Bisnis.com, PALEMBANG — Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang mengklaim telah mengimbau seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Imbauan ini menyusul masih ditemukannya ratusan SPPG yang belum mengantongi sertifikat tersebut.

Kepala KPPG Palembang Nurya Hartika Sari mengatakan pihaknya telah mengingatkan setiap SPPG untuk segera mengurus SLHS paling lambat satu bulan setelah dapur mulai beroperasi.

“SPPG yang sudah beroperasi diwajibkan memiliki SLHS paling lambat satu bulan setelah operasional dimulai,” kata Nurya, Senin (2/3/2026).

Dia menambahkan, KPPG juga akan melakukan evaluasi untuk memastikan kepatuhan SPPG dalam memenuhi ketentuan tersebut. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pihaknya akan mengajukan penghentian sementara operasional SPPG yang bersangkutan.

“Berdasarkan data Dinkes Palembang ada 56 SPPG yang belum memiliki SLHS. Namun setelah ditelusuri, sebagian di antaranya baru mulai beroperasi,” jelasnya.

Senada, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya menegaskan bahwa SPPG yang belum mendaftarkan proses perolehan SLHS setelah 30 hari kerja akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara operasional hingga kewajiban tersebut dipenuhi.

Dia menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterima, jumlah SPPG di Sumatra Selatan saat ini mencapai 708 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 400 SPPG telah memiliki SLHS, sementara 308 lainnya masih dalam proses atau belum mengantongi sertifikat tersebut.

“BGN mengingatkan setiap mitra yang telah dinyatakan operasional wajib mendaftarkan proses perolehan SLHS ke Dinas Kesehatan paling lambat 30 hari,” ujarnya saat kunjungan ke Palembang, Sabtu (28/2/2026) lalu.

Bisnis.com, PALEMBANG — Masifnya operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dinilai berpotensi memberi tekanan terhadap stabilitas harga pangan di pasar lokal, termasuk di Sumatra Selatan (Sumsel).

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang Nurya Hartika mengatakan jumlah SPPG aktif di Sumsel saat ini mencapai 660 unit dan ditargetkan meningkat menjadi 808 unit pada 2026.

Dengan skala tersebut, keberadaan SPPG dipandang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor.

“Dengan adanya dapur di Sumsel berjumlah 660 SPPG, tentunya mempunyai multiplayer effect yaitu daya beli meningkat, kesehatan membaik, pendidikan membaik dan pangan membaik,” katanya, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, estimasi kebutuhan pangan untuk 808 SPPG di Sumsel per bulan meliputi beras 4.126,14 ton, telur 17.235.448 butir, minyak goreng 943.744 liter, ayam potong 5.259,27 ton, daging sapi 189.880 kilogram, serta ikan 934.048 kilogram.

Namun, besarnya kebutuhan tersebut dinilai berpotensi menekan pasokan di pasar lokal dan memicu kenaikan harga bahan pokok.

“Larinya nanti bisa ke kelangkaan bahan pangan di pasar dan juga menyebabkan inflasi,” ujar Nurya.

Kondisi itu menjadi dasar KPPG Palembang mengimbau seluruh SPPG di Sumsel agar tidak lagi berbelanja di pasar tradisional maupun pasar induk.

“Jadi di bulan Desember kemarin KPPG telah mengeluarkan [Surat Edaran] terkait pengaturan itu di beberapa lokus di kabupaten kota, tujuannya tidak lain agar terjadinya stabilitas pangan di pasar,” imbuhnya.

Selain itu, Nurya mengungkapkan bahwa dari total 660 SPPG aktif, sebanyak 605 unit telah mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

Pihaknya juga telah menerbitkan surat edaran pada 27 Januari 2026 terkait tenggat waktu pemenuhan persyaratan SLHS bagi seluruh SPPG.

“Dari surat edaran itu diberikan waktu satu bulan. Apabila tidak atau belum memiliki [SLHS] sampai waktu yang ditentukan, maka operasional akan dihentikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat masih terdapat 28% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, dari total 503 SPPG yang tersebar di Sumsel, baru 361 SPPG atau sekitar 72% yang telah memenuhi standar higiene sanitasi. Dengan demikian, terdapat 142 SPPG yang belum memenuhi standar higiene sanitasi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumsel Dedy Irawan mengatakan percepatan penerbitan SLHS menjadi langkah krusial untuk menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu juga ditunjukkan untuk mencegah risiko kontaminasi bahan berbahaya dan bakteriE. colipada makanan.“Masih ada beberapa SPPG yang belum memenuhi persyaratan, terutama terkait hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Kalau itu cepat dipenuhi, penerbitan SLHS juga bisa lebih cepat,” ujar Dedy, Kamis (15/1/2026).

Selain IKL di atas 80%, proses penerbitan SLHS juga mengharuskan adanya hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan air. Menurutnya, keterlambatan hasil uji tersebut turut mempengaruhi lamanya proses sertifikasi.

Namun, dia mengungkapkan, kendala utama yang dihadapi SPPG yang belum bersertifikat umumnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ketersediaan air bersih serta sistem pengolahan limbah yang belum sesuai standar kesehatan lingkungan.

Meski demikian, pihaknya terus melakukan pembinaan dan pendampingan secara intensif kepada pengelola SPPG.Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemenuhan persyaratan SLHS sehingga seluruh SPPG dapat beroperasi sesuai standar keamanan pangan.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan makanan yang disalurkan dalam Program MBG benar-benar aman dan layak dikonsumsi,” tutupnya.