Bisnis.com, JAKARTA – BRI Danareksa Sekuritas merevisi target Indeks harga saham gabungan (IHSG) ke level 7.200 hingga akhir tahun. Revisi ini didasarkan pada berbagai sentimen yang belakangan menekan kinerja pasar modal RI.

Dalam risetnya yang bertajuk Equity Strategy: Repricing the Risk; Potential Tactical Reliefs to Emerge, analis BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) menegaskan bahwa penurunan IHSG yang terjadi sepanjang tahun berjalan 2026 mencerminkan meningkatnya premi risiko Indonesia.

Artinya, kondisi ini bukan sekadar aksi jual yang terjadi secara luas dan bersamaan di pasar negara berkembang atau emerging market (EM).

Sedikitnya, terdapat empat faktor yang dinilai menurunkan minat investor terhadap pasar saham RI, antara lain risiko fiskal dari memanasnya harga minyak lantaran penutupan Selat Hormuz, menurunnya prediktabilitas kebijakan, outlook negatif terhadap peringkat utang RI, hingga rebalancing MSCI yang menghapus sejumlah saham dalam negeri.

Arus keluar dana asing dari pasar saham sebesar US$3,1 miliar sepanjang tahun ini juga dinilai mencerminkan langkah investor asing untuk mengurangi risiko.

Analis menilai, valuasi indeks saat ini telah mencerminkan tekanan secara jangka pendek. Spread antara earnings yield IHSG dan imbal hasil obligasi saat ini berada di level 242 bps atau 270 bps lebih lebar dari rata-rata jangka panjanganya.

”Karena pertumbuhan EPS konsensus FY26 sebesar 14% secara umum sejalan dengan proyeksi BRIDS sebesar 13,4%, spread yang lebih lebar tersebut merupakan kompensasi atas premi risiko yang lebih tinggi,” kata para analis dalam risetnya, Selasa (2/6/2026).

Meskipun begitu, masih terdapat risiko jangka pendek berupa revisi outlook oleh S&P pada Juli mendatang, yang dinilai telah tecermin dalam harga pasar.

Belum lagi, MSCI Market Accessibilty review pada Juni mendatang dinilai turut membayangi langkah IHSG ke depan.

”Kami merevisi target IHSG Desember 2026 menjadi 7.200 dari sebelumnya 9.440. Penurunan target ini mencerminkan dihapuskannya premi aliran dana saham konglomerat sebesar 40% yang sebelumnya mempengaruhi target lama,” katanya.

Analis menerangkan, target anyar itu didasarkan pada pertumbuhan EPS BRIDS pada 2026—2027 sebesar 13—14%. Namun, pertumbuhan sektor perbankan dipangkas menjadi 4—5% seiring outlook yang lebih berhati-hati.

Selain itu, target anyar ini juga mempertimbangkan spreadearnings yield terhadap obligasi sebesar 220 bps. Skenario bullish target ini berada pada level 8.600, dengan bearish pada level 6.550.

Potensi Pasar Pulih

Dalam waktu dekat, BRIDS menyoroti tiga faktor utama yang berpotensi mendorong laju pasar saham RI.

Pertama, setelah aksi jual rebalancing MSCI terjadi, saham-saham berkapitalisasi jumbo seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mengalami net sell senilai US$162,6 juta. Kondisi itu hampir memenuhi estimasi BRIDS yang memprediksi arus keluar dana senilai US$176 juta untuk keseluruhan proses rebalancing.

Kedua, BRIDS memprediksi pelemahan rupiah akan kembali mereda saat memasuki kuartal III/2026. Hal itu terjadi lantaran selama kuartal II, merupakan periode terburuk bagi rupiah karena repatriasi dividen dan kebutuhan valas untuk haji.

Meskipun hal ini tidak menyelesaikan sentimen domestik yang membayangi rupiah, tetapi setidaknya dapat memberikan sedikit ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengatur kebijakan moneter.

Ketiga, narasi perang dan memanasnya harga minyak diprediksi mencapai puncaknya, meskipun harga rata-rata masih tetap pada level yang tinggi. Dengan begitu, sebagian premi risiko yang dibebankan kepada negara pengimpor minyak dapat berkurang.

”Faktor-faktor ini memang tidak menyelesaikan risiko terkait peringkat utang negara maupun ketidakpastian kebijakan yang lebih luas, tetapi menurut kami cukup untuk mendorong pemulihan pasar,” katanya.

Di tengah kondisi ini, terdapat sejumlah saham yang direkomendasikan analis BRIDS, yang dinilai dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan potensi rebound.

• Buy PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dengan target harga Rp10.900. Analis menilai, PBV BBCA saat ini mendekati level -2 standar deviasi, sementara rata-rata 10 tahun sebesar 2,1 kali. Kualitas bisnis BBCA juga dinilai solid dengan neraca yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan yang lebih moderat.
• Buy PT Indosat Tbk. (ISAT) dengan target harga Rp3.000. Analis menilai, proyeksi pertumbuhan ISAT yang solid belum tecermin sepenuhnya dalam valuasinya saat ini. Selain itu, sektor telekomunikasi dinilai tidak memiliki katalis regulasi spesifik seperti logam atau batu bara yang menjadi penentu utama kinerja sektoral.
• Buy PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) target harga Rp9.400 dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) pada target harga Rp10.500. Menurut analis, diskon valuasi kedua saham ini tidak mencerminkan risiko pelemahan permintaan dan tekanan biaya pada 2026.
• Buy PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) pada target harga Rp3.300. Analis menilai, valuasi EV/EBITDA MIKA berada di level -3 standar deviasi.
• Buy PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) dengan target harga Rp5.900. Menurut analis, sektor ini telah diperdagangkan pada level -2 standar deviasi dari rentang valuasi 10 tahunan. Namun, premi risikonya setara dengan IHSG.
• Buy PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL) pada target harga Rp550 dan PT Elnusa Tbk. (ELSA) pada target harga Rp1.110.
• PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Timah Tbk. (TINS) menilai jika proyeksi BRIDS terealisasi, meskipun hanya setengahnya, sektor ini dinilai masih mengalami mispriced yang signifikan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim bahwa tekanan yang mendera pasar obligasi domestik murni merupakan imbas dari sentimen eksternal, yang juga dialami oleh negara-negara lain.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara peers kinerja pasar SBN Indonesia pascaledakan konflik Israel-AS dan Iran terhitung masih sangat baik.

Adapun berdasarkan data Kementerian Keuangan per 10 Maret 2026, tingkat yield SBN tenor 10 tahun bertengger di level 6,52%, sementara yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun berada di posisi 4,09%. Secara akumulasi sejak awal tahun (year to date/YtD), yield SBN mengalami kenaikan sebesar 55 basis poin (bps).

Di sisi lain, minat investor yang masuk pasar surat utang negara terus mengalami penyusutan dalam 4 kali lelang terakhir. Pada lelang 3 Maret 2026 lalu, misalnya, dengan jumlah penawaran (incoming bid) sebesar Rp50,94 triliun atau anjlok 19,2% dari periode lelang 18 Februari 2026 sebesar Rp60,3 triliun dan jumlah penawaran yang dimenangkan (awarded bid) mencapai Rp34,1 triliun, bid to cover ratio berada di angka 1,49.

Minat investor dalam lelang Selasa kemarin terkonsentrasi ke seri FR010 dengan yield atau imbal hasil sebesar 5,88% dengan jumlah penawaran yang masuk sebesar Rp10,78 triliun. Total penawaran yang dimenangkan mencapai Rp1,35 triliun, sehingga rasio cakupan penawaran atau bid to cover ratio untuk seri ini mencapai 7,99 kali.

Sementara itu, untuk tujuh seri lainnya yakni SPN01260404, SPN12270304, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, FR0105 rasio cakupannya hanya di kisaran 1-1,30. Bahkan untuk seri SPN12260604, Kemenkeu sama sekali tidak menetapkan pemenang lelangnya.

Tetap Yakin Terkendali

Kendati demikian, Direktur Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto meyakini kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap tangguh dan terkendali, di tengah eskalasi ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah yang memicu investor menuntut tingkat imbal hasil (yield) yang lebih tinggi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengakui bahwa dinamika global saat ini memang memberikan tekanan pada pergerakan imbal hasil SBN. Kondisi tersebut wajar terjadi dan turut menekan instrumen keuangan lainnya, seperti pasar saham dan nilai tukar rupiah.

"Namun sebagaimana kita lihat, pergerakan yield SBN juga cukup moderat, terkendali, dan kita jaga volatilitasnya. Levelnya pada saat ini juga masih pada level yang cukup baik," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Pantau Indikator Spread

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa pemerintah terus memantau indikator spread atau selisih imbal hasil antara SBN bertenor 10 tahun dengan US Treasury (UST) bertenor sama.

Indikator ini dinilai krusial untuk mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan investor global terhadap fundamental perekonomian Indonesia. "Saat ini spread tersebut berada di sekitar 243 basis point [bps]," ungkap Suahasil.

Sebagai perbandingan, spread Indonesia yang berada di level 243 bps tersebut berada pada posisi yang relatif rendah dan jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara berkembang alias emerging market lainnya.

Berdasarkan data yang sama, spread obligasi Brasil menembus 964 bps, disusul Kolombia 891 bps, Meksiko 484 bps, Afrika Selatan 437 bps, hingga India 252 bps terhadap UST. Kemenkeu, sambungnya, berkomitmen untuk terus menerapkan strategi pengelolaan utang dan kas yang dinamis agar biaya dana tetap efisien.

"Itu [spread] yang kita coba tahan terus di sekitar 240 basis point tersebut, sebagai tanda bahwa kita punya tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pengelolaan ekonomi kita," tutup Suahasil.

Bisnis.com, Jakarta — Penurunan imbal hasil surat utang negara (SUN) 10 tahun dan BI Rate berpotensi menurunkan biaya pendanaan atau cost of fund korporasi, terutama untuk emisi obligasi baru dan pembiayaan ulang.

Melansir data Trading Economics, imbal hasil atau yield SUN tenor 10 tahun mengalami penurunan 0,04 poin menjadi 5,98% pada Kamis (16/10/2025). Ini mencerminkan tren penurunan yang signifikan sepanjang 2025.

Kepala Ekonom Pefindo Suhindarto mengatakan bahwa imbal hasilSUN saat ini menjadi benchmarkbagi pembentukan kupon di pasar surat utang korporasi.

Menurutnya, dengan penurunan yang signifikan sepanjang 2025, kupon obligasi korporasi secara umum mengalami penurunan, sehingga biaya penerbitan surat utang relatif lebih murah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Ini akhirnya berdampak pada penerbitan untuk refinancing yang naik relatif tinggi dari tahun lalu. Obligasi baru untuk modal kerja pun relatif meningkat, sehingga penurunan suku bunga acuan dan juga yield berdampak baik bagi pasar surat utang korporasi,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (16/10/2025).

Sementara itu, terkait selisih imbal hasil obligasi korporasi, Suhindarto mengatakan penurunan suku bunga membuat risiko terkait biaya dana lebih rendah sehingga spread untuk berbagai kategori peringkat relatif menurun.

“Untuk obligasi yang sebelumnya sudah turun, pergerakannya stabil. Jika yield terus menurun, spread kemungkinan menurun lebih lanjut karena leverage perusahaan membaik dan kinerja keuangan meningkat,” tuturnya.

Kendati demikian, dia menyebutkan bahwa implikasi penurunan spread terhadap peringkat dan risiko kredit tetap bersifat spesifik. Hal tersebut bergantung pada kondisi masing-masing perusahaan dan sektor.

Pefindo melaporkan pasar surat utang korporasi tumbuh signifikan hingga kuartal III/2025. Total outstanding surat utang korporasi mencapai Rp160,1 triliun, naik 68,65% dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp94,9 triliun.

Obligasi dan sukuk menjadi instrumen utama, senilai Rp159,1 triliun atau naik 70,37% dari tahun lalu, sementara Medium Term Notes (MTN) tumbuh lebih rendah sekitar Rp800 miliar dan sekuritisasi turun menjadi Rp2 miliar.

Dari sisi sektor, hingga September 2025, sektor keuangan mendominasi pasar surat utang korporasi Indonesia dengan total Rp31,9 triliun dari 11 perusahaan. Disusul sektor multifinance Rp29,3 triliun dari 16 perusahaan.

Sektor non-keuangan utama lainnya adalah pulp dan kertas Rp25,1 triliun dari 4 perusahaan serta pertambangan Rp21,4 triliun dari 12 perusahaan.

Suhindarto menyampaikan bahwa tujuan penggunaan obligasi korporasi pada tahun ini didominasi untuk modal kerja dan refinancing. Nilai obligasi untuk modal kerja meningkat dari Rp62 triliun pada 2024 menjadi Rp98,47 triliun, sedangkan refinancing naik dari Rp23 triliun menjadi Rp48,65 triliun.

Proporsi refinancing terhadap total obligasi juga naik dari 24,5% menjadi 30,4%, sedangkan modal kerja turun dari 65,4% menjadi 61,5%. Tren ini mencerminkan biaya modal korporasi yang lebih murah dan peningkatan aktivitas refinancing.