatan bagi operator untuk mendapatkan masukan yang lebih banyak untuk menutup pengeluaran pada hari-hari biasa yang sepi,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah mengaku telah memastikan kebijakan ini tidak merugikan maskapai.

Menhub: Maskapai Tak Rugi

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa tak ada kerugian bagi maskapai dengan adanya stimulus yang diberikan pemerintah.

Maskapai hanya perlu patuh, karena selisih dari adanya diskon tersebut dibayar pemerintah menggunakan kas negara.

“Airlines harus mematuhi, karena sebenarnya tidak dirugikan. Pemerintah yang memberikan stimulus. Kami tidak mengganggu biaya ataupun revenue dari para maskapai,” ucap Dudy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (18/2/2026).

Bahkan, pemerintah berencana memberikan sanksi kepada maskapai nakal yang menaikkan harga terlebih dahulu sebelum periode diskon.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menegaskan, denda administrasi akan menanti maskapai, meski besarannya belum ditentukan.

“Kami akan rapatkan juga dengan bagian hukum untuk ditentukan berapa besaran dendanya,” tuturnya.

Respons Pelaku Usaha

Mengingat stimulus merupakan arahan langsung dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, para pelaku usaha mengaku siap menjalankan mandat tersebut.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) sekaligus Direktur Utama PT TransNusa Aviation, Bayu Sutanto, melihat penumpang paling diuntungkan dengan adanya diskon ini.

“Pendapatan maskapai ya seperti diatur melalui TBA dan TBB yang berlaku. Jadi enggak ada istilah harga tiket naik dan mahal sepanjang tidak melebihi TBA,” ungkapnya.

Senada, Direktur Utama PT Citilink Indonesia, Darsito Hendroseputro, menyampaikan perusahaan mematuhi arahan pemerintah terkait pemberian stimulus berupa diskon tiket pesawat pada masa Angkutan Lebaran 2026.

“Sesuai arahan pemerintah, stimulus untuk Lebaran berlaku mulai tanggal 14 sampai 29 Maret. Penurunan harga sekitar 18% sampai 21%,” ujarnya saat ditemui di Garuda Maintenance Facility (GMF), Jumat (13/2/2026).

Sebagai contoh, harga tiket pesawat rute Jakarta–Medan yang rata-rata senilai Rp1,9 juta, dengan adanya stimulus tersebut turun menjadi Rp1,6 juta.

Meski demikian, efektivitas kebijakan diskon tarif tiket pesawat baru akan terlihat setelah Lebaran 2026. Apakah benar mampu mendongkrak jumlah penumpang dan memperkuat pemulihan penerbangan domestik—yang juga masih berjuang bangkit dari pandemi Covid-19—atau justru tidak memberikan dampak signifikan bagi industri.

Total anggarannya adalah Rp911,16 miliar, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non-APBN,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan kebijakan insentif ekonomi berupa diskon tarif transportasi pada periode libur Hari Besar Nasional (HBN) Idul Fitri 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp911,16 miliar.

“Total anggarannya adalah Rp911,16 miliar, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non-APBN,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Dia merinci, untuk moda kereta api, pemerintah memberikan diskon tarif senilai 30 persen dari harga tiket yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Diskon itu berlaku untuk perjalanan periode 14 sampai 29 Maret 2026, dengan target 1,2 juta penumpang.

Kemudian, untuk moda transportasi angkatan laut, diskon diberikan sebesar 30 persen dari tarif dasar tiket oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, yang berlaku untuk periode 11 Maret hingga 5 April dengan target 445 ribu penumpang.

Sementara untuk tiket angkutan penyeberangan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), diskon tarif berlaku sebesar 100 persen untuk komponen jasa kepelabuhanan. Diskon berlaku pada periode 12 sampai 31 Maret dengan target 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

Sedangkan untuk angkutan udara, pemerintah menyiapkan diskon tarif sebesar 17 persen hingga 18 persen untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri sepanjang periode 14 sampai 29 Maret 2026. Diskon ini ditargetkan menyasar 3,3 juta penumpang.

Airlangga menjelaskan, stimulus itu merupakan kelanjutan dari insentif HBN sebelumnya yang menunjukkan dampak positif terhadap perekonomian.

Pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, misalnya, mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat hingga 5,39 persen.

Peningkatan mobilitas pada periode Lebaran 2025 mencapai 154,62 juta orang, sedangkan pada libur Nataru mencapai 110,43 juta orang.

Khusus untuk periode Lebaran 2025, pemerintah mencatat realisasi jumlah penumpang yang memanfaatkan insentif diskon tarif transportasi di antaranya 3,15 juta penumpang untuk transportasi udara, 3,58 juta penumpang kereta api, 797,99 ribu penumpang angkatan laut, serta 518,21 ribu penumpang dan 1,1 juta kendaraan pada angkutan penyeberangan.

Airlangga menyebut, insentif itu juga berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang mencapai 1,41 juta dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 105,98 juta.

Secara umum, Airlangga mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 mampu dijaga pada level 5,11 persen (year-on-year/yoy).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk memacu aktivitas belanja masyarakat saat menyambut libur Idulfitri 2026. Stimulus itu diharapkan bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi dari tahun 2025 lalu.

Sekadar informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39% (YoY). Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan pada kuartal IV tertinggi sejak pascapandemi. Namun, sepanjang tahun ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (YoY).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi 2025, khususnya pada akhir tahun lalu, menunjukkan efektivitas stimulus yang digelontorkan pemerintah. Pemerintah pun akan menggelontorkan stimulus serupa pada kuartal I/2026 untuk menjaga momentum libur Natal dan Tahun Baru.

"Jadi program yang digelontorkan pemerintah itu membuahkan hasil di kuartal keempat. Nah, dengan hal tersebut maka pemerintah juga mendorong di kuartal pertama [2026]," terang Airlangga kepada wartawan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Airlangga menyebut stimulus yang akan disiapkan serupa dengan yang digelontorkan pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, misalnya, diskon tiket transportasi, bantuan sosial serta kebijakan program work from anywhere (WFA).

Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengatakan pemerintah bakal fokus memanfaatkan momentum mobilitas masyarakat guna memacu pertumbuhan ekonomi. Rencananya, stimulus akan diumumkan jelang masuk Ramadan.

"Karena di bulan Desember mobilitas itu mendorong konsumsi dan ini suatu hal yang bisa kami tarik pelajaran dari sana,".

Apabila dibandingkan dengan 2024, terang Airlangga, pertumbuhan ekonomi 2025 banyak didorong oleh peran pemerintah. Selain stimulus-stimulus yang sebelumnya disebutkan, pemerintah turut membebaskan sejumlah pajak guna memberi keleluasaan ke pemerintah.

Contohnya, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti, transportasi (untuk pesawat), serta pembebasan pajak penghasilan (PPh) dengan gaji di bawah Rp10 juta.

"Jadi banyak kami memberikan stimulus jadi tentu itu yang membedakan dibandingkan tahun lalu," tuturnya.

Mantan Menteri Perindustrian itu juga melihat adanya pertumbuhan tinggi dari lapangan usaha industri manufaktur turut mendorong pertumbuhan ekonomi 2025. Berdasarkan data BPS, industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap ekonomi dari sisi lapangan usaha.

Apabila digabung dengan sektor perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan, share sektor-sektor tersebut ke perekonomian 2025 mencapai 63,92% terhadap PDB.

Namun demikia, BPS mencatat pertumbuhan tertinggi lapangan usaha terjadi pada jasa perusahaan sebesar 9,10% dan transportasi sekaligus perdagangan 8,78%.

"Hal ini antara lain disebabkan peningkatan aktivitas rekreasi peningkatan agen perjalanan dan penyelenggaraan event nasional dan internasional di Indonesia, dan meningkatnya jumlah penumpang di berbagai moda transportasi," tutur Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Kalau yang lalu di Natal kan 6 persen yang ditanggung, tetapi kalau yang kali ini (Lebaran 2026) full

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan stimulus Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian tiket pesawat pada periode mudik Lebaran 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan besaran stimulus nanti lebih besar dibandingkan stimulus pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di mana saat itu pemerintah hanya menanggung 6 persen PPN dan sisanya dibayar oleh konsumen.

“Kalau yang lalu di Natal kan 6 persen yang ditanggung, tetapi kalau yang kali ini (Lebaran 2026) full,” ujar Airlangga kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis.

Saat ini, pemerintah masih menyusun aturan stimulus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Airlangga menyebut aturan itu ditargetkan rampung pada Senin (9/2).

“Regulasi nanti sedang menunggu PMK. Harapannya Senin semua sudah selesai,” tambahnya.

Senada, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait soal finalisasi kebijakan stimulus.

Dia mengaku tengah mengupayakan agar kebijakan bisa segera rampung sehingga masyarakat masih memiliki waktu yang cukup untuk memesan tiket pesawat.

Selain tiket pesawat, pemerintah juga menyiapkan berbagai program diskon tiket transportasi hingga tarif jalan tol guna mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Kebijakan ini mencakup potongan harga tiket pesawat, kereta api, angkutan laut, transportasi darat, hingga tarif jalan tol.

Kebijakan diskon lintas moda sebelumnya diterapkan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

Program itu dinilai mampu mendorong mobilitas, memperlancar arus perjalanan, serta menjaga momentum aktivitas ekonomi nasional.

Realisasi program diskon transportasi selama Nataru menunjukkan capaian di atas target pada sejumlah moda.

Khusus di sektor penerbangan, insentif diberikan melalui skema PPN DTP untuk tiket kelas ekonomi, diskon fuel surcharge, pemotongan biaya jasa kebandarudaraan, serta perpanjangan jam operasional bandara.

Kebijakan ini menurunkan tarif tiket pesawat sekitar 13-14 persen, dengan realisasi penumpang mencapai 3,7 juta orang atau 104,2 persen dari target 3,5 juta.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah menyiapkan paket stimulus senilai Rp12,83 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung mobilitas selama periode Lebaran 2026.

Paket ini mencakup diskon transportasi hingga bantuan sosial pangan yang akan digulirkan pada kuartal pertama tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan stimulus tersebut disiapkan untuk merespons kondisi ekonomi domestik sekaligus mendorong pergerakan ekonomi pada awal tahun.

"Dalam jangka pendek, kami memperkenalkan paket stimulus yang mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia. Kami telah menyiapkan Rp12,83 triliun untuk mendukung daya beli dan mobilitas," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Shangri-La Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).

Airlangga menjelaskan stimulus Lebaran 2026 akan difokuskan pada diskon transportasi lintas moda. Untuk sektor penerbangan, pemerintah memberikan potongan hingga sekitar 16 persen, antara lain melalui kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik.

"PPN itu untuk pesawat, hanya kelas ekonomi dan hanya penerbangan domestik. Besarannya sama seperti tahun lalu," kata Airlangga.

Selain insentif pajak, pengelola bandara juga akan memberikan keringanan biaya. Angkasa Pura akan memangkas airport tax hingga 50 persen, sementara harga avtur juga akan mendapatkan diskon.

Untuk transportasi laut dan kereta api, pemerintah menyiapkan diskon tarif sebesar 30 persen. Adapun pengguna jalan tol akan memperoleh potongan tarif hingga 20 persen selama periode tertentu.

Airlangga menegaskan pada Lebaran 2026 pemerintah tidak memberikan diskon tarif listrik.

"Tahun ini tidak ada diskon listrik," ujarnya.

Di luar diskon transportasi, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan work from anywhere (WFA) guna mengurai kepadatan arus mudik. Regulasi WFA tersebut sedang difinalisasi oleh Kementerian PANRB bersama Kementerian Ketenagakerjaan.

Terkait jadwal pemberlakuan diskon transportasi, Airlangga menyebut pemerintah akan segera mengumumkannya secara resmi.

"Nanti ada jadwalnya yang akan diberikan. Karena transportasi bisa dipesan secara online, nanti akan diumumkan melalui website penerbangan, kereta api, maupun kapal laut," katanya.

Dari sisi anggaran, Airlangga menyebut biaya untuk program diskon transportasi relatif terbatas.

"Kalau anggarannya relatif untuk diskon sekitar Rp200-an miliar," ujarnya.

Porsi terbesar stimulus dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos) pangan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras 10 kilogram (kg) selama dua bulan, disertai tambahan Minyakita untuk dua bulan kepada masyarakat sasaran.

"Satu lagi kita memberikan bansos berupa beras 10 kg untuk dua bulan ditambah Minyakita untuk dua bulan. Besarannya sekitar Rp12 triliun," kata Airlangga.

Ia menambahkan stimulus ini diharapkan mampu mengakselerasi aktivitas ekonomi pada kuartal pertama 2026. Menurutnya, periode awal tahun menjadi krusial karena kinerja ekonomi pada kuartal pertama tahun sebelumnya tercatat relatif lebih rendah.

"Targetnya kita menggerakkan ekonomi lebih tinggi karena kuartal pertama itu penting," pungkas Airlangga.